DEWAN Perwakilan Rakyat periode 2019-2024 mengakhiri masa tugas dengan membuat lelucon besar: memberikan penghargaan kepada diri sendiri. Padahal, selama lima tahun masa kerjanya, kinerja DPR sangat buruk dan banyak melahirkan undang-undang yang merugikan masyarakat. Pemberian penghargaan berupa piagam dan pin ditetapkan dalam rapat paripurna DPR yang terakhir pada 19 September 2024. Tidak jelas kriteria yang dipakai untuk pemberian penghargaan tersebut, di tengah buruknya kinerja legislasi dan anjloknya citra lembaga dalam sejumlah survei kepuasan publik.

Saat mereka mulai bekerja pada 2019, ada 264 rancangan undang-undang yang disepakati masuk Program Legislasi Nasional. Artinya, dalam setahun, mereka menargetkan bisa menyelesaikan 52 undang-undang atau empat per bulan. Hingga akhir masa jabatan mereka, hanya 26 yang dihasilkan atau 10 persen saja dari yang direncanakan. Secara kuantitas payah, kualitasnya juga buruk. Sejumlah regulasi yang dihasilkan diprotes publik hingga digugat ke Mahkamah Konstitusi. 

Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Undang-Undang Cipta Kerja, yang disahkan pada 2020, adalah contohnya. Undang-undang tersebut dibahas dengan cepat dan sangat minim partisipasi publik sehingga dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Tanpa perubahan substansial, pemerintah dan DPR kemudian bahu-membahu meloloskannya pada 2021. Model pembahasan ala kedua undang-undang tersebut kemudian menjadi ciri khas pemerintahan Joko Widodo dengan DPR: dibahas cepat, cenderung tertutup, dan segera disahkan. Selama ini, kalaupun ada upaya meminta masukan publik melalui rapat dengar pendapat, terlihat lebih banyak sebatas formalitas. (Yetede)

Tak terasa lebih Fransiskus Wisnu Wardhana Dany dari dua dekade hari bebas kendaraan bermotor atau car free day mewarnai Jakarta. Sejumlah harapan disampaikan warga metropolitan. arga dari berbagai usia dan kalangan bersukaria pada peringatan 22 tahun car free day atau hari bebas kendaraan bermotor di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (22/9/2024). Mereka larut dalam senam bersama selama lebih kurang dua jam Selain senam, warga juga mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis. Ada pemeriksaan tekanan darah, cek gula darah, dan diagnosis tengkes (stunting). Di antara mereka ada Djubaedah (67), warga Jakarta Pusat, yang selalu. nyempatkan diri ke hari bebas kendaraan bermotor yang dihelat setiap Minggu mulai pukul 06.00 WIB hingga pukul 10.00 WIB. 

Ia sekadar jalan santai, joging, atau senam bersama ibu-ibu lainnya. ”Kegiatannya gratis. Terjangkau juga dari rumah ke sini. Bisa jalan kaki atau sekali naik angkutan umum. Bonusnya sehat,” ujar Djubaedah. Pada perayaan 22 tahun car free day ini, Djubaedah meminta penyewaan sepeda atau layanan bike sharing diadakan lagi. Layanan ini sempat diuji coba oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2020 dengan biaya Rp 3.500 per 15 menit, setiap hari pukul 06.00-18.00 WIB. Djubaedah mengutarakan hal itu saat sesi bincang-bincang terkait perayaan 22 tahun hari bebas kendaraan bermotor. Sesi ini turut diikuti Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo. Pegiat bike to school (bersepeda ke sekolah), Dehlis, juga merasakan manfaat hari bebas kendaraan bermotor. Persepeda seperti dia bisa melaju tanpa rasa waswas bakal diserempet kendaraan bermotor saat car free day. ”Seru, apalagi jalan di sini (Jalan Sudirman dan Jalan MH Thamrin) lebih rata, lebih mulus,” kata Dehlis. Ia berharap pesepeda kian  terwadahi, baik di lajur sepeda terbangun maupun fasilitas penunjang lainnya. (Yoga)

PRESIDEN Joko Widodo akan menyelesaikan periode kedua masa kepemimpinannya pada 20 Oktober 2024. Meskipun masa jabatannya akan segera berakhir, perhatiannya terhadap berbagai program ambisius tidak menunjukkan tanda-tanda surut. Sebut saja Ibu Kota Negara (IKN) dan rencana kereta cepat Jakarta-Surabaya yang berpeluang berlanjut.

Jokowi bahkan mengambil langkah “terselubung” untuk mempersiapkan kelahiran visi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang disebut Asta Cita. Jokowi juga ditengarai mengatur distribusi jabatan untuk tim sukses dan relawan di badan usaha milik negara, melakukan reshuffle kabinet (wakil menteri), mendorong eksposur internasional untuk Prabowo, serta memberi instruksi agar semua program Prabowo diintegrasikan ke rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025. Hal ini merupakan strategi yang diharapkan bakal melanjutkan Nawacita—sembilan prioritas pembangunan Jokowi.

Asta Cita merupakan delapan misi Prabowo-Gibran. Misi ini terdiri atas 17 program prioritas dan delapan program yang hasilnya bisa terlihat secara cepat. Untuk itu, ada upaya akomodasi politik legislasi dalam suksesi Asta Cita dengan menyelundupkan rencana legislasi. Praktik ini dikenal dengan istilah midnight regulations atau midnight rulemaking. Fenomena ini terjadi ketika presiden yang sedang menjabat mengeluarkan peraturan atau kebijakan baru pada periode transisi sebelum presiden baru dilantik. Tujuannya adalah menyokong kebutuhan legislasi lebih awal serta memastikan kebijakan tetap berlaku meskipun terjadi pergantian pemerintahan (Jerry Ellig, 2016). (Yetede)

Menteri Pertahanan yang juga presiden terpilih Prabowo Subianto saat rapat terbatas disaksikan sejumlah menteri di Kantor Presiden, Angan Prabowo membentuk kabinet karya atau kabinet zaken pada masa pemerintahannya bakal sulit terwujud. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengklaim kabinet Prabowo bakal diisi kalangan profesional dan teknokrat. Namun, kata dia, kalangan profesional ini juga bisa berlatar belakang dari partai politik.

Konsep seperti itu, menurut pengajar hukum tata negara dari Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, tak bisa disebut sebagai kabinet zaken. Menurut dia, kabinet zaken idealnya dibentuk dengan komposisi yang didominasi kalangan profesional nonpartai alias kalangan yang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing tanpa memiliki keterikatan dengan partai politik.

Menteri Pertahanan yang juga presiden terpilih, Prabowo Subianto, saat rapat terbatas disaksikan sejumlah menteri di Kantor Presiden, Hal tersebut, kata Herdiansyah, selain akan mengefektifkan kinerja pemerintahan, bakal meminimalkan terjadinya konflik kepentingan. Apalagi langkah Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah yang kompak menyepakati diparipurnakannya revisi Undang-Undang tentang Kementerian Negara, otomatis menjadikan kabinet Prabowo nanti sarat akan kepentingan politik. Revisi tersebut menghapus aturan jumlah kementerian yang diatur paling banyak berjumlah 34. (Yetede)

Di hadapan anggota Kabinet Indonesia Maju, Presiden Joko Widodo menyampaikan capaian pemerintahannya selama satu dekade, dari 2014 hingga 2024. Dalam sidang kabinet terakhir pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin yang digelar di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, itu, Presiden Jokowi menyampaikan kerangka transisi pemerintahan dari dia ke presiden dan wakil presiden 2024-2029 terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan pemerintah memang telah menyiapkan dan menyepakati blueprint atau cetak biru transisi pemerintahan. Jadi, satu bulan menjelang Presiden Jokowi purnatugas, blueprint itu diharapkan dapat dikomunikasikan kepada masyarakat. Ia mengatakan cetak biru transisi pemerintahan tersebut menyangkut proyek strategis nasional (PSN), transfer daerah, dan stabilitas ekonomi.

Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra—partai politik pendukung Prabowo-Gibran dalam pemilihan presiden 2024—Sufmi Dasco Ahmad mengatakan proses transisi pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo memang tengah dilangsungkan. Misalnya simulasi jumlah kementerian dan nomenklatur kementerian yang akan digunakan pemerintahan Prabowo. “Termasuk sumber daya manusianya. Ditunggu saja karena akan segera disampaikan,” kata Dasco melalui pesan pendek, Senin, 16 September 2024.

Dalam sidang kabinet di Istana Garuda, IKN, Jokowi meminta menteri-menterinya segera menuntaskan berbagai program yang belum terlaksana. Jokowi juga menyampaikan agar proses transisi pemerintahan ke Prabowo dapat berjalan efektif dan lancar. Karena itu, mantan Wali Kota Solo itu meminta jajarannya mendukung penuh pemerintahan Prabowo, baik dalam urusan kebijakan maupun masalah stabilitas dan kondusivitas di masyarakat. "Pastikan jangan sampai ada riak-riak gejolak sampai pemerintahan berikutnya terbentuk,” ucap Jokowi. (Yetede)

PANITIA seleksi tidak perlu tergesa-gesa dalam menyelesaikan proses pemilihan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apalagi masa jabatan pimpinan KPK sekarang baru berakhir pada 20 Desember 2024. Panitia seleksi masih mempunyai waktu cukup untuk menyaring 20 calon yang lolos menjadi 10 nama. Pansel tak perlu terburu-buru mengejar target menyerahkan nama-nama tersebut kepada Presiden Joko Widodo. Meskipun Jokowi masih mempunyai wewenang untuk mengirim 10 nama itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat, alangkah eloknya jika hal tersebut dilakukan oleh presiden baru nanti, yakni Prabowo Subianto.

Pimpinan KPK yang baru nanti bekerja pada era pemerintahan dan DPR baru. Dengan demikian, pemerintahan dan DPR barulah yang lebih punya tanggung jawab moral memilihnya, meskipun secara hukum pemerintah dan DPR sekarang punya wewenang itu. Jadi lebih baik uji kelayakan dan kepatutan hingga pemilihan dilakukan menunggu pergantian pemerintah serta DPR periode berikutnya. Jika DPR sekarang yang memilih, anggota Dewan baru bisa lepas tangan bila kualitas anggota KPK tidak sesuai dengan harapan. Lagi pula, masa jabatan anggota DPR tinggal sebentar lagi. Kita sedang memilih sosok-sosok petarung dalam pemberantasan korupsi.

Menunda proses uji kelayakan dan kepatutan hingga DPR periode mendatang akan memberikan waktu yang cukup untuk proses pengujian secara lebih mendalam. Kita berharap Komisi III DPR yang baru akan memiliki pandangan dan penilaian lebih segar serta obyektif, tidak terjebak dalam dinamika politik periode sekarang. Dengan begitu, hasil pemilihan tidak tersandera oleh kepentingan-kepentingan saat ini. Penundaan uji kelayakan dan kepatutan juga akan menepis anggapan serta dugaan adanya cawe-cawe Presiden Joko Widodo. Sebab, kini meruyak dugaan Jokowi mengintervensi seleksi calon pimpinan KPK. Bahkan, berembus kabar, panitia seleksi telah mengirim 20 nama calon pemimpin KPK kepada Presiden sehingga Jokowi dapat menentukan 10 nama yang sesuai dengan keinginannya. (Yetede)