Digital Ekonomi umum
( 1142 )Upaya Banding Google Kandas, Terbukti Monopoli
Program Tarif Diskon 30% untuk Perjalanan Kereta Api Kelas Ekonomi
Strategi Kemenperin Pacu Industri Batik Dalam Negeri
Indonesia Genjot Investasi Pusat Data hingga 2 GW Dalam Dua Tahun Kedepan
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membuka peluang selebar-lebarnya bagi investasi pusat data (data center) di Tanah Air. Investasi ini akan menjadi bagian penting dari upaya percepatan transformasi digital nasional. Upaya ini juga seiring dengan proyeksi kebutuhan pusat data Indonesia yang diperkirakan mencapai 1,5 hingga 2 gigawatt (GW) dalam dua tahun ke depan. Jika target ini tercapai, Indonesia berpotensi besar menjadi pusat data digital (digital data hub) utama di kawasan Asia Tenggara (Asean). Adapun saat ini, ketersediaan kapasitas pusat data disebut baru sekitar 290 megawatt (MW). Hingga akhir 2025, Pemerintah menargetkan untuk meningkatkan kapasitas pusat data hingga 900 MW. Sebagai perbandingan kapasitas pusat data Malaysia saat ini sekitar 400 MW.
"Kami berharap tingkat kepercayaan investor, baik dari dalam maupun luar negeri, terus meningkat untuk mendukung ekosistem infrastruktur digital nasional yang tangguh dan inklusif," kata Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid. Terkait minat investor global dalam investasi pusat data di Indonesia. Indonesia berhasil mengamankan komitmen jumlah investasi pusat data senilai US$ 2,3 miliar (sekitar Rp37 triliun) oleh perusahaan EDGNEX yang berasal dari Dubai, Qatar, belum lama ini. Investasi EDGNEX ini akan digunakan untuk membangun infrastruktur pusat data modern di atas lahan seluas 12 hektare di kawasan industri Cikarang. Fase awal proyek ditargetkan rampung pada 2026 dan akan terus berkembang hingga 2028. (Yetede)
Batu Sandungan Agenda Penghematan XLSmart
Transaksi Digital Melaju Kencang
Kerja Sama Program Digital RI-Rusia
Pemerintah Indonesia dan Rusia sepakat membentuk Subkomite Khusus Program Digital Bersama, yang tertuang dalam nota kesepahaman yang ditandatangani Kemenkomdigi bersama Kementerian Pengembangan Digital, Komunikasi dan Media Massa Federasi Rusia. Menkomdigi, Meutya Hafid dalam pernyataan pers, Jumat (20/6), di Jakarta, mengatakan, program digital bersama mencakup pelatihan SDM, pertukaran teknologi, inisiatif konten media kolaboratif, pengembangan jaringan 5G, benda terhubung dengan internet dan penguatan keamanan siber. Program kerja sama kedua negara juga akan melibatkan produksi konten digital, seminar bilateral dan pertukaran riset antar lembaga. Dokumen nota kesepahaman yang ditandatangani Kemenkomdigi dengan Kementerian Pengembangan Digital, Komunikasi dan Media Massa Federasi Rusia dipertukarkan dalam sesi pertemuan bilateral Presiden Prabowo dan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin di Istana Konstantinovsky, St Petersburg, Rusia.
Meutya menyebut nota kesepahaman itu berlaku lima tahun. Nota kesepahaman dapat diperpanjang secara otomatis. Rusia, menurut Meutya, telah berhasil menghadirkan layanan internet cepat dan terjangkau bagi 92 % penduduknya. Tarif layanannya disana berkisar Rp 95.000-Rp160.000 per bulan. ”Pencapaian ini bisa menjadi referensi bagi Indonesia yang ingin memperluas layanan internet cepat dan terjangkau sampai ke daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T),” ujarnya. Nota kesepahaman kerjasama Subkomite Khusus Prog-ram Digital Bersama merupakan satu dari empat dokumen yang dipertukarkan dalam lawatan Presiden Prabowo ke Rusia. Tiga lainnya meliputi nota kesepahaman kerja sama pendidikan tinggi, transportasi lintas negara, serta investasi antara Danatara dan mitra Rusia. ”Diplomasi digital Indonesia kini bergerak nyata. Kami ingin hasil konkret yang memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain aktif dalam lanskap digital dunia,” tambah Meutya. (Yoga)
Pemerintah Dukung Ekspansi Perusahaan AI dan Digital Korea ke ASEAN
Merchant yang Bergabung Dalam QRIS Tap sudah sebanyak 648 Ribu
BI melaporkan jumlah pengguna Quick Responses Indonesian Standard Tanpa Pindai (QRIS Tap) mencapai 47,8 juta pengguna pada Juni2025. Dari jumlah tersebut, tercatat ada 648.034 merchant yang terlibat dalam operasional QRIS Tap. Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta mengatakan, jumlah merchant QRIS Tap mengalami perkembangan pesat dari waktu ke waktu. Saat fase uji coba jumlah merchant QRIS Tap sebanyak 646, saat launching QRIS Tap jumlah merchant meningkat 3,6 kali lipat menjadi 2.353 merchant. "Pada 6 Juni 2025, belum genap 2 bulan, sudah meningkat 275 kali. Jadi saat ini, jumlah merchant yang bisa menerima QRIS Tap mencapai 648.034 merchant," kata Filianingsih dalam jumpa pers Rapat Dewan Gubernur BI, secara virtual, Rabu (18/6).
Dalam pelaksanaan QRIS Tap, BI terus melakukan sosialisasi dan edukasi bersama pemangku kepentingan di industri keuangan, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar menggunakan QRIS Tap. “Kami akan memperkuat awareness masyarakat agar paham bahwa ada fitur baru yang namanya QRIS Tap. Itu sudah tersedia di aplikasi yang kita miliki dan juga di kanal pembayaran," kata dia. BI juga terus melakukan sosialisasi terhadap merchant dan melakukan training for trainer di 46 Kantor Perwakilan BI. BI juga aka nmemperluas jenis transportasi yang pembayarannya menggunakan QRIS Tap. (Yetede)
Mendorong Ojol Naik Kelas Menjadi UMKM
Pilihan Editor
-
Parkir Devisa Perlu Diiringi Insentif
15 Jul 2023 -
Transisi Energi Membutuhkan Biaya Besar
13 Jul 2023 -
Izin Satu Pintu Diuji Coba
13 Jul 2023 -
Ekspansi Nikel Picu Deforestasi 25.000 Hektar
14 Jul 2023 -
Masih Kokoh Berkat Proyek IKN
13 Jul 2023









