Nasional
( 434 )Pembungkaman Pengkritik Privatisasi Air
PMN Bukan Solusi Jitu
Rupiah Bisa Melemah Hingga Tahun 2025
Rupiah berpotensi melemah hingga tahun depan. Pemerintah memasang asumsi rata-rata kurs rupiah di Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025 di kisaran Rp 15.300-Rp 16.000 per dolar Amerika Serikat (AS), atau di bawah rata-rata nilai tukar rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang sebesar Rp 15.000 per dolar AS. Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Abdurrahman membeberkan beberapa faktor penetapan asumsi nilai tukar rupiah tahun depan yang lebih optimistis di tengah fluktuasi pada saat ini. Pertama, bank sentral AS, The Fed diperkirakan mulai memangkas suku bunga sebanyak dua kali pada paruh kedua tahun ini dan minimal dua kali pemangkasan pada tahun depan. Kedua, tensi politik dalam negeri melandai lantaran proses pemilihan umum (Pemilu) 2024 telah selesai, dan berlangsung aman. Ketiga, kinerja ekonomi nasional yang relatif kuat, ekspor diproyeksikan mulai membaik, penempatan devisa hasil ekspor (DHE) meningkat, dan juga inflasi yang relatif stabil.
Abdurrahman memastikan, penentuan asumsi dasar ekonomi makro 2025, termasuk nilai tukar rupiah, melalui rapat berbagai kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Bank Indonesia. Hanya, Kepala Ekonom Bank Sentral Asia (BCA) David Sumual menilai, asumsi kurs rupiah yang pemerintah patok dalam rentang Rp 15.300-Rp 16.000 terlalu optimistis. Asumsi ini kurang bersaing. "Dan agak overvalued dibandingkan dengan negara peers, atau negara emerging market dan juga mitra dagang utama," kata David kepada KONTAN kemarin. Sementara Staf Bidang Ekonomi, Industri, dan Global Markets dari Bank Maybank Indonesia Myrdal Gunarto menyebutkan, asumsi nilai tukar dalam rentang Rp 15.300 hingga Rp 16.000 per dolar AS masih realistis. Ia memperkirakan, tahun depan, posisi cadangan devisa akan kembali meningkat sehingga nilai tukar bisa menguat.
Prabowo Siap Antisipasi Kebocoran Program Makan Siang Gratis
Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto menegaskan akan mengeksekusi program makan siang dan susu gratis untuk anak-anak sekolah secara efisiensi dan tanpa kebocoran. Prabowo memastikan akan mengambil berbagai langkah untuk mencegah terjadinya kebocoran dalam pelaksanaan program tersebut. Menurut Prabowo, kebocoran tidak boleh terjadi karena yang dirugikan adalah bangsa dan negara serta masyarakat. "Masalahnya, ini sudah lama saya bicarakan, sebagai anak bangsa kita sadar banyak terjadi kebocoran di negara kita.
Sekarang, bagaimana kiat membuat skema dengan efisien dan baik, tanpa ada kebocoran sampai ke anak-anak kita," kata Prabowo. Selain itu, kata Prabowo, pembagian susu gratis kepada anak-anak di seluruh Indonesia juga akan dijalankan sesuai tipilogi masing-masing daerah. Dia mencontohkan Pulau Moa di Maluku Barat Daya, yang kerap memproduksi susu kerbau, sehingga tidak sulit untuk mendapatkan susu bagi anak-anak di wilayah tersebut. (Yetede)
Urgensi Jaksa Agung Bukan dari Partai Politik
Menggairahkan Bursa Karbon
Sudah lebih dari enam bulan sejak peluncuran bursa karbon, namun bursa ini belum memperlihatkan perannya dalam membantu mencapai target penurunan emisi karbon nasional. Kesimpulan ini terlihat dari sepinya transaksi di bursa karbon yang berakibat tidak terjadinya proses pembentukan harga. Keberadaan bursa karbon seharusnya tidak hanya memenuhi formalitas sebatas cheklist kelengkapan terkait perangkat dalam mencapai tercapai penurunan karbon nasional.
Bursa karbon memiliki peran strategis dalam mendorong pelaku usaha (terutama pada sektor penghasil emisi karbon kelas berat) untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan dari aktivitas operasinya. Peran strategis tersebut dapat terpenuhi jika bursa karbon yang aktif terbentuk. Logika pembentukan bursa karbon sangatlah sederhana dan mudah dipahami. Masalah perubahan iklim yang saat ini terjadi merupakan bentuk kondisi eksternalitas. Secara sederhana eksternalitas terjadi saat pihak yang melakukan tindakan negatif tidak menanggung konsekuensi secara langsung dampak negatif dari tindakannya. (Yetede)
Jokowi: Orang Tua Hanya Bisa Mendoakan
Pengangguran Kalangan Gen Z Ancam Penerimaan Pajak
Tingginya jumlah pengangguran dari kalangan muda dikhawatirkan akan memberikan dampak penurunan penerimaan pajak. Di sisi lain, masalah tersebut juga tidak terlepas dari belum sesuainya kompetensi tenaga kerja dengan industri yang ada di Tanah Air. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023 tercatat ada juta orang dengan rentang usia 15-24 tahun tidak bersekolah, tidak kerja, dan tidak sedang mengikuti pelatihan. "Memang generasi ini generasi yang beda, mereka suka pakai handphone dan bekerja dari sana.
Sementara itu, sektor ekonomi kita belum siap untuk memberikan pekerjaan yang seperti 'permanen' tetapi bekerja dari rumah." kata Tim Asisten Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Raden Pardede. Raden mengungkapkan, untuk menyerap tenaga kerja maka sektor ekonomi harus diperkuat dengan teknologi. Langkah tersebut dilakukan agar industri bisa menyesuaikan dengan langkah generasi muda saat ini yang kerap menjalankan gaya bekerja secara remote atau tanpa harus ke kantor. (Yetede)
Perlu Sinergitas Kuat Dalam Mewujudkan Ketahanan Air
Seluruh elemen perlu bersinergi guna mewujudkan ketahanan air secara global untuk kelanjutan peradaban manusia dan kelestarian alam. Sinergitas itu mulai dari persoalan administrasi, pendanaan hingga kebijakan politik mengingat air memiliki peran amat penting bagi kehidupan manusia. Terkait administrasi, menurut Menteri Agraria dan tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), pihaknya terus mengintegrasikan dalam pengaturan administrasi tanah air dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi serta kelestarian alam.
"Ini juga sesuatu yang harus kita terus bicarakan, mengintegrasikan semua elemen yang terlibat dalam pengaturan adminstrasi tanah dan air. Jadi bicara tanah air itu tidak terlepas dari satu sama lain, oleh karena itu Kementerian ATR/BPN tentu punya kepentingan juga untuk bisa menghadirkan kebijakan-kebijakan yang bisa mengakomodasi berbagai kepentingan dan kebutuhan,"ujar AHY. AHY mengatakan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan semua pihak dalam meyakinkan dan mempersiapkan lahan untuk infrastruktur air seperti bendungan, embung, dan sebagainya. (Yetede)
Cerita DPR Mengejar Tenggat Legislasi
Pilihan Editor
-
Perlu Titik Temu Soal JHT
11 Mar 2022 -
Wapres: Tindak Tegas Spekulan Pangan
12 Mar 2022 -
Kebijakan Edhy Jadi Pemicu Penyuapan
11 Mar 2022









