Dinamika pasang surut perekonomian (siklus bisnis) telah mengakibatkan perubahan arah kebijakan (politik) ekonomi. Pandemi Covid-19 membuat tingkat utang pemerintah di seluruh dunia melonjak. Sementara itu, tekanan harga (inflasi) semakin sulit dikelola. Inflasi banyak dipengaruhi faktor nonekonomi sehingga kenaikan suku bunga (saja) tidak efektif menurunkan harga. Berbagai persoalan lain menambah kerumitan kebijakan ekonomi, mulai dari isu geopolitik hingga perubahan iklim. Majalah Finance & Development terbitan Dana Moneter Internasional (edisi Maret 2023) mengulas arah baru kebijakan moneter di tengah dominasi fiskal. Suku bunga rendah bertahun-tahun telah membuat tingkat utang membubung tinggi. Kini, kebijakan moneter harus berputar arah guna mengatasi inflasi tinggi akibat lonjakan harga energi dan komoditas yang dipicu krisis Ukraina.

Sementara kebutuhan stimulus ekonomi melalui penambahan utang baru masih dibutuhkan. Kebijakan moneter menjadi sangat dilematis. Pandemi Covid-19 memaksa perekonomian bertumpu pada kebijakan fiskal. Satu-satunya cara mendorong perekonomian adalah menggelontorkan stimulus yang dibiayai dari penerbitan surat utang. Di banyak negara, termasuk Indonesia, bank sentral turut bertanggung jawab dengan cara menjadi pembeli surat utang yang diterbitkan pemerintah. Dengan kata lain, bank sentral turut membiayai krisis dengan mencetak uang. Sesuatu yang tidak pernah terjadi selama ini dan bertentangan dengan kebijakan moneter konvensional. Realitas perekonomian mengubah arah kebijakan ekonomi (moneter).

Pengalaman setiap negara berbeda-beda. Namun, gejalanya serupa, yakni episentrum ebijakan ekonomi lebih condong pada kebijakan fiskal, sementara kebijakan moneter cenderung akomodatif terhadap fiskal. Begitu pun pengalaman di Indonesia ketika menghadapi krisis pandemic Covid 19. Akibat tekanan fiskal yang begitu besar, BI harus turut berperan da lam membiayai krisis akibat pandemi. Mekanisme sinergi antara Kemenkeu dan BI dalam membiayai krisis akibat pandemi tertuang dalam surat keputusan bersama (SKB) mengenai burden sharing. Pada periode 2020-2022, terbit tiga SKB dengan nilai total Rp 1.144 triliun. Kebijakan ini merupakan inovasi dalam pembiayaan krisis. Di sisi lain, ini menjadi preseden bagi praktik kebijakan moneter di masa depan. (Yoga)

Bank Indonesia (BI) secara konsisten menjaga stabilitas mata uang di tengah pelemahan nilai tukar rupiah. Ikhtiar tersebut dilakukan dengan menjaga keseimbangan valuta asing (Valas) di pasar keuangan domestik. Sementara itu, pemerintah terus memantau pergerakan nilai tukar rupiah dan pengaruhnya ke kondisi perekonomian dalam negeri.  Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada akhir perdagangan Selasa (3/4/2024) melemah di tengah  data PMI Manufaktur ISM Amerika Serikat yang meningkat. Data PMI Manufaktur ISM AS tersebut menunjukkan ekspansi pertama di sektor manufaktur setelah kontraksi selama 16 bulan. Kurs rupiah ditutup merosot 23 poin atau 0,14% menjadi Rp15.920 per dolar AS dari sebelumnya Rp 15.897 per dolar AS. (Yetede)

Kendati tingkat suku bunga acuan atau BI Rate masih sulit untuk direlaksasi dari level 6%, Bank Indonesia (BI) agaknya tak menutup mata dengan kondisi dunia usaha. Terbaru, otoritas moneter tengah ancang-ancang untuk menguatkan implementasi Kebijakan Insentif Likuditas Makroprudensial (KLM) dengan mengoptimalkan insentif likuiditas. Bank sentral menghitung ada potensi likuiditas lebih dari Rp100 triliun yang belum dimanfaatkan perbankan untuk mendorong penyaluran kredit. Rencananya, BI juga akan memperluas sektor usaha yang bisa memanfaatkan likuiditas tersebut sehingga memberikan sengatan yang lebih dahsyat terhadap pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). Asisten Gubernur BI Solikin M. Juhro, mengatakan untuk saat ini penurunan suku bunga acuan masih dihadapkan pada ketidakpastian mengingat Bank Sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve (The Fed) juga tengah mewaspadai lesatan inflasi. Sementara itu, instrumen fiskal juga penuh dengan kehati-hatian sehingga tak bisa leluasa memberikan intervensi untuk seluruh aktivitas ekonomi. Sejalan dengan itu, BI akan mengoptimalkan pencapaian target pemenuhan KLM 4% guna mendukung kredit untuk memacu ekonomi. Karena menyasar sektor usaha tertentu, BI meyakini penambahan insentif ini akan menciptakan pemerataan pertumbuhan pada berbagai sektor ekonomi strategis. Pada tahun lalu BI juga menaikkan insentif likuiditas makroprudensial bagi perbankan yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas menjadi 4%, melalui pemangkasan setoran giro wajib minimum (GMW).

Sebelumnya, besaran likuiditas yang ditetapkan hanya 2,8% dari dana pihak ketiga (DPK) perbankan, sehingga ada ruang yang lebih longgar untuk mendukung kredit. Adapun, realisasi insentif KLM per Desember 2023 mencapai Rp163 triliun, meningkat dibandingkan dengan saat pertama penerapan pada Oktober 2023 yang hanya Rp137 triliun. Sejauh ini, sektor yang telah memanfaatkan fasilitas itu antara lain penghiliran mineral dan batu bara, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, perumahan, pariwisata, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta pembiayaan hijau. Ketua Bidang UMKM Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ronald Walla, mengatakan kebijakan ini akan menambah fleksibilitas likuiditas. Di sisi lain, dia menyebut UMKM masih menemui sejumlah tantangan dalam pengembangan bisnis, di antaranya tingkat kapasitas kewirausahaan, informasi dan akses pasar, serta ekosistem kewirausahaan yang kurang terintegrasi. Dari kalangan bankir, Direktur Kepatuhan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Ahmad Solichin Lutfiyanto, memandang intermediasi keuangan amat bergantung pada kondisi ekonomi baik global maupun domestik. DPK di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) pun diprediksi cenderung ketat tecermin dari melambatnya peredaran uang dalam arti luas (M2). Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) Lani Darmawan mengatakan perbankan pada dasarnya menyambut baik kebijakan makroprudensial longgar. Sejauh ini kinerja kredit, terutama ke sektor prioritas pun kondusif. Sejumlah sektor yang menurutnya moncer seperti kredit pemilikan rumah (KPR), kredit kendaraan bermotor (KKB), dan UMKM. Chief Economist PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) Banjaran Surya Indrastomo, mengatakan insentif BI menjadi bagian dari pertimbangan untuk strategi lembaga keuangan.

Penegasan kepastian soal tiga kali penurunan suku bunga acuan The Fed, Fed fund rate (FFR), pada tahun ini diyakini bakal berdampak positif ke perekonomian Indonesia. Dari sisi moneter, hal itu bisa membuat nilai tukar rupiah  makin kuat dan arus modal masuk (capital inflow) ke Tanah Air kian deras. Sedangkan dari sisi fiskal, biaya dana (cost of fund) untuk pembiayaan defisit APBN, bisa menjadi lebih murah. Bahkan, pada tahap berikutnya, penegasan The Fed tersebut  akan berdampak pada suku bunga di perbankan, baik simpanan maupun kredit. Meski demikian, transisi untuk sampai ke tahap itu membutuhkan waktu yang tidak singkat yaitu 3-4 bulan setelah Bank Indonesia (BI) merespon penurunan  FFR dengan memangkas BI rate. Sementara respons BI itu baru akan diberikan dalam 1-2 bulan kemudian. (Yetede)

Perubahan arah suku bunga global, salah satunya ditandai oleh Bank of Japan (BoJ) yang memutuskan menaikkan suku bunga acuannya sebesar 10 basis poin menjadi 0% hingga 0,1% pada Selasa (19/3) lalu. Itu merupakan kenaikan bunga pertama di Jepang dalam 17 tahun terakhir. Selain itu, ada pula sentimen dari suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat (AS), The Fed, yang saat ini masih tertahan pada level 5,25% hingga 5,5%. The Fed diperkirakan baru mulai memangkas Fed Fund Rate (FFR) pada paruh kedua 2024. Jepang dan Amerika Serikat (AS) merupakan kreditur pemerintah Indonesia. Bukan hanya itu, mata uang kedua negara juga tergolong yang paling dominan dalam utang luar negeri (ULN) pemerintah. 

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menyampaikan, meski memutuskan menaikkan suku bunganya, BoJ menekankan bahwa akan tetap akomodatif pada suku bunga jangka panjangnya, atau tetap membeli obligasi pemerintah Jepang JGB dengan jumlah yang sama, serta akan menambah jumlah pembeliannya apabila imbal hasil  yang ditawarkan JGB dinilai terlalu tinggi. "Melihat potensi penurunan obligasi dari sisi global tersebut, kami melihat akan berdampak positif bagi pembiayaan anggaran pemerintah," kata Josua kepada KONTAN, Kamis (21/3). Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Yusuf Rendy menilai pemerintah tidak perlu melakukan penyesuaian yang terlalu kompleks untuk merespons perubahan suku bunga global tersebut. Pemerintah bisa menyesuaikan penerbitan surat utang global saat inflasi sudah cenderung stabil. Setidaknya bisa ditinjau setelah momentum Lebaran ataupun pada semester kedua tahun ini. "Dalam jangka pendek dan prospek yang lebih baik dengan inflasi stabil tentu akan memudahkan pemerintah dalam menarik atau menerbitkan surat utang global," tambah Yusuf.

Keputusan Bank Indonesia (BI) yang menahan suku bunga acuan di level 6% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) kemarin, Rabu (20/3), memberikan sedikit kelegaan bagi pelaku pasar dan investor. Maklum, pelaku ekonomi sempat cemas lantaran naiknya inflasi pada bulan lalu yang dapat memberikan daya dorong bagi otoritas moneter untuk mengutak-atik suku bunga. Akan tetapi, level 6% dipandang masih cukup mampu menjangkar inflasi sekaligus mengamankan stabilitas pasar keuangan, serta mengimbangi arah kebijakan Bank Sentral (AS) Federal Reserve (The Fed) yang pada hari ini diprediksi juga menahan suku bunga acuan. Apalagi, BI dalam waktu dekat juga akan memperkuat implementasi Kebijakan Insentif Likuditas Makro-prudensial (KLM) dengan mengoptimalkan insentif likuiditas yang tersedia serta memperluas cakupan sektor prioritas yang berkontribusi besar pada pembiayaan pertumbuhan ekonomi. Mengimbangi keputusan BI itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga telah mengumumkan hasil rekapitulasi suara hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang dimenangkan oleh pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Gubernur BI Perry Warjiyo, pun mengatakan perkembangan sosial ekonomi terkini yang relatif stabil pada akhirnya mendorong pengusaha untuk beranjak dari area wait and see. Menurutnya, peningkatan investasi tersebut tecermin dari capital expenditure yang mulai meningkat. Sementara itu, perubahan suku bunga oleh Bank Sentral Jepang dari negatif ke positif juga tidak berimbas ke pasar keuangan domestik. "Kami melihat ruang terbuka penurunan suku bunga BI rate semester kedua," ujarnya. Suku bunga di level 6% dipandang sebagai konsekuensi yang perlu ditempuh dalam rangka mengamankan stabilitas ekonomi nasional. Jika BI memangkas suku bunga sebelum The Fed, justru berisiko mengguncang pasar karena akan mendorong capital outflow. Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Yukki Nugrahawan Hanafi , tak memungkiri suku bunga 6% cukup memberatkan. Namun, dia menilai keputusan itu merupakan upaya untuk menciptakan stabilitas moneter. "BI masih menimbang faktor eksternal." Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani, berharap hasil Pilpres 2024 direspons positif dan gugatan hukum dilayangkan dengan tertib sehingga tidak mengganggu kondusivitas bisnis. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal, mengatakan komposisi kabinet merupakan pendorong utama yang akan melahirkan optimisme dunia usaha.

Bank of Japan (BoJ) mengambil keputusan bersejarah pada Selasa (19/03/2024), mengakhiri delapan tahun kebijakan suku bunga negatif dan beberapa kebijakan radikal lainnya. bank sentral tersebut berarti telah menggeser fokus kebijakan, yang selama satu dekade terakhir merefleksikan pertumbuhan ekonomi dengan stimulus moneter besar-besaran. Merespons keputusan BoJ tersebut, para analis berpendapat  meskipun suku bunga naik untuk pertama kalinya dalam 17 tahun terakhir, tapi masih dalam  kisaran nil. Dengan kata lain, pemulihan ekonomi Jepang yang masih rapuh memaksa BoJ  agar bergerak perlahan saja   dalam menaikkan biaya-biaya pinjaman.     (Yetede)                                                                                                          

Bank sentral menunjukkan gelagat dilematik. Ruang pelonggaran suku bunga acuan yang menjanjikan rupanya tidak terlalu leluasa dilakukan karena adanya gejolak global dan risiko di dalam negeri. Dari global, bayangan gelap muncul dari The Federal Reserve (The Fed) yang menganulir sinyal percepatan penurunan suku bunga acuan dari level 5,25%—5,5% pada awal paruh kedua 2024 karena inflasi Amerika Serikat (AS) yang kembali tinggi. Belum lagi resesi di Jepang dan Inggris, yang akan mempengaruhi prospek perekonomian dunia, tidak terkecuali Indonesia. Situasinya pun masih diperparah dengan belum adanya tanda-tanda merenggangnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan Eropa Timur. Sejumlah faktor global yang berisiko melahirkan krisis energi dan pangan, pelemahan rupiah, serta penurunan inflasi barang impor. Apalagi menjelang Ramadhan, permintaan selalu meningkat dan secara historis mendorong inflasi, salah satu tolok ukur Bank Indonesia (BI) dalam mendorong arah bunga acuan. 

Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) kemarin, Rabu (21/2), Gubernur BI Perry Warjiyo, tak memungkiri adanya dinamika baru dari eksternal yang turut mempengaruhi kebijakan domestik. Untuk saat ini, otoritas moneter mempertahankan BI-Rate sebesar 6,00%, dan memberikan sinyal pelonggaran baru akan dilakukan pada semester II/2024. Perry menambahkan, yang ditayangkan di pasar keuangan dunia saat ini masih cenderung tinggi, akibat berlanjutnya eskalasi ketegangan geopolitik. Hal itu kemudian mempengaruhi rantai pasok global yang kemudian memicu peningkatan harga komoditas pangan dan energi, serta menahan laju penurunan inflasi. Berbagai kondisi itulah yang pada akhirnya mendorong bank sentral untuk 'wait and see' soal acuan suku bunga, setidaknya hingga ancaman dari sisi inflasi, The Fed, serta stabilitas rupiah tetap terjaga. Dalam kaitan rupiah, bank sentral akan mengoptimalkan instrumen moneter yang telah tersedia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengatakan dampak dari suku bunga tinggi pun cukup menyakitkan ekonomi, terefleksi dari resesi yang terjadi di Inggris dan Jepang. "Ini tantangan untuk lingkungan global kita semuanya," katanya. Stagnasi suku bunga acuan di level 6% memang memberikan ruang bagi pemerintah dan BI untuk melakukan manuver guna menciptakan stabilitas harga dan ekspektasi inflasi. 

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani, mengatakan kalangan berusaha bahkan tidak lagi memiliki ekspektasi soal relaksasi suku bunga. Shinta menjelaskan, suku bunga di level 6% menjadi tidak ideal bagi pengusaha karena menjadi beban pembiayaan yang tinggi. Dampaknya, pertumbuhan kinerja usaha menjadi tidak kondusif. Fakultas Ekonomi dan Asosiasi Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia Ryan Kiryanto, memandang keputusan BI merupakan langkah preemptive sekaligus antisipatif untuk mendukung stabilitas guna mengendalikan inflasi dan rupiah. Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual, menambahkan sejatinya pemerintah dan BI telah mengeluarkan banyak stimulus untuk merangsang perekonomian.