Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengungkapkan lima langkah strategis dalam mengajak dunia usaha berperan lebih besar dalam  mengatasi isu-isu global, mulai dari kemiskinan hingga perubahan iklim. Kontribusi dan sinergi berbagai pihak, terlebih sektor usaha, terkait isu-isu tersebut dinilai penting karena diyakini bakal menciptakan dampak positif terhadap masa depan kehidupan manusia. "Kami percaya sinergi antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dapat menjadi kunci untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang," ujar Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq saat menyampaikan sambutan pada acara Investor daily ESG Appriciaton Night.

Hanif memaparkan, KLH mempunyai lima fokus utama, pertama yakni memberdayakan masyarakat lokal dalam ekonomi hijau. Kedua, transisi energi hijau sebagai prioritas utama. Ketiga, Hanif juga mencermati kesetaraan gender dan  perlindungan tenaga kerja. Keempat, Hanif mengunkapkan selanjutnya di sektor ketahanan pangan sejalan dengan krisis pangan global menjadi tantangan yang membutuhkan solusi mendesak. Fokus kelima atau terakhir, pendekatan regulasi yang tegas dan terukur. Hanif akan memastikan penerapan regulasi lingkungan dijalankan secara ketat. (Yetede)

Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyatakan bahwa koperasi memiliki fungsi yaitu fungsi ekonomi dan fungsi sosial. Kedua peran koperasi ini saling terikat sehingga keberadaan koperasi mutlak harus diberi dukungan penuh oleh pemerintah. Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantoro menjelaskan fungsi koperasi dalam ranah ekonomi adalah anggota sehingga koperasi harus mencatatkan keuntungan. Sementara untuk fungsi sosial adalah menuntaskan jeratan utang masyarakat kelompok paling bawah (mikro dan ultra mikro) dari rentenir yang banyak beredar di masyarakat.

"Koperasi harus jadi tempat kita untuk saling gotong royong, saling membantu dan saling menguatkan," ucap Ferry. Dengan dua fungsi tersebut, koperasi menjadi solusi yang relevan untuk mengtasi permasalahan kemiskinan ekstrim yang ada ditengah masyarakat. Sebagaimana diketahui Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia hingga Maret 2024 sebanyak 25,22 juta atau turun 0,33 persen dibandingkan tahun sebelum 25,9 juta orang. "Kemiskinan itu paling kelihatan, jadi mereka itu tidak punya opsi mendapatkan pembiayaan sehingga terpaksa harus terjebak oleh rentenir. Nah kehadiran koperasi adalah untuk membebaskan mereka dari rentenir dengan menyediakan pembiayaan untuk kerja produktif sehingga dia akan punya kesempatan untuk lebih sejahtera," kata Ferry. (Yetede)

Kelompok masyarakat kelas menengah (middle class) menjadi pihak yang akan merasakan dampak paling besar dari kebijakan pemerintah yang akan menaikkan pajak penambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada 1 januari 2025. Tanpa bantalan proteksi kebijakan yang kuat, sedikit saja goncangan ekonomi akan berdampak pada terperosoknya mereka ke kelas yang  lebih rendah dan secara makro akan mempengaruhi perekonomian nasional. Kelas menengah kerap dianggap penopang ekonomi karena daya belinya yang relatif baik dibandingkan kelas bawah.

Namun, pada kenyataannya, kelas menengah di Indonesia Banyak yang berada pada katagori 'Rentan Miskin'. Kondisi ini diperparah karena kelompok menengah tidak terproteksi dengan baik oleh regulasi, karena dianggap mampu. Kelas menengah tidak dapat mengakses dukungan pemerintah, seperti bantuan sosial, subsidi pendidikan, kesehatan, atau program perlindungan pendapatan. Sebagian besar dari mereka juga memiliki pengeluaran yang tetap tinggi, seperti cicilan rumah, kendaraan, atau pendidikan anak. Ketika pengeluaran untuk kebutuhan pokok meningkat akibat kenaikan PPN, ruang semakin sempit. Akibatnya, banyak yang akhirnya harus mengurangi tabungan, investasi, atau bahkan mencari tambahan utang. (Yetede)

Kementerian Perdagangan (Kemendag) memasang target ambisius dalam rangka mendukung target pertumbuhan  ekonomi besar 8%. Ekspor ditargetkan mencapai US$ 405,69 miliar dengan pertumbuhan 9,64% pada 2029. Kepala badan kebijakan Perdagangan Kemendag Fajarini Puntodewi merinci, pada tahun depan, pihaknya menargetkan pertumbuhan ekspor 7,1% atau US$ 294,45 miliar. Lalu, pada 2026, pertumbuhan ekspor ditargetkan mencapai 7,09% atau US$ 315,31 miliar. Selanjutnya, pada 2027, target ekspor naik menjadi 7,89% atau US$ 340,20 miliar. 

Sementara pada 2028, pertumbuhan ekonomi ditargetkan 7,26%, maka ekspor perlu berkontribusi 8,77% atau US$ 370,04 miliar. Puncaknya pada 2029, target ekspor naik 9,64% untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 8%. "Jadi (target ekspor) antara 7,1% hingga 9,64%. Nah ini merupakam satu target yang cukup luar biasa," kata dia di Gambir Trade Talk (GTT). Fajarini mengakui target tersebut sangatlah besar, namun, dia tetap optimistis target ini akan tercapai mengingat ekspor  Indonesia terus mengalami pertumbuhan. Data Kemendag mencatat, nilai ekspor Indonesia periode Januari-September 2024, mencapai US$ 192,85 miliar atau naik 0,32% dibandingkan tahun sebelumnya. (Yetede)