;
Tags

Nasional

( 434 )

Kampanye Rido Tak Dihadiri Ketum Partai dari KIM Plus

KT1 14 Nov 2024 Tempo
Kampanye akbar perdana pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono (Rido), tidak dihadiri ketua umum partai dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus, sebagai pengusung pasangan nomor urut 1 itu. Kampanye akbar pertama Rido digelar di Lapangan Cendrawasih, Jakarta Barat, Kamis, 14 November 2024. Dewan pembina tim pemenangan Rido, Ahmed Zaki Iskandar, mengatakan elit partai yang datang hanya perwakilan dari masing-masing wakil ketua umum, maupun sekretaris jenderal partai pengusung. “Yang datang juga dari dewan pimpinan daerah dan dewan pimpinan wilayah Jakarta sudah 90 persen hadir, tadi sudah kami absen,” kata politikus Partai Golkar itu saat ditemui di tenda media center Lapangan Cendrawasih. 

Kata Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono Soal Persaingan di Jakarta Utara dan Jakarta Barat Zaki mengatakan ketua umumnya, Bahlil Lahadalia, tak bisa hadir dalam kampanye akbar hari ini, karena banyak kegiatan pemerintahan. Sebab, kata dia, Bahlil merupakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. "Kalau ketum lain sebagian besar ada kegiatan, karena kan ini hari kerja,” katanya. Meski jajaran ketua umum KIM Plus tak hadir di kampanye akbar Rido, kata dia, masih banyak elit partai yang hadir. Elit partai KIM plus yang hadir di antaranya Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Adies Kadir dan Grace Natalie dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Selain itu, pelaksana harian (Plh) Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Adang Daradjatun, turut hadir. (Yetede)

Setop Ganti Menteri Ganti Kebijakan Kurikulum Pendidikan

KT1 14 Nov 2024 Investor Daily (H)

Kurikulum Merdeka memang memiliki sejumlah titik lemah, sehingga perlu dievaluasi. Akan tetapi, sejumlah kalangan menilai, kurikulum itu jangan diganti, karena malah akan kontraproduktif ke sistem pendidikan nasional. Alasannya, penerapan kurikulum baru bisa menimbulkan persoalan bagi tenaga pendidik, siswa dan stakeholder pendidikan, karena mereka terus beradaptasi. Lebih parah lagi, siswa bisa bingung, guru stres, dan orang tua panik, jika kurikulum terus diganti setiap lima tahun sekali, lantaran harus memulai dari nol lagi. Pada titik ini, penyempurnaan kurikulum itu dinilai lebih bijak diakukan pemerintahn Prabowo Subianto.

Hal ini bisa memperbaiki sekaligus mencegah gejolak di pendidikan nasional. Gayung pun bersambut. DPR membuka peluang untuk menyusun jurikulum pendidikan yang bersifat tetap dengan jangka berlaku 20-30 tahun ke depan. Kurikulum merdeka dikembangkan sejak 2020, kemudian diterapkan dan dievaluasi secara bertahapp sejak 2021. Kurikulum ini resmi ditetapkan sebagai kurikulum nasional mulai tahun ajaran 2024-2025. Namun implementasinya tergantung pada kesiapan satuan pendidikan di jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah. Ada masa transisi hingga maksimal tiga tahun ke depan. (Yetede)

Indonesia Harus Memiliki Kurikulum Pendidikan yang Dinamis

KT1 13 Nov 2024 Investor Daily (H)

Indonesia harus memiliki kurikulum pendidikan yang dinamis sehingga bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, termasuk sejumlah tuntutan kebutuhan dari dunia usaha, industri, hingga sektor perdagangan. Meski demikian, setiap perubahan kurikulum sebagai respon atas dinamika yang terjadi, sebaiknya tidak dilakukan terlalu sering dan secara besar-besaran alias drastis. Untuk itu, perlu ada penjembatanan antara kurikulum lama dan kurikulum baru, sehingga setiap terjadi perubahan tidak timbul kekagetan dan kebingungan baik pada siswa, guru, maupun orang tua murid.

Untuk memastikan semua bisa terwujud, maka pemerintah perlu membuat koridor yang baku dan tetap sebagai pegangan dalam setiap penyusunan kurikulum pendidikan di Indonesia. Demikian benang merah yang mengemukakan dalam acara focus group discussion (FGD) bertema Mengunci Sistem Pendidikan Indonesia yang digelar B-Universe di Kantor B-Universe Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (12/11/2024). Sebagai narasumber FGD adalah pengamat pendidikan Darmaningtyas, psikolog anak dan remaja Vera Itabilina Hadiwidjojo, serta pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi DKI Jakarta Dadi Ardiansyah. Tururt hadir pula Executive Chairman B-Universe Enggartiasto Lukito. (Yetede)

Keakraban Prabowo-Trump Mengindikasikan Hubungan Erat antara RI-AS

KT1 13 Nov 2024 Investor Daily (H)

Pakar hubungan internasional Teuku Rezasyah menyotori keakraban Presiden RI Prabowo Subianto dan pemenang pilpres AS Donald Trump sebagai isyarat positif akan semakin baik dan kuatnya hubungan Indonesia-AS di masa mendatang, khususnya di sektor ekonomi. Hal tersebut menanggapi akrabnya interaksi Prabowo-Trump meski hanya melalui saluran telepon, sebagaimana ditampilkan dalam unggahan video melalui akunt Instagram @prabowo pada Senin (11/11/2024). "Kedekatan ini merupakan karpet merah bagi kerja sama ekonomi kedua negara," kata Reza.

Meski berlangsung singkat, pembicaraan kedua pemimpin bernuansa  amat positif dan menunjukkan bahwa mereka sudah dekat. Pembicaraan semakin akrab kala keduanya  berbicara dengan Bahasa Inggris, katanya. Akademisi Universitas Padjajaran itu juga menyoroti  keakraban Prabowo-Trump saat keduanya saling memuji proses  terpilihnya mereka dalam pemilihan umum yang  terbuka dan transparan dalam panggilan tersebut. "Keinginan Trump membuka akses seluas-luasnya kepada Presiden Prabowo untuk berkomunikasi pada berbagai isu yang menyangkut kepentingan bersama kala dibutuhkan juga cukup mencengangkan," kata Reza. (Yetede)

Jiplak-menjiplak Karya Ilmiah di Perguruan Tinggi

KT1 09 Nov 2024 Tempo
JIPLAK -menjiplak karya ilmiah di perguruan tinggi terus terjadi dalam sepuluh tahun terakhir. Kabar terbaru, buku karya sejarawan dan penulis Inggris yang mengkhususkan diri pada sejarah Indonesia, Peter Carey, diduga dijiplak tim penulis sejarah dari Universitas Gadjah Mada (UGM). UGM pun membentuk tim ad hoc untuk menyelisik kasus tersebut. Dugaan plagiarisme bukan hanya terjadi pada buku Peter Carey. Praktik plagiarisme bak virus yang terus bermutasi karena kampus ditengarai tidak menangani kejahatan akademik ini secara serius. Percepatan dan pengangkatan guru besar di luar aturan juga menambah sengkarut plagiarisme. Kenapa Plagiarisme Karya Ilmiah Terus Terjadi di Perguruan Tinggi Sengkarut Dugaan Plagiarisme Karya Peter Carey oleh Sejarawan UGM Sanksi plagiarisme sudah diatur dengan tegas. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur pencopotan gelar dan ancaman pidana penjara 2 tahun bagi pelaku plagiarisme. Sejumlah pakar menyarankan kampus membenahi integritas akademik dengan menegakkan sanksi agar memberikan efek jera. Selain itu, kampus harus menerapkan kebijakan publikasi yang lebih berfokus pada kualitas ketimbang kuantitas. (Yetede)

Sebelum Perkara Pidana Hendaknya Lihat Putusan Etik Dewas KPK

KT1 07 Nov 2024 Tempo
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan esensi dari pasal 36 dan 37 Undang-Undang KPK soal larangan pertemuan pimpinan lembaga antirasuah dengan pihak berperkara perlu dimaknai secara mendalam. Alex mengajukan judicial review atau uji materiil pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi setelah Polda Metro Jaya memproses laporan soal pertemuan antara dirinya dengan eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto.

“Pasal 36 dan 37 merupakan ranah etik untuk menjaga integritas insan dan marwah KPK,” kata Alex dalam keterangan tertulis pada Kamis, 7 November 2024.Alex berpendapat, aparat penegak hukum kurang memahami esensi dari pasal 36 dan 37 yang menganggap setiap hubungan atau komunikasi dengan setiap orang yang berurusan dengan KPK merupakan perbuatan pidana. Kasus Alexander Marwata, IM57+ Institute: Integritas Pimpinan KPK Melemah, Pelanggaran Etik Kian Marak Sebelum ke pidana, kata Alex, mestinya dilihat apakah ada pelanggaran kode etik atau tidak. “Kalo ada apa sanksinya? Kalo sanksinya hanya berupa pelanggaran etik ringan, apa iya kemudian layak dipidanakan?” katanya.

Alex mengajukan uji materiil pasal tersebut pada Senin 4 November 2024. Dia menyatakan uji materiil itu bukan hanya untuk dirinya, namun juga untuk seluruh Pimpinan KPK sekarang maupun yang akan datang. Selain itu juga untuk kepentingan insan KPK secara keseluruhan. Ia menegaskan, jangan ada keraguan sedikit pun dalam memaknai pasal undang-undang oleh penegak etik maupun penegak hukum. Jadwal Polda Metro Jaya Periksa Wakil Ketua KPK Alexander Marwata Soal Pertemuan dengan Eko Darmanto. Selain itu Alex juga menyatakan mengajukan uji materiil agar ada perlakuan yang sama antar penegak hukum. Menurut dia, saat ini larangan bertemu atau berkomunikasi dengan pihak berperkara  hanya berlaku untuk insan KPK, tapi tidak untuk aparat penegak hukum lainnya. “Ini tidak adil dan diskriminatif,” ucapnya. (Yetede)


Menkeu Lantik Agus Haryanto Sebagai Sekjen Depkeu

KT1 06 Nov 2024 Tempo

Menteri Keuangan (Menkeu) Boediono, Rabu (2/2), melantik Agus Haryanto sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan. Haryanto menggantikan pejabat lama Widjanarko, yang menempati posisi barunya sebagai Sekretaris Menteri Koordinator Perekonomian. Menkeu juga melantik Agus Muhammad, Inspektur Jenderal Depkeu yang baru. Dalam pelantikan yang dilgelar di ruang Graha Shawala Gedung Departemen Keuangan di Jakarta, Boediono menegaskan Indonesia tengah dilanda krisis kepercayaan. Salah satu elemen yang bisa menjadi solusi adalah keselarasan kata dengan perbuatan. Dan kesatuan antara kenyataan dengan harapan. “Kalau masih terdapat kesenjangan antara kata dan perbuatan, kenyataan dan harapan, masyarakat akan terus skeptis,” tambahnya. Karena itu Boediono berpesan agar kedua pejabat itu bisa melaksanakan tugas sebaik-baiknya. “Do your best for our country,” tegasnya.

Boediono juga menegaskan bahw dirinya tidak mau menyampaikan sebuah harapan yang terlalu tinggi. “Nanti kalau tidak sesuai dengan kenyataan malah tidak baik jadinya,” imbuhnya. Agus Haryanto merupakan salah satu pejabat karir di lingkungan Departemen Keuangan. Laki-laki kelahiran Solo tahun 1951 ini memulai karirnya sebagai Kepala Sub Direktorat di Dirjen Anggaran tahun 1991. Sebelum diangkat menjadi Sekjen, penyandang gelar Doktor di bidang ekonomi, lulusan Universitas Colorado AS, ini adalah Inspektur Jenderal Depkeu yang sekarag dijabat oleh Agus Muhammad. Kepada Widjanarko, Menkeu mengucapkan terima kasih. Menurut dia, Sebagai Sekjen Depkeu, Widjanarko telah berhasil menangani kasus Overseas Private Investment Corporation (OPIC) dengan PLN. “Berkat langkah itu kita bisa menyelesaikannya dengan baik,” ungkap menkeu. (Yetede)

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat Meresmikan Toilet Umum dengan Konsep Smart Toilet di Dua Halte Transjakarta

KT1 06 Nov 2024 Tempo
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meresmikan toilet umum dengan konsep smart toilet di dua halte Transjakarta, yaitu halte Monas dan Balai Kota. Toilet itu disebut smart alias pintar karena dilengkapi sensor otomatis untuk mengaktifkan lampu dan exhaust fan untuk menghemat listrik. Smart toilet di dua halte tersebut menggunakan sistem tapping untuk melakukan pembayaran. Toilet juga teknologi tangki air dan septic tank-nya mampu mengolah air limbah dari toilet sehingga efluen atau air buangannya aman untuk dibuang ke badan air. "Toilet ini bukan hanya smart, tetapi juga limbahnya diolah," ujar Djarot di halte Transjakarta Monas, Senin, 9 Oktober 2017.

Setiap penumpang yang menggunakan toilet tersebut, kata Djarot, dikenakan biaya dengan memotong saldo saat kartu tapping e-money Transjakarta. Djarot menuturkan sebaiknya toilet tersebut tidak digratiskan karena hal itu dinilai tidak mendidik masyarakat. Namun selama uji coba, toilet tersebut gratis hingga tiga bulan ke depan. "Kalau semua digratiskan enggak baik. Setidaknya, paling mahal Rp 2.000. Bukan dari sisi uang, tetapi kewajiban supaya dia ikut merawat," ujar Djarot. Djarot berharap nantinya konsep toilet tersebut tidak hanya tersedia di halte Monas dan Balai Kota, melainkan di halte-halte ramai seperti koridor 13. Selain itu, Djarot meminta kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Isnawa Adji untuk menyediakan smart toilet di tempat-tempat yang ramai, seperti pasar dan taman kota. "Karena salah satu ukuran (piala) adipura itu adalah keberadaan toilet yang bagus. Milik kami ini bukan hanya bagus, tapi juga pintar," ujar Djarot. (Yetede)

Menkeu Lantik Agus Haryanto Sebagai Sekjen Depkeu

KT1 06 Nov 2024 Tempo

Menteri Keuangan (Menkeu) Boediono, Rabu (2/2), melantik Agus Haryanto sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan. Haryanto menggantikan pejabat lama Widjanarko, yang menempati posisi barunya sebagai Sekretaris Menteri Koordinator Perekonomian. Menkeu juga melantik Agus Muhammad, Inspektur Jenderal Depkeu yang baru. Dalam pelantikan yang dilgelar di ruang Graha Shawala Gedung Departemen Keuangan di Jakarta, Boediono menegaskan Indonesia tengah dilanda krisis kepercayaan. Salah satu elemen yang bisa menjadi solusi adalah keselarasan kata dengan perbuatan. Dan kesatuan antara kenyataan dengan harapan.

“Kalau masih terdapat kesenjangan antara kata dan perbuatan, keyataan dan harapan, masyarakat akan terus skeptis,” tambahnya. Karena itu Boediono berpesan agar kedua pejabat itu bisa melaksanakan tugas sebaik-baiknya. “Do your best for our country,” tegasnya. Boediono juga menegaskan bahw dirinya tidak mau menyampaikan sebuah harapan yang terlalu tinggi. “Nanti kalau tidak sesuai dengan kenyataan malah tidak baik jadinya,” imbuhnya. Agus Haryanto merupakan salah satu pejabat karir di lingkungan Departemen Keuangan.

Laki-laki kelahiran Solo tahun 1951 ini memulai karirnya sebagai Kepala Sub Direktorat di Dirjen Anggaran tahun 1991. Sebelum diangkat menjadi Sekjen, penyandang gelar Doktor di bidang ekonomi, lulusan Universitas Colorado AS, ini adalah Inspektur Jenderal Depkeu yang sekarag dijabat oleh Agus Muhammad. Kepada Widjanarko, Menkeu mengucapkan terima kasih. Menurut dia, Sebagai Sekjen Depkeu, Widjanarko telah berhasil menangani kasus Overseas Private Investment Corporation (OPIC) dengan PLN. “Berkat langkah itu kita bisa menyelesaikannya dengan baik,” ungkap menkeu. (Yetede)

Menteri Komdigi Meutya Hafid Menonaktifkan 11 Pegawainya yang Melindungi Laman Judol dari Pemblokiran

KT1 05 Nov 2024 Tempo
MENTERI Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid menonaktifkan 11 pegawainya yang melindungi laman judi online dari pemblokiran. Kepolisian Daerah Metro Jaya telah menetapkan mereka sebagai tersangka. Meutya tak menyebutkan identitas 11 pegawai tersebut karena masih memverifikasi serta menunggu koordinasi antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komdigi dan Polri. “Verifikasi ini akan memastikan kejelasan identitas pegawai yang ditangkap,” kata Meutya kepada Tempo pada Senin, 4 November 2024. Politikus Partai Golkar itu menyatakan telah menandatangani Instruksi Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 2 Tahun 2024 tentang upaya mendukung penegakan pemberantasan judi online di lingkungan Kementerian Komdigi. Dalam instruksi itu, Meutya meminta semua pegawai Kementerian Komdigi melaksanakan dan menaati pakta integritas tentang pemberantasan perjudian daring. Pakta yang ditandatangani para pegawai Kementerian Komdigi pada Juli 2024 itu berisi penolakan segala bentuk aktivitas perjudian daring, baik di dalam maupun di luar kedinasan. 

Dalam instruksi itu, Meutya Hafid juga menegaskan soal larangan pegawai Kementerian Komdigi berkomunikasi serta mempengaruhi dan mendistribusikan segala bentuk aktivitas ataupun muatan judi online. Instruksi ini mulai berlaku per 1 November 2024. Polda Metro Jaya mengungkap aksi culas 11 pegawai Kementerian Komdigi kepada publik pada pekan lalu. Polisi menggeledah sebuah ruko di kawasan Galaxy Grand City, Bekasi, yang menjadi markas para pegawai itu pada Kamis, 31 Oktober 2024. Mereka sebenarnya bertugas memantau dan memblokir laman yang memiliki muatan judi online agar tak dapat diakses masyarakat. Namun, dalam praktiknya, mereka justru mengawal laman-laman itu dengan imbalan Rp 8,5 juta per laman per bulan. 

Berdasarkan penyidikan polisi, komplotan ini berhubungan langsung dengan pemilik laman yang mereka amankan. Meski demikian, polisi masih belum mengungkap siapa saja pemilik laman tersebut. “Kalau sudah kenal sama mereka (tersangka), mereka tidak memblokir dari data mereka,” ujar Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Ade Ary Syam Indradi.  Dalam penggeledahan pekan lalu, penyidik membawa dua tersangka. Berdasarkan pantauan Tempo, seorang tersangka mengaku mereka biasa memantau sekitar 5.000 laman judi online dalam satu hari. Dari jumlah itu, mereka biasanya memblokir 4.000 laman, sedangkan seribu laman lainnya diamankan. “Biasanya (diblokir) 4.000, Pak. Seribu sisanya dibina,” ucap salah satu pelaku saat penggeledahan. (Yetede)