Labirin | News & Update

;

Nasional

( 434 )

Menteri Kehutanan Tak menjawab saat Ditanya Pendapatnya Tentang Kabinet Merah Putih

KT1 23 Jan 2025 Tempo

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tak menjawab saat ditanya pendapatnya mengenai hasil survei Center of Economic and Law Studies (Celios), tentang kinerja kabinet merah putih di 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ia tercatat dalam 5 nama teratas yang layak untuk di-reshuffle karena masuk kategori rapor 'merah' dengan skor minus 45. Saat ditemui usai rapat kerja bersama Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Raja Juli mulanya menjanjikan wawancara setelah dia izin ke toilet. Tempo bersama dengan dua awak media lain pun menunggu. Setelah beberapa saat, Menteri Kehutanan itu pergi melalui jalan lain yaitu pintu belakang gedung Nusantara II. Tempo sempat mengejarnya dan melakukan wawancara sembari berjalan menuju mobil. Dalam kesempatan itu, Tempo bertanya soal rencana menjadikan 20 juta hektare tanah sebagai proyek hilirisasi sumber cadangan energi dan pangan. Raja Juli tak menjawab banyak.

"Sudah ya, sudah," ucapnya berulang kali, Kamis, 23 Januari 2025. Sampai dengan jarak kurang dari dua meter menuju mobil, awak media lain juga meminta pendapatnya soal hasil kinerja Kementerian Kehutanan yang buruk. Tanpa mengeluarkan sepatah katapun, Raja Juli berlalu masuk ke dalam mobil dan menutup pintu mobil. Sebelumnya, dari hasil survei Celios, sejumlah kebijakan Raja Juli dinilai problematis. Salah satunya rencana mengubah hutan menjadi hutan tanaman energi dan co-firing PLTU batu bara. “Seharusnya Menteri Kehutanan menjaga konservasi hutan, bukan malah mengobralnya dengan dalih cadangan pangan atau energi. Kebijakan seperti ini menimbulkan konflik dengan masyarakat adat dan merusak lingkungan,” ujar Direktur Celios Bhima Yudhistira dalam Press Conference: Rapor 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran secara daring, Selasa, 21 Januari 2025. Selain Menteri Kehutanan, empat menteri lainnya yang mendapat nilai buruk adalah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Koperasi Budir Arie Setadi, Menteri Kehutanan dan Kelautan Wahyu Sakti Trenggono, dan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Pemerintan Resmi Terapkan Libur Siswa pada Awal dan Akhir Ramadan

KT1 22 Jan 2025 Investor Daily

Pemerintah resmi menetapkan libur bagi para siswa pada awal dan akhir Ramadan, sesuai dengan Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dasar dan Menengah, Menteri Agama, dan menteri Dalam Negeri yang mengatur perihal pembelajaran pada Ramadan 2025. Surat Edaran (SE) mengatur tentang kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara mandiri di lingkungan keluarga pada tanggal 27 dan 28 Februari serta tanggal 3,4 dan 5 Maret 2025, serta pada tanggal 6 sampai 25 Maret 2025 untuk melakukan kegiatan pembelajaran dilaksanakan di sekolah/madrasah, satuan pendidikan keagamaan. Regulasi ini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/Kabupaten/L]Kota, sekolah/madrasah/satuan pendidikan keagamaan, guru, tenaga kependidikan, orang tua/wali, dan/atau pihak terkait dalam rangka pembelajaran di sekolah/madrasah/satuan pendidikan keagaan selama bulan Ramadan. "Dengan demikian pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan Kantor kementerian Agama Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan rencana pembelajaran selama bulan Ramadan," kata Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Prabowo Minta Pengkajian Ulang Desain Komplek Legislatif - Yudikatif di IKN

KT1 22 Jan 2025 Tempo

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan segera membentuk tim desain bersama Otorita IKN. Hal ini menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto agar desain pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif di ibu kota baru dikaji ulang. Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan tim desain akan dibentuk untuk mewujudkan visi misi baru dari pemerintahan Presiden Prabowo. "Review ulang (desain) apakah sedikit atau banyak, tergantung diskusi kami semua nanti," kata Dody saat ditemui di Auditorium Kementerian PU pada Rabu, 22 Januari 2025. Lebih lanjut, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan pengkajian ulang desain pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif di IKN tidak berkaitan dengan persoalan anggaran. Menurut dia, penyesuaian desain wajar dilakukan karena bisa jadi ada perbedaan selera antara Presiden Prabowo dengan Presiden ke-7 Joko Widodo.

"Mungkin, iya (berbeda selera). Tapi ada keinginan-keinginan yang mungkin belum ada di dalam desain itu, makanya perlu penyempuranaan," tutur Diana. Sebelumnya, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono juga menyampaikan bahwa tim desain akan dibentuk untuk menyesuaikan arah pembangunan ke depan. Basuki juga mengatakan bahwa Prabowo Subianto menargetkan IKN menjadi ibu kota politik Indonesia pada 2028. Karena itu pembangunan kompleks legislatif, yudikatif, dan fasilitas pendukung lainnya harus segera diselesaikan. Basuki menuturkan, pembangunan infrastruktur tersebut akan masuk dalam tahap kedua pembangunan IKN atau pada periode 2025-2029. Pemerintah menyiapkan anggaran Rp48,8 triliun dari anggara pendapatan dan belanja negara (APBN). Anggaran ini termasuk yang dialokasikan untuk pembangunan akses menuju wilayah perencanaan kedua atau WP 2. Sebelumnya, Kementerian Keuangan melaporkan pembangunan IKN sepanjang 2024 telah menghabiskan anggaran Rp43,4 triliun. Angka tersebut mencapai 97,3 persen dari total anggaran yang disiapkan dari APBN tahun lalu, yakni Rp44,5 triliun. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Makanan Bergizi Bukan Makanan Seadanya

KT3 22 Jan 2025 Kompas

Program pemberian Makan Bergizi Gratis perlu terus dilanjutkan. Apabila dijalankan dengan baik dan optimal, program ini dapat mendukung capaian peningkatan status gizi masyarakat yang berujung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Meski begitu, pemberian makanan bergizi jangan sekadar memberikan makanan saja. Tujuan peningkatan status gizi baru akan tercapai jika makanan yang diberikan memenuhi prinsip gizi seimbang yang sesuai porsi, sesuai komposisi, sesuai rasa, dan aman. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Ahli Gizi Indonesia (DPP Persagi) Doddy Izwardy mengatakan, hasil dari program pemberian maka bergizi tidak bisa diperoleh dalam waktu singkat. Itu sebabnya, program yang sudah berjalan ini harus terus dilanjutkan dengan berbagai pembenahan.

”Jepang itu sudah 147 tahun menyelenggarakannya. Dengan terus menjalankan program ini, diharapkan tujuan untuk mengatasi masalah gizi, seperti stunting (tengkes), bisa diatasi. Kita juga bisa mencapai secular trend (tren jangka panjang terkait tinggi badan),” tuturnya dalam temu media terkait peringatan Hari Gizi Nasional Tahun 2025 di Jakarta, Selasa (21/1/2025). Adapun Hari Gizi Nasional diperingati setiap tanggal 25 Januari. Pada tahun ini, tema Hari Gizi Nasional yang diangkat oleh Kementerian Kesehatan yakni ”Pilih Makanan Bergizi untuk Keluarga Sehat”. Doddy menuturkan, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dimanfaatkan dengan baik sebagai momentum perbaikan gizi di masyarakat. Oleh karena itu, implementasi program tersebut harus dipastikan berjalan dengan baik dan optimal. Pemberian makanan bergizi bagi masyarakat jangan asal memberikan makanan.

Edukasi menjadi kunci dalam pelaksanaan program sehingga pola perilaku dan pemahaman masyarakat mengenai makanan bergizi bisa lebih baik. Masyarakat, termasuk anak-anak usia sekolah, harus mengerti apa saja yang mereka makan. Penjelasan mengenai porsi makanan, jenis makanan, dan kandungan gizi dalam makanan yang diberikan harus disampaikan. Selain itu, hal lain yang harus diperhatikan dalam pemberian makanan bergizi yaitu terkait dengan porsi, komposisi, rasa, dan keamanan pangan. Setiap usia membutuhkan porsi makan yang berbeda. Komposisi makanan yang diberikan pun perlu sesuai dengan kebutuhan gizi seimbang. Rasa dari masakan yang disajikan harus diperhatikan pula. Ketika rasa makanan tidak sesuai dengan anak-anak, maka makanan yang sudah disajikan sesuai dengan kebutuhan gizi justru tidak akan dikonsumsi karena rasanya tidak enak. Doddy menambahkan, keamanan pangan tidak kalah penting dalam pemberian makan bergizi gratis. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Masih Dibutuhkan Pekerja yang Berketerampilan Dasar

KT3 21 Jan 2025 Kompas

Di tengah kemajuan teknologi digital, bidang pekerjaan yang cenderung membutuhkan keterampilan dasar dan repetitif atau low-semi skilled masih akan dibutuhkan. Bidang pekerjaan seperti ini juga diproyeksikan akan tetap tumbuh pada 2030. Berdasarkan Future of Jobs Report 2025 yang dirilis oleh Forum Ekonomi Duni (World Economy Forum/WEF)tanggal 8 Januari 2025, sejumlah bidang pekerjaan yang membutuhkan keterampilan dasar dan repetitif yang diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan pesat pada 2030 antara lain ekerja pertanian/peternakan, buruh tani, dan pekerja terkait industri agro, pengemudi pengiriman, pekerja konstruksi bangunan, dan pramuniaga toko. Kemudian, sopir truk, pekerja bangunan, pekerja penjualan di toko, perawat, dan pramusaji makanan minuman.

Dalam laporan yang sama, Forum Ekonomi Dunia menekankan, pekerja pertanian menduduki puncak daftar pekerjaan dengan pertumbuhan terbesar dalam lima tahun kedepan dan diperkirakan akan memperoleh 35 juta pekerjaan lagi pada tahun 2030. Tren transisi hijau,termasuk peningkatan upaya dan investasi untuk mengurangi emisi karbon dan beradaptasi dengan perubahan iklim, merupakan kekuatan pendorong di balik pertumbuhan pekerjaan ini. Analis Indonesia Labor Institute, Rekson Silaban, Senin (20/1/2025), di Jakarta, berpendapat, kebutuhan pekerja dengan keterampilan dasar dan repetitif atau low-semi skilled workers akan tetap tinggi dalam lima tahun mendatang, tetapi kebutuhan itu utamanya untuk memenuhi pasar kerja di sejumlah negara maju. Di negara ini diperlukan pekerja domestik, perawat orang lansia, perawat taman, dan penjaga hewan piaraan.

Dia menduga, selain populasi usia kerja yang menua dan jumlahnya turun, negara maju telah memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Dengan demikian, jenis pekerja domestik, perawat orang lansia, pesawat taman, dan penjaga hewan piaraan tidak banyak tersedia. Kalaupun mau dimanfaatkan, Indonesia dapat menyalurkannya sebagai pekerja migran Indonesia. ”Namun, adanya kebutuhan global seperti yang disebut dalam laporan Forum Ekonomi Dunia itu tidak boleh dijadikan sebagai keunggulan komparatif ekonomi Indonesia. Sebab, halitu berpotensi membuat Indonesia terjebak sebagai negara pemasok pekerja low-semi skilled,” kata Rekson. Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo memandang, laporan Forum Ekonomi Dunia itu harus menjadi catatan bagi Pemerintah Indonesia yang selama ini mempunyai keinginan untuk menghilangkan atau mengeliminasi bidang-bidang pekerjaan di sektor jasa pelayanan karena dianggap informal. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Progam MBG Wujudkan Hak Anak Agar Gizinya Menjadi Seimbang

KT1 20 Jan 2025 Investor Daily (H)

Juru Bicara kantor Komunikasi Kepresidenan Prita Laura mengemukakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah perwujudan hak anak untuk memperoleh gizi seimbang. Prita melalui Kantor komunikasi Kepresidenan (Predicential Communication Office/PCO) mengatakan menu sehat disediakan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal anak-anak. "Memperolah makanan bergizi adalah salah satu dari 10 hak anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak PBB tahun 1089. Program MBG ini adalah bentuk konkret negara hadir setiap hari untuk menjamin masa depan anak-anak Indonesia yang lebih baik," kata Prita. Prita menambahkan bahwa pentingnya makanan bergizi juga tercermin dalam kebijakan global, seperti di Amerika Serikat. Pada 2010, kata Prita, Presiden Barack Obama menandatangani Healthy, Hunger-Free Kids Act yang bertujuan meningkatkan standar gizi untuk makan siang sekolah. "Pemenuhan gizi yang baik tidak hanya mendukung kesehatan fisik, tetapi juga meningkatkan kemampuan belajar, konsentrasi, damai suasana hati. Anak yang sehat memiliki peluang lebih kecil untuk mengalami penyakit kronis seperti diabetes dan obesitas," ujarnya. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Dua Sisi Bansos dan MBG

KT3 20 Jan 2025 Kompas (H)

Sejumlah program populis yang digulirkan pemerintah diapresiasi dan berarti bagi sebagian kalangan, di antaranya pemberian makanan bergizi gratis dan bantuan sosial. Walakin, program ini memiliki dua sisi yang perlu dicermati dampaknya. Arrafi (14) ceria setelah menyantap makanan bergizi gratis yang dibagikan dalam uji coba, Senin (13/1/2025). Ia termasuk dalam 926 murid SMP Negeri 13 Surabaya, Jawa Timur, yang menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini menyasar lebih dari 616.000 peserta didik jenjang kelompok bermain sampai sekolah lanjutan tingkat atas di Surabaya. ”Makanannya enak, tadi saya habiskan. Kebetulan tadi tidak sarapan sebelum pergi sekolah , ” kata Arrafi, siswa kelas IX. Pada hari uji coba sepekan lalu, menunya ialah nasi putih, irisan wortel, buncis, dan kembang kol yang ditumis, potongan daging ayam bumbu kecap, semangka potong, dan susu kotak kecil merek MilkLife.

Arrafi tidak terbiasa sarapan sebelum berangkat sekolah karena orang tuanya harus bekerja sejak pagi sebagai buruh. Untuk bekal makanan yang disantap di sekolah, ia biasa menyiapkan bahan pangan seadanya di rumah. Jika tidak membawa bekal, remaja ini jajan dengan uang saku Rp 5.000 dari orangtuanya. Tak heran, ketika ada makanan bergizi gratis, Arrafi menikmatinya dengan menyantap menu sampai habis. Setelah menikmati menu pada sekitar pukul 11.00 itu, Arrafi merasa segar dan bertenaga untuk pembelajaran. Bantuan sosial Kegembiraan juga terpancar dari Sunarto (74), salah satu dari 6.021 warga Kecamatan Wonokromo, Surabaya, yang menerima manfaat bansos Program Keluarga Harapan pada 2025. Seperti halnya tahun lalu, ia menerima bantuan pangan nontunai, bantuan iuran jaminan kesehatan, dan bantuan langsung tunai. ”Ber -

bagai bantuan itu meringankan kehidupan saya,” ujarnya . (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Tertutup bagi media, Ada Apa dengan Dapur MBG ?

KT3 18 Jan 2025 Kompas

Dari ratusan dapur penyedia makan bergizi gratis di Nusa Tenggara Timur, baru dua dapur yang telah beroperasi. Namun, semuanya ”tertutup” bagi pihak luar. Seperti apa kondisi dapur untuk memenuhi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di NTT? Pertanyaan tersebut belum dapat dijawab bagi publik meskipun program MBG telah berlangsung selama dua pekan lamanya. Dari 749 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program MBG di NTT, baru dua dapur yang telah beroperasi. Dua dapur tersebut pun hingga kini "tertutup” bagi pihak luar, termasuk bagi para jurnalis yang hendak meliput. Dapur tersebut melayani 12 sekolah yang terdiri dari 1 TK, 8 SD, 1 SMP, dan 2 SMA. Total penerimaan makan bergizi sebanyak 3.062 siswa. Setiap dapur dibatasi melayani sekitar 3.000 siswa. Ketertutupan terkait dapur menyisakan tanda tanya bagi banyak pihak. Publik ingin tahu asal-usul bahan baku yang digunakan hingga proses pengolahan makanan.

Masyarakat berharap agar pengelola program MBG lebih transparan sebagaimana harapan Presiden Prabowo Subianto. Dua dapur yang beroperasi di Noelbaki, Kabupaten Kupang, yang dikelola pihak ketiga, serta di Osmok, Kota Kupang, yang dikelola lewat kerja sama antara pemerintah daerah dan TNI/Polri. Kedua dapur tersebut hanya bisa diakses terbatas sejak beroperasi mulai 6 Januari 2025 di Noelbaki dan 13 Januari 2025 di Osmok. Saat Kompas ke dapur Noelbaki, gerbang utama ditutup rapat. Petugas medis yang ingin masuk ke dalam halaman pun tidak diizinkan petugas keamanan. Untuk dapur Osmok, ketika ditinjau oleh Penjabat Gubernur NTT Andriko Noto Susanto dan Penjabat Wali Kota Kupang Linus Lusi, awak media sengaja tidak diajak. Hal ini berbeda dengan sejumlah dapur di daerah lain yang mengizinkan para jurnalis untuk melihat dari dekat proses pengolahan makanan.

Jurnalis yang masuk ke area dapur wajib mengikuti standar yang ditetapkan pihak dapur. Para jurnalis pun pada prosedur tersebut. Lexi (40), orangtua siswa di Kupang, berharap agar pengolahan makanan di dapur harus transparan dan dibuka kepada masyarakat. ”Masyarakat ingin tahu seperti apa kondisi di dalam dapur. Diolah seperti apa dan kondisi dapurnya bagaimana,” ujar Lexi, Jumat (17/1/2025). Kekhawatiran warga menyusul muncul sejumlah kasus di beberapa tempat di Indonesia seperti makanan basi hingga siswa yang keracunan akibat mengonsumsi makanan. Di Kabupaten Kupang pada pekan lalu, siswa mengeluh tempe yang beraroma tak sedap. Kasus seperti itu jangan sampai terulang lagi. Terkait permohonan media untuk melihat proses pengolahan dapur MBG tersebut sudah pernah disampaikan kepada Florencio Mario Vieira, tim monitoring dari Badan Gizi Nasional. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Pejabat Publik Makin Banyak Problematik

KT1 18 Jan 2025 Tempo

Dalam hal penunjukan pejabat publik, nalar elite pemerintahan Prabowo Subianto makin problematik. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid baru saja menunjuk Rudi Sutanto sebagai Staf Khusus Bidang Strategi Komunikasi. Rudi tak punya pengalaman mengelola komunikasi publik selain menjadi pemilik akun X @kurawa dengan 454 ribu pengikut. Ketiadaan latar belakang profesional itu dikonfirmasi sendiri oleh Meutya. Ia tak tahu bahwa Rudi Sutanto adalah pemilik akun samaran Rudi Valinka. Dalam riwayat hidupnya, Rudi bekerja di bidang auditor dan urusan pelabuhan. Teori komunikasi baru ia pelajari di program master London School of Public Relations di Jakarta, tahun lalu.

Dengan begitu, penunjukan Rudi tidak didasari latar belakang profesional dan keahliannya di bidang yang menjadi tugasnya. Jika hanya berbekal pengalaman menjadi buzzer alias pendengung seseorang bisa menjadi pejabat publik, Menteri Meutya mengangkangi prinsip-prinsip pengangkatan pejabat publik yang profesional, bebas kepentingan politik, dan sistem merit. Di X, Rudi terkenal sebagai pendengung yang membela Joko Widodo tanpa reserve. Dalam pemilihan presiden 2014 dan 2019, Rudi juga menyerang Prabowo Subianto secara personal, menggiring pengikutnya dengan informasi tanpa bukti, serta menyerang media yang mengkritik Jokowi. Apa yang dilakukan Rudi itu mengingatkan kita pada mesin propaganda penguasa otoriter dengan tugas utama menyerang pilar-pilar demokrasi.

Sarat Konflik Kepentingan Pengangkatan Rudi Sutanto Jadi Staf Khusus Menteri Di luar soal itu, penunjukan para staf khusus yang tak profesional makin menguatkan tudingan bahwa jabatan dalam pemerintahan Prabowo hanyalah wadah orang titipan yang tak kompeten. Dalam kampanye, Prabowo acapkali menyebutkan kebocoran uang negara. Setelah terpilih menjadi presiden, Prabowo malah dengan sengaja membocorkan anggaran uang negara melalui pembentukan kabinet gemuk untuk menampung para pendukungnya. Alih-alih mengoreksi kebijakan-kebijakan Jokowi yang tak perlu, Prabowo justru melanjutkannya dengan lebih masif. Penunjukan banyak wakil menteri, staf ahli, dan staf khusus tak memiliki dasar hukum yang kuat dan demokratis karena hanya didasarkan pada peraturan presiden. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Dapur Makan Bergizi Gratis Perlu Dievaluasi oleh Pemerintah

KT3 18 Jan 2025 Kompas

Pemerintah, Jumat (17/1/2025), menyatakan tengah memeriksa sampel makanan yang disajikan untuk makan bergizi gratis bagi siswa Sekolah Dasar Negeri Dukuh 03, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Pemerintah juga akan mengevaluasi prosedur standar operasi dapur penyedia program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang dicanangkan pemerintah sejak 6 Januari lalu itu. Pada Kamis (16/1) lalu, sebanyak 40 siswa di SDN Dukuh 03, Kabupaten Sukoharjo, mengalami keracunan diduga akibat mengonsumsi makanan yang disajikan dalam MBG. Keracunan ini pun menimbulkan kekhawatiran di kalangan orangtua. Hal itu, antara lain, ditemukan di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Akan tetapi, dua dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk MBG di NTT tidak ada yang bisa ditinjau masyarakat.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, seusai meninjau pelaksanaan program MBG di SD Negeri Sinduadi Timur, Sleman, DI Yogyakarta, Jumat, menyampaikan, pemerintah akan mengevaluasi prosedur standar operasi dapur penyedia MBG. Hal ini menyusul kasus dugaan keracunan makanan yang dialami puluhan siswa di sebuah sekolah dasar di Kabupaten Sukoharjo Hasan mengatakan, kejadian pada Kamis itu akan menjadi evaluasi bagi Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperketat prosedur standar operasi. ”BGN akan melakukan evaluasi agar tingkat kebersihan, tingkat kehigienisan, jauh lebih bisa ditingkatkan,” ujarnya. Diperiksa Hasan pun menyebutkan, sampel makanan yang diduga bermasalah di SDN Dukuh 03 Sukoharjo itu sudah diambil untuk diperiksa lebih lanjut agar bisa diketahui persis penyebabnya.

Hasan menjelaskan, dari 2.000 siswa yang dilayani dapur SPPG di lokasi itu, gejala keracunan di SDN Dukuh 03 hanya dialami lebih kurang 40 siswa. Para siswa yang mengalami gejala itu pun disebutnya sudah ditangani dengan baik dan kembali pulih. ”Kemarin, ya, mungkin ada beberapa kesalahan teknis, tetapi makanannya langsung ditarik dan diganti dengan menu baru. Menu baru itu aman,” ucap Hasan. Sebelumnya, seperti diberitakan Kompas.com, Kepala Puskesmas Sukoharjo Kota Kunari Maharani membenarkan bahwa sejumlah siswa SD NegeriDukuh03mengalamimual, muntah, dan pusing seusai mengonsumsi menu MBG pada Kamis itu. Setelah mengobservasi dan mengobati para siswa, Kunari mengatakan, kondisi mereka tidak mengkhawatirkan sehingga tidak perlu dirujuk ke rumah sakit. Kunari menduga keracunan terjadi karena makanan yang disajikan kurang matang. (Yoga)