Tiga pasangan kandidat calon presiden (bacapres) dan bakal calon wakil presiden (bacawapres) telah resmi mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ketiga pasang kandidat ini siap berlaga dalam pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) tahun 2024. Setiap kandidat pun sudah  melontarkan ide, gagasan hingga janji kampanye yang akan diwujudkan jika terpilih dalam pilpres nanti, yang tertuang dalam visi dan misi mereka. Inilah saatnya mengulik dan mengkritisi janji mereka. Salah satu poin yang mendapat sorotan adalah visi dan misi mereka di bidang ekonomi. Maklum, bidang ekonomi sungguh relevan saat ini. Apalagi, ekonomi dalam negeri sedang tidak baik-baik saja, sementara situasi ekonomi global juga tak menentu. Sejauh ini, ketiga pasang bacapres-bacawapres berani memasang target mulukpertumbuhan ekonomi, ada yang mematok 5,5% dan ada yang memasang hingga 7% per tahun, kendati sejumlah faktor tak berpihak. Selain target pertumbuhan ekonomi, mereka juga kompak menawarkan janji pemberantasan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja hingga ketersediaan pangan murah  (lihat tabel). Secara umum, Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai, program dan target yang disajikan para kandidat di atas kertas sejatinya jauh kenyataan. Misalnya target penurunan kemiskinan hingga di level 2%-4%. Maka agak mengherankan ada calon yang berani memasang penurunan tajam angka kemiskinan, meski rencana aksinya mirip-mirip saja. "Karena sebagian besar calon itu hanya melanjutkan untuk program bantuan sosial, infrastruktur, pendidikan, kesehatan," ujar Tauhid. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara berpendapat, track record setiap calon bisa jadi rujukan target mereka. Misalnya Ganjar Pranowo sebagai Mantan Gubernur Jawa Tengah  dan Anies Baswedan sebagai eks Gubernur DKI Jakarta. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual bilang, target lebih dari 5% memang dibutuhkan untuk menyerap tambahan tenaga kerja. Ia menilai, dari visi misi ketiga kandidat, tidak terlihat secara detail bagaimana blue print untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi itu.  "Tidak ada peta jalan industrial policy ke depan," ujar David. Ia menyebut, pertumbuhan ekonomi 5% sebenarnya angka minimal tanpa melakukan apapun. "Untuk mencapai pertumbuhan lebih dari 5%, maka butuh peningkatan investasi. Porsi investasi dalam ekonomi yang sekarang sekitar 30% perlu ditingkatkan hingga 40%," kata David.

Sejalan dengan potensi melemahnya konsumsi masyarakat, geliat dunia usaha juga akan terhambat di kuartal keempat tahun ini. Lagi-lagi, pemerintah perlu waspadai hal ini. Bisa jadi, pertumbuhan ekonomi tak sekencang perkiraan. Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha yang Bank Indonesia (BI) lakukan menunjukkan, Saldo Bersih Tertimbang (SBT) dunia usaha pada kuartal IV 2023 hanya sebesar 13,08%. Angka ini lebih rendah dibanding kuartal sebelumnya yang mencapai 15,65%. Berdasarkan survei BI, penurunan geliat dunia usaha terjadi di sejumlah lapangan usaha. Misalnya, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang ditandai kontraksi SBT pada kuartal IV 2023 sebesar 1,03%. Padahal, kuartal sebelumnya, SBT masih tercatat positif, 1,18%, meski menurun dari kuartal kedua yang tercatat sebesar 2,34%. Penyebabnya, pola musim tanam pada sublapangan usaha tanaman pangan dan sublapangan usaha perkebunan. Selain itu, "Perkiraan peningkatan curah hujan, diyakini akan menurunkan kinerja sublapangan usaha hortikultura," terang BI dalam laporannya yang rilis kemarin. Tak hanya sektor pertanian, perlambatan juga terjadi di sektor lain, yakni pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, konstruksi, real estat, dan jasa konstruksi. Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi masih optimistis, kondisi dunia usaha akan membaik di kuartal IV 2023. Tapi, pemerintah harus mewaspadai kondisi politik jelang pemilu. "Butuh upaya lebih keras mendorong ekonomi dan konsumsi masyarakat dengan menjaga stabilitas harga pangan," katanya. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual juga optimistis, pertumbuhan kegiatan dunia usaha pada akhir tahun 2024 akan tetap positif seiring menjelang momen pemilu. "Ada masa kampanye yang biasanya mengungkit permintaan. Ini juga peluang bagi kenaikan kinerja dunia usaha," ujar dia.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bakal banyak mendapat tekanan. Tak hanya dari sisi fundamental ekonomi, tapi juga persoalan utang proyek-proyek infrastruktur. Terbaru, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Informasi saja, total pembengkakan biaya (cost overrun) proyek tersebut mencapai US$ 1,2 miliar. Dengan kepemilikan saham 60%, konsorsium badan usaha milik negara (BUMN) kita, harus menanggung US$ 720 juta, setara 60% cost overrun. Meski begitu, menurut Analis Senior Indonesia Strategic and Economics Action Institution (ISEAI) Ronny P. Sasmita, pasang badan pemerintah agar PT Kereta Api Indonesia (KAI) mendapat utang dari perbankan China atas cost overrun proyek KCJB menambah beban APBN. Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemkeu) Heri Setiawan menjelaskan, anggaran penjaminan proyek tidak langsung berasal dari APBN, melainkan dana cadangan pemerintah. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemkeu), realisasi penjaminan proyek infrastruktur sepanjang tahun 2023 baru mencapai Rp 296,6 miliar. Angka ini setara 0,0014% terhadap produk domestik bruto (PDB). Heri menegaskan, kapasitas PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) masih cukup besar untuk melakukan penjaminan. "Gearing rationya atau perbandingan eksposur terhadap equity saat ini di kisaran enam kali. Maksimalnya 12 kali," tegas Heri. Direktur Utama PT PII Wahid Sutomo menyatakan, pihaknya telah memberikan penjaminan kepada 47 proyek dengan total nilai mencapai Rp 474 triliun hingga akhir Agustus 2023. Dari total proyek tersebut, terdapat 31 proyek dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan nilai sebesar Rp 268 triliun.

Rencana investasi di Pulau Rempang kembali mencuat, setelah sempat tanpa kabar sejak 2004. Ini lantaran, pemerintah bersikeras memutuskan bahwa proyek di Pulau Rempang masuk sebagai proyek strategis nasional (PSN) 2023. Menjadikan Pulau Rempang Eco-City dengan dasar aturan  Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7/2023, rencana ini langsung memantik konflik warga. Sebagian warga menolak relokasi yang disiapkan pemerintah. Kini, pemerintah masih berjibaku menawarkan relokasi untuk warga yang menghuni 12 kampung tua di sana. Di lain sisi, proyek ini kembali mencuatkan nama PT Makmur Elok Graha (MEG), pemegang konsesi kawasan wisata terpadu eksklusif yang dipegang sejak tahun 2004. Saat itu, BP Batam dan MEG, yang tak lain anak usaha dari Grup Artha, meneken kerjasama hak pengelolaan lahan selama 80 tahun. Perusahaan milik Tomy Winata ini mendapatkan mandat menggarap Pulau Rempang yang memiliki luas 17.000 hektare (ha). "Sesuai development plan yang telah diberikan ke Makmur Elok Graha, investor yang memperoleh hak alokasi lahan, di sana akan dibangun kawasan industri, perdagangan, hingga wisata," kata Ariastuty Sirait Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol Badan Pengelolaan Batam (BP Batam) kepada KONTAN, Senin (18/9). Hilmi Panigoro, Direktur Utama PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) menyatakan, Grup Medco berinvestasi di wilayah Batam, tepatnya di Pulau Bulan. "Pulau Bulan adalah pulau kecil yang tak berpenduduk, terletak di Selatan Pulau Batam," sebut Hilmi ke KONTAN. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan investasi di Batam, khusunya Pulau Rempang tetap berjalan meski menuai protes warga. Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro memperoleh informasi BP Batam telah mencadangkan lahan 16.500 ha untuk proyek Rempang Eco Park. Namun, alokasi ini tidak sesuai ketentuan. Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Kementerian ATR/BPN kepada BP Batam belum terbit. "Sepanjang belum ada sertifikat HPL Pulau Rempang, relokasi warga menjadi tidak memiliki kekuatan hukum," kata dia, Senin (18/9).

Pemerintah jumpalitan menghadapi gejolak harga beras di pasaran. Sederet jurus dikeluarkan untuk menekan harga beras yang terus menanjak. Pemerintah mengguyur beras dari gudang-gudang Bulog ke pasar induk. Mulai awal September 2023, pemerintah juga menyalurkan bantuan beras 10 kg per bulan untuk 21,35 juta keluarga yang berhak selama tiga bulan. Di saat yang sama, pemerintah mengimpor beras untuk menambah cadangan beras. Meski sudah menggelar aneka cara, harga beras tetap mahal. Mengacu data Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga beras medium tercatat Rp 12.810 per kg. Harga ini sudah melampaui harga eceran tertinggi (HET) untuk Pulau Jawa Rp 10.900 per kg. Sedang harga beras premium Rp 14.430 per kg. Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri mengungkapkan, harga beras di pasaran masih tinggi. Menurut dia, kunci untuk menurunkan harga saat ini adalah meningkatkan ketersediaan di lapangan. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) optimis harga beras turun dengan bantuan pangan beras. "Dengan bantuan pangan beras kepada 21,35 juta keluarga penerima manfaat, harga beras bisa turun ke Rp 11.000 per kg, khususnya jenis medium," harap dia. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berharap, dengan guyuran beras SPHP ke PIBC, harga beras terkoreksi dan kembali stabil. "Jika dibanjiri begini insya Allah harga cepat turun. Semoga bisa stabil," ucap dia dalam keterangan tertulis, Rabu (13/9). Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, dalam seminggu ini akan dilepas sekitar 1.000 ton sampai 3.000 ton beras SPHP ke Pasar Induk Cipinang. Kemudian para pedagang di PIBC mengucurkan beras itu ke pasar. "Ini sesuai perintah Presiden agar beras SPHP disalurkan untuk mengisi semua pasar, semua lini diguyur," ungkap Arief.

JAKARTA,ID-Pemerintah berencana mencairkan penyertaan modal negara (PMN)  kepada tiga BUMN dengan total sekitar Rp28,15 triliun pada awal kuartal I-2024 BUMN berperan sebagai agen pembangunan yang diharapkan dapat turut berkontribusi  dalam mencapai tujuan  pembangunan nasional. Adapun tiga BUMN yang akan meneriman PMN tersebut adalah PT Hutama Karya (persero), PT Bahana pembinaan usaha Indonesia (Persero), dan PT Wijaya Karya (Perseroan). Percepatan pencairan dilakukan sebab waktu pemberian PMN akan menentukan kesehatan BUMN tersebut. "Tahun 2024 dari sisi timing sangat urgen untuk mendapatkan pembahasan dan persetujuan agar kita bisa melakukan langkah yang cukup awal, mengingat kondisi dari BUMN-BUMN tersebut." kata Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat Kerja dengan Komisi XI DPR pada Selasa (12/9/2023). Dalam Rapat Panja Asmuni, Dasar, Pendapatan, Defisit, dan pembiayaan APBN Tahun Anggaran 2024 tanggal 5 September 2023 menyepakati PMN kepada 3 BUMN untuk dicairkan pada awal kuartal I-2024. (Yetede)

Kualitas udara di sejumlah kota besar di Indonesia terutama Jakarta sangat memprihatinkan, karena berdampak buruk pada kesehatan. Tingkat pencemaran atau polusi udara harus mendapat perhatian serius dari para pemangku kepentingan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, polusi udara bisa menyebabkan berbagai penyakit pernafasan, mulai dari kanker paru-paru, TBC, asma, paru obstruksi kronis, serta pneumonia. Sebab itu, klaim BPJS Kesehatan dari kelima penyakit tersebut berpotensi akan melonjak jika situasi polusi udara memburuk. Asisten Deputi Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan Agustian Fardianto menyampaikan, jumlah kasus penyakit infeksi saluran pernafasan atas (ISPA) sampai Juli lalu di fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti puskesmas dan klinik, meningkat. BPJS Kesehatan mencatat, kasus ISPA di wilayah DKI Jakarta, dari 92.840 kasus pada Juni 2023 menjadi 109.707 kasus pada Juli 2023. Sementara di wilayah Banten, kasus ISPA meningkat dari 132.362 kasus di Juni jadi 150.876 kasus di Juli 2023. Merespons tuntutan sejumlah pihak untuk menetapkan darurat polusi udara, Ketua Komisi IV DPR Sudin bilang, lembaga legislatif akan membentuk panitia kerja (panja) dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk membahas kondisi polusi udara. Kalau KLHK menyepakati pembentukan panitia kerja, panja akan langsung bekerja.

Ketika Jokowi pertama kali mencalonkan diri sebagai presiden, salah satu janjinya adalah menegakkan hak asasi manusia dan mengusut tuntas pelanggaran hak asasi manusia masa lalu. Ternyata, setelah Jokowi menjadi presiden, janji itu seolah-olah dilupakan atau dirancukan. Dalam beberapa hal yang menyangkut penuntasan kasus hak asasi, Jokowi bahkan kehilangan suara. Misalnya waktu menanggapi Pengadilan Rakyat Internasional untuk peristiwa 1965 (IPT’65). Yang terdengar adalah suara Luhut Binsar Pandjaitan dan terkadang juga Kivlan Zen. Keduanya mengecam keras IPT’65.

Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesatlah yang terus dibanggakan Jokowi. Memang, beberapa prediksi menyatakan Indonesia akan menjadi salah satu negara adidaya di dunia karena kekuatan ekonominya. Menurut Standard Chartered, pada 2030, ekonomi Indonesia akan menjadi yang terkuat keempat di dunia. Hal ini membuat berbagai pejabat Indonesia bangga. Apa yang dimaksudkan dengan adidaya ini? Ini menyangkut ekonomi dan yang dimaksudkan dengan ekonomi adalah yang produk domestik bruto (PDB)-nya tertinggi. (Yetede)

Pemerintah terus mendorong belanja produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui katalog elektronik alias e-katalog. Pelaksana Tugas Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Yulianto Prihhandoyo menyampaikan, salah satu upaya untuk mendorong belanja produk dalam negeri adalah dengan membekukan produk-produk impor dalam e-katalog. Produk impor yang LKPP bekukan sebagian besar merupakan alat kesehatan. Pembekuan produk impor karena telah ada substitusi atau produk pengganti buatan produsen dalam negeri. "Sampai hari ini, kami sudah membekukan lebih dari 16.000 produk impor, yang sudah ada produk dalam negeri sebagai substitusinya," ungkap Yulianto, Jumat (28/7). Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Odo R.M. Manahutu mengungkapkan, dari 16.000 produk impor di e-katalog yang dibekukan, sekitar 14.000 produk merupakan alat kesehatan. Menurutnya, penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah berdampak pada ekonomi nasional. Berdasarkan kajian Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, aksi afirmasi belanja produk dalam negeri berefek pada penambahan tenaga kerja sebanyak 277.000 orang. Selanjutnya, berdampak pada penambahan pertumbuhan ekonomi hingga 0,12%. Sebelumnya, Kepala LKPP Hendrar Prihadi mengatakan, untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah, sampai 21 Juli tahun ini, realisasi belanja pemerintah terhadap produk dalam negeri mencapai 88,8% dari total pengadaan.

Pengangkatan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang baru menjadi momentum pemerintah untuk mempercepat transformasi ekonomi digital di Indonesia yang diproyeksikan mencapai US$ 130 miliar atau setara Rp 1.950 triliun (kurs US$ 1=Rp 15.000) pada tahun 2025. Syaratnya, basis ekonomi digital di Tanah Air harus kuat. Kemarin, Presiden Joko Widodo melantik Budi Arie Setiadi sebagai Menkominfo, serta sejumlah pejabat lainnya. Budi menggantikan posisi Johnny Gerard Plate yang tersangkut dugaan korupsi proyek base transceiver station (BTS) 4G. Presiden Jokowi juga menunjuk Nezar Patria sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika untuk membantu pekerjaan Menkominfo. Usai pelantikan, Presiden Jokowi memerintahkan Menkominfo Budi Arie agar mempercepat penyelesaian proyek BTS 4G di sisa masa pemerintahan yang tinggal satu setengah tahun lagi. Selain penyelesaian proyek BTS 4G, Presiden menitahkan Menkominfo agar menuntaskan persoalan terkait perkembangan teknologi digital. Mulai dari kedaulatan data, kecerdasan buatan, frekuensi hingga satelit, termasuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Bidang Komunikasi dan Informatika. Menkominfo Budi berjanji segera membentuk satgas tersebut, serta menangani kebocoran data di dalam negeri. Budi mengaku sudah mendapatkan laporan terkait kebocoran data dan berjanji segera menuntaskannya. Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) Jerry Mangasas Swandy berharap Kemkominfo merealisasikan infrastruktur digital secara nasional. Sebab sampai saat ini cakupan konektivitas infrastruktur digital hanya sekitar 30% dari 514 kabupaten/kota.