Labirin | News & Update

;

Nasional

( 434 )

Trik Demi Meningkatkan Keamanan Siber di Indonesia

KT1 08 Aug 2024 Tempo

SAAT ini Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengelola dan melindungi data pribadi warganya. Serangan siber yang terus meningkat tidak hanya mengungkap kelemahan dalam infrastruktur digital nasional, tapi juga menyoroti kebutuhan mendesak untuk strategi keamanan siber yang lebih efektif dan bertanggung jawab.

Kejadian serangan terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) mengungkap kerentanan signifikan dalam hal perlindungan data dan keamanan siber di Indonesia. Serangan itu, kita tahu, merembet ke mana-mana. Data Badan Intelijen Strategis ikut diretas dan data pada Sistem Identifikasi Sidik Jari Otomatis milik Kepolisian Republik Indonesia juga bocor. Kejadian ini membuka mata akan pentingnya perlindungan data dan kecepatan respons terhadap insiden keamanan siber.

Di Indonesia, ketimpangan antara perkembangan teknologi digital dan keamanan siber menciptakan risiko yang terus-menerus. Banyak lembaga, termasuk pemerintah, sering kali gagal mengadopsi langkah-langkah perlindungan data yang memadai. Peretasan PDNS hanya merupakan salah satu contoh bagaimana data sensitif dapat terancam tanpa sistem pengamanan yang kuat. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan

KT1 03 Aug 2024 Investor Daily (H)

Pemerintah dan otoritas terkait dinilai perlu kerja lebih keras dan serius untuk mendongkrak tingkat literasi dan inklusi keuangan di Tanah Air. Pasalnya, dengan metode yang telah disempurnakan, hasil survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 menyebutkan bahwa indeks inklusi keuangan penduduk Indonesia tahun ini hanya sebesar 75,02% lebih rendah dari hasil SNLIK sebelumnya. Hasil SNLIK yang tahun ini dilakukan bersama-sama antara OJK dan BPS itu justru 'mengoreksi' turun indeks inklusi keuangan survei OJK tahun 2022 yang sebesar 85,10%. Bahkan indek inklusi keuangan itu jauh di bawah data tingkat inklusi keuangan Indonesia dari Dewan Nasional Keuangan Inklusi (DNKI) yang sebesar 88,7% pada 2023. Padahal tahun ini pemerintah menargetkan tingkat inklusi mencapai 90%. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Stok Karbon Hutan Mangrove Terancam Tak Mencukupi Kebutuhan

KT1 01 Aug 2024 Tempo

Indonesia memiliki 20-23 persen luasan hutan mangrove di dunia. Sementara 43 persen di Asia. Diketahui, mangrove memiliki fungsi nilai secara ekonomi, ekologi, dan sosial. “Paling penting, mangrove memiliki peran terhadap pengendalian iklim,” kata Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Alue Dohong, dalam acara memperingati Hari Mangrove Sedunia yang diselenggarakan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, 26-27 Juli 2024.

Memiliki hutan mangrove eksisting seluas 3,44 juta hektar ,diperlukan usaha yang berkelanjutan untuk mengendalikan suhu global menuju 1,5 derajat celcius pada 2030, yang membutuhkan 50 miliar ton per tahun. “Kita kemungkinan memiliki jumlah stok karbon di hutan mangrove saat ini kurang lebih 3 gigaton karbon atau kurang kebih 3 miliar ton karbon.”

Alue mengatakan, perhitungan itu berdasarkan hasil kajian peneliti asal Australia, Daniel M. Alongi. Pada 2012, Daniel mengkaji perkiraan stok karbon di lahan mangrove Indonesia 1 hektare kurang lebih 937 ton per hektare. “Sebagian besar stok itu berada di burial carbon atau karbon yang ada di sedimen mangrovenya. Bukan yang ada di tegakkan atasnya,” ujar Alue. “Jadi, karbon dari mangrove 3 miliar ton itu hanya bisa untuk menjaga saja. Itu gambarannya.” (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Simalakama Aturan Baru Kesehatan

HR1 31 Jul 2024 Kontan (H)

Pemerintah baru saja merilis aturan turunan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024. Beleid yang diteken Presiden Joko Widodo dan diundangkan 26 Juli 2024 ini diharapkan bisa menciptakan sistem kesehatan yang kuat di Indonesia. Namun, aturan ini menuai pro kontra, salah satunya dari dunia usaha. Sejatinya, beleid yang berisi 1.072 pasal ini langsung menghapus 26 peraturan pemerintah dan lima peraturan presiden terkait bidang kesehatan. Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin berharap, PP 28/2024 melempangkan jalan pemerintah untuk membangun sistem kesehatan yang tangguh. Aturan ini meliputi beragam kegiatan, mulai dari penyelenggaraan upaya kesehatan, aspek teknis pelayanan kesehatan, pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, serta teknis perbekalan kesehatan serta ketahanan kefarmasian alat kesehatan.

Dalam beleid tersebut, keberadaan tenaga medis asing yang sempat diprotes profesi tenaga medis dalam negeri terus jalan. Nantinya tenaga medis asing atau dokter asing bisa berpraktik di layanan kesehatan dalam negeri. Beleid ini juga mengatur penjualan dan peredaran produk tembakau dan rokok. Alhasil, PP 28/2024 semakin mempersempit peredaran rokok sehingga turut memukul industri tembakau. Misalnya, beleid ini melarang penjualan rokok secara eceran. Penjualan rokok pun tidak boleh dilakukan ke anak usia di bawah 21 tahun. Penjualan rokok pun dibatasi, yakni minimal berjarak 200 meter dari tempat pendidikan atau bermain anak-anak. Zonasi ini memunculkan reaksi dari pengusaha. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menyosorti radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak. Ketua Umum Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Garindra Kartasasmita juga melihat zonasi 200 meter sulit terlaksana dengan baik, bahkan dapat memicu timbulnya oknum yang akan melakukan pemerasan.

Sosial, Budaya, dan Demografi

Revisi Undang-Undang TNI dan Polri

KT1 30 Jul 2024 Tempo

Khairul Fahmi beberapa kali menerima keluhan dari prajurit Tentara Nasional Indonesia berpangkat tamtama dan bintara. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies ini mengungkapkan, pada beberapa pertemuan dengan sejumlah prajurit dalam satu tahun terakhir, mereka mengeluhkan hal yang umumnya sama. Khairul menyebutkan para prajurit tersebut mengeluhkan usulan perpanjangan masa dinas hingga usia 58 tahun yang tertuang dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. "Mereka tak ingin masa pensiun bertambah," ujarnya saat dihubungi pada Senin, 29 Juli 2024.

Para prajurit itu, kata Khairul, sadar bahwa mereka tidak akan bisa lagi mendapat kenaikan pangkat, bahkan jabatan fungsional. Mereka hanya berpikir untuk mempersiapkan hari tua setelah pensiun di umur 53 tahun sesuai dengan Undang-Undang TNI. Memasuki masa pensiun, mereka ingin mencoba membuka bisnis baru atau mencari pekerjaan lain sebelum berusia 60 tahun. "Kalau terlalu dekat dengan usia 60 tahun, mereka khawatir tidak lagi produktif," ucapnya.

Menurut Khairul, penambahan batas usia pensiun hanya menguntungkan matra TNI Angkatan Darat, tapi tidak bagi matra TNI Angkatan Laut dan Angkatan Udara. TNI AD memiliki banyak kesatuan teritorial, seperti komando rayon militer, komando daerah militer, dan komando distrik militer. Sedangkan matra TNI AL dan TNI AU memiliki kesatuan teritorial terbatas.

Di sisi lain, penambahan batas usia pensiun juga berhubungan dengan kualitas prajurit TNI. Khairul mencontohkan, dalam mengoperasikan skuadron udara, prajurit TNI AU memerlukan ketelitian dan kehati-hatian. Prajurit berumur di atas 50 tahun berisiko mendapat bahaya besar ketimbang prajurit usia produktif. "Meski fisik sehat, bisa saja mata mulai minus dan kekuatan mengangkat beban berkurang," katanya. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Kantor Baru Presiden Jokowi di IKN

KT1 29 Jul 2024 Investor Daily (H)

Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menyampaikan, Presiden Jokowi Widodo akan berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Senin (29/7/2024) hingga Rabu, (31/7/2024). Dalam kunjungan hari pertama, Minggu (28/7/2024), Presiden meninjau progres pembangunan jalan tol IKN di Jalan Bebas Hambatan Akses IKN Seksi 3A-5A, Kota Balikpapan. Selain itu, Presiden Jokowi meresmikan Jembatan Pulau Balang di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (kaltim) yang merupakan salah satu pendukung infrastruktur pendukung IKN. Selebritas yang ikut dalam rombongan Presiden adalah Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, Irwansyah dan Zaskia Sungkar, Ferry Maryadi, Omesh, dan Dian Ayu, Gading Marten dan Poppy Sovia. "Tadinya saya mengajak beliau-beliau ini semuanya naik motor merasakan jalan tol menuju IKN," katanya. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

B-Universe Gelar Malam Apresiasi Satu Inspirasi

KT1 26 Jul 2024 Investor Daily (H)

Media nasional Beritasatu.com kembali memberikan apresiasi terhadap para tokoh dan pemimpin bangsa Indonesia atas inovasi dan program mereka yang menginspirasi. Terdapat 24 orang penerima apresiasi Satu Inspirasi 2024 yang telah melalui proses seleksi ketat dan panjang. Malam Apresiasi Satu Inspirasi yang digelar Kamis (25/07/2024) dihadiri oleh para tokoh salah satunya adalah komisaris utama media Disway, Dahlan Iskan hingga Tokoh Muda Inspiratif yaitu Gibran Rakabuming Raka. Selain itu datang tokoh lainnya yaitu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian hinga mantan wakil gubernur Jawa Timur, Emil Dardak. Direktur Pemberitaan B-Universe (holding grup Beritasatu.com) Apreyvita Wulansari menjelaskan, Satu Inspirasi 2024 ini merupakan event kali kedua, setelah pada 2023 digelar dengan nama APDI (Apresiasi Pemerintah Daerah Indonesia) Guna melebarkan penerima penghargaan, yang tidak hanya berasal dari kalangan birokrat, maka nama acara tersebut diubah menjadi Satu Inspirasi. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Dagang Sapi Kursi Komisaris BUMN

KT1 26 Jul 2024 Tempo

BELASAN orang dekat Prabowo Subianto dan tim pemenangan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka dalam pemilihan presiden 2024 mulai menduduki posisi penting pada akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dua di antaranya masuk Kabinet Indonesia Maju jilid II serta 15 orang lainnya diangkat sebagai komisaris badan usaha milik negara.

Sebagian besar dari mereka adalah kader Partai Gerindra, yang dipimpin Prabowo. Gerindra menjadi pengusung utama Prabowo-Gibran bersama enam partai lain yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju.Pengamat BUMN dari Datanesia Institute, Herry Gunawan, menilai pengangkatan sejumlah pengurus partai sebagai dewan komisaris BUMN melanggar Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN. Dalam Pasal 18 peraturan ini disebutkan bahwa, untuk dapat diangkat sebagai dewan komisaris, seseorang harus memenuhi persyaratan, antara lain bukan pengurus partai.

Dua pengurus partai yang disorot Herry adalah Burhanuddin Abdullah Harahap dan Andi Arief. Dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-23.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Kepengurusan Pusat Partai Gerindra, Burhanuddin tercatat sebagai Ketua Dewan Pakar Partai Gerindra. Sedangkan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, Andi tercatat sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Asbisindo Dorong Pengutan Ekosistem Haji dan Umroh

KT1 24 Jul 2024 Investor Daily

Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Absindo) terus mendorong penguatan ekosistem haji dan umroh serta efek bergandanya kepada masyarakat sebagai potensi ekonomi dan devisa bagi negara. Langkah ini selaras dengan rencana pemerintah yang ingin mengejar potensi devisa senilai Rp200 trliun yang bisa dibawa masuk ke Indonesia dari kegiatan haji dan umroh. Ketua Abdinso Hery Gunardi mengatakan, setiap tahunnya masyarakat muslim Indonesia mengeluarkan sekitar Rp65 triliun lebih untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh di Tanah Suci. Hery menegaskan potensi ini harus dicermati secara ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sebelumnya, Menteri Agama memperkirakan potensi devisa yang bisa dibawa masuk ke Indonesia dari kegiatan haji dan umroh mencapai setidaknya Rp 200 triliun pertahun. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Angin Segar SMA tanpa Jurusan

KT1 24 Jul 2024 Tempo

PENGHAPUSAN sistem penjurusan di sekolah menengah atas, yang diterapkan penuh pada tahun ini, bisa menjadi angin segar bagi perbaikan sistem pendidikan di Indonesia. Bila dijalankan dengan sungguh-sungguh, kebijakan ini bakal menjawab sejumlah persoalan klasik dunia pendidikan, seperti ketidaksesuaian jurusan dengan pilihan studi dan karier siswa.

Kebijakan menghapus sistem penjurusan di SMA ini merupakan implementasi Kurikulum Merdeka, yang diperkenalkan dan diterapkan sejak tahun ajaran 2021/2022. Dua tahun kemudian, Menteri Pendidikan menerbitkan Peraturan Nomor 12 Tahun 2024 yang mengatur kurikulum pendidikan anak mulai usia dini, jenjang pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah.

Sesuai dengan namanya, salah satu aspek penting kurikulum ini adalah memerdekakan murid dalam proses belajar. Murid bebas memilih mata pelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan aspirasinya. Aspek kemerdekaan belajar ini pula yang bakal menentukan keberhasilan kurikulum tersebut, terutama dalam hal penghapusan sistem penjurusan di SMA.

Salah satu hal positif dari kebijakan progresif ini adalah terkikisnya stigma bagi murid dari jurusan non-ilmu pengetahuan alam (IPA). Kita tahu sejak dulu ada stigma anak IPA lebih istimewa. Sebab, dalam ujian masuk perguruan tinggi, mereka lebih leluasa memilih program studi, termasuk dari rumpun ilmu sosial. Hal sebaliknya tak berlaku bagi mereka yang berasal dari jurusan ilmu pengetahuan sosial (IPS) ataupun bahasa. (Yetede)