Sebagai otoritas moneter, tugas utama BI adalah menjaga stabilitas nilai rupiah, baik terhadap inflasi maupun fluktuasi nilai tukar dengan senjata utama, yakni suku bunga acuan. Kenaikan suku bunga ibarat jamu pahit bagi perekonomian. Agar tidak melulu yang pahit-pahit, BI membaur kebijakannya sehingga selain jamu pahit, ada juga jamu manis dari kebijakan  makroprudensial. Kebijakan ini diarahkan untuk tetap mendorong pertumbuhan ekonomi (pro growth). Demikianlah dua wajah kebijakan BI. Pada Rapat Dewan Gubernur (RDG), Oktober lalu, BI menaikkan tingkat suku bunga acuan sebesar 50  basis poin menjadi 4,75 %. Ini meneruskan tren kenaikan sebelumnya, 50 basis poin pada September dan 25 basis poin pada Agustus. Dengan demikian, sepanjang tahun ini BI sudah menaikkan suku bunga acuan sebesar 125 basis poin. Kebijakan moneter berupa kenaikan suku bunga diambil BI untuk menjaga kestabilan nilai rupiah. Berdasarkan data BPS, inflasi inti bulan Oktober 2022 sebesar 0,16 %. Secara tahunan, inflasi inti sebesar 3,31 %. Besaran inflasi inti tersebut melampaui titik tengah target BI, yakni 3 %. Dengan menaikkan suku bunga acuan, BI berharap inflasi inti dapat kembali menurun.

Agar kenaikan suku bunga tak terlalu pahit dirasakan masyarakat, BI pun menggunakan kebijakan makroprudensial sebagai jamu manis untuk masyarakat dan dunia usaha melalui implementasi kebijakan makroprudensial yang sifatnya tetap mendorong penyaluran kredit/pembiayaan perbankan kepada dunia usaha. Salah satu kebijakan makroprudensial itu adalah melanjutkan pelonggaran rasio loan to value/financing to value (LTV/FTV) kredit/pembiayaan properti menjadi paling tinggi 100 % untuk semua jenis properti (rumah tapak, rumah susun, dan ruko/rukan). Kebijakan ini akan berlaku hingga 31 Desember 2023. Dengan kebijakan tersebut perbankan dapat membiayai KPR sampai dengan 100 % dari harga properti. Ini berarti masyarakat yang ingin mengambil KPR, jika memenuhi syarat, tidak perlu lagi menyediakan uang muka. Kebijakan ini juga dikenal sebagai kebijakan uang muka nol %. BI juga melanjutkan keringanan uang muka kredit pembiayaan kendaraan bermotor menjadi paling sedikit nol % untuk semua jenis kendaraan baru, untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor otomotif dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Kebijakan ini juga berlaku efektif hingga 31 Desember 2023. (Yoga)

Pengetatan kebijakan moneter yang ditempuh BI ini merupakan yang kedua kalinya setelah BI mempertahankan bunga acuan rendah sejak awal pandemi Covid-19 dan menaikkannya sebesar 25 basis poin (bps) pada Agustus lalu. Secara teoretis, utak-atik bunga acuan adalah cara utama bank sentral memodulasi sektor moneter domestik. BI sebagai otoritas moneter memiliki tujuan tunggal mencapai kestabilan nilai tukar rupiah. Kestabilan nilai rupiah tercermin pada dua dimensi, yaitu inflasi dan nilai tukar. Seiring dorongan tingginya harga energi dan pangan global, serta potensi dampak penyesuaian harga BBM di dalam negeri, inflasi Indonesia tahun 2022 dapat melebihi batas atas sasaran yang ditetapkan. BI berkepentingan meredam inflasi yang pada Agustus 2022 tercatat 4,69 % (year-on-year/yoy), dengan inflasi inti 3,04 % (yoy).

Kenaikan BI-7DRR kali ini pun dapat dipandang sebagai langkah tepat dalam upaya pengendalian inflasi. Berbeda dengan respons pasar ekuitas AS yang cenderung negatif dalam menanggapi kebijakan hawkish The Fed, IHSG tercatat menguat 30 bps ke level 7.218 saat penutupan pasar pada hari yang sama Gubernur BI mengumumkan kenaikan BI-7DRR menjadi 4,25 %. Dinamika ini dapat dibaca sebagai kepercayaan pasar terhadap langkah BI dalam mengendalikan inflasi. Kebijakan BI ini terbilang responsif dan terukur, bukan reaktif. BI sempat menahan kenaikan bunga acuan pada awal tekanan inflasi di Indonesia akibat gangguan sisi suplai. Reaksi positif pasar tak lepas dari makroekonomi Indonesia yang masih kuat. Dibandingkan negara lainnya, Indonesia berhasil menjaga laju pemulihan ekonomi dan mengelola dampak gejolak global. (Yoga)

Manuver moneter kembali ditempuh Bank Indonesia (BI) untuk meredam inflasi. Jika bulan lalu bank sentral mengerek suku bunga acuan 25 basis points (bps), kali ini, BI menaikkan BI 7-Day Reverse Repo Rate 50 bps menjadi 4,25%. Kenaikan itu bahkan lebih tinggi ketimbang prediksi sebagian besar ekonom, yakni 25 bps. Namun, langkah BI tersebut dinilai rasional. Apalagi, awal bulan ini pemerintah telah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang diramal menekan daya beli sebagian masyarakat. Pengetatan moneter lanjutan yang ditempuh BI, diyakini mampu menjadi katalis yang mengendalikan indeks harga konsumen (IHK), terutama dari sisi permintaan. Kendati demikian, sejumlah kalangan menilai upaya yang dilakukan BI tersebut perlu dibarengi dengan kebijakan fiskal pemerintah yang sinkron agar penanganan inflasi lebih efektif. Seusai Rapat Dewan Gubernur, kemarin, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, kenaikan suku bunga secara agresif ini dieksekusi dalam rangka mengantisipasi risiko lesatan IHK pada bulan-bulan mendatang. Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah menambahkan, kenaikan suku bunga acuan tak akan ampuh menekan inflasi. Sebab, naiknya IHK pada tahun ini lebih didominasi dari sisi penawaran, sehingga membutuhkan peran lebih dari pemerintah untuk mengamankan pasokan, baik untuk komoditas konsumsi langsung maupun bahan baku manufaktur. Di sisi lain, Piter meyakini kenaikan 50 bps tidak banyak mengubah suku bunga kredit sehingga risiko pengetatan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi amat terbatas.

Arah kebijakan suku bunga acuan yang diambil Bank Indonesia (BI) dan The Federal Reserve terus menjadi sorotan para pelaku pasar saham. Apalagi, sejumlah ekonom memperkirakan bank sentral tersebut akan meneruskan kebijakan pengetatan moneter. Alhasil, diversifikasi portofolio dinilai dapat menjadi mitigasi yang dapat dilakukan investor di tengah risiko volatilitas pasar. Menjelang pengumuman suku bunga acuan BI dan The Fed, indeks harga saham gabungan (IHSG) mengalami koreksi 0,12% ke level 7.188,31 pada akhir perdagangan Rabu (21/9). IHSG kian menjauh dari rekor all-time-high penutupan perdagangan yang disentuh pada Selasa (13/9) di level 7.318,01. Kendati demikian, indeks komposit tercatat menguat 9,22% sepanjang tahun berjalan 2022. Performa IHSG itu menjadi jawara di antara bursa lain di Asia Tenggara. Saat ini, pelaku pasar tengah menantikan pengumuman suku bunga The Fed yang akan disampaikan pada Kamis (22/9) dini hari waktu Indonesia. Kalangan analis menyebut Bank Sentral Amerika Serikat itu bakal mendongkrak Fed Fund Rate sebesar 75 bps hingga 100 bps dari posisi saat ini sebesar 2,5%.

Sejumlah penelitian membuktikan, banyak negara berkembang tercekik akibat pengetatan kebijakan moneter bank sentral AS atau The Fed. Peringatan ini mencuat saat bank sentral AS kembali mencanangkan kenaikan suku bunga untuk meredam inflasi di AS. Kerusakan akibat kebijakan The Fed itu terjadi lewat kenaikan suku bunga USD dan kenaikan kurs USD terhadap mata uang negara-negara berkembang. Kenaikan suku bunga menambah beban utang negara-negara miskin dalam denominasi dollar. Anjloknya kurs mata uang negara berkembang menaikkan porsi dana dalam denominasi mata uang lokal untuk membayar utang dollar.

Kenaikan suku bunga rentan membuat modal asing berhamburan. Statistik Bank Dunia memperlihatkan, selama periode 2015 hingga 2020, sebesar 42 % utang negara berpendapatan rendah dan posisi terbawah kelompok berpendapatan menengah dimiliki lembaga komersial. Kreditor jenis ini paling rawan untuk pelarian modal. Kondisi ini bisa mengeringkan sumber pendanaan yang sangat dibutuhkan negara berkembang untuk mendatangkan impor dan pembayaran utang.

”Pada beberapa episode di masa lalu, kenaikan pesat suku bunga di negara-negara maju menyulitkan keuangan eksternal negara-negara berkembang,” demikian Dana Moneter Internasional (IMF) dalam laporannya, April 2022. Ahli sejarah ekonomi Jamie Martin dari Georgetown University mengatakan, ada korelasi kuat secara historis antara kenaikan suku bunga tajam di negara maju dan katastrofe ekonomi di negara-negara berkembang. ”Sejarah harus menjadi dasar tentang perlunya kebijakan yang sangat hati-hati,” tulis Martin lewat artikelnya di harian The New York Times, 28 April 2022. (Yoga)

Tren kenaikan suku bunga acuan dapat menjadi momentum untuk menata ulang portofolio reksa dana sesuai dengan profil risiko masing-masing investor. Kalangan analis menilai, memasuki era suku bunga mahal, reksa dana pasar uang dan pendapatan tetap cukup menjanjikan lantaran keduanya menikmati keuntungan dari pengetatan moneter yang dilakukan Bank Indonesia (BI).“Untuk investor baru yang masuk sekarang untuk investasi jangka menengah, 3 tahun ke reksa dana pendapatan tetap, sudah oke karena sudah ada kenaikan harga di pasar,” ujar Vice President Infovesta Utama Wawan Hendrayana, Kamis (25/8)Wawan memperkirakan BI bakal melanjutkan pengetatan moneter setidaknya hingga suku bunga acuan berada pada rentang 4% hingga 4,25%. Mengacu pada proyeksi tersebut, dia menilai investor dengan horizon investasi jangka menengah dan panjang tak perlu khawatir. Dengan pertimbangan ruang penguatan bagi kinerja pasar saham dan obligasi, Wawan memperkirakan kinerja imbal hasil reksa dana saham bisa menyentuh 10% dan reksa dana pasar uang pada rentang 3,75% hingga 4%. Namun, kinerja produk secara aktual bisa beragam tergantung pada kepiawaian manajer investasi.

Setelah memberikan pelonggaran moneter selama hampir 3 tahun, Bank Indonesia (BI) akhirnya memulai normalisasi kebijakan. Hal itu terefleksi dari kenaikan suku bunga acuan BI 7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 basis poin menjadi 3,75%.Langkah tak terduga ini merupakan respons dini dari otoritas moneter dalam rangka mengantisipasi lonjakan indeks harga konsumen (IHK) yang didorong oleh meroketnya inflasi pangan dan energi. Kendati diyakini bakal berdampak positif pada upaya pengendalian inflasi, kalangan pengusaha khawatir kenaikan suku bunga bakal mengerem akselerasi pemulihan dunia usaha. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan otoritas moneter juga memperkuat kebijakan stabilisasi moneter agar sejalan dengan nilai fundamental menyusul masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. “Ke depan tekanan inflasi IHK akan meningkat, didorong tingginya harga pangan dan energi serta pasokan yang belum stabil,” ujarnya, Selasa (23/8). “Berbagai perkembangan tersebut akan mendorong inflasi pada 2022 dan 2023 berisiko melebihi batas atas sasaran,” ujarnya. Keputusan tersebut direspons positif oleh pemerintah yang memandang bahwa dasar BI untuk memulai normalisasi kebijakan cukup beralasan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pengetatan moneter merupakan salah satu pijakan bagi BI untuk membantu pemerintah mengantisipasi adanya lonjakan inflasi.

Laporan Bank for International Settlement(BIS) pada Juni 2022 menyimpulkan bahwa uang kripto tidak dapat menjadi fondasi bagi uang masa depan. Hal ini menimbulkan perdebatan, khususnya di tengah bertumbuhnya berbagai inovasi digital saat ini, mulai dari aset kripto, non-fungible token (NFT), hingga terbaru, decentralized finance (DeFI). Sejak Februari 2021 hingga Februari 2022 terjadi pertumbuhan aset kripto yang luar biasa, dari 1,47 triliun USD menjadi 1,98 triliun USD (Coinmarketcap, 2022). Rata-rata transaksi bulanan aset kripto mencapai Rp 71,6 triliun, dan ada sekitar 11,8 juta pengguna di Indonesia. Namun, nilai tersebut anjlok dalam sekejap, menjadi ”hanya” 0,9 triliun USD pada Juni 2022. Anjloknya nilai kripto ini dipicu oleh amblasnya nilai Stablecoin, yaitu TerraUSD dan Luna, dari nilai kapitalisasinya 18 miliar USD menjadi hampir tidak bernilai. Keruntuhan tersebut memicu reaksi berantai dan berdampak pada nilai pasar aset kripto yang menguap lebih dari 800 miliar USD dalam waktu singkat.

Prahara yang terjadi beberapa waktu lalu menguak permasalahan sekaligus kelemahan mendasar yang dimiliki sistem kripto. Satu masalah yang diungkap laporan BIS adalah bahwa sistem kripto didasari oleh jual beli berlandaskan spekulasi. Selain itu, kripto memiliki keterbatasan struktural yang disebabkan oleh sistem akunting rantai blok yang terbatas. Akibatnya, ketika semakin banyak penggunaan, prosesnya menjadi semakin mahal dan lambat. Meningkatnya antrean ini menyebabkan munculnya rantai-rantai paralel, selain Ethereum ada Avalanche, Binance, atau Solana, misalnya, yang melahirkan fragmentasi. Hal ini menyebabkan biaya jadi semakin mahal dan lemahnya keamanan (Boissay et al, 2022). Selain itu, agar sebuah sistem moneter dan pembayaran dapat berjalan dengan optimal dibutuhkan adanya jaminan keamanan dan stabilitas, yang masih belum terpenuhi dalam semesta kripto yang ada saat ini. (Yoga)

Banyak negara dengan kekuatan ekonomi besar dunia akan terjun ke resesi dalam 12 bulan ke depan. Dikarenakan bank sentral masing-masing mengambil langkah agresif untuk memperketat kebijakan moneter guna memerangi lonjakan inflasi. Dalam catatan penelitian Nomura Holdings yang dirilis Selasa (5/7), selain Amerika Serikat (AS), resesi diprediksi terjadi  di zona euro, Inggris, Jepang, Korea Selatan, Australia dan Kanada tahun depan. "Satu hal lagi yang saya tunjukkan  ketika Anda memiliki banyak ekonomi yang lemah,  Anda tidak dapat mengandalkan ekspor untuk pertumbuhan. Itulah alasan mengapa kami menganggap risiko resesi ini sangat nyata dan kemungkinan akan terjadi," kata Kepala Ekonom Nomura Holdings Rob Subbaraman kepada CNBC. Untuk AS, Nomura memperkirakan resesi yang dangkal tetapi panjang di negeri Paman Sam itu selama lima kuartal, mulai dari kuartal terakhir 2022. (Yetede)

Kebijakan Bank Indonesia (BI) dalam menaikkan giro wajib minimum (GWM) untuk bank umum secara gradual dari 3,5% hingga menjadi 9% pada September 2022, disebut akan menyerap likuiditas perbankan sebesar Rp350 triliun. Dalam hal ini, Perhimpunan Bank-Bank Internasional Indonesia (Perbina) meyakini bahwa kondisi likuiditas industri perbankan masih memadai untuk mendukung ekspansi kredit. "Deposit rupiah di bank itu sekitar Rp6.400 triliun, setiap 100 basis poin menyerap Rp64 triliun. Awal tahun GWM itu 3,5% dan akan naik jadi 9%, artinya 5,5% dikali dengan Rp64 triliun sudah Rp350 triliun. LDR perbankan secara industri masih memadai 78-80%." ungkap Ketua Umum Perbina Batara Sianturi dalam acara Power Lunch CNBC Indonesia, akhir pekan lalu. Dia menilai, dengan masih memedainya likuiditas meski GWM yang naik sampai 9% sampai dengan September mendatang, mulai terlihat permintaan kredit dari nasabah multinasional Citibank. (Yetede)