Kekhawatiran terhadap risiko resesi yang terjadi di Tanah Air akibat suku bunga tinggi dan inflasi yang tak terkendali makin pudar seiring dengan langkah bank sentral yang menahan laju kenaikan suku bunga acuan. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang digelar 17—18 April akhirnya memutuskan untuk tidak menaikkan BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) di level 5,75% untuk memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi ke depan. Bank Indonesia meyakini BI7DRR sebesar itu memadai untuk mengarahkan inflasi inti terkendali dalam kisaran 3,0% ±1% di sisa 2023. Sejauh ini, kenaikan suku bunga acuan BI ke level 5,75% juga belum direspons secara agresif oleh perbankan dengan kenaikan bunga kredit. Alhasil, ruang pertumbuhan penyaluran kredit pada tahun ini masih cukup terbuka sejalan dengan minat korporasi untuk menarik pendanaan dari perbankan. Kenaikan suku bunga acuan yang terbatas juga membuat daya tarik instrumen surat berharga negara dengan imbal hasil yang menarik. Dengan tingkat inflasi relatif rendah dan terkendali saat ini di posisi 4,97% (year-on-year/YoY) pada Maret dari inflasi bulan sebelumnya sebesar 5,47% (YoY), sebagian ekonom meyakini perekonomian Indonesia bakal melanjutkan kinerjanya sesuai dengan sasaran yang diharapkan di atas 5%. Suku bunga yang makin terjaga serta nilai tukar yang stabil menjelang perayaan Hari Raya Idulfitri, membawa harapan pulihnya aktivitas masyarakat makin terbuka lebar. Dalam laporan World Economic Outlook edisi teranyar April 2023, IMF merevisi naik pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 4,8% menjadi 5% pada tahun ini dan akan makin membaik menjadi 5,1% pada 2024. Adapun Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 tetap kuat pada kisaran 4,5%—5,3% Artinya dengan proyeksi ini, peluang terjadinya peningkatan permintaan akan makin lebar. Situasi ini menjadi modal kuat dan penyemangat baru para pebisnis untuk terus beraktivitas sekaligus melepas keraguan karena kecemasan resesi.

Rapat Dewan Gubernur BI pada 17-18 April 2023 memutuskan mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate sebesar 5,75 %; suku bunga Deposit Facility 5 %, dan suku bunga Lending Facility 6,5 %. Tingkat suku bunga acuan BI terakhir naik pada Januari lalu. Gubernur BI, Perry Warjiyo, mengatakan tingkat suku bunga acuan sebesar 5,75 % cukup untuk mengarahkan inflasi inti ke dalam kisaran 3 plus minus 1 % sepanjang 2023. Bank sentral juga menargetkan inflasi indeks harga konsumen (IHK) dapat kembali ke dalam sasaran 3 plus minus 1 persen lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. "Stabilisasi nilai tukar rupiah juga terus diperkuat guna mengendalikan inflasi barang impor dan memitigasi dampak ketidakpastian pasar keuangan global terhadap nilai tukar rupiah," ujar Perry dalam konferensi pers, kemarin.

Secara umum, Perry menambahkan, tekanan inflasi di Tanah Air terus menurun sehingga mendukung stabilitas perekonomian. Inflasi IHK secara bulanan tercatat 0,18 %, lebih rendah dari pola historisnya pada periode awal Ramadan. Dengan demikian, inflasi IHK secara tahunan turun dari level bulan sebelumnya sebesar 5,47 % menjadi 4,97 %. BI mencatat inflasi inti tahunan Maret 2023 terus melambat dari 3,09 % menjadi 2,94 %. Pergerakan itu dipengaruhi oleh ekspektasi inflasi dan tekanan inflasi dari barang impor yang menurun serta pasokan agregat yang memadai dalam merespons kenaikan permintaan barang dan jasa. (Yetede)

Strategi akomodatif yang diterapkan Bank Indonesia (BI) selama pandemi Covid-19 kembali diuji menyusul proyeksi pesimistis pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun ini. Berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan Bisnis, mayoritas lembaga internasional memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini di bawah 5%, atau di bawah target pemerintah yang mencapai 5,3%. Terbaru, Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam Economic Outlook Interim Report March 2023, mengestimasi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) nasional hanya naik 4,7%. Selain itu, inflasi di Indonesia sepanjang tahun ini juga diperkirakan masih tinggi, yakni 4,1% atau di atas target BI di kisaran 3%, maupun asumsi dasar ekonomi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 sebesar 3,6%. Tak ayal, manuver kebijakan fiskal dan moneter pun memainkan peran penting. Terlebih, sepanjang tahun lalu otoritas moneter mengubah arah kebijakan dari pro pertumbuhan ekonomi menjadi lebih condong ke pengendalian inflasi. Kini, seiring dengan relatif terkendalinya inflasi, otoritas moneter memasang kuda-kuda untuk kembali memantapkan langkah pada kebijakan yang lebih pro pertumbuhan. Apalagi, BI dalam 5 tahun ke depan kembali dikomandoi oleh Perry Warjiyo, yang telah mendapatkan lampu hijau dalam uji kelayakan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kemarin, Senin (20/3). "Untuk tahun ini dan tahun depan, kami ingin mengarahkan pada stabilitas, khususnya nilai tukar rupiah dan inflasi," kata Perry yang resmi menjabat sebagai Gubernur BI periode 2023—2028, Senin (20/3). Dia menuturkan bauran kebijakan bank sentral akan terus diperkuat dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan ketahanan perekonomian nasional dari dampak gejolak global. Indikasi dari kebijakan pro pertumbuhan itu tecermin dari komitmen BI untuk mempertahankan suku bunga acuan BI 7-Day Repo Rate sebesar 5,75% untuk periode yang cukup lama. Anggota Komisi XI DPR RI Eriko Sotarduga, optimistis sinergi antara fiskal dan moneter makin solid mengingat tidak adanya perubahan posisi kepemimpinan di bank sentral. Menurutnya, penetapan Perry sebagai Gubernur BI untuk periode kedua memudahkan koordinasi dengan pemerintah dalam mengerek ekonomi lebih tinggi karena teruji dalam krisis selama pandemi Covid-19.

JAKARTA, ID – Bank Indonesia (BI) menilai, keluarnya aliran modal asing (capital outflow) dari pasar keuangan domestik hanya bersifat temporer. Saat ini terjadi capital outflow yang disebabkan ekspektasi investor terhadap sikap hawkish dari Bank Sentral Amerika Serikat (Federal Reserve). BI mencatat, aliran modal asing keluar bersih dari pasar keuangan domestik sejak tanggal 6 hingga 9 Maret 2023 mencapai Rp 2,67 triliun. Aliran modal asing keluar bersih itu berasal dari jual neto di pasar surat berharga negara (SBN) senilai Rp 3,03 triliun dan beli neto di pasar saham sebesar Rp 360 miliar. Sementara itu, secara kumulatif sejak 1 Januari hingga 9 Maret 2023 tercatat beli neto di pasar SBN Rp 34,56 triliun dan jual neto di pasar saham Rp 240 miliar. Kepala Departemen Pengelolaan Moneter BI Edi Susianto mengatakan, data inflasi Amerika Serikat (AS) berada di atas ekspektasi pasar. Apalagi ditambah permintaan yang hawkish kembali dari Gubernur The Fed Jerome Powell, sehingga menyebabkan ekspektasi pasar terhadap kenaikan suku bunga The Fed (Fed Fund Rates/ FFR) menjadi lebih agresif dibandingkan ekspektasi sebelumnya. Terminal rate FFR diperkirakan meningkat dibandingkan perkiraan sebelumnya. “Kami melihat tekanan ini tidak akan lebih tinggi dibandingkan periode semester II-2022, ketika FFR naik 75 basis poin untuk beberapa kali, dan juga kemungkinan akan bersifat temporer,” kata Edi kepada Investor Daily, Minggu (12/3/2023). (Yetede)

JAKARTA, ID – Bank Indonesia (BI) diminta untuk tidak agresif menaikkan suku bunga acuan meski fed fund rate (FFR), suku bunga acuan Bank Sentral AS, dinaikkan hingga 125 basis poin ke level 6%. Selama inflasi dalam negeri dapat dikendalikan pada level 3,3%-3,6%, suku bunga acuan BI sebesar 6,25%-6,50% cukup memadai. Saat ini, BI-7 day reverse repo rate (BI-7DRRR) 5,75%. Dalam pidato di hadapan Komite Urusan Perbankan, Perumahan, dan Perkotaan Senat AS tentang “Laporan Kebijakan Moneter” di Capitol Hill, Washington, Selasa (07/03/2023), Gubernur Federal Reverse (The Fed) Jerome Powell memberikan sinyal untuk menaikkan suku bunga acuan lebih cepat dan tinggi dari sinyal sebelumnya. FFR akan terus dinaikkan hingga inflasi menyentuh 2% meski keputusan itu bakal menyeret perekonomian AS ke jurang resesi. Suku bunga acuan pada level yang pas sangat penting agar Indonesia tidak kehilangan momentum untuk mengakselerasi laju pertumbuhan ekonomi yang telah berlangsung sejak kuartal II-2021. Selain itu, masyarakat Indonesia harus berusaha menjaga pola konsumsi agar laju inflasi tahun ini tidak liar menjadi stagflasi, yakni stagflasi ekonomi disertai inflasi tinggi. Sejumlah faktor domestik seperti inflasi yang berada dalam tren menurun, neraca perdagangan yang masih surplus, cadangan devisa (cadev) yang meningkat, serta kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) dapat mengurangi dampak tekanan global. Kalau pun diperlukan, kenaikan BI-7DRRR tidak harus seagresif penaikan FFR. (Yetede)

JAKARTA, ID – Bank Indonesia (BI) diminta untuk tidak agresif menaikkan suku bunga acuan meski fed fund rate (FFR), suku bunga acuan Bank Sentral AS, dinaikkan hingga 125 basis poin ke level 6%. Selama inflasi dalam negeri dapat dikendalikan pada level 3,3%-3,6%, suku bunga acuan BI sebesar 6,25%-6,50% cukup memadai. Saat ini, BI-7 day reverse repo rate (BI-7DRRR) 5,75%. Dalam pidato di hadapan Komite Urusan Perbankan, Perumahan, dan Perkotaan Senat AS tentang “Laporan Kebijakan Moneter” di Capitol Hill, Washington, Selasa (07/03/2023), Gubernur Federal Reverse (The Fed) Jerome Powell memberikan sinyal untuk menaikkan suku bunga acuan lebih cepat dan tinggi dari sinyal sebelumnya. FFR akan terus dinaikkan hingga inflasi menyentuh 2% meski keputusan itu bakal menyeret perekonomian AS ke jurang resesi. Suku bunga acuan pada level yang pas sangat penting agar Indonesia tidak kehilangan momentum untuk mengakselerasi laju pertumbuhan ekonomi yang telah berlangsung sejak kuartal II-2021. Selain itu, masyarakat Indonesia harus berusaha menjaga pola konsumsi agar laju inflasi tahun ini tidak liar menjadi stagflasi, yakni stagflasi ekonomi disertai inflasi tinggi. Sejumlah faktor domestik seperti inflasi yang berada dalam tren menurun, neraca perdagangan yang masih surplus, cadangan devisa (cadev) yang meningkat, serta kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) dapat mengurangi dampak tekanan global. Kalau pun diperlukan, kenaikan BI-7DRRR tidak harus seagresif penaikan FFR. (Yetede)

BENGALURU, ID – Dana Moneter Internasional (IMF) mengatakan, perbedaan pendapat di antara negara-negara anggota kelompok G20 telah menciptakan rintangan-rintangan dalam restrukturisasi utang untuk negara yang ekonominya mengalami tekanan. Di sisi lain, IMF menyambut baik soal usulan pemberlakuan regulasi mata uang kripto. “Mengenaire - strukturisasi utang, untuk sementara masih ada beberapa ketidaksepakatan. Kami sekarang mendiskusikan utang negara global dengan pertimbangan semua kreditor publik dan swasta. Kami baru saja menyelesaikan sebuah sesi di mana terlihat jelas ada komitmen untuk menjembatani perbedaan-perbedaan demi kepentingan negara-negara,” ujar Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva kepada para wartawan setelah memimpin diskusi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) India Nirmala Sitharaman, yang dilansir Reuters pada Sabtu (25/02/2023). Sementara itu Menkeu Amerika Serikat (AS) Janet Yellen mengatakan, tidak ada yang dihasilkan dari pertemuan, yang sebagian besar bersifat organisasi. (Yetede)

Presiden Jokowi secara resmi telah mengajukan Perry Warjiyo sebagai calon tunggal Gubernur BI periode 2023-2028 ke DPR. Surat presiden ke DPR tersebut dikirimkan pada Rabu (22/2). ”Ya, ya, sudah dikirim ke DPR, Pak Perry,” ujar Mensetneg Pratikno saat dikonfirmasi Kompas,Rabu, di Jakarta. Sekretariat DPR telah menerima surat tersebut pada Rabu siang. Karena saat ini DPR sedang reses, surat tersebut akan dibacakan pimpinan DPR saat Sidang Paripurna Pembukaan Masa Sidang pada pertengahan Maret 2023. Berdasarkan UU No 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang juga mengatur tentang BI, Presiden sebenarnya dapat mengajukan sebanyak-banyaknya tiga calon Gubernur BI untuk diseleksi oleh DPR. Sejak berdiri pada tahun 1953, belum ada gubernur BI yang menjabat selama dua periode atau selama sepuluh tahun. Perry, yang menjabat Gubernur BI sejak 2018, berpeluang besar memegang jabatan tersebut selama dua periode.

Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah mengatakan, sejauh ini kinerja BI yang dipimpin Perry sudah baik dalam menjalankan fungsinya untuk mengendalikan inflasi dan stabilitas nilai tukar. Namun, ke depan, menurut Piter, BI perlu melakukan langkah terobosan agar perekonomian Indonesia dapat bertumbuh lebih optimal ke depan. Ia mengatakan, salah satu pekerjaan rumah BI yang sudah menahun, tetapi tidak juga terselesaikan adalah mengoptimalkan efektivitas transmisi kebijakan moneter, khususnya transmisi suku bunga. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan, BI juga harus bersiap menghadapi tantangan ke depan, yakni digitalisasi sistem keuangan, makin marak dan berkembangnya pemanfaatan aset kripto perlu jadi perhatian bank sentral. Inisiatif pengembangan mata uang digital bank sentral (Central Bank Digital Currency/CBDC) atau Rupiah Digital jadi solusi tepat pada masa mendatang. (Yoga)

JAKARTA, ID – Tidak seperti laporan terakhir Dana Moneter Internasional (IMF) yang menyebut kondisi ekonomi global tak sesuram yang dibayangkan semula, perkembangan terkini justru mengindikasikan bahwa tahun ini bakal kembali menjadi tahun yang mengerikan (annus horribilis). Seperti tahun 2022, dana berkelanjutan global kini menghadapi banyak hambatan kondisi ekonomi makro termasuk perang di Ukraina, kekurangan energi global, lonjakan inflasi, kenaikan suku bunga, dan kekhawatiran akan resesi. Bahkan, dalam kondisi global yang penuh ketidakpastian dan gejolak seperti saat ini, kabar baik yang semestinya mendatangkan sentimen positif, justru memberi dampak yang sebaliknya. Purchasing Managers’ Index (PMI) Amerika Serikat (AS) yang begitu kuat masuk ke level ekspansi, yakni 50,2, telah mendorong investor memberikan prediksi puncak suku bunga The Fed (Fed fund rate) yang lebih tinggi dari posisi saat ini 4,50% - 4,75% dengan kenaikan 2-3 kali lagi. (Yetede)

Jakarta, KOMPAS-BI akan tetap mengantisipasi dampak kebijakan pengetetan moneter oleh The Fed dengan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah agar inflasi impor tidak berdampak pada ekonomi domestik.  Bank Indonesia akhirnya menghentikan tren kenaikan suku bunga acuan  yang telah berlangsung selama enam bulan. Hal itu ditandai dengan langkah BI menahan tingkat suku bunga acuan di level 5,75%. Kondisi ekonomi global dan domestik yang lebih kondusif membuat BI yakin tingkat suku bunga acuan saat ini  masih memadai untuk mengendalikan tekanan inflasi kedepan. Namun, pertumbuhan ekonomi global yang masih berpotensi lebih baik dari perkiraan pasca penghapusan kebijakan Zero Covid di China serta ekonomi Indonesia yang diyakini tetap kuat  sepanjang tahun ini membuat BI mempertahankan suku bunga acuan 5,75% pada Rapat Dewan Gubernur BI, Kamis , (16.2/2023). "Saat ini inflasi inti maupun inflasi umum sudah menurun lebih cepat dan lebih rendah dari perkiraan. Dengan dasar ini, kami meyakini bahwa suku bunga saat ini sudah memadai, dalam artian, tidak perlu ada kenaikan lagi," kata Gubernur BI Perry Warjiyo , dalam jumpa pers, Kamis. (Yoga)