Komisi XI DPR menyepakati Destry Damayanti sebagai Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia (BI) untuk periode 2024-2029. Keputusan ini setelah Destry menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test pada Senin (3/6). Saat mengikuti fit and proper test, Destry menyampaikan tiga aspek sebagai game changer bagi perekonomian Indonesia. Pertama, pengembangan pasar uang dan pasar valutas asing (valas) dalam mendukung pembiayaan ekonomi. Dia bilang, kondisi pasar keuangan domestik masih relatif dangkal dibandingkan negara sebaya. Kedua, penguatan sistem pembayaran pada digitalisasi ekonomi dan keuangan. Ketiga, kebijakan makroprudensial yang akomodatif dan pro-growth melalui penguatan kebijakan insentif makroprudensial (KLM) dengan perluasan pemberian insentif kepada sektor-sektor yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Bank Indonesia (BI) diperkirakan akan mempertahankan suku bunga acuannya alias BI-Rate pada level 6,25% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulan ini. Peluang pemangkasan suku bunga BI pun belum tampak dalam waktu dekat.  Staf Bidang Ekonomi, Industri dan Global Markets Bank Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto memperkirakan, BI akan mempertahankan suku bunga di 6,25% untuk menjaga stabilitas perekonomian domestik. "Terutama melalui jalur imported inflation seiring volatilitas terbatas terhadap rupiah di pasar FX (foreign exchange) domestik," tutur dia, kemarin. Kebijakan ini juga akan ditempuh BI untuk meredam risiko global yang bisa menekan perekonomian Indonesia. Di antaranya, peluang arus modal asing kabur dari pasar keuangan lokal, terutama akibat tensi geopolitik yang masih memanas di Timur Tengah. Meski begitu, Myrdal melihat masih ada ruang BI akan menurunkan suku bunga pada tahun ini. Namun, penurunan itu akan tergantung kebijakan moneter global, terutama The Fed. "Karena besaran pengaruhnya kuat terhadap perekonomian Indonesia dari setiap kebijakan bank sentral utama global, seperti The Fed," tambah Myrdal. Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia Teuku Riefky juga menilai, belum ada urgensi bagi BI mengubah kebijakan suku bunga. Pasalnya, rupiah mulai bergerak stabil dan inflasi mulai menurun lagi.  

Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual juga memperkirakan BI masih mempertahankan suku bunga acuannya di level 6,25% pada RDG Mei 2024. Alasannya, kondisi inflasi relatif masih sesuai ekspektasi, yakni dalam target sasaran 1,5%-3,5% pada tahun ini. "Namun proyeksi neraca pembayaran kemungkinan masih defisit dalam jangka menengah enam bulan kedepan," kata dia. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede juga memprediksi, BI akan mempertahankan suku bunga acuannya dengan mempertimbangkan risiko dari skenario kebijakan The Fed yang higher for longer. Sebelumnya, BI memang mengindikasikan bahwa keputusan untuk menurunkan BI-Rate tidak akan dipengaruhi keputusan suku bunga acuan The Fed. Namun, pada RDG April lalu, sinyal pendirian BI tampak berubah. "Peluang penurunan BI-Rate akan muncul ketika The Fed mulai menurunkan suku bunga acuannya" terang Josua. Senada, Chief Economist Bank Syariah Indonesia (BSI) Banjaran Surya Indrastomo memperkirakan kemungkinan paling besar BI baru menurunkan BI-Rate pada awal tahun depan, menunggu gejolak ekonomi global mereda.

Kalangan ekonom memproyeksi realisasi penyaluran kredit sepanjang tahun ini tak akan menyempit kendati Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan pada bulan lalu. Seperti diketahui, bank sentral mengeluarkan amunisi terakhirnya dengan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) pada Oktober 2023. Kebijakan yang sama pun ditempuh pada bulan lalu untuk melindungi kinerja rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sehingga suku bunga acuan menyentuh 6,25%. Setelah kebijakan yang mengejutkan itu, Senior Economist Standard Chartered Bank Indonesia Aldian Taloputra mengatakan meski suku bunga masih tinggi, kinerja kredit akan moncer. 

Alasan pertama, suku bunga kredit perbankan tidak serta merta naik di tengah kenaikan BI Rate. Kedua, di tengah kenaikan BI Rate, likuiditas masih memadai. Ketiga, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang agresif sehingga memberikan ruang penyaluran kredit perbankan. Senada, Kepala Ekonom BCA Group David Sumual mengatakan kinerja penyaluran kredit tahun ini masih moncer. Menurutnya, ada sejumlah alasan yang memengaruhi pertumbuhan target kredit. Dari sisi likuiditas, menurutnya, masih aman sehingga industri perbankan masih mampu melakukan ekspansi kredit meski pada Oktober 2023 BI menaikkan suku bunga acuan. 

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyaluran kredit perbankan pada Maret 2024 tumbuh 12,4% secara tahunan (year-on-year/YoY), lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya atau Februari 2024, 11,28%. Pertumbuhan kredit bank pada Maret 2024 juga lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu atau Maret 2023 di level 9,93%. Kemudian, dia menuturkan pertumbuhan kredit ini juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, di mana The Fed diperkirakan masih menahan suku bunga hingga akhir tahun. Kemudian, dia menuturkan pertumbuhan kredit ini juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, di mana The Fed diperkirakan masih menahan suku bunga hingga akhir tahun. 

David pun optimistis terhadap peluang bisnis perbankan tahun ini yang didukung oleh ruang realisasi pertumbuhan kredit sebesar 10%—12% dan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 5%. Senada, Head of Macroeconomic & Financial Market Research Bank Mandiri Dian Ayu Yustina mengatakan apabila dieksplorasi lebih dalam, pertumbuhan kredit perbankan itu didorong oleh segmen korporasi. “Dari sisi kualitas aset juga terkendali. Jumlah kredit restrukturisasi terus menunjukan penurunan,” kata Mandiri Macro and Market Brief-Thriving Through Transition.

Pemangku kepentingan di sektor industri keuangan berupaya untuk menjaga laju pemulihan sejumlah sektor usaha. Kendati kebijakan terkait dengan Covid-19 sudah berakhir, beberapa industri belum sepenuhnya bangkit dari krisis kesehatan yang berlangsung 3 tahun lamanya sejak 2020—2022. Berbagai terobosan kebijakan untuk memulihkan dunia usaha ditelurkan. Bank Indonesia, misalnya telah mempersiapkan perluasan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) yang akan berlaku per 1 Juni 2024. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, kebijakan insentif likuiditas itu demi mempertahankan momentum pertumbuhan kredit di level 10%—12% pada tahun ini. 

“Kebijakan makroprudensial longgar kini semakin diperlonggar, antara lain dengan meningkatkan kebijakan insentif likuiditas makro-prudensial atau KLM melalui perluasan cakupan sektor prioritas,” ujarnya saat Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan II Tahun 2024, Jumat (3/5). Bank Indonesia, katanya, memasukkan sektor penunjang penghiliran; konstruksi dan real estat produktif; ekonomi kreatif; otomotif; perdagangan; listrik, gas, air bersih; dan jasa sosial, sebagai sektor usaha yang dapat memperoleh insentif KLM.

Selain itu, BI juga mempertahankan rasio countercyclical capital buffer sebesar 0%, rasio intermediasi makroprudensial 84%—94%, rasio penyangga likuiditas makroprudensial (PLM) sebesar 5% untuk bank umum konvensional dan 3,5% untuk bank umum syariah, serta melanjutkan pelonggaran rasio loan to value (LTV) atau kebijakan uang muka 0% untuk pemberian kredit sektor properti dan kendaraan bermotor. Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyatakan nilai restrukturisasi kredit di perbankan berada dalam tren turun. 

Sampai dengan Maret 2024 nilai restrukturisasi tersisa Rp228,03 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 859.000 nasabah.Sementara itu, tren kredit bermasalah atau nonperforming loan(NPL) masih terjaga dengan NPL net 0,77% dan NPL gross 2,25%. Hanya naik sedikit ketimbang capaian per Desember 2023, di mana NPL net 0,71% dan NPL gross 2,19%.

Pemerintah coba meredam dampak rambatan ketidakpastian global dengan memperkuat bauran kebijakan fiskal dan moneter serta menjaga stabilitas sektor keuangan. Berbagai paket kebijakan disiapkan untuk melindungi daya beli masyarakat dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Ketidakpastian global dipicu meningkatnya ketegangan geopolitik di sejumlah kawasan dan bertahannya suku bunga bank sentral AS (Federal Reserve/The Fed) pada level tinggi dalam waktu yang lama. Kondisi ini menyebabkan arus modal keluar dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Akibatnya, indeks dollar AS menguat dan sebaliknya nilai tukar sejumlah negara melemah, termasuk rupiah.

Menkeu Sri Mulyani, Jumat (3/5) mengatakan, terdapat peningkatan ketidakpastian dan gejolak geopolitik yang telah menekan pasar keuangan, baik global maupun domestik. Oleh sebab itu, pemerintah melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) akan terus melakukan asesmen secara forward looking atas kinerja perekonomian dan sektor keuangan. ”Kami dari KSSK akan terus mewaspadai dan memonitor secara detail perkembangan yang terjadi, dinamika yang akan terus muncul. Kita akan terus menjaga stabilitas sistem keuangan dengan berbagai langkah untuk pengamanan dan adjustment apabila diperlukan,” katanya dalam konferensi pers hasil Rapat Berkala KSSK II Tahun 2024 secara daring.

Sri Mulyani menambahkan, pemerintah akan mengoptimalkan peran APBN sebagai peredam gejolak. Hal ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global. Salah satunya dengan melanjutkan pemberian insentif fiskal berupa PPN ditanggung pemerintah (PPN DTP) di sektor perumahan dengan batas atas Rp 2 miliar. Insentif juga ditujukan untuk memperkuat ekosistem kendaraan listrik, berupa PPN DTP, Pajak Penjualan atas Barang Mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP), serta bea masuk 0 %. (Yoga)

Lembaga keuangan multilateral, dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) hingga International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia mampu melaju masing-masing 2,9% dan 3,2% pada 2024, naik tipis atau bahkan relatif tak beranjak dari proyeksi sebelumnya. Adapun, otoritas fiskal melalui Kementerian Keuangan dan otoritas moneter melalui Bank Indonesia menilai tekanan ekonomi global makin berat dengan memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah. Meski demikian, perekonomian Indonesia diproyeksikan masih mampu melaju di atas 5%.

Imbasnya, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 23—24 April 2024 memutuskan untuk menaikkan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 6,25%, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 5,50%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 7,00%. Penguatan dolar AS yang menyebabkan rupiah bertekuk lutut di atas Rp16.000 per dolar AS sejak pekan pertama April, bersamaan dengan eskalasi Iran vs Israel mendorong otoritas moneter menaikkan suku bunga. 

Tujuannya adalah memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak memburuknya risiko global serta sebagai langkah pre-emptive dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap dalam sasaran 2,5±1% pada 2024 dan 2025, sejalan dengan stance kebijakan moneter yang pro-stability Pasalnya, data menunjukkan dalam satu dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi relatif terjaga di kisaran 5%, kecuali pada 2020 yang terkontraksi 2,07% dan 2021 yang hanya tumbuh 3,7% gara-gara pandemi Covid-19. Kemandirian ekonomi tentu membuat bangsa ini tak mudah dipermainkan oleh kondisi geopolitik yang turun naik dalam dua tahun terakhir sejak konflik Rusia-Ukraina pecah.

Pandangan umumnya, yaitu butuh kontribusi manufaktur setidaknya 25% terhadap PDB untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6%—7%. Persoalannya, kontribusi manufaktur terhadap PDB terus merosot dalam dua dekade terakhir, dari 28,25% pada 2003 menjadi 26,36% (2009), 23,97% (2013), 19,71% (2019), dan 18,67% pada 2023. Manufaktur menjadi lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar pada laju pertumbuhan ekonomi 2023 sebesar 5,05%. Industri manufaktur memiliki peran vital dalam perekonomian Indonesia karena kemampuannya untuk menghasilkan produk yang dapat diperdagangkan dan membuka lapangan kerja.

Biaya dana perbankan pada kuartal pertama 2024 meningkat. Kenaikan suku bunga acuan bakal membuat kenaikan biaya dana akan terus berlanjut. Apalagi kondisi likuditas juga semakin ketat di tengah selisih pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) dan pertumbuhan laju kredit yang semakin lebar. Guna menekan kenaikan biaya dana, bank-bank harus bisa mengoptimalkan penghimpunan dana murah alias current account saving account (CASA), dari giro dan deposito. Namun, mendorong kenaikan rasio CASA tidak mudah. Pasalnya, semua bank berlomba-lomba menawarkan bunga tinggi dan menarik untuk menjaring DPK, di saat likuiditas mengetat. Bank Rakyat Indonesia (BRI) mencatat penurunan rasio dana murah 287 basis poin (bps) secara tahunan menjadi 61,66%. 

Ini terjadi karena pertumbuhan deposito bank ini meningkat hingga 21,95%, sementara CASA hanya naik 7,8%. Namun, Direktur Utama BRI Sunarso rupanya tak begitu khawatir melihat kondisi ini. Alasannya, CASA masih mendominasi DPK. "CASA BRI tetap tumbuh sejalan dengan transformasi liabilitas," kata dia, baru-baru ini. Bank Central Asia (BCA), sebagai bank dengan CASA terbesar di Tanah Air, mengalami hal serupa. Rasio CASA BCA turun 4 bps dari Maret 2023 jadi 81,5%. Tapi, EVP Corporate Communication BCA Hera F. Haryn menyebut, bila dibanding kuartal sebelumnya, CASA masih stabil. 

Sementara itu, Bank Tabungan Negara (BTN) mencatat rasio CASA turun 227 bps jadi 49,9%. Direktur Distribution & Institutional Funding BTN Jasmin menyebut, penurunan ini disebabkan kebijakan BTN yang mulai melepas simpanan giro dengan special rate untuk mendorong CASA. “Sekarang giro-giro tersebut bukan special rate lagi, nantinya menjadi CASA yang berbasis transaksi,” ujarnya. Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman bilang, kenaikan ini didorong penetrasi layanan digital. Dalam waktu dekat, Bank Jatim akan terus melakukan inovasi layanan digital, salah satunya dengan merilis JConnect New Generation. Direktur Utama Allo Bank Indra Utoyo menyebut, dana murah Allo Bank stabil, tetapi deposito tercatat turun. "Untuk mendorong CASA, kami berkolaborasi dengan ekosistem CT Corpora," ujar dia.  

Bank Indonesia (BI) menekankan bahwa langkah menjalankan bauran kebijakan (policy mix) dilakukan agar mengurangi peran kebijakan suku bunga acuan (BI rate), dalam mengoptimalkan kebijakan moneter guna menjaga laju perekonomian.  Kepala departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, dengan upaya bauran kebijakan BI bisa mensinergikan sejumlah kebijakan untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Adapun BI baru merumuskan untuk menaikkan suku bunga acuan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 6,25%. Sedangkan suku bunga deposit facility naik 25 basis poin menjadi 5,5%, dan suku bunga lending facility naik 25 basis poin menjadi 7% dalam Rapat Dewan Gubernur BI pada 23-24 April 2024. "Framework kebijakan yang dilakukan BI sekarang policy mix. Peran policy rate yang menggambarkan stance BI memang tidak sebesar dulu lagi. Dulu itu, sebagian besar stance kebijakan moneter diwakili oleh BI rate," kata Erwin. (Yetede) 

Bank Indonesia (BI) kembali menyebar insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk perbankan di Tanah Air. Terbaru, BI memperluas cakupan sektor usaha yang bisa mendapatkan insentif KLM. Insentif KLM ini akan mulai diberlakukan pada 1 Juni 2024. Kebijakan tersebut merupakan pembaruan dari insentif KLM yang telah digulirkan BI pada Oktober 2023. Kala itu, BI menaikkan besaran insentif pelonggaran giro wajib minimum (GWM) dari 2,8% jadi 4% dari dana pihak ketiga (DPK). Kebijakan ini dilanjutkan BI pada KLM terbaru. Besaran insentif ditetapkan tetap paling tinggi 4%. Insentif penyaluran kredit ditetapkan paling tinggi 2,2%, insentif bagi bank penyalur kredit atau pembiayaan inklusif jadi paling tinggi 1,3%, dan insentif terhadap penyaluran kredit pembiayaan hijau 0,5%. 

Deputi Gubernur BI Juda Agung mengatakan, penguatan dan perluasan insentif KLM sebagai upaya BI mempertahankan tren penyaluran kredit yang tumbuh tinggi pada Maret 2024, yakni mencapai 12,4%. Ekonom Universitas Bina Nusantara Doddy Ariefianto, menilai, kebijakan BI ini bisa membuka fasilitas pinjaman untuk mengamankan bank yang rentan likuiditas. Ia menilai, kebijakan ini terutama akan berdampak positif bagi bank yang tidak siap dengan kenaikan suku bunga BI. Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), Nixon Napitupulu juga bilang, insentif KLM bisa membantu melonggarkan likuiditas yang dimiliki bank. Senada, Direktur Keuangan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Vera Eve Lim mengatakan, insentif KLM bisa mendorong pertumbuhan kredit bank. Di kuartal I-2024, total DPK BCA naik 7,9% secara tahunan jadi Rp 1.121 triliun. Direktur Utama Bank CIMB Niaga Lani Darmawan menimpali, pihaknya akan terus mengawasi perkembangan insentif KLM ke depan.