Untuk ketiga kalinya dalam sepekan terakhir, Bank Indonesia (BI) melemparkan kode untuk tak lagi ‘garang’ dalam mengutak-atik suku bunga acuan BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR). Jika benar dieksekusi, hal tersebut bakal menjadi katalis positif akselerasi ekonomi pada tahun ini. Bukannya tanpa alasan bank sentral memberikan sinyal pe­­landaian suku bunga acuan se­telah dalam Rapat Dewan Gu­bernur (RDG) 6 bulan ter­­­­akhir, suku bunga terus dikatrol hingga 225 basis points (bps). Musababnya, inflasi yang menjadi faktor utama penggerak suku bunga relatif terkendali. Pada 2022, inflasi berakhir sebesar 5,51%, dan pada Januari 2023 konsensus ekonom Bloomberg menghitung rata-rata inflasi 5,39%. Nyanyian ‘landai’ dari Gubernur BI Perry Warjiyo ini menandakan perubahan arah kebijakan bank sentral dari yang sebelumnya berfokus pada penanganan inflasi menjadi pro pertumbuhan ekonomi. Perry mengatakan bank sentral memiliki bauran kebijakan mencakup kebijakan moneter yang pro stabilitas, makro­­pru­densial yang pro pertumbuhan ekonomi, dan jaminan likuiditas. “Kenaikan 225 bps ini memadai, jelas sekali. Tidak ada kata-kata yang lebih transparan dengan arah kebijakan ini. forward guidance-nya jelas,” katanya dalam Peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2022, Senin (30/1). Sejalan dengan itu, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun ini berkisar 4,5%—5,3% dengan titik tengah 4,9% mengarah ke 5%. Dalam kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, memandang akselerasi ekonomi bukanlah mimpi mengingat sederet indikator telah berada pada zona hijau.

JAKARTA, ID — Merespons ketidakpastian global, Bank Indonesia menerapkan dua kebijakan yang saling menunjang. Pertama, kebijakan moneter yang pro stabilitas nilai tukar dan inflasi. Kedua, kebijakan makroprudensial yang pro-growth dengan mendorong ekspansi kredit perbankan dan pembiayaan. Kebijakan pro stabilitas penting untuk menjaga nilai tukar rupiah dan inflasi yang terkendali. Sedang kebijakan pro-growth dilakukan dengan mendorong laju pertumbuhan kredit perbankan hingga dua digit dan menjaga kecukupan likuiditas. Inilah arah kebijakan moneter dan makroprudensial BI tahun 2023. Kebijakan moneter tahun ini difokuskan pada stabilisasi nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi agar kembali ke sasaran awal, yakni inflasi inti 3% plusminus 1%. Sedang arah kebijakan makroprudensial dirancang untuk mendorong ekspansi ekonomi dengan tetap didasarkan pada tiga sasaran, yakni intermediasi seimbang, stabilisasi sistem keuangan yang terjaga, dan inklusi ekonomi. Fase ekspansi ekonomi sudah dimulai sejak kuartal II-2022 dan akan mencapai boom pada tahun 2024 dan 2025. (Yetede)

Bank Indonesia (BI) kembali mengerek bunga acuan. Keputusan itu berpotensi mendorong masuknya dana asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN). Kemarin, Kamis (19/1), Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI memutuskan menaikkan BI 7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75%. Menurut Presiden dan CEO PT Pinnacle Persada Investama Guntur Putra, kenaikan suku bunga akan menguntungkan investor asing. Sebab, selisih bunga acuan BI menjadi lebih lebar dibandingkan suku bunga The Fed. Saat ini, Fed Fund Rate berada di kisaran 4,5%. Setelah mempertahankan suku bunga acuan sebesar 3,5% sejak Februari 2021 lalu, BI untuk pertama kalinya mengerek suku bunga acuan pada Agustus 2022 lalu. Per September 2022, posisi dana asing di pasar SBN sebesar Rp 730,26 triliun. Per 18 Januari 2023, asing memegang Rp 795,02 triliun. Ini artinya, kepemilikan asing di SBN bertambah Rp 64,76 triliun. Direktur Surat Utang Negara DJPPR Kementerian Keuangan Deni Ridwan juga melihat aliran dana masuk ke pasar surat utang domestik seiring dengan langkah The Fed mengurangi agresivitas dalam kebijakan moneternya.

Bank Indonesia tancap gas mengerek suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%, kemarin. Kenaikan tiada henti dalam 6 bulan terakhir sejak terjadi gonjang-ganjing ekonomi dunia dan lonjakan inflasi dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Sejak Agustus 2022, Bank Indonesia (BI) menaikkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 225 basis poin (bps) secara kumulatif. Ada kalanya bunga naik 25 bps atau 50 bps dalam sebulan. Dalih utama kenaikan BI7DRR itu karena kenaikan harga BBM. Akibat lonjakan harga energi dunia tersengat perang Ukraina-Rusia. Faktor lainnya, sikap hawkish bank sentral Amerika Serikat—The Federal Reserve—dalam menaikkan suku bunga. The Fed, begitu biasa disebut, lebih agresif dalam menaikkan suku bunga acuan. Terakhir, pada Desember 2022, bank sentral AS itu menaikkan Fed Fund Rate sebesar 50 bps ke kisaran 4,25%-4,5%. Berbanding terbalik dengan Indonesia. Dampak kenaikan harga BBM ‘masih ramah’ terhadap lonjakan inflasi di Tanah Air. Saat bahan bakar subsidi naik pada awal September 2022, dampak terhadap kenaikan inflasi tidak sebesar perkiraan. Ramalan ekonom dan Perry Warjiyo, Gubernur BI, meleset. Mereka heran angka inflasi turun lebih cepat dari proyeksinya. Konsensus ekonom memprediksi inflasi sebesar 6,5% pada tahun lalu. Angka inflasi inti pun tercatat lebih rendah dari ramalan BI. Bank sentral memperkirakan inflasi inti dalam setahun penuh sekitar 4,61%, tetapi realisasinya pada akhir 2022 sebesar 3,36%.

JAKARTA, ID - Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo memberikan sinyal tak akan menaikkan lagi suku bunga acuan. Sinyal itu diberikan setelah Bank Sentral menaikkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 5,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG), Kamis (19/01/2023). Level bunga acuan 5,75% dinilai Perry sudah cukup memadai untuk meredam inflasi inti. Pada Desember 2022 terjadi inflasi tahunan (year on year/ yoy) sebesar 5,51%, dengan tingkat inflasi bulanan (month to month/ mtm) sebesar 0,66%. Sedangkan inflasi komponen inti mencapai 3,36% (yoy) dan 0,22% (mtm). “Kenaikan 225 bps secara akumulatif sejak Agustus sampai Januari cukup terukur dan memadai,” ujar Perry dalam konferensi pers usai RDG BI di Jakarta, Kamis (19/01/2023). Pada hari yang sama, perdagangan valuta asing ditutup pada kurs Rp 15.212 dan Rp 15.061 per dolar AS (jual/beli). (Yetede)

Pengelolaan inflasi yang solid, serta kebijakan moneter oleh Bank Sentral Amerika Serikat (AS) yang terus mengendur, memberikan keleluasaan bagi Bank Indonesia (BI) untuk menyimpan amunisi menghadapi risiko ketidakpastian ekonomi global pada tahun depan. Buktinya, dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) kemarin, Kamis (22/12), BI memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan BI 7-day (Reverse) Repo Rate sebesar 25 basis points (bps), lebih rendah ketimbang kebijakan pada bulan-bulan berikutnya. Keputusan yang selaras dengan arah kebijakan Federal Reserve (The Fed) itu diharapkan dapat menguatkan senjata BI untuk mengelak dari dampak resesi dunia pada tahun depan. Apalagi, menurut Gubernur BI Perry Warjiyo, kenaikan suku bunga The Fed akan berlanjut pada 2023, dan berada pada tingkat yang tinggi dalam jangka panjang. Sejauh ini, inflasi yang menjadi pertimbangan utama BI dalam mengatrol suku bunga pun perlahan terkendali seiring dengan ditebalkannya program bantuan sosial untuk mengompensasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Alhasil, BI pun merevisi prospek inflasi pada tahun ini dari 6% menjadi 5,4%, sedangkan pada tahun depan inflasi inti diharapkan terkendali di bawah 4% pada semester I/2023, dan menuju titik tengah di 3% pada akhir tahun.

JAKARTA, ID – Menghadapi ketidakpastian ekonomi global 2023, Bank Indonesia (BI) tetap mendorong pertumbuhan ekonomi agar lebih ekspansif, seperti tercermin pada proyeksi pertumbuhan kredit sebesar 10-12%. Namun, Bank Sentral akan tetap menjaga stabilitas moneter dan mengggunakan semua instrumen moneter secara hati-hati untuk mengendalikan inflasi inti dan menjaga nilai tukar rupiah. Tahun 2023 diakui sebagai tahun yang sulit karena penuh ketidakpastian. Saat masalah rantai pasok akibat pandemi belum kembali pulih, meletus perang Rusia-Ukraina yang melibatkan AS dan negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Masalah geopolitik kian melambungkan harga energi dan pangan dunia. Resesi ekonomi disertai hiperinflasi dan lonjakan suku bunga yang melanda sejumlah negara akan meluas tahun depan. Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi dan Gubernur BI Perry Warjiyo pada acara Pertemuan Tahunan BI bertajuk ‘Sinergi dan Inovasi Memperkuat Ketahanan dan Kebangkitan Menuju Indonesia Maju’, di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (30/11). (Yetede)

Upaya menjaga deru mesin ekonomi nasio­nal makin menantang di tengah situasi ekonomi dunia yang masih serba tak pasti. Namun, capaian positif sejumlah indikator ekonomi Indonesia belakangan ini dapat menjadi pengingat untuk terus menjaga optimisme, meski tetap harus hati-hati. Jika ditelaah, setidaknya ada tiga hal penting yang perlu dijaga agar mesin ekonomi nasional terus menderu yakni kinerja ekspor, investasi, serta konsumsi rumah tangga. Pada aktivitas ekspor, tren surplus neraca dagang terus berlanjut dan per Oktober 2022 telah mencapai US$45,52 miliar, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan surplus sepanjang tahun lalu. Performa penanaman modal pun tak kalah prima yakni Rp892,4 triliun per kuartal III/2022, atau setara dengan 74,4% dari total target investasi yang pada tahun ini disasar mencapai Rp1.200 triliun. Pun dengan konsumsi rumah tangga yang masih tumbuh 5,39% (year-on-year/YoY) pada kuartal III/2022, serta tetap kokoh menyangga fondasi produk domestik bruto (PDB). Sementara itu, dari sisi moneter dan inflasi, Bank Indonesia (BI) telah memasang kuda-kuda khusus. Ada lima siasat yang siap dieksekusi oleh otoritas moneter. Pertama, menyesuaikan kebijakan suku bunga acuan dengan mengacu pada perkembangan dan ekspektasi inflasi. Kedua, melonggarkan kebijakan makroprudensial untuk mendorong kredit pada sektor unggulan. Ketiga, mendorong akselerasi integrasi ekonomi dan keuangan digital. Keempat, mengakselerasi pendalaman pasar uang dan valas untuk memperkuat operasi dan transmisi kebijakan. Kelima, memperluas program pengembangan ekonomi keuangan inklusif pada UMKM dan syariah.

JAKARTA, ID – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) telah menyalurkan kredit berkelanjutan mencapai Rp 671,1 triliun pada kuartal III-2022, tumbuh 11,5% secara tahunan (year on year/ yoy). Kredit tersebut memiliki porsi 66,7% terhadap total kredit BRI, dan perseroan komitmen  meningkatkan pembiayaan dengan prinsip enviromental, social, and governance (ESG). Apabila dirinci, pada aspek environmental, portofolio kredit hijau BRI sebesar Rp 76,1 triliun per September 2022 dengan porsi 7,6% dari total kredit. Dengan penyaluran ke energi terbarukan sebesar Rp 6,8  triliun dan sektor transportasi hijau sebesar Rp 13,6 triliun. Kredit yang dikucurkan untuk green building senilai Rp 1,7 triliun dan kredit hijau lainnya Rp 54 triliun. Kemudian, pada aspek sosial, BRI telah menyalurkan kredit Rp 595 triliun per September 2022 dengan porsi 59,1% dari total kredit. Dari aspek governance, BRI juga mendapatkan peringkat 95,10 pada 2021, meningkat dari 2019 dengan skor 93,25. (Yetede))

Wakil Presiden ECB Luis de Guindos dan Presiden Bundesbank Joachim Nagel menyampaikan pada Selasa (8/11) Bank Sentral Eropa (ECB) akan terus menaikkan biaya pinjaman kendati perekonomian di zona euro menderita. Pasalnya, membiarkan inflasi tetap tinggi pun bakal berdampak lebih menyakitkan. Pasar finansial memperkirakan ECB terus menaikkan suku bunga hingga pertengahan tahun depan. Sehingga tingkat suku bunga puncak akan mencapai 3%. Dibandingkan saat ini yang berada di level 1,5%. ECB telah menaikkan suku bunga secara agresif. Dan sudah memberi isyarat akan menaikkan lagi ke depannya hingga laju inflasi di zona euro yang saat ini dua digit kembali ke target 2%.

De Guindos dan Nagel, sebagai pembuat kebijakan tertinggi di ECB, menambahkan langkah-langkah tersebut juga bukannya tidak menelan biaya. Karena terbukti mengorbankan pertumbuhan ekonomi. “Saya akan melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa kami, Dewan Gubernur ECB, tidak menyerah terlalu dini dan kami terus mendorong normalisasi kebijakan moneter. Bahkan jika tindakan kami menghambat pembangunan ekonomi. Karena dalam situasi di mana kebijakan moneter berada di belakang kurva, biaya ekonomi secara keseluruhan akan jauh lebih tinggi,” ujar Nagel dalam konferensi perbankan Jerman, yang dilansir Reuters. De Guindos pun menambahkan, kebijakan ECB bakal mengurangi permintaan agregat, baik konsumsi dan investasi. (Yoga)