Labirin | News & Update

;

Nasional

( 434 )

Kehadiran Perguruan Tinggi Harus Berdampak pada Pembangunan Nasional

KT3 06 Jan 2025 Kompas

Pendidikan tinggi harus berdampak pada pembangunan nasional dengan memaksimalkan potensi ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Namun, sivitas akademika belum maksimal berkarya dan berkolaborasi dengan industri ataupun pemerintah daerah untuk memecahkan masalah di masyarakat. ”Kampus belum maksimal berproses atau berkarya. Mahasiswa juga belum maksimal belajar. Hal ini disebabkan masih banyak hambatan regulasi. Padahal, perguruan tinggi itu entitas yang otonominya tinggi. Karena itulah, pemerintah ingin memastikan investasi pendidikan dan industri harus jalan sama-sama dan dibangun secara baik supaya kehadiran perguruan tinggi memberikan dampak baik bagi pembangunan ekonomi,” kata Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro dalam acara Taklimat Media 2025: Arah dan Kebijakan Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Jumat (3/1/2025), di Jakarta. Menurut Satryo, Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak produktif. Indonesia masih termasuk dalam negara berpendapatan menengah karena peningkatan ekonominya bukan akibat produksi, melainkan konsumsi.

”Ini harus diubah dengan mendorong industri bernilai tambah tinggi dan basisnya pengembangan sains dan teknologi. Tujuannya supaya bisa bersaing di tingkat global. Untuk itu, perlu sumber daya manusia dan talenta mumpuni serta hasil riset dan pengembangan yang dapat menjadi industri start up atau industri hitech lainnya sehingga pada 2029 Indonesia sudah bisa punya industri yang signifikan,” ucap Satryo. Oleh karena itu, potensi Indonesia yang besar, termasuk jumlah penduduknya yang besar, dapat dimanfaatkan untuk mendorong tumbuhnya industri dalam negeri. Salah satunya, mobil listrik nasional. ”Kalau mau dikomersialkan, harus ada afirmasi dari APBN untuk dapat bersaing. Misalnya, wajib beli mobil listrik nasional untuk mobil dinas kementerian hingga pemerintah daerah,” ujarnya. Satryo ingin memastikan bahwa Kemendiktisaintek mampu menjadikan pendidikan tinggi sebagai agen pembangunan ekonomi supaya pendidikan tinggi mampu memberikan dampak yang lebih baik bagi masyarakat. Untuk itu, Kemendiktisaintek berperan dalam mencapai swasembada pangan, energi, air, penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi. Selain itu, juga memperkuat kesetaraan jender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta pe-nyandang disabilitas. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Anomali Daya Beli Masyarakat Melemah

KT1 03 Jan 2025 Tempo

MASA libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 membawa cuan buat pengelola Bugis Waterpark Adventure di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pengunjung tempat wisata milik Kalla Land & Property itu kebanjiran pengunjung. Sekitar 33 ribu orang datang menikmati wahana di sana. Sales Residential Senior Manager Kalla Land Iwan Richardo Nainggolan mengatakan jumlah pengunjung melonjak hingga 120 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. "Orang yang datang kebanyakan dari luar Makassar, bahkan ada rombongan dari Palu, Sulawesi Tengah," tuturnya pada Kamis, 2 Januari 2025.

Menurut Iwan, besarnya jumlah pengunjung tak terlepas dari program diskon. Perusahaan menawarkan tiket promosi seharga Rp 60 ribu per orang hingga 6 Januari 2025. Normalnya, harga tiket di wahana tersebut mulai dari Rp 150 ribu per orang. Obral Diskon untuk Mendongkrak Daya Beli Konsumen yang Melemah. Bisakah? Selama masa libur ini, bukan cuma tempat wisata yang padat. PT Angkasa Pura Indonesia mencatat lonjakan jumlah penumpang yang terbang melalui 37 bandar udara milik perseroan. Totalnya terdapat 6 juta penumpang hingga 30 Desember 2024, naik dari 8,17 juta penumpang pada periode yang sama pada 2023. "Kami menargetkan trafik penumpang selama 19 hari pada masa libur Natal dan tahun baru sebanyak 9,3 juta," ujar Direktur Utama PT Angkasa Pura Indonesia Faik Fahmi.

Seiring dengan pertumbuhan aktivitas perjalanan, industri perhotelan ikut terkena imbas. Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Hariyadi Sukamdani menyatakan terdapat kenaikan okupansi hotel di beberapa destinasi favorit. Di Bali, misalnya, pertumbuhan okupansi tercatat hingga 5 persen. "Dari pemantauan kami, di Yogyakarta naik 10 persen," katanya. Data kepadatan di tempat wisata, bandara, hingga hotel menunjukkan aktivitas konsumsi masyarakat. Namun kondisi ini tampak seperti anomali. Menjelang akhir tahun, sejumlah indikator ekonomi menunjukkan tanda pelemahan daya beli masyarakat. Sebut saja deflasi yang terjadi lima bulan berturut-turut sejak Mei 2024. Data Purchasing Managers' Index manufaktur Indonesia juga masuk zona kontraksi sejak Juli 2024. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Pemerintah Periksa Kesiapan Pesawat BUMN

KT3 31 Dec 2024 Kompas

Pemerintah memeriksa keamanan semua pesawat milik badan usaha milik negara yang beroperasi selama libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Memasuki pekan kedua periode libur akhir tahun, terdapat sekitar 6 juta penumpang yang bepergian. Mayoritas merupakan penumpang penerbangan domestik. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo berkunjung ke PT Garuda Indonesia dan PT Angkasa Pura Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin (30/12/2024). Ia memeriksa ruangan Pusat Kontrol Operasi PT Garuda Indonesia dan juga PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia, anak perusahaan Garuda Indonesia di bidang pemeliharaan pesawat terbang. Ditemani sejumlah unsur pimpinan media massa, Tiko juga mengecek suasana di Airport Operation Control Centre (AOCC) PT Angkasa Pura Indonesia. Saat ditemui seusai pemeriksaan, Kartiko mengatakan, semua pesawat milik BUMN, seperti Garuda Indonesia, Citilink, dan Pelita Air, sudah diinspeksi. Berdasarkan hasil inspeksi itu, ia memastikan semua pesawat berada dalam kondisi aman.

Tidak hanya itu, ketepatan waktunya (on time performance) juga terjaga. ”Kami pastikan bahwa semua pesawat Garuda, Citilink, dan Pelita Air layak terbang. Dan, tentunya, pusat operasi di PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia terus menjaga kelayakan dan keselamatan dari pesawat-pesawat kita,” ujarnya dalam jumpa pers Dalam jumpa pers itu, ia didampingi Direktur Utama Garuda Indonesia Wamildan Tsani Panjaitan, Direktur Utama PT Angkasa Pura Indonesia Faik Fahmi, dan Direktur Utama PT Sarinah Fetty Kwartati. Jumlah penumpang naik Di Bandara Soekarno-Hatta, terdapat pula posko angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 yang beroperasi selama 19 hari, yakni mulai 18 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Hingga hari ke-12 atau 29 Desember 2024, PT Angkasa Pura Indonesia mencatat telah melayani 6 juta penumpang. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, angka itu diklaim naik sekitar 10 persen. ”Ini hal positif, yang mungkin salah satunya disebabkan oleh harga tiket yang lebih terjangkau,” ujar Faik.

Harga tiket lebih terjangkau yang dimaksud tidak terlepas dari pemberlakuan kebijakan potongan harga tiket pesawat 10 persen. Diskon untuk semua jenis penerbangan itu berlaku mulai 19 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025 mendatang. Sementara itu, Wamildan Tsani Panjaitan melaporkan, ada 58 pesawat Garuda Indonesia yang beroperasi selama libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Tanpa menyampaikan angka secara detail, ia menyebut bahwa jumlah penumpang Garuda Indonesia melonjak 24 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya. Mayoritas penumpang berasal dari penerbangan domestik. ”Untuk penerbangan internasional ada juga terjadi peningkatan, terutama untuk destinasi Korea, Jepang, dan Singapura,” ucapnya. Tsani membantah klaim sebagian warga yang berlibur ke luar negeri, terutama untuk destinasi Korea, Jepang, dan Singapura,” ucapnya. Tsani membantah klaim sebagian warga yang berlibur ke luar negeri, terutama negara Asia Tenggara, dengan alasan harga tiket pesawat lebih murah. Menurut dia, sudah pasti penerbangan internasional lebih mahal karena tdak diatur batasannya. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Pemerintah Upayakan Biaya Haji 2025 Turun Agar Tidak Membebani Jamaah

KT1 28 Dec 2024 Kompas

Pemerintah mengupayakan agar biaya yang dibayarkan oleh anggota jemaah haji pada tahun depan bisa diturunkan. Penurunan itu dipastikan tidak sampai mengganggu kualitas penyelenggaraan haji. Penurunan ongkos haji itu dibahas dalam rapat tertutup antara Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, yang juga pengawas penyelenggaraan ibadah haji 2025, Menteri Sekretaris Negara PrasetyoHadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Wakil Menag Muhammad Syafi’i, serta Penasihat Presiden Urusan Haji Muhadjir Effendy di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (27/12/2024). Nasaruddin, seusai rapat, mengatakan, banyak hal yang dibahas. ”Kira-kira apa yang bisa membuat jemaah haji kita ini lebih nyaman, lebih tenang, dan yang paling penting juga adalah lebih murah. Tapi, murahnya bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan. Jadi, tetap ada efisiensi, tapi juga tidak mengurangi kualitas,” tuturnya.

Nasaruddin mencontohkan, efisiensi melalui biaya penerbangan murah, tak berarti jemaah haji akan menggunakan pesawat tua. Selain itu, dibahas pula kemungkinan untuk memperpendek masa perjalanan ibadah haji ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Namun, banyak halterkait dengan efisiensi ini akan dibahas lebih lanjut bersama otoritas Arab Saudi. ”Ini menyangkut masalah Arab Saudi juga,tidak bisa kita memutuskan sepihak,” ujarnya. Dengan efisiensi di berbagai elemen penyelenggaraan haji itu, Syafi’i memastikan biaya haji yang dibebankan kepada jemaah akan turun. ”Yang pasti lebih murah,” ujarnya. Pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) akan dilakukan bersama DPRpada 30 Desember. Saat ini, DPR masih dalam masa reses. Namun, Komisi VIII DPR menjadwalkan rapat untuk membahas persiapan penyelenggaraan haji 2025 dan membentuk panitia kerja (panja). Setelah pembentukan panja, barulah rapat panja dan diputuskan berapa BPIH. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

UNDP Dorong Kolaborasi Antarnegara di Laut Arafura dan Timor

KT1 28 Dec 2024 Tempo

Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Development Programme (UNDP) mendorong kolaborasi antarnegara dalam penataan dan pengelolaan Kawasan Laut Arafura dan Laut Timor yang berbatasan antara Indonesia dengan tiga negara lain, yakni Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini. "Perlu ada upaya kolaboratif," kata Manajer Program Manajemen Sumber Daya Alam UNDP Indonesia Iwan Kurniawan dalam acara penutupan Proyek Arafura and Timor Seas Ecosystem Action Phase II (ATSEA-2) di Ayana Mid Plaza, Jakarta Pusat, pada Jumat, 27 Desember 2024.

Iwan menjelaskan bahwa Laut Arafura merupakan salah satu kawasan yang kaya sumber daya, termasuk sumber daya perikanan ataupun sumber daya alam lain. Menurut Iwan, kawasan itu perlu dikelola secara kolektif dan kolaboratif sehingga dapat selalu bertahan dalam setiap tantangan/Kemenkes, UNDP dan . WHO Luncurkan Green Climate Fund untuk Bangun Sistem Kesehatan Menghadapi Perubahan Iklim Adapun ATSEA-2 menjadi proyek kolaborasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan UNDP bersama ketiga negara yang bertujuan mengatasi tantangan seperti penangkapan ikan berlebih, degradasi habitat, polusi, kehilangan spesies, dan dampak perubahan iklim.

Iwan menuturkan bahwa kolaborasi di kawasan tersebut mencakup kerja sama tata kelola secara sistemik, di mana tantangan diselesaikan lewat regulasi dan administrasi yang didukung oleh keempat negara yang berbatasan di Arafura dan Timor. Lebih lanjut, Iwan mencontohkan bahwa salah satu komitmen penguatan tata kelola secara sistemik itu ialah penyusunan dokumen Regional Strategic Action Plan yang berisi kesepakatan empat negara untuk merespons tantangan pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan di Laut Arafura dan Laut Timor. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Kementerian Pendidikan Evaluasi Sistem Penerimaan Siswa Baru Jalur Zonasi

KT1 27 Dec 2024 Tempo

KEMENTERIAN Pendidikan Dasar dan Menengah tengah mengevaluasi sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) jalur zonasi. Sistem penerimaan dengan jalur zonasi tersebut kerap disalahgunakan, baik oleh pihak sekolah, panitia PPDB, maupun orang tua, agar calon siswa baru diterima di sekolah unggulan. Jalur zonasi pertama kali diberlakukan pada era Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy pada 2017. Saat itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih terpisah dari Kementerian Riset dan Teknologi. Dua kementerian itu lantas digabung menjadi satu sehingga nomenklaturnya menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 2021. Pada era pemerintahan Prabowo Subianto saat ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dipisah menjadi tiga, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kebudayaan, serta Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2019-2024, Nadiem Anwar Makarim, melanjutkan sistem PPDB jalur zonasi. Namun ia memperbaiki sistem tersebut. Nadiem mengatur kuota empat metode PPDB, yaitu jalur zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan. Adapun untuk komposisi kuota keempat sistem penerimaan siswa baru tersebut, jalur zonasi minimal 50 persen dari total siswa baru yang diterima, jalur afirmasi minimal 15 persen, jalur perpindahan maksimal 5 persen, dan sisanya jalur prestasi 0-30 persen. Kuota setiap sistem PPDB disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Di tengah jalan, berbagai pihak mulai mengakali jalur zonasi agar calon siswa baru dapat diterima di sekolah unggulan.

Misalnya, orang tua calon siswa baru mengubah alamat domisilinya sehingga berdekatan dengan sekolah unggulan yang dikehendaki atau memberikan uang kepada sekolah dan panitia PPDB sehingga memenuhi syarat lolos lewat jalur zonasi. Setelah dilantik menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah pada Oktober 2024, Abdul Mu’ti mengevaluasi PPDB jalur zonasi. Hasil diskusi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan berbagai pihak memunculkan tiga opsi, yaitu menghapus atau menghentikan, tetap mempertahankan, atau memperbaiki jalur zonasi. Hasil diskusi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut akan dibahas dalam rapat terbatas kabinet pemerintahan Prabowo Subianto tahun depan. Kesimpulan atas hasil evaluasi tersebut akan diterapkan pada PPDB tahun ajaran 2025/2026. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

AirNav Indonesia Memperkirakan Puncak Arus Libur Natal 2024 Terjadi pada Sabtu 21 Desember 2024.

KT1 21 Dec 2024 Tempo

Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau AirNav Indonesia memperkirakan puncak arus libur Natal 2024 terjadi pada Sabtu 21 Desember 2024. "Dengan 4.612 pergerakan per hari, melebihi jumlah pergerakan pesawat pada periode yang sama tahun lalu yang mencapai 4.500 pergerakan," ujar Direktur Keselamatan, Keamanan dan Standardisasi AirNav Indonesia Ahmad Nurdin Aulia saat konferensi pers di acara Airnav Media Gathering di Bandung, Sabtu, 21 Desember 2024. Adapun puncak arus Tahun Baru diprediksi terjadi pada 28 Desember dengan 3.942 pergerakan per hari. Airnav Indonesia mencatat, rute penerbangan terpadat untuk domestik di Soekarno – Hatta ke Denpasar dan Surabaya, sedangkan untuk internasional adalah Soekarno-Hatta ke Singapura dan Kuala Lumpur.

"Sementara, untuk puncak arus balik penerbangan diperkirakan terjadi pada 5 Januari 2025 dengan 4.116 pergerakan per hari," kata Aulia. Kepala Divisi Pengendalian Pelayanan Navigasi Penerbangan - Muji Subagyo memperkirakan terjadi lonjakan traffic penerbangan selama periode Nataru 2024/2025, dengan total penerbangan 76.340 atau rata – rata 4.018 pergerakan per harinya. "Naik 2,56 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu," kata Muji. Hingga saat ini, AirNav Indonesia telah menerima permintaan extra flight dari maskapai sebanyak 2.136 tambahan slot penerbangan di 8 bandara tersibuk di Indonesia, termasuk Soekarno-Hatta Tangerang, Ngurah Rai Denpasar, Juanda Surabaya dan Kualanamu Medan. “Sampai dengan November 2024, AirNav Indonesia telah melayani 1.751.764 penerbangan yang merupakan penerbangan domestik, internasional dan lintas negara (over-flying)," kata Muji.

Terkait peningkatan arus penumpang dan penerbangan selama masa liburan Nataru, AirNav Indonesia telah bersiap dan menyusun berbagai strategi untuk menjaga keselamatan dan kelancaran operasional navigasi udara di seluruh wilayah Indonesia. AirNav Indonesia telah membuka posko monitoring dari 18 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025, di 56 Bandara dan 1 di Kementerian Perhubungan. AirNav bersama stakeholder aviasi seperti Otoritas Bandara, Angkasa Pura Indonesia, BMKG dan lainnya, telah menyiapkan dukungan prosedur kontingensi dan kewaspadaan, untuk mengantisipasi keadaan darurat seperti cuaca ekstrim, letusan gunung berapi, hingga gangguan operasional maskapai dan bandara yang mengakibatkan penundaan dan pengalihan penerbangan. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Membangun Masa Depan Indonesia Melalui MBG

KT1 16 Dec 2024 Investor Daily (H)

Setelah melalui masa uji coba di beberaoa daerah sejak Oktober 2024, pemerintah memastikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara serentak akan dilaksanakan pada 2Januari 2025. Uji coba telah dilakukan secara insentif mulai dari penyediaan bahan baku, operasional unit pelayanan, pengiriman makanan ke sekolah, hingga pengelolaan limbah. Program MBG adalah salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Lewat program ini, Presiden ingin mengurangi kesenjangan gizi, meningkatkan kualitas hidup anak-anak Indonesia, dan membentuk SDM unggul siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Pemerintah menganggarkan Rp 71 triliun pada program MBG tahun 2025, dengan target penerimaan terbagi dalam tiga kelompok. Pertama, Ibu hamil, menyusui, dan balita dengan menyasar 27,2 juta penerima manfaat. Kedua, anak sekolah sekitar 52% dari seluruh jenjang pendidikan dengan jumlah penerima manfaat dalam kelompok ini sebanyak 33,8 juta. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Zulhas Klaim tidak Melakukan Penebangan Pohon Baru dalam Menyiapkan Lahan untuk Program Cetak Sawah di Merauke

KT1 10 Dec 2024 Tempo

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengklaim pihaknya tidak melakukan penebangan pohon baru dalam menyiapkan lahan untuk program cetak sawah di Merauke, Papua. Ia menyatakan, area yang nantinya akan digarap pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan pada 2027 tersebut telah dipersiapkan sebagai lahan pertanian sejak lama. “Tidak usah khawatir, saudara-saudara, kami tidak menebang pohon baru, karena itu di Merauke memang dulunya sudah dipersiapkan untuk pertanian, jadi sudah datar, rata, dan tidak ada pohon-pohon yang lain,” kata Zulhas saat menyampaikan paparan di Indonesia Marine & Fisheries Business Forum: Blue Food Competent Authority Dialogue, yang digelar di Jakarta Selatan pada Selasa, 10 Desember 2024.

Dirinya menambahkan, beberapa dari lahan-lahan tersebut bahkan memang sudah pernah digunakan sebagai sawah, hanya saja tidak mendapat pengelolaan yang baik. “Itu yang kami optimalisasi,” ujarnya. Dorong Program Food Estate, Kementan Klaim Telah Optimasi 40 Ribu Hektare Lahan Rawa di Merauke Di dalam paparannya tersebut, Zulhas membagikan dua kebijakan yang ditetapkan pemerintah untuk bisa secepatnya dilaksanakan dalam waktu singkat. Kebijakan pertama yaitu mengoptimalisasi lahan-lahan pertanian yang memang sudah ada.

“Kita punya sawah ada 7 juta lebih, tapi ada 4 juta yang bisa diirigasi, yang 2 juta lebih sawah yang hanya 1 kali tanam, karena curah hujan, karena belum ada irigasinya, ini kami akan optimalisasi,” ucapnya. Proyek Tebu Merauke di Pemerintahan Jokowi, Hutan Papua Dirusak Kebijakan lainnya, yakni melakukan pengembangan sektor pertanian dengan menerapkan program cetak sawah di Merauke. Melalui kebijakan itu pemerintah menargetkan terciptanya 1 juta hektare pertanian padi atau sawah dan 600 ribu hektare perkebunan tebu. “Untuk ladang-ladang yang baru, untuk pertanian yang baru, perkebunan yang baru, kita punya Papua. Kami sedang mengembangkan di Merauke sekarang, dengan target 600 ribu lebih perkebunan tebu, dan hampir 1 juta pertanian padi atau sawah di Merauke,” ujar Zulhas. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Politisasi PMI Jangan Dibiarkan

KT1 06 Dec 2024 Tempo

SEBAGAI organisasi independen, Palang Merah Indonesia (PMI) idealnya menjadi wadah bagi individu yang murni berorientasi pada kepentingan publik. Upaya menempatkan tokoh politik sebagai ketua organisasi ini menyimpang dari prinsip dasar PMI, yakni kemanusiaan. Kabar tak sedap perihal rencana mengegolkan politikus Partai Golkar, Agung Laksono, menjadi Ketua Umum PMI santer terdengar. Ia dinilai tepat mengisi posisi itu untuk periode mendatang dengan alasan klise: kedekatannya dengan pemerintah. Lewat Komite Donor Darah Indonesia, Agung ditengarai menggalang para pengurus PMI hadir dalam sebuah acara di Jakarta. Upaya menjadikan mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu Ketua Umum PMI diduga diwarnai politik uang. Semua perwakilan PMI yang hadir dalam acara itu mendapat uang saku dan akomodasi.

Cara seperti ini seharusnya tidak terjadi di PMI, salah satu organisasi kemanusiaan tertua di Indonesia. Didirikan dengan semangat pengabdian untuk membantu sesama tanpa pamrih, PMI berperan dalam penanggulangan bencana, penyediaan darah, dan berbagai layanan kemanusiaan lain. Sudah sepatutnya tak ada pihak-pihak yang merecoki organisasi ini dengan menempatkan orang politik di dalamnya. Apalagi jika cawe-cawe itu punya agenda lain. Salah satunya bisnis plasma darah yang disebut-sebut menjadi incaran pemimpin PMI selanjutnya. Ditanya Status Gibran di Partai Golkar, Airlangga: Kartu Tanda Penduduk Sudah. Tak dapat dimungkiri, jabatan Ketua Umum PMI bukan hanya posisi strategis untuk mengatur kebijakan organisasi. Ia juga memiliki daya tarik politis mengingat popularitas PMI di masyarakat. Sejak 2009, PMI dipimpin oleh Jusuf Kalla, yang notabene juga berlatar belakang politik dan berasal dari Golkar.

Di satu sisi, ini bisa dianggap sebagai keuntungan karena koneksi politik dapat membuka akses sumber daya lebih luas bagi PMI. Namun, di sisi lain, keterlibatan tokoh politik dapat memunculkan kekhawatiran akan independensi dan fokus kemanusiaan organisasi. PMI sebaiknya menetapkan kriteria bahwa calon pemimpin organisasi adalah orang yang punya rekam jejak dalam kegiatan kemanusiaan. Untuk itu diperlukan pemilihan yang bersifat terbuka, transparan, demokratis, dan bebas politik uang. Jika proses pemilihannya diwarnai politisasi, bahkan intrik dan politik uang, kredibilitas PMI dan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi ini bisa ambrol. Padahal masyarakat selama ini menyandarkan harapan tinggi kepada PMI. (Yetede)