Pemerintah melalui Kementerian Ekonomi Kreatif mendukung upaya pengembangan industri gim dalam negeri, termasuk peningkatan kepasitas pengembangan gim lokal. Pada acara pembukaan Google Play x unity Training 2025 di Jakarta, Senin Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengemukakan perlunya kolaborasi dalam upaya untuk mengembangkan industri gim lokal. "Hari ini adalah sesuatu contoh yang baik bagaimana pemerintah berkolaborasi dengan swasta, dalam hal ini adalah Google Play dan Unity. Bekerja sama juga Asosiasi Game Indonesia untuk membantu para talenta-talenta, anak-anak Indonesia, dari berbagai daerah untuk meningkatkan kualitasnya, meningkatkan pengetahuannya dalam mengembangkan gim," ia memaparkan. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, industri, dan asosiasi ini, akan nyata mendorong terciptanya developer Indonesia," katanya. Riefky menyampaikan bahwa jumlah orang aktif bermain gim di Indonesia mencapai sekitar 148 juta dan nilai pasar gim Indonesia diperkirakan mencapai 2 miliar dolar AS. "Statistik ini setidaknya menggambarkan untuk kita, baik di pemerintah, di asosiasi, kemudian juga dengan pihak swasta, untuk sama-sama mendorong industri gim menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan tentunya juga untuk masuk ke pasar global," katanya. (Yetede)

Sorotan Amerika Serkat (AS) terhadap maraknya barang bajakan di indonesia, menegaskan pentingnya penegakan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam menjaga kepercayaan dagang dan iklim investasi internasional. Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menerangkan, isu barang bajakan adalah isu yang kompleks, menyentuh berbagai aspek: dari perdagangan internasional, penegakan hukum, hingga dinamika ekonomi mikro pelaku usaha kecil. Klaim ini, walau punya dasar yang shahih, perlu dipahami secara konstektual dan direspons dengan pendekatan seimbang antara perlindungan pasar domestik dan pemenuhan komitmen global. "Tuduhan AS memang keras, tapi bisa menjadi momentum untuk memperbaiki sistem perlindungan HaKi di Indonesia. Jangan sampai negara hanya bersikap keras karna tekanan luar negeri, tapi lemah dalam memberi dukungan ke dalam," ucap dia.  Achmad menjelaskan, penegakan hukum terhadap barang palsu di Indonesia, khususnya di ranah digital masih jauh dari kata optimal. Banyak pelaku usaha menjual barang tiruan secara terang-terangan di marketplace besar tanpa takut sanksi. (Yetede)

Tanggapan Amerika Serikat terhadap penerapan QRIS dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) di Indonesia disikapi secara terbuka oleh Bank Indonesia. Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menegaskan bahwa Indonesia tidak membeda-bedakan negara mana pun untuk kerja sama sistem pembayaran, termasuk jika AS ingin bergabung dalam penggunaan QRIS atau BI-Fast. Ia juga menepis anggapan diskriminasi dengan menyebut bahwa Visa dan MasterCard—dua jaringan asal AS—masih mendominasi sistem pembayaran di Indonesia.

Tim Gabungan Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Banten berhasil mengungkap kasus politik uang dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Serang dengan menangkap dua pelaku berinisial ND (30) dan MH (31). Koordinator Penyidik Gakkumdu, Kompol Endang Sugiarto, menyampaikan bahwa keduanya merupakan tim sukses pasangan calon nomor urut 1 dan kedapatan membawa uang sebesar Rp9.550.000 yang diduga akan dibagikan kepada pemilih. Modus operandi mereka adalah mengumpulkan Kartu Keluarga pemilih untuk menerima imbalan Rp50.000 per orang guna memenangkan paslon tertentu. Meski demikian, para pelaku mengaku bahwa dana tersebut berasal dari seseorang bernama Alex, bukan langsung dari paslon nomor urut 1. Temuan ini menunjukkan pentingnya pengawasan ketat dalam proses pemilu untuk menjaga integritas demokrasi.

Pemerintah secara resmi mengesahkan penggabungan usaha atau merger antara PT XL Axiata Tbk, PT Smartfren Telecom Tbk, dan PT Telecom Tbk ke dalam satu entitas baru PT XL Smart Telecom Sejahtera Tbk. Salah satu harapan yang ditekan oleh pemerintah setelah merger dilakukan adalah tidak ada PHK massal oleh manajemen. Menteri Kominikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid mengumumkan persetujuan merger setelah  verifikasi akhir dituntaskan. Menurut dia, penggabungan ini bukan hanya keputusan korporasi, tetapi juga langkah besar dalam mempercepat transformasi digital yang inklusif dan berdampak luas. "Kami harapkan mencapai penyehatan industri seluler dan tentu layanan harus terjaga secara baik, efisien, inklusif, dan terjangkau. Dan terhadap pegawainya tidak boleh ada PHK. Sekali lagi untuk penyehatan industri ke depan dalam kerangka membangun sebuah ekosistem atau transformasi digital sesuai amanah Presiden," jelas dia. Meutya menyatakan, layanan internet yang lebih cepat dan merata untuk jutaan warga di  wilayah tertinggi, terdepan, dan terluar (3T) menjadi komitmen utama  dari hasil merger tersebut. Menurut dia, pemerintah memberikan kewajiban peningkatan kecepatan unduh hingga 16%  pada tahun 2029 serta penambahan 8.000 BTS baru yang di fokuskankan pada daerah dengan layanan yang saat ini masih terbatas. (Yetede)

Sebuah babak penting dalam era digital Indonesia telah dimulai dengan peresmian PT XLSMART Telecom Sejahtera. Tbk (EXCL), Kamis (17/4/2025), hasil dari penggabungan kekuatan tiga pemain utama yakni PT XL Axiata Tbk, PT Smartfrean Telecom Tbk, PT Smart Telecom. XLSMART hadir dengan visi untuk mendifinisikan ulang konektivitas, mendorong inovasi tanpa henti, dan meningkatkan kualitas pengalaman digital bagi seluruh masyarakat Indonesia. Presiden Direktur dan CEO XLSMART Rajeev Sethi mengatakan, pembentukan XLSMART adalah langkah penting, menyatukan kekuatan saling melengkapi dari XL Axiata dan Smartfren dibawah satu kepemimpinan dan visi bersama serta menjadi pemimpin laju transformasi digital Indonesia. "Kami akan terus mengoperasikan merek-merek andalan kami untuk melayani pelanggan mobile seluler dan home broadband melalui XL, AXIS, dan Smartfren maupun pelanggan UMKM dan korporasi melalui XLSMART for Business, sembari meningkatkan kualitas  layanan, memperluas cakupan, serta menghadirkan pengalaman  digital yang lebih cerdas dan terintegritas, ujar Rajeev. (Yetede)

Negosiasi tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) kini merambah sektor keuangan, khususnya terkait kebijakan sistem pembayaran domestik Indonesia seperti Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dan QRIS. Dalam laporan Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), kedua sistem ini dinilai sebagai hambatan perdagangan karena membatasi peran penyedia layanan pembayaran asing seperti Visa dan Mastercard, terutama akibat batas kepemilikan asing maksimal 20% di lembaga switching domestik.

Dukungan ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendiknasmen) yang meninggalkan Kurikulum Merdeka dan kembali ke sistem penjurusan terus mengalir, mulai dari persatuan  Guru Republik Indonesia (PGRI), praktisi pendidikan, hingga para guru. Dalam Kurikulum Merdeka, siswa menyusun mata pelajaran berdasarkan minat dan bakat tanpa terikat jurusan. Kurikulum Merdeka dinilai memberikan keleluasaan, namun dalam konteks seleksi masuk perguruan tinggi,  dibutuhkan pendekatan yang lebih standar.  Kurikulum ini menuai kritik, lantaran membuat siswa tidak fokus. Alhasil, pemerintah memutuskan mengembalikan sistem penjurusan IPA,IPS, dan bahasa di sekolah menengah atas (SMA) pada tahun ajaran 2025/2026. Sistem penjuruan dinilai bisa memperkuat komptensi siswa SMA untuk menuju perguruan tinggi. Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi menyatakan, sistem penjurusan sangat penting agar siswa dapat memperdalan ilmu sesuai minat dan bakat masing-masing. Dia menilai pembelajaran tanpa penjurusan justru dapat membuat siswa kehilangan fokus. "Harapan agar siswa menguasai ilmu memang baik, tetapi jika mereka tidak siap, justru tidak mendapatkan pemahaman mendalam. Dengan adanya penjuruan IPA,IPS, dan bahasa, siswa bisa menjadi ahli di bidang yang diminatinya," ujar Unafah. 

MyRepublic, penyedia layanan internet rumah (fixed broadbrand), perusahaan yang bernaung di bawah Sinar Mas Group menunjukkan geliat kebangkitan dalam bisnis internet, khususnya bisnis internet yang berasis Fiber To The Home (FTTH) selama 10 tahun terakhir ini. Adapun MyRepublic adalah penyedia internet dan TV berbayar yang dikelola oleh PT PT Innovate Mas Indonesia dan PT Eka Mas Republik. Keduanya merupakan entitas anak tidak langsung PT Dian Swastatika Sentosa Tbk  (DSSA) Mas Sejahtera. Selama satu dekade aksis di bisnis ini, MyRepblic mengklaim salah satu pemain utama di Indonesia, dengan jumlah pelanggan aktif telah mencapai 1,1 juta. Dengan jumlah tersebut, menjadikan MyRepublic sebagai pemain kedua terbesar di pasar Indonesia saat ini. Chief Sales &Marketing Officer My Republic Iman Syahrizal mengatakan, tahun inilah tahun yang istimewa, karena tepat satu dekade MyRepublic hadir untuk melayani kebutuhan koneksi internet di Indonesia. Menurut Iman, pada tahun ini dan kedepannya, pihaknya sudah memiliki rencana bisnis untuk terus memperkuat kualitas layanan, serta menjangkau lebih banyak pengguna layanan internet rumah. Tahun ini MyRepublic menargetkan untuk menambah jumlah pelanggan menjadi 2 juta pelanggan. (Yetede)

BI mencatat Indeks Keyakinan Konsumen (KK) Maret 2025 turun menjadi 121,1 Maret 2025. Angka ini lebih rendah dari Februari 2025 dimana posisi IKK sebesar 126,4. Meski IKK menurun tetapi BI memandang keyakinan konsumen tetap terjaga. Lantaran IKK tetap berada di atas 100 atau tetao berada level optimis. "Survei Konsumen BI pada Maret 2025 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi terjaga. Hal ini tercermin dari IKK Maret 2025 yang tetap berada pada level optimis sebesar 121,1," ucap Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan dan Denny Prakoso. Berdasarkan kelompok pengeluaran responden, keyakinan konsumen pada Maret 2025 tetap optimis untuk seluruh kelompok, dengan IKK tertinggi pada responden pengeluaran  Rp 5 juta (127,9), diikuti oleh pengeluaran Rp 4,1-5 juta (123,0) dan Rp3,1- 4 juta (120,6) "Meski demikian, perkembangan optimisme tersebut menurun dibandingkan kondisi bulan sebelumnya untuk seluruh kelompok pengeluaran," kata dia. Berdasarkan kelompok usia IKK juga tetap di level optimis pada seluruh kelompok usia, dengan IKK tertinggi tercatat pada responden usia 20-30 tahun (126,3), 31-40 tahun (122,5) dan 41-50 tahun (119,7). Kelompok usia 60 tahun mengalami peningkatan optimisme dibandingkan periode sebelumnya, sementara kelompok usia lainnya mengalami penurunan. (Yetede)