Nasional
( 434 )Usulan Twin Cities untuk Jakarta dan IKN
Konsep twins cities antara Jakarta dan IKN yang diusulkan Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) akan segera diajukan ke pemerintahan Jokowi dan juga pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. Utusan khusus Presiden untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan IKN Bambang Susanto mengatakan, pihaknya telah menerima empat skenario pemindahan Jakarta ke IKN yang merupakan hasil kajian dari ASPI. "ASPI sebelumnya telah melakukan beberapa tahap kajian mendalam bersama para anggotanya, lalu mengusulkan empat skenario pembangunan IKN. Semua bertujuan agar proses pembangunan IKN dapat diarahkan kembali agar on the track sesuai dengan misi dan visi pada awalnya," kata Bambang. Melalui konsep Twins Cities, kata bambang, ASPI mengusulkan agar Jakarta dan IKN dapat berbagi fungsi dalam jangka pendek ini. Hal tersebut sesuai dengan skenario yang nantinya akan dipilih. Dengan konsep twin cities, salah satu kota dapat berperan sebagai ibu kota secara legal (de jure), sedangkan kota yang lainnya menjalankan kegiatan administratif pemerintahan nasioonal (de facto), dan masing-masing kota di desain untuk melaksanakan fungsi utama tertentu. (Yetede)
Masa Depan Indonesia pada Istana Negara di IKN
Istana Negara di IKN diresmikan Presiden Jokowi
Sepuluh hari sebelum masa kepemimpinannya berakhir, Presiden Joko Widodo dijadwalkan meresmikan Istana Negara dan Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Kedua istana itu melambangkan kewibawaan dan kemandirian bangsa. Peresmian dilakukan setelah Presiden memberikan kondisi ekonomi menjelang masa transisi pemerintahan dibayangi ketidakpastian yang cukup tinggi.
Dunia usaha menggantungkan harapan yang tinggi kepada pemerintahan mendatang untuk lebih serius menyikapi gejala perlambatan ekonomi yang mulai terjadi. Memasuki triwulan IV-2024, kondisi perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang tidak biasa. Tercatat sejak Mei 2024, telah terjadi penurunan harga barang dan jasa atau deflasi. Baik dilihat dari sisi permintaan maupun penawaran, deflasi yang terjadi dalam lima bulan beruntun menjadi indikasi adanya stagnasi ekonomi di Tanah Air.
Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga tumbuh di bawah level 5 persen selama tiga triwulan berturut-turut sejak triwulan III tahun 2023 sampai triwulan II tahun 2024. Terjadinya pelemahan daya beli juga dapat dilihat dari data Presiden Resmikan
Istana Negara di IKN. Sepuluh hari sebelum masa kepemimpinannya berakhir, Presiden Joko Widodo dijadwalkan meresmikan Istana Negara dan Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Kedua istana itu melambangkan kewibawaan dan kemandirian bangsa. Peresmian dilakukan setelah Presiden memberikan. pengarahan dalam Kompas100 CEO Forum Powered by PLN pada Jumat (11/10/2024).
”Kunjungan kerja besok (Jumat) untuk peresmian Istana Negara dan Istana Garuda, peresmian dua rumah sakit, dan Kompas100 CEO Forum,” ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana, Kamis (10/10). Istana Garuda dan Istana Negara itu sebenarnya sudah digunakan fungsional sejak rangkaian Upacara 17 Agustus 2024 di IKN. Presiden juga beberapa
kali berkegiatan di sana, seperti rapat kabinet, pertemuan dengan wali kota dan gubernur, sampai pertemuan dengan Badan Amil Zakat Nasional. Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(PUPR) Danis H Sumadilaga menjelaskan, peresmian itu digelar karena sesuai dengan kontrak pembangunan kedua istana itu selesai pada Oktober 2024. Istana Garuda merupakan bangunan yang dihiasi bilah-bilah baja menyerupai sayap garuda. Luasnya sekitar 14.500 meter persegi. Adapun bangunan Istana Negara terdiri dari tiga lantai dengan ketinggian mencapai 40 meter. Terdapat lambang negara Burung Garuda besar di letakkan tepat di bagian tengah atas dari fasad Istana Negara. (Yoga)
Jumlah Koperasi Aktif di Indonesia Tinggal 130.119 Unit
Jumlah koperasi aktif di Indonesia pada 2014 tercatat 209.448 unit dan turun menjadi 130.119 unit pada akhir 2023. Penurunan jumlah koperasi aktif disebabkan langkah pemerintah menata ulang lewat pembubaran koperasi yang tidak berbadan hukum. ”Tidak ada yang komplain selama kami melakukan pembubaran. Sebab, terbukti masih banyak koperasi hanya berbekal papan nama dalam
kurun waktu 2014–2023,” ujar Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Ahmad Zabadi dalam konferensi pers, Kamis (10/10/2024), di Jakarta. Menurut dia, dalam kurun waktu tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM fokus terhadap pembenahan kualitas koperasi, khususnya koperasi sektor riil sebagai koperasi yang memiliki koefisien tumbuh tinggi dan potensi nilai tambah yang besar. Koperasi yang dinilai tidak aktif diproses untuk dihapus dan dibubarkan secara resmi.
Kementerian Koperasi dan UKM juga membentuk satuan tugas (satgas) koperasi bermasalah. Satgas ini bekerja dari 11 Januari 2022 hingga 11 Januari 2023. Satgas menemukan delapan koperasi yang bermasalah. Setelah satgas dibubarkan, Kementerian Koperasi dan UKM lalu membentuk tim pemantauan koperasi blah pada 17 Februari 2023. Tugasnya melakukan pemantauan harian terhadap pembayaran skema perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang telah dihomologasi oleh pengadilan dan penanganan mediasi terhadap korban koperasi bermasalah. Selain tata kelola ulang, Ahmad menyebutkan, pihaknya juga mengupayakan berbagai transformasi regulasi untuk menciptakan ekosistem perkoperasian yang lebih adaptif terhadap tuntutan perkembangan bisnis dan zaman. Sebagai contoh, penerbitan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2021 tentang Koperasi dengan Model Multipihak.
Terkait aset, dia mengklaim, dari total 130.119 koperasi yang aktif, Kementerian Koperasi dan UKM mendata nilai keseluruhan aset mencapai Rp 254,7 triliun. Jumlah riil diperkirakan lebih besar. ”Sebab, dari 16.205 koperasi yang melakukan deklarasi aset secara mandiri per 15 Oktober 2023, ketahuan total aset mereka sudah menyentuhRp 287 triliun. Proyeksi kami, dari total koperasi yang sampai sekarang aktif, total asetnya bisa sampai Rp 900 triliun,” ucap Ahmad. Ketua Umum Dewan Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia Sri Untari, berpendapat, Kementerian Koperasi dan UKM semestinya membeberkan berapa banyak koperasi aktif, tetapi keuangannya tidak sehat. Dia menduga, dari total koperasi yang aktif tidak semuanya benar-benar sehat. (Yoga)
Transisi Pemerintahan Jokowi ke Prabowo Berjalan Mulus
Indonesia Berpotensi Menjadi Negara Super Power
Indonesia berpotensi menjadi Negara superpower ekonomi dari Asia bersama China dan India. Ketiga Negara ini akan menjadi kekuatan dan sumber pertumbuhan ekonomi dunia. Oleh sebab itu, Indonesia harus optimistis dan berani menempuh jalan sendiri untuk menjadi negara maju. Pertumbuhan ekonomi diyakini bisa melesat, bahkan bisa menyentuh 8% seperti yang ditargetkan oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Ada dua alat untuk mencapai itu, yakni hilirisasi dan digitalisasi. Dalam konteks ini, Indonesia harus berani menjalankan hilirisasi ditengah banyaknya protes dari sejumlah negara.
Indonesia juga jangan terbawa
trens dunia yang bisa menyeret negara ini ke medan kompetisi sulit. Hal ini
ditegaskan Presiden Jokowi saat membuka BNI Investor Daily Summit 2024 di JCC,
Senayan Jakarta. Turut mendampingi Presiden, di antaranya Menkeu Sri Mulyani
Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BPKM) Rosan Roeslani, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi
Hartono, Executive Chairman B-Universe Enggartiasto Lukito, dan Direkut Utama
Bank BNI (Persero) Tbk/BNI Royke
Tumilaar. Menurut Presiden, sekarang dunia memasuki abad Asia dan pergeseran
dari barat ke Asia. (Yetede)
Pemerintahan Prabowo Menjadi Sektor Yang Krusial
Gaji Hakim Masih Digodok Pemerintah
Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah masih melakukan
kajian terkait kenaikan gaji hakim, yang
melibatkan tiga kementerian, yakni Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi (PAN RB), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), dan
Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal tersebut dikatakan Jokowi merespons
tuntutan para hakim yang menginginkan kesejahteraan meningkat dengan tuntutan
kenaikan gaji. Para hakim bahkan melakukan “aksi mogok” tidak bersidang.
Sebelumnya, Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Suharto menegaskan saat ini tidak
ada mogok massal maupun cuti bersama yang dilakukan oleh para hakim di seluruh
Indonesia. Penegasan Suharto ini untuk meluruskan aksi para hakim yang
sebenarnya mengambil cuti secara bersamaan. Sementara itu, Presiden Terpilih
pada Pemilu 2024 Prabowo Subianto mengatakan siap bertemu dengan para hakim
untuk membahas kesejahteraan setelah resmi menjabat sebagai Presiden RI
2024-2029. “Pada saatnya nanti saya minta waktu untuk bisa tatap muka dan bicara langsung dengan saudara,” kata
Prabowo. (Yetede)
Presiden Jokowi dan presiden terpilih Prabowo Subianto Berkomitmen Sejahterakan Hakim
Penghasilan Wakil Rakyat Makin Seksi
Pilihan Editor
-
Beban Bunga Utang
05 Aug 2022 -
The Fed Hantui Pasar Global
26 Jul 2022









