Labirin | News & Update

;

Nasional

( 434 )

Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis Baru Sentuh 26 Provinsi

KT1 09 Jan 2025 Tempo

Pemerintah telah meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 190 lokasi yang tersebar di 26 provinsi pada Senin, 6 Januari 2025. Program ini ditujukan bagi berbagai kelompok penerima manfaat, termasuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, serta ibu hamil dan menyusui. Jumlah penerima manfaat direncanakan terus meningkat hingga mencapai 15 juta orang pada akhir tahun 2025. Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), atau yang dikenal sebagai Dapur MBG, telah siap beroperasi. Dapur-dapur ini tersebar di 26 provinsi, mencakup wilayah seperti Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, D.K.I. Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan. Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala SPPG bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan kualitas gizi tetap terjaga serta distribusi makanan berjalan lancar.

Terkait penerapan program yang belum merata, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa pemilihan lokasi pelaksanaan program MBG didasarkan pada tingkat kesiapan masing-masing daerah, termasuk ketersediaan infrastruktur yang memadai. “Karena kami kan mengedepankan kualitas. Pak Presiden Prabowo Subianto berpesan berkali-kali, jangan mengejar kuantitas tapi kualitas,” kata Dadan usai rapat bersama Komisi IX DPR RI di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 6 Januari 2025. Dadan menyebutkan bahwa pada hari pertama peluncuran, paket-paket Makanan Bergizi Gratis telah berhasil disalurkan kepada 400 hingga 600 ribu penerima manfaat di lokasi-lokasi tersebut. Ia juga menargetkan jumlah penerima manfaat akan terus meningkat hingga mencapai 3 juta orang selama periode Januari hingga April 2025. Untuk memastikan keberlanjutan program, pihaknya berkomitmen untuk secara rutin mengevaluasi kinerja SPPG yang bertugas. “Tentu kami akan evaluasi setiap hari, dan seperti yang sudah saya sampaikan bahwa target kami dari Januari sampai April kan akan mencakup 3 juta penerima manfaat,” katanya. Jakarta gandeng bank sampah dan pegiat maggot untuk kelola sampah MBG. Pemerintah Jakarta berencana mengelola limbah makanan dari program Makan Bergizi Gratis dengan melibatkan bank sampah dan penggiat maggot Black Soldier Fly (BSF). (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

MBG Bisa Pangkas Angka Stunting hingga Dibawah Standar WHO

KT1 09 Jan 2025 Investor Daily (H)

DPR RI optimistis program makan bergizi gratis (MBG) yang menjadi unggulan Presiden Prabowo Subianto dapat menurunkan prevalensi stunting di Indonesia hingga di bawah satandar WHO, yaitu 20%. Program ini juga diharapkan mampu meningkatkan gizi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi pedesaan. MBG dimulai pada awal 6 Januari 2025. Tahap awal, pemerintah mengerahkan 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di 26 provinsi dengan jumlah penerima manfaat 570 ribu orang. Dalam jangka pendek atau pada April 2023, jumlah SPPG ditargetkan mencapai 937 unit yang diproyeksikan dapat melayani hingga 3 juta penerima manfaat dengan sasaran utama anak sekolah, balita, dan ibu hamil. Jumlah ini akan terus ditingkatkan, sehingga total penerima manfaat mencapai 82,9 juta pada 2029. Tahun ini, anggaran MBG ditetapkan Rp71 triliun. "Program ini diharapkan membantu menurunkan prevalensi stunting. Selain itu, memberikan dampak nyata bagi masyarakat, ibu hamil, dan ibu menyusui," ujar anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati. Kurniasih menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menyukseskan pelaksanaan program MBG. Hal ini mencakup penguatan pengawasan, pemanfaatan sumber daya lokal, serta komunikasi dan edukasi kepada masyarakat. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Pemerintah akan Turunkan Tiket Pesawat dan Kapal Lebaran 2025

KT1 08 Jan 2025 Tempo

DI pantai utara Tangerang, Banten, segregasi sosial akan terjadi secara nyata. Mereka yang berpunya kelak tinggal di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) Tropical Coastland yang sedang dibangun. Yang miskin, yang terpaksa melepaskan lahannya kepada pengembang, mungkin menjadi penghuni kampung yang mengelilingi area tersebut. Pembangunan yang seharusnya menjadi proses memperluas kemerdekaan manusia, meminjam kutipan ekonom peraih Hadiah Nobel, Amartya Sen, justru memiskinkan dan memenjarakan. Menyisihkan yang lemah, PIK Tropical Coastland yang bersebelahan dengan kawasan Pantai Indah Kapuk 2 digdaya karena dilindungi negara lewat penetapannya sebagai proyek strategis nasional (PSN). Padahal jelas-jelas pembangunan PIK Tropical Coastland tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah karena sebagian besar areanya berada di dalam kawasan hutan lindung.

Dipaksakan menjadi PSN, PIK Tropical Coastland ditengarai merupakan imbal jasa pemerintah kepada Agung Sedayu Group, pengembang proyek itu. Pemberian status PSN kuat diduga merupakan kompensasi atas permintaan Joko Widodo kepada Agung Sedayu membiayai pembangunan sebagian Ibu Kota Nusantara, proyek ambisius yang membutuhkan banjir investasi. PIK Tropical Coastland juga menjadi bagian dari proyek besar pengadaan 3 juta rumah, pekerjaan raksasa yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Berpartisipasi lewat program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), manajemen PIK akan menggelontorkan Rp 60 miliar untuk pembangunan ratusan rumah sederhana. Tak ada makan siang gratis: sebagai imbalan, pengembang akan dilibatkan dalam pembangunan tanggul laut raksasa, pekerjaan bernilai Rp 700 triliun yang dipercaya akan melindungi Jakarta dari abrasi air laut.

Sepintas mulia karena dapat memprioritaskan pembangunan infrastruktur untuk memajukan ekonomi, tanpa tata kelola yang baik PSN sesungguhnya adalah cara lancung untuk melindungi pengusaha nakal. Dimulai pada pemerintahan Joko Widodo periode pertama, hingga Juli 2024 terdapat 233 PSN dengan total investasi mencapai Rp 6.247 triliun. Sebanyak 195 PSN telah rampung dan beroperasi penuh pada paruh pertama tahun ini. PIK Tropical Coastland adalah satu dari 14 PSN baru, yang sepenuhnya digarap swasta. Pangkal soalnya adalah, dalam melindungi PSN, instansi pemerintah dan aparat diberi wewenang berlebih, bahkan dengan melanggar tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah, misalnya, bisa mencabut atau mengganti peraturan yang menghambat pelaksanaan PSN. Dalam hal perizinan, pengadaan lahan, hingga pembiayaan, pemerintah pun memberikan karpet merah. Sejumlah PSN juga tak memiliki standar operasi yang jelas dalam pengendalian dampak sosial dan lingkungan. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Nasional pada 2024 Tetap Terjaga

KT1 08 Jan 2025 Investor Daily (H)

Stabilitas sektor jasa keuangan nasional pada 2024 tetap terjaga di tengah dinamika perekonomian global dan domestik. Meski demikian, tahun ini lembaga jasa keuangan, terutama perbankan, harus mewaspadai faktor-faktro risiko global secara berkala, guna mengukur kemampuan untuk menyerap potensi risiko yang terjadi. Sinyal higher to longer dari The Fed yang hanya akan memangkas Fed Fund Rate (FFR) sebesar 50 basis poin (bps) atau lebih rendah dari ekspektasi pasar 75-100 bps tentu mengindikasikan bahwa suku bunga global akan tetao tinggi lebih lama dari perkiraan. "Kondisi ini tentu berpotensi mempengaruhi arus modal dan nilai tukar rupiah, yang pada gilirannya dapat berdampak pada stabilitas sektor keuangan domestik. Karena itu, terkait prospek perbankan 2025, meski OJK menyatakan sektor jasa keuangan masih stabil, tantangan yang dihadapi cukup kompleks," ungkap peneliti ekonom dari CORE Yusuf Rendy Manilet. Menurut dia, dari sisi mikroprudensial, perbankan perlu memperkuat stress testing terutama pada aspek Capital Adequacy Ratio (CAR) untuk mengantisipasi potensi credit loss, serta Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding ratio (NSFR) guna memitigasi risiko likuiditas. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Diperkirakan Rp 8 Miliar Berputar di Setiap Desa per Tahun

KT1 08 Jan 2025 Investor Daily (H)

MBG yang sudah bergulir mulai Senin (06/01/2025) lalu diperkirakan akan mendorong perputaran uang hingga rata-rata Rp 8 miliar setiap desa per tahun. Dengan demikian, program andalan dan prioritas dari Presiden Prabowo Subianto tersebut secara otomatis akan meningkatkan perekonomian lokal. "Jika semua bahan baku MBG di produksi oleh petani lokal seperti cabe, buncis, kacang panjang, lauk pauk, dan bahan baku lainnya, maka akan ada perputaran uang di setiap desa sebesar 8 miliar setiao tahun," ujar Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taksin) Budiman Sujatmiko. Menurut Budiman, program MBG tersebut bukan hanya soal makan, tetapi juga menghidupkan ekonomi lokal, desa, dan kampung. Melalui program ini, negara akan membeli bahan makanan hasil produksi petani lokal, nelayan dan peternak. "Sehingga, program swasembada panganpun (bisa) tercapai sesuai harapan Presiden Prabowo," tandas dia. Program MBG pemerintahan Prabowo-Gibran bagi anak sekolah serta Ibu hamil dan menyusui dipastikan membutuhkan bahan baku yang berkelanjutan dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. "Nantinya, akan ada 82 juta penerima manfaat program MBG di seluruh Indonesia," pungkas dia. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Orangtua Tak Perlu Lagi Beri Uang Jajan untuk Anak-anaknya

KT3 08 Jan 2025 Kompas

Satu per satu ibu-ibu datang ke sekolah, memarkirkan sepeda motor, lalu segera bergegas berkumpul bersama ibu-ibu lain di depan gerbang sekolah. Mereka berbincang ramai sambil menunggu anak-anak mereka bubaran sekolah. Topik hangat pada Selasa (7/1/2025) adalah Makan Bergizi Gratis. Program andalan Presiden Prabowo Subianto ini sangat dinanti para ibu. Bagi mereka yang memegang kendali keuangan keluarga, Makan Bergizi Gratis (MBG) sangat membantu perekonomian rumah tangga. Farah (43) salah satunya. Warga Slipi, Palmerah, Jakarta Barat, ini mengaku sangat terbantu program MBG. Sebab, sejak Senin, saat program MBG dimulai, Farah tidak lagi membawakan bekal untuk anaknya yang masih duduk di kelas 2 SD Barunawati, Slipi. Putrinya hanya dibawakan seperangkat alat makan dan botol air minum. Uang jajan Rp 10.000-Rp 15.000 yang biasanya diberikan juga distop sementara. Dia berdalih, ini sebagai bagian dari pendidikan karakter anak agar tidak makan sembarangan di sekolah.

”Alhamdulillah, enggak perlu repot juga masak subuh-subuh, jadi sekarang sesekali saja bawain bekalnya. Uang jajan juga coba distop. Rewel sih dia, tapi, kan, sudah saya antar-jemput, enggak usah jajan, makan di rumah,” kata Farah di SD Barunawati Slipi. Ibu rumah tangga ini menghitung, jika MBG konsisten diberikan setiap bulan, ia bisa berhemat hingga Rp 250.000-Rp 300.000 karena tidak lagi memberikan uang jajan. Dana itu bisa dialokasikan untuk kebutuhan rumah tangga lain, seperti membayar tagihan listrik dan air. Orangtua murid lainnya, Yeni (40), menambahkan, program MBG tak hanya menguntungkan orangtua dalam urusan finansial rumah tangga, tetapi turut membantu orangtua memastikan asupan gizi yang baik untuk tumbuh kembang anak. Dia pun tidak lagi membawakan bekal untuk anaknya. ”Selama ini paling bekalin dia yang simpel-simpel, masak telur dadar, nuget, sosis, buncis. Begitu-begitu saja yang cepat saja, kan, masaknya subuh. Sekarang katanya MBG ini enggak boleh ada makanan olahan, ya, baguslah,” tutur Yeni. Bisa lebih fokus belajar Dengan begitu, orangtua tidak harus khawatir lagi soal asupan makanan selama di sekolah dan anak-anak bisa lebih fokus dalam belajar. Anak-anak pun terlihat antusias menikmati menu sehat yang dimakan bersama teman setiap hari. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Program MBG Gerakkan Ekonomi Daerah Lebih Aktif

KT1 07 Jan 2025 Investor Daily (H)

Program makan bergizi gratis (MBG) akan terus diperluas hingga menjangkau 19 juta penerima manfaat hingga akhir 2025. Ekspansi MBG bakal menggerakkan ekonomi daerah, hingga menu program ini berbasis kearifan lokal. Senin (6/1/2025), merupakan moment bersejarah bagi Indonesia, lantaran MBG mulia bergulir. Tahap awal, pemerintah mengerahkan 190 Satuan Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di 26 provinsi dengan jumlah penerima manfaat 570 ribu orang. Dalam jangka pendek atau pada April 2025, jumlah SPPG ditargetkan mencapai 937 unit yang diproyeksikan dapat melayani hingga 3 juta penerima manfaat. Jumlah ini akan terus ditingkatkan, sehingga total penerima manfaat mencapai 82,9 juta pada 2029. Tahun ini, anggaran MBG ditetapkan Rp 71 triliun. Di hari pertama pelaksanaan MBG, para pelajar mendapatkan menu bervariasi. Contohnya, di SD Negeri 5 Cilacap, Tapos, Kota Sepok, Jawa Barat, para pelajar mendapatkan menu berupa nasi, lauk ayam filet, lauk pendamping berupa tahu, wortel dan buncis, serta buah jeruk. Sementara itu, di Cimahi, Jawa Barat, menu MBG terdiri dari atas nasi, ayam opor, satu potong buah semangka, sayur dan susu. Pemerintah sudah menetapkan nilai menu MBG Rp 10 ribu per porsi. Akan tetapi, pemerintah tidak menetapkan menu baku MBG yang berlaku di semua daerah. Intinya, MBG akan memberdayakan sumber pangan lokal. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Belum Tertata Rapi Program MBG

KT1 07 Jan 2025 Tempo

MAKAN bergizi gratis (MBG) di Sekolah Dasar Negeri 06 Pulogebang, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, tertunda selama satu jam, Senin, 6 Januari 2025. Dua penyebab penundaan tersebut adalah penyelenggara menunggu kedatangan Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari dan distribusi paket makanan terlambat sampai di sekolah tersebut. Kepala SDN 06 Pulogebang Paringgi Rismoko mengatakan kegiatan MBG di sekolahnya seharusnya dimulai pada pukul 09.00 WIB. Tapi makan bergizi tersebut terpaksa ditunda karena menunggu kedatangan pejabat pemerintah pusat yang akan berkunjung ke sekolahnya. “Ada pejabat, jadi mundur (jadwalnya),” kata Paringgi, Senin, 6 Januari 2025.

Kendala lain, mobil pengangkut menu MBG baru tiba di sekolah sekitar pukul 09.30 WIB. Setelah makanan tiba, guru dan murid bergegas mengangkutnya ke kelas masing-masing. Proses mengangkut makanan dari mobil ke kelas ini membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Setelah makanan sudah siap di setiap kelas, murid SDN 06 Pulogebang belum bisa juga langsung menyantapnya. Mereka harus menunggu kedatangan Qodari. Qodari dan rombongan tiba pukul 10.15 WIB. Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hariqo Satria Wibawa, ikut mendampingi Qodari. Tak lama setelah rombongan Qodari tiba, murid-murid baru dipersilakan menyantap hidangan MBG. Makanan disajikan dalam ompreng atau tempat makan stainless steel. Menu MBG tersebut berisi nasi dengan ikan dori, telur campur wortel, tumis taoge, dan buah-buahan.

Qodari dan rombongan pejabat negara itu berkeliling melihat para murid menikmati makanan tersebut. “Harapannya, kualitas gizi bisa meningkat. Belajar menjadi semangat dan ekonomi bisa berkembang,” ujar Qodari setelah berkunjung ke SDN Pulogebang 06. Paringgi mengatakan jadwal MBG di sekolahnya dibagi dalam dua sesi, yaitu pukul 09.00 dan 12.30 WIB. Pembagian waktu ini disesuaikan dengan jadwal masuk murid sekolah yang memang dibagi dua tahap. SDN 06 Pulogebang mempunyai 529 murid. Semuanya mendapat MBG. Menu makan bergizi gratis di SMP Negeri 12 Semarang, Jawa Tengah, 6 januari 2025. TEMPO/Budi Purwanto Paringgi mengatakan menu makanan pada hari pertama itu tidak jauh berbeda dengan saat simulasi pada 6-16 Desember 2024. “Bedanya hanya sekarang tidak ada susu,” ucap Paringgi. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Pemerintah Diminta Makan Bergizi Gratis Dilakukan Konsisten

KT3 07 Jan 2025 Kompas (H)

Program Makan Bergizi Gratis dimulai Senin (6/1/2025) di 26 provinsi. Meski belum semua sasaran penerima mendapatkan bagian, pemenuhan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto ini tetap disambut antusias warga dengan beberapa catatan. Di Ternate, Maluku Utara, Kepala Madrasah Ibtidaiah Negeri2Jamal Laher menjelaskan, peserta didik antusias untuk mengikuti program ini. Ia berharap, program bisa konsisten dilaksanakan selama lima hari per minggu. Peserta program menerima menu nasi, ayam, tumis sayur, sepotong semangka, jeruk, dan air mineral. ”Ini bermanfaat untuk siswa yang tidak mampu sarapan pagi. Program ini bisa memotivasi mereka semangat sekolah,” ujar Jamal.

Di Ambon, Maluku, distribusi menu makanan dilakukan sejak pukul 07.30 WIT. Kepala MTs Al Muhajirin, Ambon, Mirna Saali mengapresiasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena membantu 346 siswa mendapat makanan bergizi selama pembelajaran. Berbeda dengan rata-rata harga nasional, menu di Maluku disesuaikan dari Rp 10.000 menjadi Rp 11.000 per porsi. Menu yang disediakan mulai dari ikan cakalang hingga daging ayam. Di Kota Medan, Sumatera Utara, salah satu lokasi MBG ada di SD Negeri 067246, yang berada di pinggiran kota. Kepala SD Negeri 067246 Rosdiana Samosir berharap sekolah mereka diprioritaskan untuk mendapat MBG. ”Makan Bergizi Gratis ini masih uji coba hanya untuk satu hari. Kami mendapat jatah 250 porsi,” kata Rosdiana.

Program MBG di Kendari, Sulawesi Tenggara, masih berjalandi 12 sekolahdari ratusan sekolah di sana. Program ini ada di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN) dan dibantu Kodim 1417 Kendari. Kepala SDN 10 Kendari

Husnah Faizal menyambut positif program ini. Dengan program ini, anak didiknya mendapatkan asupan makanan dengan lauk yang seimbang dan bergizi. Terlebih lagi, siswa sekolah ini sebagian besar berasal dari kalangan warga berpenghasilan rendah. Orangtua siswa bekerja sebagai pemulung, tukang bangunan, dan pekerjaan tidak tetap lainnya. DiBandung, JawaBarat, pelaksanaan MBG dilakukan di tiga lokasi, dua lokasi di Kecamatan Cicendo, satu lokasi di Kecamatan Sukajadi. Di SD 193 Caringin, Kecamatan Sukajadi, misalnya, ratusan siswa menyambut antusias program ini. Menu yang diterima siswa adalah nasi, ayam goreng, sayur-sayuran, buah semangka, dan susu kemasan. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Rakyat Berdaulat 100 Persen

KT3 06 Jan 2025 Kompas

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang diketuai Suhartoyo menyebutkan, ”Menyatakan norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” (hlm 277). Pasal 222 Undang-Undang No 7/2017 yang diuji materi berbunyi, ”Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”. Selanjutnya, putusan MK menyatakan, pertama, semua partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden; kedua, pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau perolehan suara sah secara nasional (hlm 275-276).

Dengan demikian, menurut pertimbangan MK, ”rezim ambang batas pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden berapa pun besaran atau angka persentasenya adalah bertentangan dengan Pasal 6A Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945” (hlm 274-275). Dengan demikian, dalil para pemohon yang menyatakan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat adalah beralasan menurut hukum. Sungguh saya tidak sabar menuju pemilihan presiden RI pada 2029 men- datang. Ingin rasanya memasuki lorong waktu, menyaksikan semua warga negara Indonesia punya kesempatan yang sama untuk berkompetisi menjadi presiden tanpa ambang batas pencalonan presiden, dan seharusnya juga capres perseorangan (independen). Saya masih beropini keputusan MK belum sepenuhnya tuntas mewakili kedaulatan rakyat, belum mencapai daulat rakyat 100 persen, karena basis pencalonan presiden masih bertumpu pada parpol, bukan perseorangan. Dengan demikian, Indonesia masih jauh dari upaya mencapai daulat rakyat 100 persen sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa hingga cita-cita reformasi 1998. Calon perseorangan Ada kemajuan, tetapi masih terbatas. (Yoga)