Nasional
( 434 )Capres Kembali Sapa Pemilih di Wilayah Basis Dukungan
Ketiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden
kembali menyapa pemilih di wilayah-wilayah yang berpotensi menjadi penyumbang
suara. Daerah-daerah itu, antara lain, menjadi basis suara partai politik
pengusung, basis suara pada pemilu presiden sebelumnya, dan memiliki kantong-kantong
komunitas pendukung yang kuat. Pada Sabtu-Senin (23-25/12) pasangan calon presiden
dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar,
memulai kampanye di Jateng. Muhaimin berkampanye di Kudus, Demak, Kabupaten
Semarang, dan Kota Semarang, sedangkan Anies berkampanye di Brebes, Kabupaten
Semarang, Kota Semarang, dan Rembang. Anies-Muhaimin juga mendapatkan dukungan pengasuh Popes Lirboyo,
Kediri; Ponpes Al Falah Ploso, Kediri; Ponpes Asrama Perguruan Islam Tegalrejo,
Magelang; dan Ponpes Ma’hadul ’Ulum Asy-Syar’iyyah Rembang.
Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, berkampanye
pula di Jateng, khususnya di SoloRaya. Ganjar menghadiri apel siaga kader PDI-P
di Surakarta, Minggu (24/12). Mantan Gubernur Jateng itu juga menggelar
pertemuan dengan tim pemenangan cabang, calon anggota legislatif, partai
koalisi, dan sukarelawan se-Sragen, Senin (25/12). Calon presiden-calon wakil
presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, tidak melakukan
kampanye dua hari terakhir. Seusai debat cawapres, Gibran berkampanye di DKI
Jakarta dan Manado, Sabtu (23/12). Sementara itu, Prabowo diagendakan kampanye
di Aceh, Selasa (26/12), salah satu wilayah yang memenangkannya di Pilpres
2019. Dalam pidatonya di Sragen, Ganjar meminta pendukungnya untuk
mempertahankan suara pemilih di Solo Raya guna mendukung kandidat yang diusung
PDI-P. Seluruh pengurus, kader, dan simpatisan diminta mengunci ”kandang
banteng” bersama parpol koalisi.
Pada Pemilu 2019, PDI-P menjadi parpol pemenang di Jateng
dengan raihan 5,8 juta suara, diikuti PKB yang menempati urutan kedua dengan
raihan 2,7 juta suara. Anies mengatakan, suara pemilih Jateng tak hanya didominasi
satu parpol. PKB yang menjadi salah satu parpol pengusung Anies-Muhaimin (AMIN)
juga memiliki kekuatan yang tak kalah dengan PDI-P di Jateng karena berada di
urutan kedua. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Juri Ardiantoro, mengatakan, semua daerah ingin
dikunjungi karena memiliki prioritas yang sama. Namun, ada keterbatasan waktu
kampanye yang singkat dan tugas negara yang masih dijalankan Prabowo-Gibran. (Yoga)
Ketersediaan Bapok Cukup untuk Natal dan Tahun Baru
China dan Amerika Lesu, Ekspor RI Terganggu
Perlu Habiskan Rp 500 Triliun Lagi untuk Capai Target
Jawa Barat Berdenyut Dipicu Proyek & Pembiayaan Infrastruktur
Pendidikan, Bonus Demografi, dan Digitalisasi
Tekanan Terhadap Nilai Tukar Rupiah Belum Usai
Tekanan terhadap nilai tukar rupiah mulai berkurang. Namun, kondisi ini tidak akan berlangsung lama, mengingat kebutuhan dolar Amerika Serikat (AS) yang besar pada akhir tahun.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, bakal ada kebutuhan dana yang harus dikeluarkan pada akhir tahun, sesuai dengan pola musiman. Terutama, terkait dengan kebutuhan pembayaran utang luar negeri (ULN) yang cenderung meningkat tiap akhir kuartal, dan juga ada kebutuhan dolar paman Sam untuk pembayaran impor para pengusaha.
Walaupun di sisi lain, ia melihat, tetap ada kemungkinan dana asing masuk di sisa tahun 2023, seiring dengan berbagai peristiwa yang terjadi di global maupun dalam negeri.
Pertama,
datang dari kemungkinan bank sentral AS, Federal Reserve (The Fed) yang tak akan menaikkan suku bunga pada akhir tahun.
Kedua, gencatan senjata yang akan berlangsung antara Israel dan Hamas. Sehingga, ketegangan di kawasan Timur Tengah agak mereda.
Ketiga, upaya Bank Indonesia (BI) dalam mengundang aliran masuk modal asing, seperti kebijakan suku bunga serta instrumen moneter baru Sekuritas Rupiah BI (SRBI), Sekuritas Valas BI (SVBI), dan Sukuk Valas BI (SUVBI).
Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual juga melihat, ada kemungkinan dana asing masuk di sisa tahun ini. Meski memang, angkanya tidak terlalu besar. "Memasuki pertengahan Desember nanti, volume pasar akan jauh menurun karena sudah memasuki liburan akhir tahun," jelas David.
Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan, dari awal Oktober hingga 21 November 2023, ada aliran masuk modal asing secara neto sebesar US$ 2,6 miliar. Hal ini sejalan dengan fundamental ekonomi Indonesia yang masih baik.
Korupsi Menjegal Arus Investasi
Wajah penegakan hukum Indonesia bertambah muram. Aneka peristiwa yang mencederai hukum terjadi. Terbaru adalah penetapan status tersangka oleh Kepolisian terhadap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.
Ketua lembaga antirasuah itu menjadi tersangka atas kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Ironi yang sangat menyesakkan yang mencederai semangat anti korupsi.
Dus, marwah KPK sebagai lembaga antirasuah hancur lebur. Bukan mustahil, kondisi ini bisa mempengaruhi iklim usaha di Indonesia, termasuk berefek ke minat investasi di Indonesia. Oleh karena itu, para pebisnis dan investor minta pemerintah memberikan kepastian hukum atas investasi dan bisnisnya.
Apalagi, kasus hukum yang menjerat Firli bukan satu-satunya kasus. Daftarnya kasus yang melibatkan aparat penegak hukum yang terjerat perkara pidana dan etik terbilang panjang. Ini pula yang membuat kinerja penegakan hukum di Indonesia loyo. Sejumlah indikator membuktikan itu. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia anjlok, mengacu data Transparency International Indonesia.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) juga mengindikasikan hal yang sama. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia versi BPS mencatatkan skor 3,92 dari skala 0 sampai 5. Angka ini lebih rendah dibandingkan 2022 sebesar 3,93. Nilai indeks mendekati 5 menunjukkan masyarakat berperilaku semakin antikorupsi, sedang nilai indeks yang semakin mendekati 0 menunjukkan masyarakat semakin permisif terhadap korupsi.
Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia Budi Frensidy menilai, kualitas hukum Indonesia diragukan pasca Firli ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini juga bisa membuat pebisnis dan investor berpikir ulang untuk menanamkan dana di Indonesia.
Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta berharap penegakan hukum terus membaik, tanpa pandang bulu. Sebab, penegakan hukum menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi daya saing Indonesia. "Saat ini Ketua KPK menjadi tersangka. Ini bisa mempengaruhi kepercayaan. Investor butuh kepastian hukum," ungkap dia kepada KONTAN, kemarin.
Serba Tanggung Efek Beleid Kenaikan Upah
Beleid kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2024 sebesar single digit berdampak minim bagi ekonomi dalam negeri. Selain kurang mendorong daya beli masyarakat, tambahan penerimaan pajak penghasilan (PPh) 21 dari kenaikan upah tahun depan juga tak signifikan.
Chief Economist
The Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip mencontohkan, UMP DKI Jakarta tahun depan memang naik menjadi sekitar Rp 5,06 juta per bulan dan masuk penghasilan kena pajak (PKP) dengan tarif 5%. Hitungan dia, penghasilan terendah pekerja Jakarta yang kena pajak adalah sebesar Rp 560.000 per bulan atau Rp 6,72 juta per tahun per orang. Dengan tarif pajak sebesar 5%, mereka membayar pajak Rp 336.000 setahun.
Sunarsip mengasumsikan ada sekitar 1 juta-1,5 juta pekerja di DKI Jakarta yang penghasilannya mulai kena pajak usai kenaikan UMP tersebut. Hitungan di atas kertas, tambahan PPh dari kenaikan UMP tahun depan sekitar Rp 340 miliar hingga Rp 500 miliar per tahun.
Direktur Eksekutif MUC Tax Research Wahyu Nuryanto menilai, kenaikan UMP DKI Jakarta, misalnya, juga tak menambah signifikan basis wajib pajak. Sebab, sebagian di antaranya mulai terkena pajak sejak kenaikan upah tahun ini menjadi Rp 4,9 juta.
Pengamat Pajak Center for Indonesia Tax Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai kenaikan UMP bisa mengerek daya beli masyarakat. Hanya saja, efeknya juga tidak signifikan lantaran belum menghitung faktor inflasi tahun depan.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan kenaikan UMP memang masih terlalu kecil. Padahal menjaga daya beli pekerja atau buruh adalah kunci agar tahun depan perekonomian Indonesia bisa lebih tahan menghadapi guncangan. Hal ini karena konsumsi rumah tangga masih menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang bisa diandalkan pada 2024.
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P Sasmita berpendapat, kenaikan UMP tak membantu pemulihan daya beli. Sebab nilai kenaikannya tak sepadan dengan tekanan daya beli pekerja selama setahun terakhir.
Kampanye dan Natal Memutar Roda Ekonomi
Pilihan Editor
-
Volume Perdagangan Kripto Rp 859,4 Triliun
19 Feb 2022 -
Tiga Bisnis yang Dibutuhkan Dimasa Depan
02 Feb 2022 -
Perdagangan, Efek Kupu-kupu
18 Feb 2022 -
KKP Gencar Promosikan Kontrak Penangkapan Ikan
19 Feb 2022









