PT Chandra Asri Pacific Tbk (Chandra Asri Group), perusahaan solusi kimia dan infrastruktur terkemuka di Indonesia,  berkolaborasi dengan ASEAN Center of Excellent on Smart City (ASECH) dan Jimbaran Hijau meresmikan Showcash Nasional Jalan Aspal Plastik di Kawasan Jimbaran Hijau pada Selasa (11/6/2024). Bali dipilih sebagai Showcase karena lokasinya yang strategis (internasional hub), memiliki banyak lembaga swadaya masyarakat dan komunitas, serta tersohor sebagai destinasi rekreasi terbaik di dunia, sehingga dapat mendorong peningkatan adopsi inovasi aspal plastik ini di Indonesia. Direktur Legal, External Affairs & Circular Economy Chandra Asri Group Edi Rivai menyampaikan sebagai mitra pertumbuhan, Chandra Asri Group berkomitmen untuk mendorong penerapan aspal plastik secara berkelanjutan sebagai solusi  bagi permasalahan  sampah plastik di berbagai wilayah di Indonesia. (Yetede)

Penyediaan air bersih di sejumlah daerah yang masuk dalam kategori miskin ekstrem dinilai dapat menjadi solusi baru untuk mengangkat derajat masyarakat lokal. Tak pelak, sejumlah pemerintah daerah tengah mengakselerasi proyek ini guna menuntaskan persoalan kemiskinan di wilayahnya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim), misalnya, yang baru saja meresmikan fasilitas penyediaan dan pengolahan air bersih di Desa Sumber Sari, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara pada Selasa (11/6). Penjabat (Pj.) Gubernur Kaltim Akmal Malik mengungkapkan bahwa fasilitas ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi 1.727 warga desa tersebutDia mengatakan bahwa akses air bersih merupakan hal yang amat penting lantaran sebagai salah satu indikator utama dalam penilaian kemiskinan. “Kunjungan saya ke sini pada Desember 2023 mengungkapkan kesulitan air yang dihadapi warga. Dengan tersedianya fasilitas ini, kita berharap akan ada penurunan signifi kan dalam tingkat kemiskinan,” ujarnya di Penajam, Selasa (11/6). 

Selain itu, Akmal juga menekankan pentingnya menjaga fasilitas yang telah disediakan. “Jangan sampai sudah dikasih, tapi tidak bisa menyiapkan listrik. Jangan sampai alat-alat di sini karatan tidak bermanfaat,” katanya.Selain itu, dia pun menyoroti pentingnya kerja sama dengan PT PLN (Persero) guna menyelesaikan masalah listrik yang diperlukan untuk operasional fasilitas. Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda menjelaskan bahwa fasilitas tersebut menyerap anggaran sebesar Rp4,5 miliar dari Anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Kaltim. Selain penyediaan air bersih, imbuhnya, Pemprov Kaltim juga fokus pada rehabilitasi Bendungan Babulu dan normalisasi irigasi, sebagai bagian dari upaya mendukung kedaulatan pangan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Masih di Kabupaten Penajam Paser Utara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pekan lalu juga telah meresmikan Bendungan Sepaku Semoi yang berlokasi di Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara. 

Kepala Negara mengatakan bahwa nantinya Bendungan Sepaku Semoi memiliki kapasitas tampung mencapai 16 juta meter kubik dengan luas genangan 322 hektare (ha). Bendungan ini, imbuhnya, akan menjadi sumber air baku dan air minum di IKN Nusantara (IKN) dan wilayah sekitarnya. Akselerasi penyediaan air bersih ini sejalan dengan target Pemprov Kaltim yang menginginkan agar wilayahnya bebas dari kemiskinan ekstrem pada 2024. Target itu diungkapkan Akmal Malik pada awal tahun ini. Upaya Pemprov Kaltim dalam hal menurunkan angka kemiskinan ekstrem sepanjang tahun lalu juga sempat memeroleh pujian dari Tim Evaluator Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kala itu, tim evaluator yang terdiri dari Sekretaris Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri Ahmad Husin Tambunan, Staf Khusus Mendagri Kastorius Sinaga, dan anggota lainnya menyampaikan apresiasi itu setelah mendengar laporan kinerja Akmal Malik selama tiga bulan pertama menjabat sebagai penjabat gubernur. Dari data yang disajikan, persentase penduduk miskin ekstrem Kaltim pada 2022 dan 2023 lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional, yaitu hanya 0,1% atau sekitar 3.910 jiwa. 

Pada kesempatan itu, Ahmad Husin Tambunan juga sempat menegaskan arahan Presiden Joko Widodo yaitu prioritas penurunan stunting, penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran, angka infl asi, pelayanan publik/perizinan dan rumah sakit/pelayanan kesehatan. Pada perkembangan lain, Presiden terpilih Prabowo Subianto juga memberikan bantuan air bersih ke warga Kelurahan Banyusoco, Playen, Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Prabowo menjelaskan bahwa bantuan air bersih itu diberikan agar warga tidak lagi mengalami krisis air bersih dan bisa melakukan panen selama tiga kali dalam setahun sehingga tidak ada lagi kendala kekeringan. Pada kesempatan itu, Rektor Universitas Pertahanan Jonni Mahroza mengemukakan bahwa program bantuan pipa air bersih ini dapat membantu masyarakat Gunungkidul untuk melakukan panen sebanyak tiga kali dalam setahun. “Ini airnya bisa 15 liter per detik, jadi untuk mengaliri semua 82 tandon.”

Dalam 100 hari kerja, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengklaim telah menyelesaikan 19 kasus mafia tanah. Dari kasus itu, kerugian negara akibat tindak pidana pertanahan yang ditangani sepanjang Februari-Mei 2024 mencapai Rp 893,14 miliar. Pada awal menjabat, AHY mengaku telah menggelar rapat pra-operasi untuk menentukan jumlah target penanganan kasus. Tahun ini, Kementerian ATR/BPN menargetkan penanganan 82 kasus dengan perkiraan penyelamatan kerugian negara Rp 1,7 triliun. "Ada 19 kasus, yang lainnya masih on progress," kata dia, kemarin. AHY menyadari besarnya potensi kerugian negara akibat tindak pidana pertanahan, maka upaya menumpas para mafia tanah dijalankan demi menyelamatkan kekayaan negara. "Dari 19 kasus saja kita sudah berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara dan masyarakat sekitar Rp 893 miliar. Bayangkan, sebetulnya lebih banyak lagi yang bisa kami selamatkan," ucap dia.

Pemerintah terus bernegosiasi agar penerapan Solusi Dua Pilar Pajak Internasional terlaksana. Ini juga menjadi fokus G20 untuk mencegah penghindaran pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa masih ada satu negara yang belum menyetujui Solusi Dua Pilar yang diusung oleh OECD. "Tinggal satu negara dan mengenai dua pilar dalam hal ini dan bagaimana mereka bisa mengadopsi maka dia akan menimbulkan global taxation agreement," kata Sri Mulyani, Kamis (6/6). Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu menambahkan, pihaknya juga mengantisipasi jika kebijakan tersebut mulai berlaku nanti. "Kalau dua pilar sudah mulai berlaku kita juga akan melihat secara lebih realistis negara mana dari mitra dagang utama kita yang akan melakukan, dan juga mitra investasi kita," kata Febrio. Adapun dua pilar tersebut, yakni pilar pertama: Unified Approach, yakni memberikan sekitar 25% keuntungan setiap perusahaan global kepada negara-negara tempat perusahaan tersebut beroperasi. Pilar dua: Global Anti Base Erosion (Globe), mengenakan pajak internasional minimal 15% terhadap perusahaan dengan omzet bisnis minimal 750 juta per tahun.

Meski implementasinya disiyalir ditunda, pro-kontra iuran dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tampaknya belum akan mereda. Pasalnya, serikat buruh menuntut pencabutan. Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut, pihaknya tetap menekankan pemerintah tak hanya menunda, melainkan mencabut regulasi PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera. “Cabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera,” kata Said, Jumat (7/6). Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengatakan pemerintah perlu mempertimbangkan kembali implementasi Tapera. Andi Gani juga menyoroti sikap Menteri PUPR Basuki yang dinilai masih terkesan ragu-ragu dan tidak tegas dengan rencana implementasi Tapera. “Saya sendiri melihat Menteri Basuki yang sebagai Ketua Komite Tapera ragu-ragu karena gelombang penolakan sangat besar.”

Pasalnya, saat ini pekerja dan pengusaha sama-sama telah menanggung beban iuran berbagai program yang dinilai cukup besar nominalnya. “Menolak Tapera jika diwajibkan karena sangat memberatkan buruh yang sudah sangat berat dengan kondisi upah minimum yang sangat kecil kenaikannya. ”Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Ketua Komite BP Tapera, Basuki Hadimuljono mengatakan, pemerintah mengkaji penundaan implementasi program Tapera setelah ramai mendapat penolakan. Dia telah melakukan pembicaraan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menunda implementasi Tapera. 

Isu Tapera bertambah panas seiring dengan munculnya tiga temuan masalah Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Salah satunya terdapat 124.960 orang yang belum menerima pengembalian dana Rp567,45 miliar. Bila mengambil angka rerata dari nominal tersebut, setiap orang memiliki dana sekitar Rp4,5 juta yang masih menyangkut di Tapera. Bukan hanya itu, masalah peserta pensiun ganda 40.266 orang senilai Rp130,25 miliar. Terkait hal itu, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko angkat bicara. Menurutnya, masalah dana yang tak bisa dicairkan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan persoalan program Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, keputusan presiden tentang pemindahan Ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur bisa saja ditandatangani Presiden terpilih Prabowo Subianto. Presiden Jokowi mengaku hingga kini belum menandatangani beleid itu. "Belum. Bisa saya yang menandatangani, bisa saja presiden terpilih pemerintahan baru yang menandatangani," kata Presiden Jokowi. Saat ini Kota Jakarta masih menyandang Ibu Kota Negara, meskipun Undang-Undang No 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) telah diundangkan pada tanggal 25 April 2024. Namun demikian, Ibu kota negara masih berkedudukan di Jakarta sampai dengan penetapan keputusan presiden mengenai pemindahan ibu kota negara dari Provinsi DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara, berdasarkan pasal 63 UU tersebut. (Yetede)

Guna menjadi negara maju maka pemerintah harus mencapai pertumbuhan ekonomi dalam kisaran 6-8%. Rentang pertumbuhan ekonomi tersebut baru bisa dicapai bila ditopang dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Salah satu langkah yang dilakukan dalam mengembangkan SDM adalah melalui program makan bergizi gratis. "Program perbaikan sumber daya manusia termasuk melalui program makan bergizi gratis." Program perbaikan SDM termasuk melalui program makanan bergizi, perbaikan reformasi kesehatan, perbaikan kualitas pendidikan, serta penyempurnaan jaring pengaman sosial menjadi sangat penting dalam peningkatan produktivitas SDM," ucap Sri Mulyani. (Yetede)