Politisasi PMI Jangan Dibiarkan
SEBAGAI organisasi independen, Palang Merah Indonesia (PMI) idealnya menjadi wadah bagi individu yang murni berorientasi pada kepentingan publik. Upaya menempatkan tokoh politik sebagai ketua organisasi ini menyimpang dari prinsip dasar PMI, yakni kemanusiaan. Kabar tak sedap perihal rencana mengegolkan politikus Partai Golkar, Agung Laksono, menjadi Ketua Umum PMI santer terdengar. Ia dinilai tepat mengisi posisi itu untuk periode mendatang dengan alasan klise: kedekatannya dengan pemerintah. Lewat Komite Donor Darah Indonesia, Agung ditengarai menggalang para pengurus PMI hadir dalam sebuah acara di Jakarta. Upaya menjadikan mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu Ketua Umum PMI diduga diwarnai politik uang. Semua perwakilan PMI yang hadir dalam acara itu mendapat uang saku dan akomodasi.
Cara seperti ini seharusnya tidak terjadi di PMI, salah satu organisasi kemanusiaan tertua di Indonesia. Didirikan dengan semangat pengabdian untuk membantu sesama tanpa pamrih, PMI berperan dalam penanggulangan bencana, penyediaan darah, dan berbagai layanan kemanusiaan lain. Sudah sepatutnya tak ada pihak-pihak yang merecoki organisasi ini dengan menempatkan orang politik di dalamnya. Apalagi jika cawe-cawe itu punya agenda lain. Salah satunya bisnis plasma darah yang disebut-sebut menjadi incaran pemimpin PMI selanjutnya. Ditanya Status Gibran di Partai Golkar, Airlangga: Kartu Tanda Penduduk Sudah. Tak dapat dimungkiri, jabatan Ketua Umum PMI bukan hanya posisi strategis untuk mengatur kebijakan organisasi. Ia juga memiliki daya tarik politis mengingat popularitas PMI di masyarakat. Sejak 2009, PMI dipimpin oleh Jusuf Kalla, yang notabene juga berlatar belakang politik dan berasal dari Golkar.
Di satu sisi, ini bisa dianggap sebagai keuntungan karena koneksi politik dapat membuka akses sumber daya lebih luas bagi PMI. Namun, di sisi lain, keterlibatan tokoh politik dapat memunculkan kekhawatiran akan independensi dan fokus kemanusiaan organisasi. PMI sebaiknya menetapkan kriteria bahwa calon pemimpin organisasi adalah orang yang punya rekam jejak dalam kegiatan kemanusiaan. Untuk itu diperlukan pemilihan yang bersifat terbuka, transparan, demokratis, dan bebas politik uang. Jika proses pemilihannya diwarnai politisasi, bahkan intrik dan politik uang, kredibilitas PMI dan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi ini bisa ambrol. Padahal masyarakat selama ini menyandarkan harapan tinggi kepada PMI. (Yetede)
Tags :
#NasionalPostingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023