Revisi Undang-Undang TNI dan Polri

;

Revisi Undang-Undang TNI dan Polri

Sosial, Budaya, dan Demografi Yuniati Turjandini 30 Jul 2024 Tempo

Khairul Fahmi beberapa kali menerima keluhan dari prajurit Tentara Nasional Indonesia berpangkat tamtama dan bintara. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies ini mengungkapkan, pada beberapa pertemuan dengan sejumlah prajurit dalam satu tahun terakhir, mereka mengeluhkan hal yang umumnya sama. Khairul menyebutkan para prajurit tersebut mengeluhkan usulan perpanjangan masa dinas hingga usia 58 tahun yang tertuang dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. "Mereka tak ingin masa pensiun bertambah," ujarnya saat dihubungi pada Senin, 29 Juli 2024.

Para prajurit itu, kata Khairul, sadar bahwa mereka tidak akan bisa lagi mendapat kenaikan pangkat, bahkan jabatan fungsional. Mereka hanya berpikir untuk mempersiapkan hari tua setelah pensiun di umur 53 tahun sesuai dengan Undang-Undang TNI. Memasuki masa pensiun, mereka ingin mencoba membuka bisnis baru atau mencari pekerjaan lain sebelum berusia 60 tahun. "Kalau terlalu dekat dengan usia 60 tahun, mereka khawatir tidak lagi produktif," ucapnya.

Menurut Khairul, penambahan batas usia pensiun hanya menguntungkan matra TNI Angkatan Darat, tapi tidak bagi matra TNI Angkatan Laut dan Angkatan Udara. TNI AD memiliki banyak kesatuan teritorial, seperti komando rayon militer, komando daerah militer, dan komando distrik militer. Sedangkan matra TNI AL dan TNI AU memiliki kesatuan teritorial terbatas.

Di sisi lain, penambahan batas usia pensiun juga berhubungan dengan kualitas prajurit TNI. Khairul mencontohkan, dalam mengoperasikan skuadron udara, prajurit TNI AU memerlukan ketelitian dan kehati-hatian. Prajurit berumur di atas 50 tahun berisiko mendapat bahaya besar ketimbang prajurit usia produktif. "Meski fisik sehat, bisa saja mata mulai minus dan kekuatan mengangkat beban berkurang," katanya. (Yetede)