Labirin | News & Update

;

Nasional

( 434 )

Susunan Menteri Ekonomi Membawa Kesan Stabilitas dan Keberlanjutan

KT3 21 Oct 2024 Kompas

Tim ekonomi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka didominasi wajah lama dan figur berlatar belakang politik. Di satu sisi, susunan menteri ekonomi itu membawa kesan stabilitas dan keberlanjutan. Namun, profil kabinet seperti itu dikhawatirkan bisa mengancam inovasi dan terobosan yang dibutuhkan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Presiden Prabowo Subianto sempat berencana membentuk kabinet zaken atau pemerintahan yang diisi oleh kalangan profesional yang relevan di bidangnya. Namun, susunan kabinet yang diumumkan pada Minggu (20/10/2024) malam menunjukkan tim ekonomi Prabowo masih didominasi wajah lama, figur politisi, atau titipan partai politik. Beberapa posisi menteri ekonomi utama di pemerintahan Prabowo-Gibran kembali dipegang oleh menteri-menteri dari kabinet Joko Widodo. Sebagian wajah lama itu menduduki pos kementerian yang sama, ada pula yang sekadar bertukar posisi kementerian.

Beberapa posisi penting pun diisi oleh figur pimpinan partai politik, elite politisi, atau titipan partai politik tertentu. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Telisa Aulia Falianty, Minggu, mengatakan, di satu sisi, menteri-menteri ekonomi lama dari pemerintahan Jokowi memang cenderung punya pengalaman dan kapasitas yang terlihat selama lima tahun terakhir. Contohnya, Sri Mulyani Indrawati kembali menjadi menteri keuangan dan masih menjadi salah satu sosok menteri ekonomi RI yang dipercaya pasar dan dunia usaha, baik domestik maupun internasional. Akan tetapi, di sisi lain, menteri-menteri lama itu dikhawatirkan bakal sulit membawa inovasi dan terobosan kebijakan yang sebenarnya dibutuhkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga level 7-8 persen. Profil menteri ekonomi yang kebanyakan berasal dari partai politik atau merupakan titipan partai juga dikhawatirkan turut menghambat inovasi. Sebab, ada kepentingan politik tertentu yang dapat memengaruhi pengambilan keputusandan kebijakan sektoral di kementerian terkait.

Kabinet Prabowo-Gibran memang tetap merangkul sejumlah figur profesional dan teknokrat murni. Namun, mereka lebih banyak dipakai untuk peran ”pendukung”, seperti wakil menteri atau staf khusus, bukan untuk memimpin kementerian. ”Susunan menteri ekonomi saat ini bisa saja dianggap ’baik’ untuk pasar karena membawa kesan stabilitas dan sosok berpengalaman. Tetapi, minusnya, apakah nanti bisa ada inovasi? Dalam teori organisasi dan birokrasi, lumrah ditemukan kejenuhan kalau seseorang terlalu lama memegang jabatan tertentu,” tutur Telisa saat dihubungi di Jakarta. Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo menilai tim ekonomi sudah sesuai dengan visi dan misi program Prabowo serta tantangan ekonomi Indonesia ke depan. ”Tentu ada penyesuaian terhadap situasi riil yang dihadapi. Saya mengajak pasar dan masyarakat untuk memberi kesempatan kepada Presiden Prabowo dan tim ekonominya bekerja terlebih dahulu. Tentu dari waktu ke waktu Presiden Prabowo akan mengevaluasi kinerja tim beliau," ungkap Dradjad. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

”Pemimpin harus bekerja untuk rakyat!” tegas Presiden Prabowo Subianto

KT3 21 Oct 2024 Kompas (H)

Presiden Prabowo Subianto mengingatkan pemimpin di semua tingkatan bahwa kekuasaan milik rakyat. Kekuasaan didapat karena kehendak rakyat sehingga harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI 2024-2029. Dalam pidato awal jabatannya sebagai Presiden, Prabowo menekankan bahwa kekuasaan milik rakyat. Oleh karena itu, pemimpin di semua tingkatan harus bekerja untuk rakyat. Prabowo bersama Gibran membacakan sumpah dan janji sebagai presiden dan wakil presiden dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Minggu. Pada malam harinya, Prabowo mengumumkan jajaran kabinetnya. Kabinet yang diberi nama Kabinet Merah Putih itu terdiri atas 48 menteri dan lima kepala lembaga setingkat menteri.

Turut juga diumumkan 56 wakil menteri. Senin (21/10) ini, para menteri, kepala lembaga, dan wakil menteri itu akan dilantik. Bersatu Selain dihadiri 709 dari 731 anggota MPR, pengucapan sumpah dan janji Prabowo serta Gibran sebagai presiden dan wakil presiden juga disaksikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo serta Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin. Sejumlah presiden dan wakil presiden sebelumnya juga hadir dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua MPR Ahmad Muzani tersebut. Pelantikan juga disaksikan 19 kepala negara dan kepala pemerintahan serta 15 utusan khusus negara-negara sahabat.Hadir pula dalam acara ini, antara lain, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, lawan Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden 2024. Dalam pidato awal jabatannya, Prabowo mengingatkan bahwa kekuasaan milik rakyat. Kekuasaan diraih karena kehendak rakyat. Oleh karena itu, kekuasaan harus dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.

”Setiap pemimpin di semua tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat. Bukan kita bekerja untuk diri sendiri, bukan untuk kerabat, bukan untuk pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat,” kata Prabowo. Prabowo juga mengingatkan pentingnya pemimpin di setiap tingkatan untuk mengedepankan kepentingan rakyat. Pasalnya, masih banyak problem yang dihadapi bangsa, dari kemiskinan, kelaparan, hingga kebodohan. Para pemimpin hendaknya tidak cepat puas dengan angka-angka statistik tanpa melihat gambaran utuh mengenai sebuah persoalan. ”Kita merasa bangga diterima di kalangan G20, ekonomi ke-1 terbesar di dunia, tapi apakah kita sungguh paham dan melihat gambaran utuh dari keadaan kita? Apakah kita sadar kemiskinan masih terlalu besar? Apakah kita sadar rakyat dan anak-anak banyak yang kurang gizi? Banyak rakyat kita tak dapat pekerjaan yangbaik. Banyak sekolah tak terurus,” ujar Prabowo. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Harapan Menyala dari Seberang Istana

KT3 21 Oct 2024 Kompas

Lautan manusia menyambut Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di sepanjang jalan utama dari Gedung Parlemen di Senayan hingga Istana Negara, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Doa dan harapan baik mengiringi langkah keduanya agar bisa membawa Indonesia kearah yang lebih baik dan memenuhi janji saat kampanye. Massa tersebut merupakan bagian dari pesta rakyat yang digelar di sepanjang jalan dari Gedung Parlemen (MPR/DPR) hingga Istana Negara. Masyarakat disuguhi acara konser musik, pentas seni, hiburan, dan doorprize dari panggung-panggung yang berdiri di poros utama.

”Terima kasih Jokowi-Amin, terima kasih Jokowi-Amin, Jokowi-Amin terima kasih,” kata Siti Akbarini (50) sambil bernyanyi. ”Prabowo-Gibran selamat bekerja, Prabowo-Gibran selamat bekerja. Selamat bekerja Prabowo-Gibran,” lanjut warga Jakarta Barat itu. Ia melantangkan yel-yel itu dari atas Panggung Jawa, salah satu panggung pesta rakyat di Jalan Sudirman-MH Thamrin. Yel-yel itu sebagai apresiasi sekaligus ucapan terima kasih kepada mantan presiden-wakil presiden serta presiden-wakil presiden yang baru. Aksi Siti diganjar hadiah blender. Sementara emak-emak lain yang naik ke panggung mendapat kipas angin. ”Saya berharap Prabowo-Gibran menjalankan tugas sebaik-baiknya, solid, dan menunaikan janji kampanye,” ujar Siti. Ia datang ke arena pesta rakyat sejak pukul 06.00 WIB. Ia juga berjalan sampai ke panggung di kawasan Monumen Nasional. ”Mereka tidak usah macam-macam. Yang penting jalan, Indonesia aman. Jangan rusuh karena kasihan warga kecil seperti saya, kan, cari makan sendiri,” lanjut Siti. Abdul Rohim (65), warga Jakarta Pusat, tak ketinggalan. Ia memanfaatkan momen pesta rakyat dengan berjualan kipas tangan Prabowo-Gibran seharga Rp 5.000.

Terik matahari siang hingga sore itu membawa berkah baginya. Kipasnya laku 20 potong. ”Saya termasuk warga ekonomi lemah. Semoga diperhatikan. Masuk Program Keluarga Harapan. Saya rasa itu saja, lebih baik bawa Indonesia lebih baik,” tutur Abdul. Program Keluarga Harapan merupakan program perlindungan sosial yang diluncurkan oleh pemerintah pada 2007. Tujuannya, membantu keluarga miskin dan rentan secara finansial agar dapat memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Warga juga berdendang dan bergoyang di panggung pesta rakyat dekat Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda, Jakarta Pusat. Terik matahari bukan halanganbagi mereka menyambut Prabowo-Gibran. Daffa Saskara (18) menampilkan reog Ponorogo bersama rekan-rekan sanggar tarinya. Minggu ini ialah puncak dari latihan selama tiga bulan untuk menyemarakkan pelantikan Prabowo-Gibran. ”Saya baru lulus sekolah. Jujur, susah cari kerja. Satu saja harapan, mudah-mudahan Pak Prabowo dan Pak Gibran menampung aspirasi anak muda yang baru lulus. Ada lapangan kerja bagi generasi Z,” ucap Daffa. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Rusmidah, Dengan Ketelatenan, Memuliakan Batik Gentongan

KT3 21 Oct 2024 Kompas (H)

Meski usianya telah memasuki 60 tahun, Rusmidah tetap setia menggarap batik gentongan yang rumit dan membutuhkan waktu pengerjaan yang lama. Di usia senjanya pun, corak batik yang dibuat Rusmidah bukannya semakin sederhana atau mengikuti selera pasar, tetapi justru semakin istimewa. Torehan ”uget” berupa garis dan titik halusnya semakin banyak. Garis dan titik halus bertebaran di setiap lembar batik gentongan. Menurut pembatik di Desa Macajah, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, ini, garis da titik halus tersebut adalah salah satu keistimewaan yang menjadi talentanya. Saat ini kian sulit menjumpai pembatik yang telaten menorehkan uget dilembaran batik.

”Membubuhkan uget ke dalam selembar batik hingga ribuan jumlahnya itu sangat membutuhkan ketelitian dan ketelatenan,” kata Rusmidah yang ditemui di rumahnya di Desa Macajah, Selasa (15/10/2024). Uget, menurut ibu dari dua putra ini, adalah garis-garis pendek dan titik-titik di seluruh lembaran batik yang berfungsi untuk menguatkan corak batik.Titik yang ditorehkan di luar atau di dalam corak batik tersebut sangat kecil dan tidak bisa hanya asal ada. Kian banyak dan rapat uget, corak dan warna batik gentongan akan semakin mencuri hati penggemar batik. ”Uget inilah yang menjadi kekhasan dari batik gentongan yang saya buat,” kata Rusmidah. Corak batik gentongan karyanya didominasi bunga dan daun. Ada juga motif hewan, seperti burung,tetapi sangat sedikit serta sangat tergantung dari pesanan. Menurut Rusmidah, sulitnya membubuhkan uget pada lembaran batik membuat pengerjaan corak membutuhkan waktu minimal satu bulan.

Ditambah dengan waktu pewarnaan menggunakan gentong, rata-rata pengerjaan batik gentong membutuhkan waktu minimal satu tahun. Lamanya waktu pengerjaan batik gentongan itu mendorong pelanggan harus memesan lebih awal. Apabila batik gentongan akan dikenakan untuk pernikahan, dibutuhkan waktu setahun atau bahkan dua tahun lebih lama. Sering kali pemesan memilih sarimbit atau sepasang terdiri atas tiga lembar batik termasuk selendang dalam sekali pesan. Saatini, dengan bantuan 60 pembatik yang tinggal di sekitar Macajah, Rusmidah terus melestarika batik gentongan. Karena tingkat kesulitan yang tinggi dan waktu pewarnaan yang lama dalam tidak mengherankan jika harga selembar batik gentongan sangat mahal. ”Peminat batik gentongan sangat terbatas, tetapi pencintanya tak pernah berhenti memesan,” kata pembatik yang selama ini mendapat pendampingan dari Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO) itu. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Perguruan Tinggi Kini Berwenang Mengatur Karier Dosen

KT3 21 Oct 2024 Kompas

Perguruan tinggi kini berwenang mengatur karier dosen, termasuk mengangkat guru besar atau profesor sepanjang tetap mengikuti norma, standar, prosedur, kriteria, dan aturan pemerintah. Hal ini untuk menguatkan bahwa profesor merupakan jabatan akademik tertinggi bagi dosen. Namun dampak kebijakan ini mesti diantisipasi. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknologi (Permendikbudristek) Nomor 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen memperbarui regulasi demi memperbaiki mutu perguruan tinggi (PT) untuk mengikuti perkembangan zaman.Hal itu meliputi pengelolaan, karier, dan pendapatan dosen. Perguruan tinggi diberikan waktu maksimal satu tahun untuk mempelajari peraturan ini dengan target implementasi pada Agustus 2025. Waktu tersisa bisa untuk mempersiapkan segala kebutuhan agar proses adaptasi dapat berjalan lancar.

Ketua Umum Asosiasi PerguruanTinggi Swasta Indonesia Budi Djatmiko, di Jakarta, pada Minggu (20/10/2024) mengatakan, kebijakan ini diajukan sejak lama demi mendukung otonomi PT. Namun pemerintah perlu menjamin penghasilan semua jenjang karier dosen, tak hanya dosen di perguruan tinggi negeri, tetapi juga perguruan tinggi swasta. ”Kami apresiasi, tapi seharusnya semua jenjang karier profesi dosen sampai guru besar ditanggung pemerintah. Sebab, pendidikan jadi tanggung jawab negara,” kata Budi. Menurut Ketua Asosiasi Profesor Indonesia Ari Purbayanto, ada konsekuensi jika tiap PT memiliki standar pengangkatan guru besar berbeda. PT dengan reputasi baik, terakreditasi unggul, bahkan world class university (WCU) atau kelas dunia memiliki standar atau ketentuan guru besar yang tinggi.

Jadi guru besar dari PT menengah ke bawah akan sulit jika pindah ke PT unggul/WCU karena guru besarnya bisa tak diakui. Sebaliknya, mudah bagi guru besar dari PT unggul pindah ke sesama PT unggul, apa lagi PT bermutu lebih bawah. Kebijakan ini bisa mendorong tiap PT meningkatkan mutu sehingga unggul, bahkan kelas dunia. ”Malaysia sudah lama menerapkan kebijakan seperti ini dan berjalan baik. Pemerintah sebagai regulator perlu membina dan mengawasi,” ujar Ari yang juga Guru Besar IPB University. Direktur Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek, Lukman pada Jumat (18/10) mengutarakan, Permendikbudristek No 44/2024 membuat pengaturan jabatan akademik dosen dari asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan guru besar jadi otonomi perguruan tinggi. Pengaturan itu disesuaikan visi, misi, dan tujuan tiap PT. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Menjadi Bangsa yang Berani Menghadapi Segala Tantangan dan Rintangan

KT1 21 Oct 2024 Investor Daily (H)

Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menjadi bangsa yang berani menghadapi tantangan, rintangan maupun ancaman. Tidak hanya terbatas tantangan yang datang dari luar, yang juga tidak kalah penting adalah keberanian untuk mengakui dan menghadapi tantangan yang berasal dari diri bangsa Indonesia sendiri. "Ada tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan yang terjadi karena kita kurang waspada, karena kadang-kadang kita tidak andal dan tidak piawai dalam mengurus kekayaan kita sendiri.

Bersama Prabowo, juga dilantik Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden Prabowo Subianto tercatat sebagai presiden ke-8 Indonesia menggantikan Presiden Joko Widodo yang telah memerintah salama dua periode berturut-turut. Sedangkan Gibran menggantikan Wakil Presiden Ma'aruf Amin yang merupakan wakil presiden Indonesia ke-13. Prabowo mengatakan, Indonesia adalah negara yang dikaruniai kekayaan alam yang besar dan sangat beragam. Selain itu, Indonesia pun memiliki wilayah daratan dan lautan yang sangat luas. Sumber alam tersebut bahkan merupakan sumber-sumber alam yang sangat penting untuk kehidupan manusia di dunia pada abad-abad ke-21 maupun abad mendatang. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

PDIP Siap Dukung Pemerintah Tanpa Kursi Menteri

HR1 21 Oct 2024 Bisnis Indonesia

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tetap memberikan dukungan kepada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meskipun tidak ada kader PDIP yang menjadi menteri. Puan Maharani, Ketua DPP PDIP, menegaskan bahwa dukungan tersebut dapat dilakukan melalui aktivitas politik di parlemen, bukan hanya melalui jatah kursi kabinet. Dia juga menyebutkan bahwa sikap politik PDIP ke depan akan diumumkan oleh Megawati Soekarnoputri dan bahwa pertemuan antara Megawati dan Prabowo akan tetap berlangsung untuk membahas kerjasama dalam membangun bangsa.

Sosial, Budaya, dan Demografi

Pro dan Kontra Kabinet Gemuk Prabowo

KT1 19 Oct 2024 Tempo

DEMOKRASI memerlukan oposisi. Meskipun kalimat ini terkesan sederhana, pemahaman dan penerapannya sering kali menjadi tantangan bagi banyak pihak. Berbagai faktor, seperti kekuasaan, uang, dan nasionalisme, kerap kali menjadi alasan di balik kurangnya dukungan terhadap keberadaan oposisi. Dalam banyak kasus, individu atau kelompok yang berkuasa mungkin merasa terancam oleh suara-suara yang berbeda, sehingga mereka berusaha membungkam oposisi demi mempertahankan posisinya. Hal ini menciptakan lingkungan yang menganggap kritik dan perbedaan pendapat sebagai ancaman, bukan bagian integral dari proses demokratis yang sehat. ?Dalam konteks politik Indonesia, pernyataan ini makin relevan.

Dalam acara BNI Investor Daily Summit 2024 pada 8 Oktober 2024, presiden terpilih Prabowo Subianto mempertahankan keputusan membentuk kabinet gemuk sebagai langkah menjaga stabilitas pemerintahan. Pernyataan itu menjadi kenyataan ketika Prabowo mengundang lebih dari 40 figur publik ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, pada 14-15 Oktober 2024, atau sepekan menjelang pelantikannya. Pernyataan dan langkah Prabowo ini kemudian menimbulkan pertanyaan yang lebih dalam: apakah kabinet gemuk tersebut benar-benar diperlukan untuk mencapai stabilitas yang diinginkan atau justru berfungsi sebagai alat untuk konsolidasi kekuasaan? ?Prabowo menganggap kabinet gemuk penting, mengingat luasnya wilayah Indonesia dan kompleksitas masalah yang dihadapi. Di permukaan, argumen ini tampak logis. Namun, jika kita telaah lebih mendalam, kabinet gemuk sering kali berfungsi sebagai sarana transaksi politik, bukan kepentingan stabilitas jangka panjang. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Iuran Pensiun Wajib yang Cacat Hukum

KT3 19 Oct 2024 Kompas

Setelah Juli lalu Otoritas Jasa Keuangan menggoyang ketenangan publik dengan rencana asuransi wajib kendaraan bermotor, kini lembaga ini juga berencana mengatur iuran wajib jaminan pensiun. Sontak, reaksi publik meledak lagi. Meski yang mengeluarkan pernyataan adalah pejabat Otoritas Jasa Keuangan, yang bukan pejabat badan hukum pemerintahan—rakyat sering kali mengidentifikasi segala pengaturan yang dinilai sebagai memberatkan ekonomi, khususnya pekerja berpenghasilan menengah bawah—sebagai ulah pemerintah. Salah satu alasan OJK akan mewajibkan tambahan iuran pensiun adalah replacement ratio masih jauh dari standar Organisasi Buruh Internasional (ILO).

Dasarnya adalah OJK sedang mempersiapkan pelaksanaan undang-undang omnibus tentang jasa keuangan yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK). Pertanyaannya, apakah rencana tersebut konstitusional? Dua rezim keuangan Secara garis besar, urusan keuangan dikelompokkan menjadi keuangan publik dan keuangan swasta yang merupakan dukungan untuk pendanaan program pemerintahan (publik) dan urusan dagang oleh swasta. Dasar transaksi ekonomi yang logis dan lazim diterapkan di seluruh negara di dunia dikelompokkan menurut tujuan dan fungsi pendanaan program publik dan transaksi dagang oleh swasta. Pendanaan program publik, seperti belanja pemerintahan, pelayanan dasar negara sektor kesehatan, pendidikandan fasilitas umum, serta pemenuhan kebutuhan dasar hidup rakyat, bertumpu pada pungutan wajib.

Pungutan wajib bersifat memaksa, seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, pajak kendaraan bermotor, dan iuran jaminan sosial. Mengapa harus ”memaksa”? Sebab mekanisme pasar yang berdasarkan transaksi sukarela ”jual-beli” tidak akan mampu memenuhi kecukupan dana yang dibutuhkan. Salah satu contoh pendanaan publik yang sehari-hari digunakan rakyat adalah pembangunan jalan. Jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kota/kabupaten dibangun pemerintah/pemda yang didanai dari sumber ”pungutan paksa” pajak-pajak. Ketika menggunakan jalan umum, fasilitas umum, rakyattidak perlu membayar lagi karena rakyat sudah membayar pajak kendaraan bermotor (PKB). Selain itu, ada jalan tol, yang berbasis transaksi dagang. Konsumen membayar ketika menggunakannya.Transaksi jalan tol bersifat suplemen/tambahan atau pilihan bagi yang ingin dan mampu menikmati kecepatan, tetapi transaksi sukarela membayar ketika menggunakan jalan tol tidak menghilangkan kewajiban membayar PKB. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Jelang Pelantikan Prabowo - Gibran

KT3 19 Oct 2024 Kompas (H)

Jelang dilantik pada 20 Oktober 2024, presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka punya dua modal sosial yang penting bagi pemerintahan barunya, yakni citra dan tingkat keyakinan publik. Berdasarkan survei Kompas September 2024, citra positif Prabowo tergolong tinggi, yakni 84,1 persen. Citra positif terhadap Prabowo ini merata diungkapkan, baik oleh responden laki-laki maupun perempuan, serta responden dengan latar belakang ekonomi bawah, menengah, dan atas. Demikian pula dengan mereka yang berpendidikan rendah dan tinggi. Senada dengan Prabowo, mayoritas publik juga menilai positif citra Gibran. Tujuh dari 10 responden menilai positif citra Gibran. Penilaian positif terhadap sosok Prabowo dan Gibran ini juga diikuti tingkat keyakinan terhadap pemerintahan mendatang dalam mengatasi sejumlah persoalan bangsa.

Dibidang politik dan keamanan, misalnya, 76,4 persen responden yakin pemerintahan Prabowo-Gibran akan mampu menjaga stabilitas politik dan keamanan. Dalam bidang hukum, sebagian besar responden (74,5 persen) juga yakin pemerintahan baru hasil Pemilu Presiden 2024 ini akan mampu menegakkan hukum. Tingkat keyakinan senada juga dinilai dalam meningkatkan kesejahteraan sosial (73,1 persen) dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (72,6 persen). Besarnya citra dan keyakinan publik ini tidak terlepas dari faktor internal dan eksternal. Dari sisi internal, Prabowo-Gibran memiliki modal sosial berupa dukungan masyarakat pada Pilpres 2024. Hasil rekapitulasi KomisPemilihan Umum memperlihatkan, pasangan Prabowo-Gibran mendapatkan dukungan mayoritas pemilih, yakni 96.214.691 suara atau 58,59 persen pemilih.

Dari sebaran wilayahnya, lebih dari separuh pemilih di 35 provinsi memberikan dukungan kepada Prabowo-Gibran. Ini menunjukkan meratanya dukungan yang diberikan masyarakat Indonesia. Gerak cepat persiapan transisi pemerintahan juga menjadi faktor lain tumbuhnya keyakinan publik. Kepemimpinan Prabowo-Gibran bergerataktis menyiapkan transisi pemerintahan dengan membentuk Tim Gugus Sinkronisasi Prabowo-Gibran pada akhir Mei 2024. Sesuai namanya, tim ini menyiapkan proses pemerintahan berikutnya dengan melakukan sinkronisasi program dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sejumlah anggota Tim Sinkronisasi kemudian juga ber gabung dengan kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin untuk mendukung kesinambungan pembangunan. Manajemen pemerintahan berbasis perencanaan ini juga diterapkan Prabowo dalam menyusun kabinetnya. (Yoga)