Labirin | News & Update

;

Nasional

( 434 )

Generasi Cardless, QRIS Jadi Primadona

KT1 22 Jul 2024 Investor Daily (H)

Kebiasaan masyarakat bertransaksi tanpa menggunakan kartu semakin menjadikan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai primadona dalam sistem pembayaran. Hal ini umumnya terjadi pada generasi muda, yang sudah terbiasa untuk memindai (scan) QRIS dari smartphone dibandingkan dengan menggunakan kartu ATM atau debit. Kebiasaan bertransaksi tanpa kartu (cardless) para generasi muda ini pun tercermin dari transaksi yang tercatat pada Bank Indonesia (BI). Di mana, transaksi QRIS melesat 226,54% secara tahunan (year on year) pada kuartal II-2024 dengan jumlah pengguna mencapai 50,50 juta dan jumlah merchant 32,71 juta. Bahkan, pada kuartal II ini pertumbuhannya tetap lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal I-2024 sebesar 175,44% (yoy). Lonjakan yang terjadi pada transaksi QRIS bertolak belakang dengan transaksi kartu ATM/debit yang justru anjlok. Pada kuartal I-2024 tercatat kontraksi 3,8% (yoy) dan pada kuartal II-2024 kembali ambles lebih dalam sebesar-8,42% (yoy)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Jalur Khusus Anak Jenderal Polisi Masuk Akademi

KT1 19 Jul 2024 Tempo (H)

HASIL seleksi calon taruna (catar) Akademi Kepolisian di Nusa Tenggara Timur pada 2024 menuai polemik. Pasalnya, dari sebelas peserta yang lolos seleksi, sebanyak delapan orang merupakan anak pejabat Kepolisian RI. Ombudsman NTT menduga ada maladministrasi dan konflik kepentingan dalam proses seleksi di provinsi tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman NTT Darius B. Daton mengatakan persoalan ini sudah dilaporkan oleh berbagai elemen masyarakat ke Mabes Polri. “Jadi kami tunggu tindak lanjut Mabes Polri,” ujarnya ketika dihubungi, Kamis, 18 Juli 2024.

Darius menjelaskan, terdapat dua hal yang dilaporkan ke Mabes Polri. Salah satunya adalah dugaan manipulasi domisili calon taruna. Dugaan ini muncul karena ada anak salah satu jenderal polisi yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi pendaftaran. Padahal calon siswa harus memenuhi ketentuan berdomisili minimal enam bulan di kepolisian daerah tempatnya mendaftar. Ada pula tuntutan kepada Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk memberikan afirmasi khusus kepada putra-putri daerah NTT dalam pendaftaran calon siswa pada tahun depan dan seterusnya. Alasannya, dari sebelas pendaftar calon taruna yang lolos saat ini, hanya satu orang yang merupakan warga asli NTT.

Massa dari Aliansi Nusa Tenggara Timur melakukan aksi protes berkaitan dengan pengumuman seleksi calon siswa Akademi Kepolisian Polda Nusa Tenggara Timur, di Mabes Polri, Jakarta, 12 Juli 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean Ombudsman NTT, kata Darius, belum menelusuri lebih lanjut persoalan ini. “Kami juga belum menerima laporan resmi dari para orang tua catar Akpol yang merasa dirugikan sehingga belum melakukan pemeriksaan,” ujarnya. Kendati demikian, Ombudsman telah berkoordinasi dengan Inspektur Pengawasan Daerah Polda (Irwasda) NTT. “Kami minta dilakukan pengawasan ke biro SDM yang melaksanakan seleksi.” (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Seabrek Masalah Energi bagi Calon Presiden

KT1 18 Jul 2024 Tempo

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan energi sebagai salah satu tema dalam debat kedua calon wakil presiden besok, 21 Januari 2024. Sektor ini punya banyak masalah yang perlu menjadi perhatian para kandidat. Sejumlah ahli energi serempak menyebutkan ketahanan energi sebagai masalah utama. Saat ini Indonesia memiliki ketergantungan pada impor untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar. Kemampuan produksi di dalam negeri jauh lebih rendah dibanding konsumsinya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat lifting minyak bumi sepanjang 2023 hanya 605,5 ribu barel per hari. Volumenya tak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri. Merujuk pada data CEIC, Indonesia mengkonsumsi 1,58 juta barel per hari pada 2022. Kondisi elpiji juga serupa. Kapasitas pengolah gas di dalam negeri masih terbatas, sehingga Indonesia harus mengimpor sekitar 6 juta ton tiap tahun untuk memenuhi konsumsi elpiiji yang mencapai kisaran 8 juta metrik ton. Anggaran subsidi tahun ini pun membengkak hingga Rp 87,5 triliun untuk menyediakan 8,03 juta metrik ton elpiji. Nilai tersebut naik dari alokasi tahun lalu sebesar Rp 84,3 triliun untuk menyediakan 8 juta metrik ton elpiji.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, mengatakan produksi minyak yang rendah tak terhindarkan dari lapangan-lapangan tua yang sekarang beroperasi. Namun pemerintah masih punya peluang dari kegiatan eksplorasi. Namun kegiatan ini tak dilakukan secara masif dalam satu dekade terakhir. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Pendekatan Perilaku untuk Mengatasi Judi Online

KT1 17 Jul 2024 Tempo

JUDI online menjadi persoalan sosial serius di Indonesia, layaknya penyakit kronis yang menggerogoti daya finansial masyarakat. Korbannya bukan hanya rakyat jelata yang tergiur mempertaruhkan uang, tapi juga mereka yang memiliki kecakapan pengetahuan dan pendidikan. Baru-baru ini, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menyebutkan lebih dari seribu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah beserta sekretariat jenderalnya terlibat transaksi judi online. Pernyataan itu membuktikan bahwa judi online merasuki berbagai kalangan. Tren masyarakat menggunakan platform judi online mulai naik saat pandemi Covid-19 melanda pada 2020, yang disertai dengan terpukulnya perekonomian global. Banyaknya pemain judi online di Indonesia kala itu terlihat dari jumlah transaksinya yang mencapai 43,6 juta dengan nilai Rp 57,91 triliun. Padahal, tiga tahun sebelumnya, terpantau baru ada sekitar 250 ribu transaksi yang berkaitan dengan judi online dengan nilai Rp 2 triliun. Pada 2023, jumlah transaksi judi online melonjak menjadi 168 juta dengan nilai transaksi mencapai Rp 327 triliun. Berdasarkan data PPATK 2023, pemain judi online di Indonesia sebanyak 3,5 juta orang dan diperkirakan mencapai lebih dari 4 juta orang pada Juli 2024. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Agenda Terselubung Menghapus Larangan Prajurit Berbisnis

KT1 17 Jul 2024 Tempo (H)

PEGIAT demokrasi menduga ada agenda terselubung di balik rencana penghapusan larangan berbisnis bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). Mereka menduga rencana penghapusan larangan tersebut tidak sekadar untuk memberikan ruang bagi prajurit TNI membuka warung, juga untuk melegalkan bisnis pengamanan ilegal TNI pada industri ekstraktif di sejumlah wilayah. “Warung kelontong jadi alasan. Padahal ada agenda tertentu,” kata peneliti dari Imparsial, Hussein Ahmad, saat dihubungi pada Selasa, 16 Juli 2024.

Usulan agar prajurit TNI diperbolehkan berbisnis disampaikan Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI Laksamana Muda Kresno Buntoro dalam forum “Dengar Pendapat Publik RUU TNI/Polri” yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Juli 2024. Diskusi itu sekaligus merespons polemik revisi Undang-Undang TNI yang menjadi usulan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat.

DPR menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi usulan inisiatif mereka pada 28 Mei lalu. Dalam draf revisi itu, ada dua pasal yang akan diubah, yaitu Pasal 47 dan 53. Pasal 47 memperluas peran prajurit aktif di jabatan sipil. Misalnya Pasal 47 ayat 2 mengatur bahwa prajurit TNI dapat menduduki jabatan sipil di semua kementerian atau lembaga yang membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit aktif sesuai dengan kebijakan presiden. Sebelumnya, prajurit aktif hanya bisa menduduki jabatan sipil di sepuluh kementerian atau lembaga yang memang sejalan dengan peran dan fungsi TNI. Lalu dalam Pasal 53, DPR hendak menambah usia pensiun prajurit TNI menjadi 58 tahun. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Ancaman Berulang Urusan Logistik Pilkada 2024

KT1 16 Jul 2024 Tempo (H)

KETUA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung, Bali, Yusa Arsana Putra khawatir akan pengadaan surat suara untuk pemilihan kepala daerah atau pilkada di Badung, tahun ini. Sebab, pilkada 2024 ini berbeda dengan pemilihan sebelumnya. Pilkada kali ini tak berselang lama dengan pelaksanaan Pemilu 2024. “Banyak tahapan yang beririsan. Di satu sisi, kita kampanye dua bulan, tapi kita juga menyiapkan logistik segalanya di hari itu,” kata Yusa kepada Tempo, Senin, 15 Juli 2024.

Pemungutan suara dalam pilkada serentak tahun ini dijadwalkan berlangsung pada 27 November mendatang. Dua bulan sebelum pemungutan suara, KPU RI sudah menjadwalkan penetapan pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah. Setelah penetapan pasangan calon itu, KPU daerah baru dapat memulai proses pengadaan logistik, khusus kertas suara dan berbagai jenis formulir yang berhubungan dengan pemungutan suara.

Saat ini KPU pusat tengah menggodok peraturan tentang perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya menjelang pilkada 2024. Jumat pekan lalu, KPU menguji publik rancangan peraturan tersebut. Aturan tersebut yang menjadi pijakan secara teknis dalam proses pengadaan dan distribusi logistik pilkada."Pada prinsipnya, uji publik rancangan PKPU tentang perlengkapan pemungutan suara pilkada tidak terdapat banyak perubahan karena rancangan PKPU tersebut menyesuaikan dengan PKPU logistik dalam pemilu,” kata komisioner KPU, Yulianto Sudrajat, Senin kemarin. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Indonesia Butuh Peta Jalan Pembangunan SDM

KT1 13 Jul 2024 Investor Daily (H)

Pemerintah perlu mengambil langkah cepat dan tepat untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang mampu bersaing secara global. Untuk memastikan fokus pemerintah tersebut, dan arah langkah, peta jalan (roadmap) pembangunan SDM pun mendesak untuk disusun guna mengintegrasikan peta jalan yang selama ini terpisah-pisah berdasarkan bidang atau sektor. Hanya dengan itu, Indonesia bisa berpeluang untuk menikmati bonus demografi yang diperkirakan dialami Indonesia dalam rentang tahun 2030 hingga 2040 mendatang, sehingga status negara maju dapat disandang Indonesia pada 2045. Namun, datangnya erat saat jumlah generasi muda atau produktif lebih besar dibanding usia non produktif harus sudah dilaksanakan mulai saat ini. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Peluang Dua Poros Koalisi di Pilkada Jakarta

KT1 12 Jul 2024 Tempo

KOMISI Pemilihan Umum Jakarta menyatakan Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto lolos verifikasi administrasi sebagai calon gubernur dan wakil gubernur jalur perseorangan dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024. Selanjutnya, pasangan calon dari jalur independen ini akan mengikuti verifikasi faktual dukungan penduduk. Ketua KPU Jakarta Wahyu Dinata mengatakan jumlah dukungan untuk Dharma-Kun Wardana sebanyak 721.221 penduduk. Angka ini melampaui batas minimal syarat dukungan pasangan calon perseorangan, yaitu 618.968 penduduk. Dukungan ini juga tersebar di enam kota dan kabupaten di Jakarta.

Dharma-Kun Wardana merupakan satu-satunya pasangan calon kepala daerah yang menggunakan jalur perseorangan dalam pilkada Jakarta. Jika memenuhi syarat, pasangan calon ini kemungkinan besar menghadapi Anies Rasyid Baswedan, Kaesang Pangerap, dan Ridwan Kamil. Ketiga nama tersebut bakal diusung sejumlah partai politik sebagai calon gubernur dalam pilkada Jakarta. Peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Kennedy Muslim, menilai keberadaan calon perseorangan tersebut tidak banyak mengubah peta persaingan politik dalam pilkada Jakarta.

Ia memprediksi Dharma-Kun Wardana akan sangat sulit mengalahkan Anies, Ridwan, ataupun Kaesang. "Mereka akan sangat kesulitan dalam pilkada Jakarta. Kepentingan elite nasional sangat besar di pilkada Jakarta," katanya, Kamis, 11 Juli 2024. Kennedy mengatakan DKI Jakarta masih menjadi episentrum politik nasional. Calon gubernur yang memenangi pilkada Jakarta tetap berpotensi menjadi peserta pemilihan presiden 2024. Karena itu, semua partai berusaha mengerahkan sumber daya untuk memenangi pilkada Jakarta. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Agar Investasi BPKH di Muamalat Optimal

KT1 11 Jul 2024 Tempo

TAHUN ini menjadi momen penting bagi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dalam acara milad ke-6 BPKH di Istana Negara, Jakarta, Desember 2023, Presiden Joko Widodo meminta BPKH mengelola dana umat secara profesional, akuntabel, hati-hati, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Presiden juga berpesan agar dana kelolaan BPKH dapat diinvestasikan pada instrumen investasi yang aman.

Jumlah dana umat yang dikelola BPKH saat ini mencapai Rp 170 triliun. Dari jumlah itu, manfaat yang dihasilkan mencapai Rp 11,52 triliun. Nilai sebesar itu tentu saja pantas menjadi perhatian, terutama dalam hal profesionalisme dan kompetensi BPKH dalam mengelolanya. Profesionalisme pengelolaan investasi ini pada akhirnya juga akan bermanfaat untuk umat. Salah satunya untuk memenuhi kekurangan pembiayaan haji yang terjadi beberapa tahun terakhir.

Inovasi dan kehati-hatian pengelolaan investasi yang sesuai dengan regulasi perlu dilakukan BPKH di masa depan. Selama ini upaya tersebut sudah mulai terlihat. Misalnya, pada 2022, BPKH berinvestasi langsung sebesar Rp 1 triliun kepada Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan membeli instrumen subordinasi dengan basis akad syariah sebesar Rp 2 triliun. Investasi ini membuat BPKH menjadi pemegang saham mayoritas BMI, dengan porsi 82,65 persen.

Lalu bagaimana perkembangan kinerja investasi besar itu? Topik pengelolaan investasi ini menjadi menarik dibahas dan disoroti karena, jika sampai terjadi kegagalan atau investasi yang dilakukan tak optimal, kegiatan operasional haji kita bisa terganggu. Dalam konteks pengelolaan investasi, salah satu isu yang penting adalah perlunya BPKH mentransformasi BMI. (Yetede)

Lingkungan Hidup

Kempeskan Dana Subsidi Lewat Pembatasan BBM

HR1 11 Jul 2024 Kontan (H)

Bersiaplah, Anda yang kendaraannya menenggak bahan bakar bersubsidi. Pemerintah akan membatasi pembelian BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024. Adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang membuka rencana itu, lewat IG resmi Menko Marves. Alasan pembatasan adalah untuk mendorong penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran, serta menghemat anggaran. Kenaikan harga minyak mentah dan kurs rupiah yang kian menjauhi dari patokan anggaran 2024 menjadi alasan. Harga minyak dunia masih dalam tren mendaki. Saat ini harga minyak WTI di kisaran US$ 82 per barel. Kurs rupiah di posisi Rp 16.235 per dolar AS (10/7), jauh dari dari asumsi rupiah di APBN 2024 di Rp 15.000 per dollar AS.

Melihat outlook konsumsi BBM subsidi tahun ini diperkirakan 18,39 juta kilo litter (KL) terdiri dari minyak tanah 0,51 juta KL dan minyak solar 17,88 juta KL. Adapun realisasi BBM subsidi hingga Mei 2024 sebesar 7,16 juta KL. Realisasi mencakup minyak tanah sebanyak 0,21 juta KL dan minyak solar 6,95 juta KL. Fluktuasi harga minyak mentah dan rupiah serta naiknya konsumsi diperkirakan akan membuat anggaran subsidi energi mendaki. Di tengah potensi penurunan penerimaan perpajakan tahun ini, sementara belanja negara membengkak sehingga negara berpotensi defisit Rp 609,7 triliun di 2024 ini. Dihubungi KONTAN, Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengakui tengah menyiapkan pelaksanaan subsidi BBM tepat sasaran. Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Saleh Abdurrahman menambahkan, sejauh ini upaya pelaksanaan subsidi tepat sasaran berjalan untuk pembelian solar subsidi yakni 60 liter, 80 liter dan 200 liter per hari. Ekonom senior Faisal Basri menyebut bahwa Menko Marves Luhut memberikan sinyal bahwa pemerintah akan mengerek harga BBM subsidi seperti Pertalite dan solar. "Ada kemungkinan besar pemerintah akan menaikkan harga BBM," ujar Faisal, (10/7). Apalagi, harga keekonomian Pertalite sudah jauh dari harga jual saat Rp 10.000 per hari.