Kendati tingkat suku bunga acuan atau BI Rate masih sulit untuk direlaksasi dari level 6%, Bank Indonesia (BI) agaknya tak menutup mata dengan kondisi dunia usaha. Terbaru, otoritas moneter tengah ancang-ancang untuk menguatkan implementasi Kebijakan Insentif Likuditas Makroprudensial (KLM) dengan mengoptimalkan insentif likuiditas. Bank sentral menghitung ada potensi likuiditas lebih dari Rp100 triliun yang belum dimanfaatkan perbankan untuk mendorong penyaluran kredit. Rencananya, BI juga akan memperluas sektor usaha yang bisa memanfaatkan likuiditas tersebut sehingga memberikan sengatan yang lebih dahsyat terhadap pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). Asisten Gubernur BI Solikin M. Juhro, mengatakan untuk saat ini penurunan suku bunga acuan masih dihadapkan pada ketidakpastian mengingat Bank Sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve (The Fed) juga tengah mewaspadai lesatan inflasi. Sementara itu, instrumen fiskal juga penuh dengan kehati-hatian sehingga tak bisa leluasa memberikan intervensi untuk seluruh aktivitas ekonomi. Sejalan dengan itu, BI akan mengoptimalkan pencapaian target pemenuhan KLM 4% guna mendukung kredit untuk memacu ekonomi. Karena menyasar sektor usaha tertentu, BI meyakini penambahan insentif ini akan menciptakan pemerataan pertumbuhan pada berbagai sektor ekonomi strategis. Pada tahun lalu BI juga menaikkan insentif likuiditas makroprudensial bagi perbankan yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas menjadi 4%, melalui pemangkasan setoran giro wajib minimum (GMW).

Sebelumnya, besaran likuiditas yang ditetapkan hanya 2,8% dari dana pihak ketiga (DPK) perbankan, sehingga ada ruang yang lebih longgar untuk mendukung kredit. Adapun, realisasi insentif KLM per Desember 2023 mencapai Rp163 triliun, meningkat dibandingkan dengan saat pertama penerapan pada Oktober 2023 yang hanya Rp137 triliun. Sejauh ini, sektor yang telah memanfaatkan fasilitas itu antara lain penghiliran mineral dan batu bara, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, perumahan, pariwisata, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta pembiayaan hijau. Ketua Bidang UMKM Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ronald Walla, mengatakan kebijakan ini akan menambah fleksibilitas likuiditas. Di sisi lain, dia menyebut UMKM masih menemui sejumlah tantangan dalam pengembangan bisnis, di antaranya tingkat kapasitas kewirausahaan, informasi dan akses pasar, serta ekosistem kewirausahaan yang kurang terintegrasi. Dari kalangan bankir, Direktur Kepatuhan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Ahmad Solichin Lutfiyanto, memandang intermediasi keuangan amat bergantung pada kondisi ekonomi baik global maupun domestik. DPK di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) pun diprediksi cenderung ketat tecermin dari melambatnya peredaran uang dalam arti luas (M2). Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) Lani Darmawan mengatakan perbankan pada dasarnya menyambut baik kebijakan makroprudensial longgar. Sejauh ini kinerja kredit, terutama ke sektor prioritas pun kondusif. Sejumlah sektor yang menurutnya moncer seperti kredit pemilikan rumah (KPR), kredit kendaraan bermotor (KKB), dan UMKM. Chief Economist PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) Banjaran Surya Indrastomo, mengatakan insentif BI menjadi bagian dari pertimbangan untuk strategi lembaga keuangan.