Indonesia telah menggelar pemilihan umum (pemilu) dengan lancar dan aman pada 14 Februari 2024 lalu. Kelak, pemerintahan baru tak bisa berlama-lama berbulan madu. Sebab, tantangan ekonomi nasional dan efek global belum mereda. Oleh karena itu, pemerintah yang akan melanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo mulai 20 Oktober nanti punya banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Sejumlah ekonom dan pengusaha yang dihubungi KONTAN mencatat, pemerintah mesti bisa mengurai sederet persoalan, seperti rendahnya kualitas pertumbuhan ekonomi, lonjakan impor pangan, problem perizinan usaha, pengangguran, lapangan kerja hingga kesenjangan pendapatan. Berdasarkan hasil hitung cepat lembaga survei, pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meraih lebih dari 57% suara dan bisa memenangi pemilihan presiden (pilpres) satu putaran. Hingga kini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih menghitung suara secara berjenjang, mulai dari tempat pemungutan suara (TPS) hingga tingkat pusat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang mengatakan, pelayanan perizinan investasi Indonesia masih perlu ditingkatkan.

Kadin juga menyoroti permasalahan ketenagakerjaan. Isu ketenagakerjaan menjadi strategis meski tidak terlalu eksplisit dibahas dalam debat capres-cawapres. Padahal, ketenagakerjaan menjadi tantangan karena Indonesia pada 2030 akan memasuki era bonus demografi dengan 60% jumlah penduduk di usia produktif. "Kita lihat hampir 90% tenaga kerja masih didominasi pendidikan menengah ke bawah, artinya peningkatan SDM jadi tantangan," ungkap Sarman. Ekonom Center on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menambahkan,  pemerintah perlu memfokuskan pada pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini dan masa depan. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menyoroti kualitas pertumbuhan ekonomi yang tertahan karena hanya ditopang konsumsi. Kata dia, pertumbuhan ekonomi seharusnya ditopang investasi. Investasi yang dimaksud adalah investasi yang harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan dengan tenaga kerja lokal. Investasi harus di sektor riil bukan hanya portofolio. Kusnan, Ketua Pusat Perbenihan Serikat Petani Indonesia (SPI) berharap presiden terpilih dapat mengatasi masalah ketergantungan impor pangan. Menurut dia, pemimpin baru harus memperbaiki regulasi yang pro-petani, mulai dari kemudahan memperoleh benih, pupuk hingga obat-obatan yang diperlukan petani.

Indonesia terancam krisis beras! Indikasinya, pasokan beras di pasar tradisional maupun pasar modern menipis. Kondisi ini menerbangkan harga beras menjadi lebih tinggi. Pemerintah harus segera mengatasi problem ini, mengingat Indonesia akan menghadapi momen krusial, yakni Ramadan dan Lebaran. Belum lagi, ada program bantuan sosial (bansos) beras yang berpotensi menguras stok beras yang sudah menipis. Berdasarkan pantauan KONTAN kemarin, pasokan beras di beberapa ritel modern di Jakarta menipis. Ritel modern Alfamidi di kawasan Kebayoran Lama, misalnya, mengalami kekosongan stok beras premium. Rak yang biasanya digunakan untuk beras premium digunakan untuk produk lain. 

Pemerintah berencana membentuk koridor Cincin Nusantara yang akan menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi nasional. Cincin Nusantara meliputi Jawa bagian utara, Sumatera bagian Selatan, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur. Itu sebabnya, pemerintah berniat melindungi kawasan Pantai Utara (Pantura)Jawa yang rentan terkena efek negatif perubahan iklim. Setiap tahunnya, kenaikan air pasang di Pantura  mencapai 25 centimeter (cm), sedangkan penurunan tanah mencapai 15 cm. Dalam konteks ini, diperlukan strateginya terintegrasi jangka panjang untuk melindungi Pantura dengan membangun tanggul laut raksasa atau giant sea wall. Proyek ini diyakini memberikan manfaat besar bagi ekonomi sekaligus masyarakat di sekitar kawasan itu. Apalagi, kontribusi kawasan itu. Apalagi, kontribusi kawasan Pantura Jawa terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional mencapai  20,7%. (Yetede)

Pemerintah memiliki target program Reforma Agraria yang tertuang dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Selama program berjalan, terbukti memberikan kesejahteraan dan nilai tambah bagi masyarakat. Karenanya program, Reforma Agraria harus dilanjutkan oleh pemerintah mendatang. Secara umum, target Program Reforma Agraria sejumlah 9 juta hektare (ha) mencakup legalisasi aset seluas 4,5 juta ha serta redistribusi tanah seluas 4,5 juta ha. Hingga Januari 2024, legalisasi aset terealisasi sebanyak 10,34 juta ha atau 229,77% sementara redistribusi mencapai 1,81 juta ha atau 40,22%. Asdep penataan Ruang dan Pertanahan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Marcia mengatakan pemerintah terus mengupayakan percepatan pelaksanaan Reforma Agraria. (Yetede)

Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 semakin dekat. Masing-masing pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) terus berlomba menyampaikan visi misi hingga program kerja yang mereka usung saat terpilih kelak. Banyak pihak berharap, presiden terpilih nanti bisa membawa perubahan dan kemajuan bagi negeri ini. Lalu, mampu mengatasi berbagai masalah dan siap menghadapi tantangan di berbagai sektor, termasuk dinamika global. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengatakan, harapan sektor usaha, pemimpin masa depan Indonesia memenuhi sejumlah kriteria. Pertama, memiliki komitmen pada transparansi dan membuka ruang luas bagi  seluruh pemangku kepentingan ekonomi Indonesia, baik nasional ataupun asing. Kedua, merupakan seorang yang bijaksana, transparan, dan rasional dalam pengambilan keputusan. Ketiga, harus bisa mengambil keputusan secara holistik, yang mempertimbangkan dampak internal dan eksternal serta kepentingan ekonomi lintas sektor, bisnis lintas skala, masyarakat, pasar, pekerja, juga dunia usaha. Keempat, pemimpin mendatang juga perlu cermat mempertimbangkan fakta dan konsekuensi ekonomi yang mungkin timbul dari kebijakan yang mereka ambil.

Dari industri perkebunan kelapa sawit, pelaku usaha mengharapkan, presiden terpilih nanti bisa memberikan perhatian serius, mengingat konstribusi sektor tersebut cukup signifikan terhadap pendapatan negara. "Kepemimpinan mendatang bisa menyelesaikan permasalah sektor sawit yang masih terjadi," pinta Eddy Martono, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), kemarin (19/1). Masalah pangan juga kudu mendapat penangan serius pemerintahan anyar. "Selama ini, persoalan harga pangan sebenarnya seperti fenomena gunung es. Harga pangan menjadi puncak yang terlihat dari permasalahan tata kelola lapangan di Indonesia," kata Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet. Tambah lagi, "Kurangnya penelitian dan pengembangan untuk penerapan teknologi yang dapat menggenjot jumlah produksi dan menekan biaya produksi di sektor pertanian," imbuh Yusuf. Selain itu, pemimpin baru negeri ini mesti memikirkan sektor energi. Isu utama yang perlu menjadi perhatian adalah mendorong penggunaan energi baru terbarukan. Sebab, dia bilang, Indonesia relatif masih tergantung pada penggunaan energi fosil.

Pebisnis hiburan agaknya perlu hiburan. Betapa tidak, baru sejenak bisa bernafas lega setelah kena hantam pandemi Covid-19, industi hiburan di Tanah Air harus kembali menerima pukulan berat, yakni pajak tinggi. Mulai tahun ini, pajak hiburan melonjak dari 25% menjadi 40% hingga 75%. Biangnya adalah Undang-Undang Nomor 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) yang mulai berlaku Januari 2024. Merujuk Pasal 58 ayat (2), tarif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap atau spa paling rendah 40% dan paling tinggi 75%.  Sejumlah daerah pun mematok tarif pajak hiburan dengan angka maksimal 75%. Toh, pemerintah berkelit. 

Bagi pemerintah, tarif pajak hiburan  hingga 75% sudah ada sejak lama.  "Ini sama pada saat mereka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 28/2009, mereka sudah memberikan tarif 75%," kata Lydia Kurniawati Christyana, Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Selasa (16/1). Yang terang, berdasarkan reportase KONTAN ke sejumlah tempat hiburan di Jakarta, pengusaha hiburan menolak tegas kenaikan pajak hiburan. "Tarif pajak 40% hingga 75% akan menambah beban usaha.

Selama ini, pengusaha hiburan harus menyetorkan pajak yang cukup besar ke kantong negara," ungkap Alexander Nayoan, Ketua Bidang Pelatihan dan Pendidikan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) kepada KONTAN, Jumat (19/1). Apalagi, Ketua Wellness Healthcare Entrepreneur Association (WHEA) Agnes Lourda Hutagulung mengungkapkan, selain harus membayar pajak, pengusaha hiburan kudu setor duit keamanan ke sejumlah oknum. Setali tiga uang, pebisnis bar juga teriak. "Banyak pengunjung yang tadinya menghabiskan waktu di bar, jadi lebih memilih minum di rumah atau beli online ketimbang harus minum di tempat yang pajaknya besar dan harganya tidak masuk akal," sebut Bhian, Board of Directors Odin Senopati. 

Merespons protes yang marak dari pelaku usaha hiburan,  pemerintah pun angkat bicara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pemerintah akan mengeluarkan surat edaran mengenai aturan pajak hiburan sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Surat edaran tersebut kelak memuat mengenai insentif fiskal serta keringanan dalam penerapan tarif pajak hiburan khusus sebesar 40%-75%. "Pemerintah akan keluarkan surat edaran terkait dengan Pasal 101," ungkapnya, Jumat (19/1).

Sengkarut tata niaga bawang putih terus berlanjut. Ombudsman Indonesia mencium aroma tak sedap dari proses penerbitan rekomendasi impor produk holtikultura (RIPH) di Kementerian Pertanian (Kementan). Padahal, rekomendasi ini menjadi acuan yang digunakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk menerbitkan Surat Persetujuan Impor (SPI) bawang putih. Dari hasil investigasi, Ombudsman menemukan adanya sejumlah penyimpangan, mulai dari pungutan liar, penerbitan RIPH bawang putih yang melebihi rencana impor, hingga ketidaksesuaian antara komitmen dan realisasi wajib tanam bawang putih. Berdasarkan laporan yang diperoleh Ombudsman, pelaku usaha dibebankan pungutan ilegal Rp 200-Rp 250 per kilogram dari besaran RIPH yang ingin diterbitkan. "Jika RIPH misal mendapat kuota 6.000 kg dan SPI 1.000 kg, pungutannya tetap untuk 6.000 kg sesuai RIPH," jelas ungkap Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika, Selasa (16/1). Ombudsman juga menemukan, banyak importir enggan melakukan wajib tanam lantaran takut merugi karena tak mendapat kepastian SPI dari Kemendag. Alhasil, wajib tanam tidak berjalan. Anggota Perkumpulan Pengusaha Bawang dan Sayuran Umbi Indonesia (Pusbarindo) Jaya Sartika mengklaim, seluruh importir yang mendapat RIPH telah memenuhi wajib tanam. Direktur Jenderal Hortikultura Kementan Prihasto Setyanto menampik adanya pungutan liar dalam proses penerbitan RIPH bawang putih. Pemberian RIPH bawang putih sesuai Pementan No. 39/2019. Tapi dia mengakui jumlah RIPH tahun 2023 melebihi kuota impor yakni mencapai 1,2 juta ton.

Wajah penegakan hukum Indonesia sedang karut marut. Kabar teranyar, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus adanya dana proyek strategis nasional (PSN) yang bocor alias digunakan untuk kepentingan pribadi pejabat negara hingga mengalir ke kegiatan politik. PPATK mencatat sebesar 36,67% dana PSN mengalir ke kantong aparatur sipil negara (ASN) dan pihak-pihak yang memiliki profil sebagai politikus. Ini adalah temuan PPATK di sepanjang tahun 2023. "Sekitar 36,67% dana PSN diduga digunakan di luar pembangunan proyek itu, artinya ini digunakan untuk kepentingan pribadi," kata Ivan Yustiavandana,  Ketua PPATK di acara Rekfleksi Akhir Tahun 2023 dan Proyeksi Kerja Tahun 2024, Rabu (10/1). Pegiat Antikorupsi Herdiansyah Hamzah menegaskan,  temuan PPATK mengonfirmasi bahwa proyek-proyek strategis nasional cenderung hanya jadi bancakan para elit politik dan kekuasaan. "Mereka berebut pembiayaan politik dari PSN," ungkap dia kepada KONTAN, Kamis (11/1). Menurut Herdiansyah, temuan PPATK bukan hanya urusan KPU dan Bawaslu terkait pendanaan kampanye Pemilu 2024. Urusan ini seharusan juga tanggungjawab aparat penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan Agung, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia berharap, aparat penegak hukum diminta segera masuk menelusuri informasi PPATK tersebut. "Bisa jadi ini berasal dari hasil korupsi dan kejahatan di sektor sumber daya alam (green financial crime) lainnya," ujar Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman ini. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Didik Mukrianto, menyatakan,  PPATK bisa meneruskan kepada instansi terkait dan penegak hukum untuk mendalami langsung apakah transaksi itu ilegal alias hasil tindak pidana ataukah transaksi yang legal. "Ini bukan saja moral hazard, tapi sudah masuk ranah tindak pidana yang harus diusut dan ditindak tegas," kata politisi dari Fraksi Partai Demokrat  itu, kemarin. DPR mendorong agar aparat penegak hukum bisa menindaklanjuti dan mendalami secara serius dan saksama temuan PPATK. Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang bersih, maka temuan itu sebagai sebuah kejahatan serius atau tindak pidana. Hingga kini, pemerintah terus menggenjot PSN. Di luar 190 PSN, saat ini terdapat 30 proyek dan sembilan program dalam status beroperasi sebagian. Kemudian, 50 proyek masuk dalam tahap kontruksi. "Sebanyak 4 program dalam tahap transaksi, serta 37 proyek dan empat program dalam tahap persiapan," kata Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Rabu (10/1).

Pemerintah diminta transparan untuk mengungkap hasil audit menyusul insiden ledakan tungku smelter PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di Morowali, Sulawesi Tengah, yang banyak menelan korban jiwa. Tujuannya, agar tidak terulang kembali kejadian serupa. Menyusul insiden smelter Morowali, Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) telah menaikkan status kasus dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Hal ini berdasarkan gelar perkara hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) maupun keterangan ahli dan keterangan para saksi. Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto meminta Menteri Perindustrian Agus Gumiwang untuk memeriksa secara komprehensif dan mendalam terkait dengan kejadian ledakan pada tungku smelter ITSS. Pemeriksaan itu bukan hanya terhadap aspek pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) serta keselamatan dan kesehatan kerja (K3), tetapi juga dokumen SOP dan prosedur K3.  Mulyanto juga mendesak, pemerintah mengumumkan dan membuat laporan resmi  terkait kelayakan operasional smelter ITSS. Bila ternyata tidak memenuhi standar, maka pemerintah harus berani mencabut izin operasional perusahaan asal Tiongkok tersebut. Sementara itu Kabid Humas Polda Sulteng Kombes Pol. Djoko Wienartono menyebutkan, saksi yang telah diperiksa sebanyak 27 orang. Adapun korban jiwa sebanyak 21 orang dan 38 orang masih dalam perawatan, baik luka sedang maupun luka berat. Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya menilai, kasus ITSS adalah salah satu bukti belum optimalnya hilirisasi. Sebab, kurangnya pengawasan atas kualitas keamanan mesin yang digunakan.