;
Tags

Nasional

( 434 )

Pembungkaman Pengkritik Privatisasi Air

KT1 25 May 2024 Tempo
MENGENAKAN kemeja abu-abu, I Dewa Gede Palguna datang satu jam lebih awal ke Hotel Oranjje di Jalan Hayam Wuruk Nomor 302, Kota Denpasar, Bali, pada Selasa pagi, 21 Mei 2024. Semestinya Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu akan menjadi pembicara kunci dalam pembukaan konferensi rakyat, People’s Water Forum (PWF) pada pukul 10.00 Wita. Rencana itu batal ketika ia dicegat masuk ke hotel oleh sekelompok orang yang menolak kegiatan tersebut.

“Saya sempat tanya, mereka itu siapa dan apa haknya melarang penyelenggaraan acara. Dia menjawab, saya penduduk sini,” kata Palguna menceritakan ulang penghadangan terhadap dirinya pada Rabu lalu. Penduduk yang dimaksudkan Palguna yang melakukan intimidasi masyarakat sipil itu merujuk pada organisasi kemasyarakatan (ormas) bernama Patriot Garuda Nusantara. Palguna sempat berupaya untuk tetap masuk ke hotel. Bekas hakim Mahkamah Konstitusi ini mencari bantuan ke kepolisian atau Satuan Polisi Pamong Praja yang berjaga di sekitar hotel. Niatnya adalah menanyakan alasan pelarangan penyelenggaraan PWF.

Ia tidak melihat satu pun anggota kepolisian. Hanya ada puluhan petugas berseragam polisi pamong praja. Namun Palguna tak bisa menemui komandan polisi pamong praja itu untuk diajak berdiskusi. Dia sempat berkeras untuk masuk ke hotel sembari menunjukkan undangan. "Saya bilang ke mereka, saya mau masuk untuk tanya ke panitia kenapa mengundang saya ke acara yang ternyata dilarang," ucapnya. Palguna dongkol akan aksi represif yang berlangsung pada era reformasi ini.

Perhelatan People’s Water Forum sudah dimulai sejak 2006 sebagai sebuah gerakan alternatif menyuarakan suara masyarakat dan pembela air sebagai hak asasi manusia. Gerakan ini terutama menolak aktivitas perampasan air oleh korporasi dan pendanaan internasional yang disinyalir menjadi salah satu biang krisis air bersih. Agenda ini merupakan perlawanan terhadap World Water Forum (WWF) yang lebih dulu diinisiasi pada 1996. World Water Forum 2024 atau WWF ke-10 di Bali dianggap sebagai agenda eksklusif, tidak demokratis, dan ruang untuk privatisasi air di semua negara. Lebih-lebih anggota forum ini meliputi perusahaan-perusahaan raksasa, perbankan dunia, dan negara-negara anggota. Posisi PWF mengumpulkan organisasi masyarakat sipil dunia, tak terkecuali di Indonesia, untuk membuat agenda tandingan. (Yetede)

PMN Bukan Solusi Jitu

KT1 25 May 2024 Investor Daily (H)
Aksi pemerintah menyuntikkan penyertaan modal negara (PMN)  kepada BUMN karya yang sedang terjerat krisis utang dinilai bukan solusi jitu untuk menyelamatkan mereka. Sejumlah kalangan menilai, solusi tersebut bersifat parsial tanpa menyentuh akar permasalahan, sehingga perlu dikaji ulang. Sebab, faktanya, sejumlah BUMN karya tetap sakit, kendati sudah diguyur PMN jumbo. Sebagai contoh, PT Waskita Karya Tbk (WSKT) hingga kini masih dibekap kerugian dan kesulitan membayar utang. Tahun lalu, perseroan mencetak rugi bersih Rp 3,7 triliun dan sampai saat ini belum sepakat dengan pemegang obligasi  Berkelanjutan tahap IV tahun 2019 terkait skema restrukturisasi. Memasuki 2024, Waskita masih rugi, tepatnya Rp 1 triliun per Maret. Saham Waskita masih disuspensi Bursa Efek Indonesia (BEI) dan kini menghadapi potensi delisting. (Yetede)

Rupiah Bisa Melemah Hingga Tahun 2025

HR1 25 May 2024 Kontan

Rupiah berpotensi melemah hingga tahun depan. Pemerintah memasang asumsi rata-rata kurs rupiah di Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025 di kisaran Rp 15.300-Rp 16.000 per dolar Amerika Serikat (AS), atau di bawah rata-rata nilai tukar rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang sebesar Rp 15.000 per dolar AS. Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Abdurrahman membeberkan beberapa faktor penetapan asumsi nilai tukar rupiah tahun depan yang lebih optimistis di tengah fluktuasi pada saat ini. Pertama, bank sentral AS, The Fed diperkirakan mulai memangkas suku bunga sebanyak dua kali pada paruh kedua tahun ini dan minimal dua kali pemangkasan pada tahun depan. Kedua, tensi politik dalam negeri melandai lantaran proses pemilihan umum (Pemilu) 2024 telah selesai, dan berlangsung aman. Ketiga, kinerja ekonomi nasional yang relatif kuat, ekspor diproyeksikan mulai membaik, penempatan devisa hasil ekspor (DHE) meningkat, dan juga inflasi yang relatif stabil.

Abdurrahman memastikan, penentuan asumsi dasar ekonomi makro 2025, termasuk nilai tukar rupiah, melalui rapat berbagai kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Bank Indonesia. Hanya, Kepala Ekonom Bank Sentral Asia (BCA) David Sumual menilai, asumsi kurs rupiah yang pemerintah patok dalam rentang Rp 15.300-Rp 16.000 terlalu optimistis. Asumsi ini kurang bersaing. "Dan agak overvalued dibandingkan dengan negara peers, atau negara emerging market dan juga mitra dagang utama," kata David kepada KONTAN kemarin. Sementara Staf Bidang Ekonomi, Industri, dan Global Markets dari Bank Maybank Indonesia Myrdal Gunarto menyebutkan, asumsi nilai tukar dalam rentang Rp 15.300 hingga Rp 16.000 per dolar AS masih realistis. Ia memperkirakan, tahun depan, posisi cadangan devisa akan kembali meningkat sehingga nilai tukar bisa menguat.

Prabowo Siap Antisipasi Kebocoran Program Makan Siang Gratis

KT1 24 May 2024 Investor Daily (H)

Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto menegaskan akan mengeksekusi program makan siang dan susu gratis untuk anak-anak sekolah secara efisiensi dan tanpa kebocoran. Prabowo memastikan akan mengambil berbagai langkah untuk mencegah terjadinya kebocoran dalam pelaksanaan program tersebut. Menurut Prabowo, kebocoran tidak boleh terjadi karena  yang dirugikan adalah bangsa dan negara serta masyarakat. "Masalahnya, ini sudah lama saya bicarakan, sebagai anak bangsa kita sadar banyak terjadi kebocoran di negara kita.

Sekarang, bagaimana kiat membuat skema dengan efisien dan baik, tanpa ada kebocoran sampai ke anak-anak kita," kata Prabowo. Selain itu, kata Prabowo, pembagian susu gratis kepada anak-anak di seluruh Indonesia juga akan dijalankan  sesuai tipilogi masing-masing daerah. Dia mencontohkan Pulau Moa di Maluku Barat Daya, yang kerap memproduksi susu kerbau, sehingga tidak sulit untuk mendapatkan susu bagi anak-anak di wilayah tersebut. (Yetede)

Urgensi Jaksa Agung Bukan dari Partai Politik

KT1 23 May 2024 Tempo
Posisi Jaksa Agung tiga kali diisi figur yang awalnya berlatar belakang kader partai politik, yaitu Baharuddin Lopa, Marzuki Darusman, dan Muhammad Prasetyo. Lopa merupakan kader Partai Persatuan Pembangunan, Marzuki kader Partai Golkar, dan Prasetyo kader Partai NasDem, sebelum ketiganya dipilih oleh presiden sebagai Jaksa Agung. Sepak terjang ketiganya sebagai Jaksa Agung berbeda jauh. Meski menjabat cukup singkat, Lopa membongkar berbagai kasus korupsi besar, termasuk penyelidikan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Marzuki juga membongkar kasus BLBI yang menyeret Gubernur Bank Indonesia saat itu, Syahril Sabirin, serta patgulipat para pemegang hak pengusahaan hutan (HPH).  Di era Prasetyo, Kejaksaan Agung menjadi sorotan. Posisi Prasetyo sebagai Jaksa Agung diduga menjadi alat untuk menekan kepala daerah di luar Partai NasDem menjelang Pemilu 2019. Sejumlah kasus dugaan korupsi juga jalan di tempat pada era mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat ini. Posisi jabatan Jaksa Agung kembali menjadi sorotan menjelang transisi pemerintahan dari Joko Widodo ke Prabowo Subianto. Saat ini Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka, sebagai presiden dan wakil presiden pemenang Pemilu 2024, mulai membahas komposisi kabinetnya mendatang. (Yetede)

Menggairahkan Bursa Karbon

KT1 22 May 2024 Investor Daily (H)

Sudah lebih dari enam bulan sejak peluncuran bursa karbon, namun bursa ini belum memperlihatkan perannya dalam membantu mencapai target penurunan emisi karbon nasional. Kesimpulan ini terlihat dari sepinya transaksi di bursa karbon yang berakibat tidak terjadinya proses pembentukan harga. Keberadaan bursa karbon seharusnya tidak hanya memenuhi formalitas sebatas cheklist kelengkapan terkait perangkat dalam mencapai tercapai  penurunan karbon nasional.

Bursa karbon memiliki peran strategis dalam mendorong pelaku usaha (terutama pada sektor penghasil emisi karbon kelas berat) untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan dari aktivitas  operasinya. Peran strategis tersebut dapat terpenuhi jika bursa karbon yang aktif terbentuk. Logika pembentukan bursa karbon sangatlah sederhana  dan mudah dipahami. Masalah perubahan iklim yang saat ini terjadi merupakan bentuk kondisi eksternalitas. Secara sederhana eksternalitas terjadi saat pihak yang melakukan tindakan negatif tidak menanggung konsekuensi secara langsung dampak negatif dari tindakannya. (Yetede)

Jokowi: Orang Tua Hanya Bisa Mendoakan

KT1 22 May 2024 Investor Daily (H)
Presiden Jokowi menilai menantunya sudah dewasa dan bertanggung jawab atas kemandiriannya. Untuk itu, keputusan Bobby Nasution bergabung dengan Partai Gerindra sebaiknya ditanyakan kepada yang bersangkutan. Presiden Jokowi mengatakan, sebagai orang tua dirinya hanya bisa mendoakan yang terbaik. "Orang tua hanya bisa mendoakan," kata Presiden Jokowi. Sebelumnya, Walikota Medan Bobby Nasution mendeklarasikan dirinya bergabung dengan partai Gerindra sebagai kader ketika mendaftar dirinya untuk menjadi bakal  calon Gubernur Sumatera Utara ke kantor DPD Partai Gerindra, Medan Sumatera Utara, Senin (20/5). "Alhamdulillah pendaftaran saya langsung diterima oleh Ketua DPD Gerindra Sumut. Saya juga menyampaikan akan maju sebagai calon Gubernur Sumut," kata Bobby. Sementara itu, Ketua Harian partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menilai kepindahan Bobby Nasution ke Gerindra sebagai dinamika politik. (Yetede)

Pengangguran Kalangan Gen Z Ancam Penerimaan Pajak

KT1 22 May 2024 Investor Daily

Tingginya jumlah pengangguran dari kalangan muda dikhawatirkan akan memberikan  dampak penurunan penerimaan pajak. Di sisi lain, masalah tersebut juga tidak terlepas  dari belum sesuainya kompetensi tenaga kerja dengan industri yang ada di Tanah Air.  Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023 tercatat ada  juta orang dengan rentang usia 15-24 tahun tidak bersekolah, tidak kerja, dan tidak sedang mengikuti pelatihan. "Memang generasi ini generasi yang beda, mereka suka pakai handphone dan bekerja dari sana.

Sementara itu, sektor ekonomi kita belum siap untuk memberikan pekerjaan yang seperti 'permanen' tetapi bekerja dari rumah." kata Tim Asisten Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Raden Pardede. Raden mengungkapkan, untuk menyerap tenaga kerja maka sektor ekonomi harus diperkuat dengan teknologi. Langkah tersebut dilakukan agar industri bisa menyesuaikan dengan langkah generasi muda saat ini yang kerap menjalankan gaya bekerja secara remote atau tanpa harus ke kantor.  (Yetede)

Perlu Sinergitas Kuat Dalam Mewujudkan Ketahanan Air

KT1 21 May 2024 investor Daily

Seluruh elemen perlu bersinergi guna mewujudkan ketahanan air secara global untuk kelanjutan peradaban manusia dan kelestarian alam. Sinergitas itu mulai dari persoalan administrasi, pendanaan hingga kebijakan politik mengingat air memiliki peran amat penting bagi kehidupan manusia. Terkait administrasi, menurut Menteri Agraria  dan tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), pihaknya terus mengintegrasikan  dalam pengaturan administrasi tanah air dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi serta kelestarian alam.

"Ini juga sesuatu yang harus kita terus bicarakan, mengintegrasikan semua elemen yang terlibat dalam pengaturan adminstrasi tanah dan air. Jadi bicara tanah air itu tidak terlepas dari satu sama lain, oleh karena itu Kementerian ATR/BPN tentu punya kepentingan juga untuk bisa menghadirkan kebijakan-kebijakan yang bisa mengakomodasi berbagai kepentingan dan kebutuhan,"ujar AHY. AHY mengatakan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan semua pihak dalam meyakinkan dan mempersiapkan lahan untuk infrastruktur air seperti bendungan, embung, dan sebagainya. (Yetede)

Cerita DPR Mengejar Tenggat Legislasi

KT1 21 May 2024 Tempo
Rapat Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat terbilang cepat. Hanya dalam tiga hari, Baleg DPR rampung menyusun draf revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas menyatakan bersyukur karena sembilan fraksi di Baleg menyetujui draf revisi Undang-Undang Kementerian Negara. Semua fraksi di Baleg sepakat menghapus pembatasan jumlah kementerian paling banyak 34. "Siapa pun presidennya tidak boleh dikunci dengan angka menyangkut jumlah kementerian ataupun nomenklatur kementeriannya," ujarnya pada Kamis, 16 Mei lalu.

Undang-Undang Kementerian Negara bisa disebut sebagai undang-undang strategis karena berhubungan dengan kabinet pemerintahan baru. Sejumlah undang-undang lain yang dinilai strategis di antaranya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Poin krusial soal batas usia pensiun polisi dan Kepala Polri diusulkan diperpanjang. Pimpinan DPR juga membenarkan adanya rencana merevisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bersamaan dengan Undang-Undang Kepolisian. Hal yang menjadi pertanyaan adalah pembahasan dilakukan menjelang berakhirnya masa jabatan para anggota DPR yang tersisa lima bulan. (Yetede)