Buruknya pengelolaan sampah mem buat Bandung menjadi lautan sampah. Inisiatif datang dari sejumlah hotel yang mulai mengelola sampah secara mandiri demi lestari dan asrinya lingkungan. Tong plastik seberat 30 kilogram dengan tinggi sekitar 50 sentimeter itu terlihat ringan saat digotong Andri (34), pekerja di Hotel Novotel, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (2/10/2024). Siang itu, ia kembali melakukan pekerjaan sekaligus ikut menjaga Bandung agar tidak selalu diolok-olok dengan sebutan Bandung lautan sampah. ”Ini isinya sampah organik sisa makanan dan bahan-bahan pembuatnya. Nanti semuanya dimasukkan ke lubang biopori untuk dijadikan kompos,” kata Andri sembari meletakan tong di sekitar area taman kawasan hotel itu. Sejak dua tahun lalu, pihak manajemen hotel berinisiatif membuat kompos dari sampah organik sisa makanan lewat biopori. Setidaknya ada 30 lubang biopori, masing-masing berukuran 80 sentimeter (cm) dan berdiameter sekitar 40 cm. 

Siang itu, Andri mengisi lima lubang. Setelah semua sampah organik itu dimasukkan, dia menimbun setiap lubang dengan daun kering dan tutup wadah ember. ”Setelah dua minggu, sampah organiknya menghitam. Kalau sudah begitu, sudah bisa digunakan untuk menyuburkan tanaman hias di sekitar hotel,” ujarnya. Selain membuat biopori, hotel juga membudidayakan maggot, larva black soldier fly (BSF). Biasanya Andri memberi makan maggot dengan pakan sampah organik pada pagi dan sore. Dalam sehari, maggot bisa mengurai 15-30 kilogram (kg) sampah organik yang dihasilkan hotel yang menjadi bagian dari perusahaan multinasional ACCOR ini. General Manager Novotel Bandung Arief Maulana mengatakan, ada empat program pengolahan sampah organik dan non-organik di Novotel yang diharapkan bisa meringankan beban Kota Bandung dalam mengatasi sampah. ”Kami juga bekerja sama dengan peternak bebek untuk menggunakan sampah organik hotel dan pemilahan sampah non-organik yang bernilai ekonomis. 

Kami juga menyiapkan ruang khusus yang bersih dan dilengkapi pendingin udara untuk menyimpan sampah basah,” ucapnya. Kolaborasi itu, kata Arief, sangat dibutuhkan. Alasannya, Divisi Food and Beverage Novotel Bandung dari Agustus hingga September 2024 memproduksi sekitar 250 kg sampah basah dan sampah kering per hari. ”Novotel jadi pionir membudidayakan maggot untuk mengurai sampah. Kami mengeluarkan biaya hingga Rp 17 juta untuk membuat fasilitas tersebut,” kata Arief. Kini, hasilnya manis. Dikemas dalam 24 kantong, hanya delapan kantong sampah non-organik per hari yang dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) karena tak dapat didaur ulang. Usaha itu meminimalkan sampah yang dibuang tempat pembuangan. Selain bisa menjadi pakan bebek, manfaat pemilahan sampah juga turut dirasakan anak-anak yang belum beruntung. ”Penjualan kardus hingga botol mencapai Rp 12 juta per tahun. Semua disumbangkan untuk biaya pendidikan anak tak mampu dalam program ACCOR, yakni A Trust for AChild (ATFAC) di Jakarta dan Bali,” ucap Arief. (Yoga)

Jumlah penganggur di Jakarta terus berkurang. Meskipun demikian, penganggur didominasi usia muda, berusia 15-29 tahun, dan lulusan SMA/SMK. Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta melaporkan penurunan tingkat pengangguran itu dalam Profil Pengangguran Provinsi DKI Jakarta 2023. Seluruh data bersumber dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2022 dan 2023 di Jakarta. Dalam publikasi itu disebutkan sebanyak 355.000 orang menganggur di Jakarta pada Agustus 2023. Jumlahnya terus turun dibandingkan kondisi pada Agustus 2020 yang sebanyak 573.000 orang. Penurunan terjadi pada tingkat pengangguran terbuka (TPT). TPT turun dari 10,95 persen pada Agustus 2020 menjadi 6,53 persen per Agustus 2023 dengan jumlah angkatan kerja 5,43 juta jiwa. 

Di balik penurunan ini, penganggur terbanyak dari kelompok usia 15-29 tahun (70,37 persen). Sama halnya dengan TPT pada usia 15-29 tahun yang mencapai 17,59 persen. Peneliti Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Turro Wongkaren, menuturkan, kemungkinan seseorang menganggur karena dua hal, yaitu upah tidak sesuai ekspektasi dan tidak ada lowongan sebagai staf/buruh atau tidak mau/bisa menjadi wirausaha.”Makin muda usianya dan tinggi pendidikannya, maka kemungkinan menganggur karena upah yang tersedia tidak setinggi harapan,” ujarnya, Selasa (1/10/2024). Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta ini menyarankan perkuatan koordinasi antarpemangku kepentingan agar program dari hulu ke hilir dapat terintegrasi baik. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta sudah cukup baik menjalankan pelatihan kerja berbasis kompetensi hingga bursa kerja. Sayang, hal itu baru memenuhi sisi penawaran. 

Butuh koordinasi yang kuat dengan pihak lain untuk melengkapi sisi permintaan. ”Yang bisa dilakukan adalah menyosialisasikan berapa gaji pekerja di bawah 1 tahun. Jadi, ekspektasi disesuaikan,” tuturnya. Dalam Profil Pengangguran Provinsi DKI Jakarta 2023 disebutkan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) pada Agustus 2023 mencapai 65,21 persen. Artinya, 65 dari 100 penduduk usia kerja aktif secara ekonomi (bekerja atau aktif mencari pekerjaan) TPAK merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja dan penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) di suatu wilayah. Angkatan kerja ini didominasi kelompok usia 30-59 tahun (umur pertengahan) dengan jumlah 3,55 juta orang. Kemudian diikuti angkatan kerja usia 15-29 tahun (umur muda) 1,42 juta orang dan 457.000 warga lansia (usia 60 tahun atau lebih). (Yoga)

Setelah berjalan satu dekade, program Jaminan Kesehatan Nasional masih menghadapi kendala dalam meningkatkan jumlah kepesertaan aktif. Program tersebut juga menghadapi tantangan dalam memastikan keberlanjutan pembiayaan iuran. Optimalisasi jumlah kepesertaan penerima bantuan iuran (PBI) dinilai bisa menjadi salah satu cara untuk mendorong keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dukungan multisektor, termasuk pemerintah daerah, dibutuhkan untuk menambah jumlah peserta PBI. Hal itu mengemuka dalam lokakarya media bertajuk ”Potret Satu Dekade Perjalanan Membangun Indonesia Sehat dan Menjaga Keberlangsungan. Program JKN pada Pemerintahan Baru” di Jakarta, Rabu (25/9/2024) Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menuturkan, situasi sosial ekonomi saat ini mengimpit masyarakat. Daya beli warga kelas menengah turun akibat beban ekonomi yang dihadapi. Salah satu dampaknya, sejumlah warga tak lagi mampu membayar iuran kepesertaan JKN, khususnya iuran sebagai peserta mandiri. Alhasil, banyak masyarakat akhirnya tidak lagi aktif sebagai peserta JKN.
”Soal kepesertaan ini, apakah pemerintah bisa memberikan jaminan bagi masyarakat yang (tingkat ekonomi) turun kelas. Karena itu, jumlah PBI harus ditingkatkan sesuai Peraturan Presiden No 36/2023 113 juta peserta. Sampai sekarang jumlah PBI hanya 96,8 juta orang,” tuturnya. Data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, per 1 Juni 2024 terdapat 58,3 juta peserta JKN dengan status nonaktif. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Nunung Nuryanto memaparkan, kepesertaan menjadi salah satu tantangan yang dihadapi dalam keberlanjutan program JKN. Sekalipun jumlah peserta yang terdaftar mencapai 98 persen dari total penduduk Indonesia, hanya sekitar 80 persen peserta yang kepesertaannya aktif. Dengan status kepesertaan tidak aktif, seseorang tak bisa mengakses layanan kesehatan yang terjamin dalam program JKN. Status kepesertaan pun tidak bisa langsung aktif setelah pembayaran dilakukan. Masa reaktivasi kepesertaan butuh waktu sampai 14 hari. (Yoga)

.  

Praktik korupsi dinilai berada di balik masifnya konflik agraria selama dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam kurun satu dekade tercatat 2.939 konflik agraria di lahan seluas 6,3 juta hektar dan berdampak pada 1,75 juta rumah tangga. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) bersama Serikat Petani Pasundan (SPP) yang mewakili 80 organisasi petani di sejumlah daerah mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (23/9/2024), untuk menyampaikan aspirasi terkait urgensi pemberantasan
korupsi agraria di Indonesia. Aksi ini merupakan bagian dari Peringatan Hari Tani Nasional (HTN) 2024 yang diperingati setiap 24 September.

”Para petani meminta KPK serius membongkar korupsi agraria yang sangat masif. Selama dua periode pemerintahan Joko Widodo, ada 2.939 letusan konflik agraria dengan luas mencapai 6,3 juta hektar. Korban yang terdampak 1,75 juta rumah tangga di seluruh wilayah di Indonesia,” kata Sekjen KPA Dewi Kartika. Menurut Dewi, agraria dan segenap isinya merupakan penunjang pokok hidup petani, masyarakat adat, nelayan, dan kaum perempuan. Namun, sumber-sumber agraria, terutama tanah, air, dan hutan, kini dikuasai segelintir orang saja. Data KPA menunjukkan, hingga saat ini sudah 25 juta hektar tanah dikuasai pengusaha sawit, 10 juta hektar tanah dikuasai pengusaha tambang, dan 11,3 juta hektar tanah dikuasai pengusaha kayu.

Sementara itu, 17,24 juta petani gurem hanya menguasai tanah di bawah 0,1 sampai dengan 0,5 hektar, sisanya buruh tani dan tidak memiliki tanah. ”Parahnya, kemiskinan struktural ini berada dalam sistem ekonomi-politik agraria yang diskriminatif kepada rakyat, tanpa kepastian hukum, rentan menjadi korban mafia tanah dan koruptor,” kata Dewi. Dalam kesempatan ini, KPA dan SPP juga menyerahkan beberapa dokumen dan contoh lokasi yang diduga menjadi ladang korupsi agraria ke KPK. Korupsi agrari Sekjen SPP Agustiana meminta KPK agar bergerak bersama rakyat dalam membangun tatanan agraria yang adil, berdaulat, akuntabel, dan trans-
paran. (Yoga)