PT Bank central Asia Tbk (BCA) bekerja sama dengan PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) dalam peluncuran produk Reksa Dana Pasar Uang USD Manulife Liquid FUnd USD Kelas A. Hadirnya produk terbaru ini menjadi wujud komitmen BCA untuk melengkapi ragam pilihan investasi dan keuangan yang berkualitas bagi segenap nasabah. Reksa Dana Pasar Uang USD Manulife Liqiud Fund USD Kelas A merupakan produk RDPU dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (USD). Bertujuan untuk menyuguhkan pertumbuhan modal yang relatif stabil dan likuiditas tinggi, reksa dana ini berinvestasi sepenuhnya pada intrusmen keuangan dengan tenor di bawah satu tahun, seperti deposito, obligasi, serta intrusmen lainnya yang berdenominasi USD. Reksa dana ini juga dapat menjadi solusi untuk memenuhi tujuan finansial kelas aset dan mata uang yang likuid. Pasalnya, produk ini dapat dicairkan kapan saja, serta bebas dari biaya pembelian dan penjualan kembali. Direktur BCA Haryanto T Budiman menyampaikan, komitman BCA adalah senantiasa menghadirkan ragam produk keuangan yang relevan dengan kebutuhan berbagai segmen nasabah. MAMI telah menjadi mitra strategi BCA dalam menyediakan produk reksa dana berkualitas. (Yetede)

Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI) menyoroti masuknya pemain satelit internet asing, seperti Amazon Kuiper maupun Starlink ke Indonesia, yang menyasar satelit orbit rendah bumi (Low Earth Orbit/LEO) di Tanah Air. Amazon Kuiper diperkirakan akan mulai beroperasi di Indonesia sejak tahun lalu. Sekretaris Jenderal ASSI Sigit Jatiputro mengatakan, pada dasarnya perlakuan pemerintah terhadap satelit asing untuk yang berjenis (LEO maupun Geostationary Earth Orbit (GEO) tidak ada yang berbeda persyaratannya. "Diberikan fasilitas namanya landing right, di mana landing right ini syaratnya dua, yaitu closer coordination dengan operator dalam negeri, palinggak filing frekuensi dan lainnya harus selesai koordinasi dengan operator dalam negeri. Kedua, resiprokal. Jadi, intinya kalaiu dia berjualan di mana saja mereka melncurkannya ya," kata Sigit.  Adapun masuknya satelit Starlink ke Indonesia tahun 2024 lalu sempat ramai dikhawatirkan para pengusaha lokal karena bisa mengancam keberlangsungan bisnis mereka. Namun setahun setelah debut, pengusaha satelit  lokal tampaknyua belajar dari kehadiran bisnis Elon Musk tersebut. (Yetede)

PT Telkom Indonesia Tbk (Telkom) melalui PT Telkom Infrastruktur Indonesia (TIF) menjalin kolaborasi strategis dengan PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) atau Sure, untuk menghadirkan konektivitas internet "Internet Rakyat" dengan target coverage hingga 40 juta rumah tangga di Indonesia. Kerja sama kedua perusahaan ini ditandai dengan Perjanjian Kerja Sama (MoU) akhir pekan lalu, dan diharapkan dapat segera dilanjutkan ke tahap implementasi teknis dan komersial dalam waktu dekat. Adapun kolaborasi ini bertujuan untuk mempercepat pemerataan akses digital di seluruh Indonesia melalui sinergi infrastruktur  dan layanan yang dimiliki masing-masing pihak. Langkah ini juga diharapkan dapat menjadi katalis utama dalam menghadirkan "Internet Rakyat" internet yang terjangkau, inklusif dan berkelanjutan. Executive Vice President Divisi Wholesale Service Telkom Muhammad Rofik megatakan, kerja sama ini adalah manifestasi nyata dari  komitmen perusahaan dalam memperluas konektivitas nasional. "Dengan memanfaatkan kekuatan infrastruktur dan teknologi dari semua pihak, kami ingin memastikan bahwa seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali bisa menikmati layanan internet yang terjangkau dan andal," kata Rofik. (Yetede)

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) dan PT Indosat Ooredoo Hutchinson (IOH) meluncurkan Sahabat-Ai dengan model berkapasitas 70 miliar parameter yang dilengkapi dengan layanan chat multibahasa. Kolaborasi kedua perusahaan ini merupakan terobosan terbaru dalam ekosistem Large Language Model (LLM) open-source di Indonesia. Terobosan ini juga disebut menjadi tonggak penting dalan memperkuat kedaulatan digital Indonesia, sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia. Layanan tersebut juga dilengkapi kemampuan penalaran canggih memudahkan pengguna untuk bertanya dan mendapatkan jawaban informatif dengan bahasa yang alami. Layanan tersebut juga dilengkapi kemampuan penalaran canggih sehingga memudahkan pengguna untuk bertanya dan mendapatkan jawaban informatif dengan bahasa yang alami. Direktur Utama GoTo Group Patrick Walujo mengatakan, dengan model 70 miliar parameter dan layanan chat baru, Sahabat-AI semakin memperkuat ekosistem AI yang sesuai dengan karateristik Indonesia. "Kemampuan multibahasa dan akurasi yang lebih tinggi membuat layanan ini dapat memenuhi  kebutuhun masyarakat dan bisnis di seluruh Indonesia, Ini mencerminkan komitman kami pada kedaulatan digital dan mendukung visi Presiden Prabowo Subianto untuk mengembangkan teknologi lokal," kata Patrick. (Yetede)

Aplikasi digital telah menjadi bagian keseharian warga, dari transportasi, belanja, makan, sampai mengirim barang. Seiring itu, pungutan biaya lain-lain, seperti biaya layanan dan jasa aplikasi yang dibebankan ke konsumen dan penjual juga bermunculan. Baru-baru ini, muncul usulan untuk menghapus atau setidaknya mengatur standar terkait biaya lain-lain itu lewat regulasi khusus. “Saya rasa perlu ada regulasi khusus untuk mengantisipasi kenaikan biaya jasa aplikasi kedepannya, untuk menghindari penambahan fee (biaya jasa) yang sewenang-wenang. Namanya orang (aplikator) berbisnis, pasti mereka akan terus cari untung. Sejauh ini, saya belum terbebani karena biayanya masih sekitar Rp1.000. Kalau (pakai) lebih banyak atau biayanya jadi lebih tinggi dari pada biasanya, akan jadi masalah,“ ujar Debora Julianti (29)Karyawan Swasta, di Jakarta

”Persentase biaya layanan dan jasa aplikasi perlu diatur. Kalau tidak, biaya yang dibebankan tidak rata dan merugikan penjual atau kurir. Standar biaya bisa berdasarkan kluster wilayah atau berat barang. Kalau tidak diatur, pekerja yang berhubungan dengan platform akan terus diupah secara tak layak. Ekonomi akan lebih baik jika semua orang punya uang (layak). Kalau semua underpaid, siapa yang mau mengeluarkan uang,” kata Sandra Hartono (28) Karyawan Swasta, di Jateng. ”Setuju, biaya layanan dan biaya jasa aplikasi dihapus atau diatur lewat regulasi khusus tentang standar biaya aplikasi digital. Agar aplikasi enggak suka-suka mematok angka karena sudah ada acuan peraturannya. Pemerintah juga perlu mengawasi apakah penerapan di tiap aplikasi sudah sesuai aturan. Itu bagian dari strategi. Mereka kasihvoucer promo, tetapi dibalance dengan biaya macam-macam. Cuma, ya, berat juga,” ujar Deri Nugraha (29) Hotelier, di Jakbar. (Yoga)

Arah dan masa depan pengembangan kecerdasan artifisial (AI) di Indonesia kini berada pada titik krusial. Di tengah geliat transformasi digital nasional, perlu pendekatan yang mengedepankan aspek teknologi, juga aspek manusiawi. Berpusat pada manusia (Human centered) menjadi kunci utama membangun ekosistem AI yang inklusif, etis dan berkelanjutan. Pendekatan ini menjadi pokok bahasan webinar bertema “Humanizing Artificial Intelligence: Peta dan Masa Depan Ekosistem Kecerdasan Buatan Indonesia” yang digelar Pusat AI ITB, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB (STEI ITB), Sabtu (31/5). Melalui diskusi lintas sektor yang menghadirkan akademisi, praktisi, industri, dan masyarakat sipil, acara ini menegaskan bahwa AI yang berpihak pada kemanusiaan bukan sekadar idealisme, melainkan keharusan. AI memiliki potensi luar biasa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Diperkirakan, teknologi ini dapat menyumbang hingga 366 miliar USD atau 12 % PDB Indonesia pada 2030.

Potensi ini dibayangi tantangan, berupa ketimpangan akses teknologi yang memperlebar kesenjangan digital, ketergantungan pada teknologi asing, hingga kekhawatiran akan erosi nilai-nilai manusia dalam sistem algoritma. Dari studi UNESCO tahun 2024, kesiapan SDM Indonesia mengadopsi AI masih rendah. Mayoritas masyarakat kita masih sebagai pengguna, bukan produsen AI. Ditambah lagi, sistem AI yang ada saat ini sebagian mengadopsi norma-norma yang belum tentu sejalan dengan jati diri dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Pengembangan AI di Indonesia seharusnya tidak bertujuan menggantikan manusia, tetapi memperkuat kapasitas dan martabat manusia. Hal ini disampaikan secara tegas oleh Dekan STEI ITB Tutun Juhana. “Prinsip human centered AI bukan jargon, melainkan keniscayaan. Ini berarti AI harus transparan dan dapat dipertanggung jawabkan, pengguna punya pemahaman atas cara kerja sistem, dan AI harus mendukung keputusan yang etis dan adil,” ujarnya. (Yoga)

Di tengah penetrasi internet di Indonesia yang telah mencapai 79,5% pada 2024, kemampuan daya beli paket internet di Indonesia ternyata cukup meyakinkan, yaitu berkisar Rp50-Rp100 ribu per bulan. Kondisi ini mencerminkan sikap rasional masyarakat Indonesia dalam memilih layanan internet, dengan mempertimbangkan efisiensi biaya, kualitas jaringan, dan pengalaman penggunaan jangka panjang. Lembaga Survei KedaiKOPI merilis hasil survei bertajuk "Survei Penggunaan Internet di Indonesia". Survei daring yang dilakukan pada 14-16 Mei 2025 ini melibatkan 1.545 responden secara nasional  dengan metode Computer Asisted Self Interview (CASI). Salah satu poin yang disorot dalam survei tersebut, yaitu terkait pengeluaran data daya beli paket internet masyarakat Indonesia. Disebut, mayoritas atau sekitar 62,3% responden menghabiskan Rp50.000-Rp100.000 per bulan untuk paket data, dengan pembelian mayoritas dilakukan melalui Gopay (25,4%), konter pulsa (20,8%), dan mobile banking (17,5%) Adapun paket berlangganan bulanan menjadi pilihan utama (83%), dengan kuota ideal berkisar antara 11-30 GB per bulan (29,6). "Temuan ini penting sebagai masukan bagi para penyedia layanan digital dan operator seluler untuk  meningkatkan layanan mereka sekaligus menjaga loyalitas pelanggan," kata Peneliti Lembaga Survei KedaiKOPI Taufan Anindita Pradana. (Yetede)

Bulan Juni historisnya menjadi periode yang kurang menguntungkan bagi investor kripto, dengan data menunjukkan rata-rata imbal hasil Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH) cenderung negatif setiap Juni sejak 2013. Menjelang Juni 2025, Trader Tokocrypto Fyqieh Fachrur memperkirakan potensi koreksi BTC sebesar 5–10%, dengan penurunan jangka pendek hingga ke level sekitar US$ 102.000 dari posisi terakhir di US$ 105.958.

Di tengah melambatnya laju pertumbuhan kredit konsumsi nasional, sejumlah bank masih  menunjukkan kinerja positif di lini kartu kredit. Mengandalkan strategi digitalisasi, perbankan berusaha tetap relevan saat maraknya layanan buy now  pay later (BNPL). Sebanyak dua bank besar milik negara, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI/BBNI) dan PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) tetap mendorong digitalisasi, inovasi produk, dan kemitraan strategis   untuk mempertahankan momentum pertumbuhan bisnis kartu kredit di tengah tekanan daya beli masyarakat. BI mencatat, kredit konsumsi per April 2025 tumbuh sebesar 8,97% secara yoy. Angka ini melambat dibandingkan pertumbuhan Desember 2024 yang mencapai 10,62% (yoy). Perlambatan tersebut terjadi di hampir seluruh segmen kredit kendaraan bermotor (KKB), kredit pemilikan rumah (KPR), dan kredit multiguna. Meski demikian, BNI mencatatkan pertumbuhan penggunaan kartu kredit hingga April 2025. BNI juga menyadari tantangan dalam menghadapi era digitalisasi keuangan yang kian kompetitf, terlebih dengan adanya paylater. Oleh sebab itu, bank pelat merah ini memperkuat proses akuisisi kartu kredit secara digital. (Yetede)

Pemerintah harus serius menyiapkan peta jalan (roadmap) Zero Over Dimension Over Load (ODOL) mengingat masih tingginya biaya angkutan logistik di Tanah Air. Indonesia bahkan masih menjadi negara dengan ongkos logistik paling mahal di Asia Tenggara atau kawasan ASEAN. Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto mengatakan penerapan kebijakan Zero ODOL yang tidak dibarengi dengan roadmap terukur bisa menjadi beban yang menimbulkan efek domino. Artinya penanganan ODOL harus dilihat dengan perspektif yang lebih luas. "Kita bicara ODOL tapi tidak punya roadmap Zero ODOL diterapkan kalau tidak ada peta jalan yang jelas dan disepakati lintas kementerian? Penyelesaian ODOL itu harus dilakukan  seperti holistic dengan helicopter view," kata Mahendra Rianto. Biaya logistik di Tanah Air  mencapai 14,29% dari PDB atau masih jauh dari target yang dicanangkan pemerintah pada tahun lalu sebesar 8%. Tingginya biaya logistik ini sebagai tantangan agar dunia usaha nasional berkembang lebih baik, namun dihadapkan pada kebijakan Zero ODOL. (Yetede)