Bank sentral menunjukkan gelagat dilematik. Ruang pelonggaran suku bunga acuan yang menjanjikan rupanya tidak terlalu leluasa dilakukan karena adanya gejolak global dan risiko di dalam negeri. Dari global, bayangan gelap muncul dari The Federal Reserve (The Fed) yang menganulir sinyal percepatan penurunan suku bunga acuan dari level 5,25%—5,5% pada awal paruh kedua 2024 karena inflasi Amerika Serikat (AS) yang kembali tinggi. Belum lagi resesi di Jepang dan Inggris, yang akan mempengaruhi prospek perekonomian dunia, tidak terkecuali Indonesia. Situasinya pun masih diperparah dengan belum adanya tanda-tanda merenggangnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan Eropa Timur. Sejumlah faktor global yang berisiko melahirkan krisis energi dan pangan, pelemahan rupiah, serta penurunan inflasi barang impor. Apalagi menjelang Ramadhan, permintaan selalu meningkat dan secara historis mendorong inflasi, salah satu tolok ukur Bank Indonesia (BI) dalam mendorong arah bunga acuan. 

Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) kemarin, Rabu (21/2), Gubernur BI Perry Warjiyo, tak memungkiri adanya dinamika baru dari eksternal yang turut mempengaruhi kebijakan domestik. Untuk saat ini, otoritas moneter mempertahankan BI-Rate sebesar 6,00%, dan memberikan sinyal pelonggaran baru akan dilakukan pada semester II/2024. Perry menambahkan, yang ditayangkan di pasar keuangan dunia saat ini masih cenderung tinggi, akibat berlanjutnya eskalasi ketegangan geopolitik. Hal itu kemudian mempengaruhi rantai pasok global yang kemudian memicu peningkatan harga komoditas pangan dan energi, serta menahan laju penurunan inflasi. Berbagai kondisi itulah yang pada akhirnya mendorong bank sentral untuk 'wait and see' soal acuan suku bunga, setidaknya hingga ancaman dari sisi inflasi, The Fed, serta stabilitas rupiah tetap terjaga. Dalam kaitan rupiah, bank sentral akan mengoptimalkan instrumen moneter yang telah tersedia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengatakan dampak dari suku bunga tinggi pun cukup menyakitkan ekonomi, terefleksi dari resesi yang terjadi di Inggris dan Jepang. "Ini tantangan untuk lingkungan global kita semuanya," katanya. Stagnasi suku bunga acuan di level 6% memang memberikan ruang bagi pemerintah dan BI untuk melakukan manuver guna menciptakan stabilitas harga dan ekspektasi inflasi. 

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani, mengatakan kalangan berusaha bahkan tidak lagi memiliki ekspektasi soal relaksasi suku bunga. Shinta menjelaskan, suku bunga di level 6% menjadi tidak ideal bagi pengusaha karena menjadi beban pembiayaan yang tinggi. Dampaknya, pertumbuhan kinerja usaha menjadi tidak kondusif. Fakultas Ekonomi dan Asosiasi Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia Ryan Kiryanto, memandang keputusan BI merupakan langkah preemptive sekaligus antisipatif untuk mendukung stabilitas guna mengendalikan inflasi dan rupiah. Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual, menambahkan sejatinya pemerintah dan BI telah mengeluarkan banyak stimulus untuk merangsang perekonomian.

Dolar Amerika Serikat (AS) diproyeksi akan semakin perkasa di tahun ini terhadap mata uang global. Ini seiring dengan realisasi data ekonomi AS yang lebih baik dan sikap hawkish The Federal Reserve (The Fed) sehingga mendorong penguatan indeks dolar. Presiden Komisioner HFX International Berjangka Sutopo Widodo mengatakan, indeks dolar stabil di sekitar 103,5 pada Rabu (24/1), mendekati level tertinggi dalam enam minggu. Sebelumnya, Presiden Fed San Francisco, Mary Daly menyatakan, ia yakin perekonomian dan kebijakan moneter AS berada dalam posisi yang baik dan terlalu dini untuk berpikir penurunan suku bunga akan segera terjadi. 

Sedikit demi sedikit, ruang penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) mulai terlihat. Proyeksi ini setelah bank sentral kembali menahan bunga acuannya di level 6% pada Desember 2023. BI melihat, peluang penurunan suku bunga acuan terjadi pada tahun depan, tepatnya di semester II-2024. Hal tersebut juga seiring dengan perkiraan pasar mengenai kemungkinan penurunan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat alias The Fed pada paruh kedua tahun 2024. Gubernur BI Perry Warjiyo mengemukakan, ada peluang penurunan suku bunga The Fed sebesar 50 basis poin (bps) pada paruh kedua tahun depan. Perry melihat, ekonomi Negeri Paman Sam masih tumbuh, bahkan lebih kuat dari perkiraan sebelumnya untuk tahun 2023 dan meski akan melambat di 2024. Dengan demikian, ketidakpastian pasar keuangan global akan mulai mereda. Namun, Perry menegaskan, keputusan penurunan suku bunga acuan BI tidak mengikuti kebijakan suku bunga The Fed. Di satu sisi, Perry optimistis inflasi di dalam negeri bergerak dalam kisaran sasaran 2,5% plus minus 1%. Ia melihat, penguatan dan stabilnya nilai tukar rupiah membuat peluang inflasi bergerak rendah semakin besar. Namun di sisi lain, masih ada risiko yang datang dari pergerakan inflasi pangan. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengungkapkan, langkah penurunan suku bunga acuan pada tahun depan akan dilaksanakan secara hati-hati, mengingat ketidakpastian masih tinggi. Josua juga melihat, ada kemungkinan penurunan suku bunga acuan The Fed. Walhasil, Josua yakin Bank Indonesia akan mengamati tekanan eksternal dari The Fed dengan hati-hati, sebelum mulai menurunkan suku bunga acuan. Hal ini juga untuk menjaga stabilitas rupiah dan memitigasi risiko inflasi barang impor (imported inflation). Sedangkan dari sisi inflasi, Josua melihat risiko inflasi pada paruh pertama tahun depan akan tinggi karena fenomena kekeirngan atau El Niño akan lebih lama dari antisipasi semula. El Niño akan memengaruhi pasokan pangan, sehingga inflasi harga bergejolak akan menjadi tantangan utama bagi bank sentral di semester I-2024. Sebaliknya, Ekonom Bank UOB Enrico Tanuwidjaja melihat tak ada peluang penurunan suku bunga acuan pada tahun depan. "BI Rate tetap di level 6% di sepanjang tahun 2024," kata dia dalam keterangannya.

JAKARTA,ID-Kalangan ekonomi memperkirakan Bank Indonesia (BI) akan mempertahankan suku bunga acuan, BI7-Day Reserve Repo Rate (B17DRR), sebesar 6% dalam Rapat Dewan Gubernur pada 20-21 2023. Ikhtiar BI menahan suku bunga acuan dilakukan berdasarkan tingkat inflasi  yang cukup terkendali dan performa nilai tukar rupiah selama  bulan November 2023. Peneliti Center of Reform on Ecomomics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet memperkirakan  BI masih akan mempertahankan suku bunga acuan di 6%. Namun seiring dengan potensi inflasi yang disumbangkan oleh harga pangan dan potensi dari peningkatan permintaan di kuartal I-2024, BI masih memiliki peluang  untuk menaikkan suku bunga pada tahun 2024. "Hal ini akan tergantung pada kondisi inflasi  pangan yang terjadi dan kondisi geopolitik berkembang di tahun depan," tutur Yusuf saat dihubung Investor Daily. (Yetede)

JAKARTA,ID-Bank Indonesia (BI) mempertahankan BI-7-Day Reserve Repo rate (BI7DRR) sebesar 6,00%, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,25% dan suku bunga Lending facility 6,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 22-23 November 2023. Kebijakan tersebut dinilai tepat dan akan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. "Apa yang dilakukan oleh BI ini sudah sesuai dengan ekspektasi para analis  yang menganggap bahwa saat ini BI tidak diperlukan lagi untuk menaikkan suku bunga  karena kondisi ekonomi yang cukup stabil di dalam negeri, walaupun di luar negeri terjadi gejolak geopolitik," kata pengamat Ekonomi yang juga Direktur Laba Forexindo  Berjangka Ibrahim Assuaibi kepada Investor Daily. Menurut dia, walaupun di luar terjadi gejolak geopolitik, neraca perdagangan Indonesia masih cukup bagus. Demikian pula dengan cadangan devisa yang dinilainya masih cukup mumpuni. (Yetede)

 Ruang perubahan kebijakan suku bunga Bank Indonesia 7- Day Reverse Repo Rate  (BI7DRR) tetap ada, meski menyempit. Bank sentral terus memantau data-data yang menjadi pertimbangan kebijakan tersebut. Bank Indonesia (BI) mempertahankan bunga acuannya di level 6% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) November 2023, setelah kenaikan 25 basis poin (bps) pada Oktober 2023. Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan, penetapan bunga acuan ini seiring upaya mengantisipasi dampak ketidakpastian global. Dia bilang hal ini merupakan langkah  pre-emptive  dan forward looking  untuk memitigasi dampak terhadap inflasi barang impor (imported inflation). Terutama karena lonjakan harga energi dan pangan global, juga koreksi nilai tukar rupiah. Alhasil, inflasi akan tetap terkendali di kisaran 3% plus minus 1% pada 2023 dan 2,5% plus minus 1% pada 2024. Ia menambahkan, bank sentral turut mencermati kondisi global. Terutama kemungkinan kenaikan suku bunga The Fed pada bulan depan, meski probabilitasnya semakin menipis dari sebelumnya 40% menjadi hanya 10%. Namun, dia memastikan respons kebijakan dari BI terkait suku bunga akan konsisten secara forward looking dan pre-emptive. Juga memastikan untuk menjangkar inflasi ke depan. Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro menilai, suku bunga acuan saat ini sudah memadai untuk mempertahankan daya tarik aset rupiah sekaligus menarik modal asing untuk mengalir masuk. Dengan demikian, "Suku bunga acuan akan tetap sebesar 6% pada akhir tahun 2023" ungkap dia kepada KONTAN, Kamis (23/11). Ekonom Bank UOB Enrico Tanuwidjaja juga meyakini tak akan ada lagi kenaikan suku bunga acuan pada tahun 2023. "Secara retorika, nampaknya meyakinkan bahwa tidak ada lagi kenaikan suku bunga setidaknya pada bulan Desember 2023," terang Enrico dalam keterangannya, Kamis (23/11). Walaupun juga ada pernyataan dari Gubernur BI bahwa langkah BI masih akan sangat bergantung dengan perkembangan data terakhir.

Ketahanan eksternal berada dalam kerentanan yang disebabkan oleh defisitnya transaksi aktivitas ekonomi yang menjadi indikator ketangguhan Indonesia. Di antaranya adalah neraca transaksi berjalan serta neraca transaksi modal dan finansial yang masih saja berkutat di teritorial negatif. Tak pelak, Ne­raca Pembayaran Indonesia (NPI) pun masih defisit. Bank Indonesia (BI) mencatat, defisit neraca transaksi berjalan pada kuartal III/2023 sebesar US$0,9 miliar atau 0,2% dari produk domestik bruto (PDB), sedangkan transaksi modal dan finansial defisit US$0,3 miliar (0,1% dari PDB), sehingga NPI defisit US$1,5 miliar. Memang, jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, defisit tersebut lebih rendah. Namun, data terbaru ini mengindikasikan dampak ketidakpastian global terhadap stabilitas di Indonesia masih amat besar. Buktinya, pada saat bersamaan cadangan devisa juga tergerus, yakni dari US$134,9 miliar pada September 2023 menjadi US$133,1 miliar pada Oktober 2023. Masih defisitnya neraca transaksi berjalan serta transaksi modal dan finansial masing-masing dipicu oleh menipisnya surplus neraca perdagangan dan terbatasnya aliran investasi langsung. Alhasil, pemerintah pun wajib memacu ekspor dan menguatkan aliran modal agar NPI surplus dan ketahanan eksternal makin kokoh. Jika tidak, kondisi itu akan memaksa BI mengetatkan suku bunga acuan yang saat ini di level 6%. Dari sisi penguatan neraca transaksi berjalan, pemangku kebijakan terus memperluas kemitraan dagang sehingga aktivitas ekspor lebih trengginas. Adapun untuk menarik aliran modal, BI telah meluncurkan dua instrumen anyar yakni Sekuritas Valuta Asing BI (SVBI) dan Sukuk Valuta Asing BI (SUVBI). 

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, mengatakan selain mengoptimalkan instrumen yang ada, bank sentral juga mencermati dinamika perekonomian global yang dapat memengaruhi NPI. Dalam kesempatan terpisah, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Abdurohman, mengatakan pemerintah terus memantu kondisi ekonomi China yang terus melemah dan dampaknya terhadap ekspor nasional. Di sisi lain, pemerintah juga mengantisipasi dan menjaga pertumbuhan ekonomi 2023 tetap di atas 5%. Salah satunya, dengan meningkatkan daya saing produk ekspor nasional, serta diversifikasi mitra dagang utama. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menegaskan ketahanan ekonomi masih amat kuat, tecermin dari realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal III/2023 sebesar 4,94%, inflasi terkendali, dan utang negara yang berada di bawah 40% terhadap PDB. Sementara itu, sejumlah ekonom memproyeksikan NPI sepanjang tahun ini akan berakhir di zona defisit lantaran masih belum adanya tanda-tanda pemulihan stabilitas global. Utamanya neraca transaksi berjalan yang diprediksi defisit 0,27%—0,4% dari PDB. International Monetary Fund (IMF) dalam IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia, mengestimasi transaksi berjalan 2023 defisit US$3,8 miliar, defisit US$11,2 miliar pada 2024, dan defisit US$17,1 miliar pada 2025. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang, jika defisit neraca pembayaran berlanjut, akan menguras cadangan devisa negara dan meningkatkan risiko ketidakmampuan negara untuk memenuhi kewajiban pembayaran luar negeri. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, mengatakan efektivitas instrumen operasi moneter yang dirilis BI butuh waktu untuk dapat menopang ketahanan eksternal.

JAKARTA,ID-Bank Indonesia (BI) segera mengeluarkan instrumen baru untuk meningkatkan aliran modal asing dan memperdalam pasar keuangan domestik. Instrumen tersebut adalah Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Bunga Bank Indonesia (SUVBI). Hal ini menarik minat investor dalam memperdalam pasar keuangan domestik. Intrusmen SVBI dan SUVBI bisa diperdagangkan di pasar sekunder dan diperdagangkan terhadap investor asing.  Dengan demikian, ini akan menarik bagi pasar dan mendorong aliran modal asing masuk portfolio. SVBI merupakan surat berharga dalam valuta asing yang diterbitkan  oleh BI sebagai penguatan utang berjangka waktu pendek, yaitu kurang satu tahun dengan menggunakan underlying aset berupa surat berharga dalam valuta asing milik BI. SUVBI merupakan sukuk dalam valuta asing yang diterbitkan oleh BI dengan menggunakan underlying aset berupa surat berharga dalam valuta asing berdasarkan prinsip syariah milik BI. (Yetede)