PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau Antam menjadi pemain kunci dalam ekosistem baterai kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV Battery). Peran sentral Antam tampak dari penetrasinya yang bukan hanya masuk ke sisi hulu, tetapi juga hilir. Melalui pabrik EV battery di Karawang, Antam lewat Indonesia Battery Corporation (IBC) akan memproduksi baterai kendaraan listrik berbasis nikel secaraa masal. IBC merupakan salah satu pemegang saham PT Hyundai LG Indoneisa Green Power- pemilik pabrik baterai di Karawang dengan porsi 25%-30%. Sedangkan sisanya dipegang Hyundai dan LG Energy Solution. Dalam rantai ekosistem baterai EV, Antam pada sisi huku menjalin kemitraan strategis dengan Hongkong CBL Ltd.  (Yetede)

PEGIAT antikorusi mendorong Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel KPK menjaring ketat calon pimpinan yang mendaftar. Salah satu caranya, panitia seleksi mesti menelusuri rekam jejak dan kepatuhan calon pimpinan KPK terhadap ketentuan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara. “Laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) harus menjadi instrumen penting dalam proses seleksi ini,” kata peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Muhammad Nur Ramadhan, Ahad, 30 Juni 2024.

Ia menjelaskan, kepatuhan terhadap LHKPN menjadi gambaran terhadap pendaftar calon pimpinan KPK yang berasal dari penyelenggara negara bahwa mereka taat pada aturan dan berintegritas. Panitia seleksi, kata Ramadhan, mesti mendalami harta kekayaan setiap pendaftar, meski ketaatan terhadap pelaporan LHKPN bukan menjadi syarat wajib dalam seleksi calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. “Pansel harus punya database rekam jejak calon dari segala aspek, termasuk potensi conflict of interest ketika terpilih sebagai pimpinan KPK,” kata Ramadhan. “Dengan demikian, Pansel KPK akan mudah memilah calon yang bermasalah dan tidak bermasalah.”

Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK Muhammad Yusuf Ateh memastikan panitia seleksi akan menelusuri rekam jejak pendaftar. Panitia seleksi akan menggandeng sejumlah lembaga untuk menganalisis rekam jejak calon, seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Badan Intelijen Negara, Direktorat Jenderal Pajak, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Kepolisian RI, serta Mahkamah Agung. "Kami ingin memastikan bahwa calon-calon yang mendaftar ini betul-betul bersih dan berintegritas," katanya. (Yetede)

Presiden Jokowi mengingatkan pentingnya memastikan transisi kekuasaan dari Pemerintahan Jokowi-Ma'aruf Amin ke Prabowo-Gibran berjalan mulus. Untuk itu turbulensi politik tidak oleh terjadi karena bakal memengaruhi kondisi stabilitas politik di Tanah Air. "Secara khusus, yang harus menjadi perhatian kita yaitu satbilitas politik, ini penting agar jangan sampai ada turbulensi plotiik, agar transisi pemerintahan sekarang ke pemerintahan  betikut mulus dan baik. Itu yang selalu dilihat dunia internasional," kata Presiden. Kepala negara juga menyampaikan agar jajaran kementerian juga lembaga berhati-hati mengenai isu-isu yang berkembang setiap hari. Ia menekankan pentingnya menyampaikan isu-isu yang baik agar pasar menjadi yakin dan optimistis terhadap fundamental ekonomi Indonesia yang sebetulnya memang berada dalam posisi baik. Dia mencontohkan ditengah inflasi dunia yang meningkat dan depresiasi nilai tukar menekan ekonomi semua negara, daya saing Indonesia tahun 2024 dapat naik signifikan. (Yetede)

PEMERINTAH menetapkan target ambisius untuk memenuhi komitmen Perjanjian Paris 2015. Dalam dokumen Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC) terbarunya, Indonesia menjanjikan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89 persen dengan upaya sendiri dan 43,20 persen melalui dukungan internasional pada 2030. Pemerintah juga berikrar mencapai karbon netral atau net zero emissions pada 2060, sepuluh tahun lebih lambat dibanding negara-negara lain. Upaya meredam emisi karbon dilakukan pada lima sektor utama, yakni energi, pertanian, sampah dan limbah, proses industri dan penggunaan produk (IPPU), serta pemanfaatan hutan dan penggunaan lahan (FOLU). Seabrek aksi mitigasi iklim dirancang di setiap sektor tersebut, termasuk di antaranya pemberlakuan mekanisme perdagangan karbon melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK).

Dalam hal penyelenggaraan NEK tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bertanggung jawab membangun wadah untuk mengelola data serta informasi ihwal rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim nasional. Wadah tersebut, yang bernama Sistem Registri Nasional-Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI), kini tersedia untuk mencatat laporan rencana setiap pelaku usaha dan penyelenggara NEK lainnya dalam pengendalian serta pemanfaatan karbon. Hingga saat ini, sedikitnya 3.810 entitas telah mendaftarkan 13.063 aksi perubahan iklim di SRN-PPI. Masalah muncul belakangan. Dengan dalih penertiban, KLHK mencabut izin restorasi ekosistem PT Rimba Raya Conservation dan PT Global Alam Lestari. Kementerian juga dikabarkan membekukan rencana kerja sejumlah pemegang izin restorasi ekosistem lainnya, seperti PT Rimba Makmur Utama. Para pemegang izin restorasi ekosistem tersebut, sebagian di antaranya merupakan pionir perdagangan karbon pada pasar sukarela, dituding tak memenuhi aturan main yang muncul belakangan. (Yetede)

Problem di sektor ekonomi dan hokum menjadi dua hal utama yang diminta publik untuk diselesaikan oleh pemerintahan presiden-wapres terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hal itu diakui telah menjadi perhatian Prabowo-Gibran. Khusus di bidang hukum, harus ada gebrakan nyata guna mengatasi stagnasi kinerja penegakan hukum selama lima tahun terakhir. Mengacu hasil survei Kompas pada 27 Mei-2 Juni 2024, sekitar 34,7 % responden menilai problem di sektor ekonomi, seperti pembagian bansos yang tak merata dan tak tepat sasaran, harga kebutuhan pokok yang mahal, dan kemiskinan, jadi persoalan utama yang harus diselesaikan pemerintah mendatang.

Sebanyak 16,5 % responden memandang problem di sektor hukum, seperti penanganan korupsi, hukum yang kurang ditegakkan, dan oknum pejabat yang kurang berintegritas, harus diselesaikan. Di luar persoalan hokum dan ekonomi, problem infrastruktur dinilai sebagai persoalan utama yang harus diselesaikan oleh 7,8 % responden, Dahnil Anzar Simanjuntak, jubir presiden terpilih Prabowo Subianto, Jumat (21/6) mengatakan, problem di sektor ekonomi dan hukum itu telah menjadi atensi utama Prabowo-Gibran. Di bidang ekonomi, Dahnil tidak menampik bansos menjadi program yang memberikan kontribusi paling tinggi terhadap kepuasan pada kinerja pemerintahan Jokowo-Ma’ruf Amin. Karena itu, program tersebut masih akan dilanjutkan.

Adapun problematika seperti penyaluran yang belum merata dan tidak tepat sasaran akan menjadi catatan perbaikan. ”Bansos dibutuhkan dan tentu akan dilanjutkan Pak Prabowo denganberbagai perbaikan dari hasil evaluasi sebelumnya,” ujarnya. Di sektor hukum, Dahnil menyampaikan, Prabowo berkomitmen pada penegakan hukum yang berkeadilan. Salah satu masalah yang dipandang sebagai akar persoalan penegakan hukum selama ini adalah korupsi yang melibatkan aparat penegak hokum saat menangani kasus. Oleh karena itu, pemerintahan Prabowo-Gibran berjanji memutus rantai masalah itu. ”Sejak awal Pak Prabowo ingin memastikan polisi, jaksa, hakim, dan penegak hokum lainnya lebih profesional dan bersih. Maka, upaya menghadirkan kesejahteraan bagi aparatur hukum menjadi salah satu cara menghindari praktik-praktik korupsi dan rente,” tambahnya. (Yoga)