Pembungkaman Pengkritik Privatisasi Air
MENGENAKAN kemeja abu-abu, I Dewa Gede Palguna datang satu jam lebih awal ke Hotel Oranjje di Jalan Hayam Wuruk Nomor 302, Kota Denpasar, Bali, pada Selasa pagi, 21 Mei 2024. Semestinya Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu akan menjadi pembicara kunci dalam pembukaan konferensi rakyat, People’s Water Forum (PWF) pada pukul 10.00 Wita. Rencana itu batal ketika ia dicegat masuk ke hotel oleh sekelompok orang yang menolak kegiatan tersebut.
“Saya sempat tanya, mereka itu siapa dan apa haknya melarang penyelenggaraan acara. Dia menjawab, saya penduduk sini,” kata Palguna menceritakan ulang penghadangan terhadap dirinya pada Rabu lalu. Penduduk yang dimaksudkan Palguna yang melakukan intimidasi masyarakat sipil itu merujuk pada organisasi kemasyarakatan (ormas) bernama Patriot Garuda Nusantara. Palguna sempat berupaya untuk tetap masuk ke hotel. Bekas hakim Mahkamah Konstitusi ini mencari bantuan ke kepolisian atau Satuan Polisi Pamong Praja yang berjaga di sekitar hotel. Niatnya adalah menanyakan alasan pelarangan penyelenggaraan PWF.
Ia tidak melihat satu pun anggota kepolisian. Hanya ada puluhan petugas berseragam polisi pamong praja. Namun Palguna tak bisa menemui komandan polisi pamong praja itu untuk diajak berdiskusi. Dia sempat berkeras untuk masuk ke hotel sembari menunjukkan undangan. "Saya bilang ke mereka, saya mau masuk untuk tanya ke panitia kenapa mengundang saya ke acara yang ternyata dilarang," ucapnya. Palguna dongkol akan aksi represif yang berlangsung pada era reformasi ini.
Perhelatan People’s Water Forum sudah dimulai sejak 2006 sebagai sebuah gerakan alternatif menyuarakan suara masyarakat dan pembela air sebagai hak asasi manusia. Gerakan ini terutama menolak aktivitas perampasan air oleh korporasi dan pendanaan internasional yang disinyalir menjadi salah satu biang krisis air bersih. Agenda ini merupakan perlawanan terhadap World Water Forum (WWF) yang lebih dulu diinisiasi pada 1996. World Water Forum 2024 atau WWF ke-10 di Bali dianggap sebagai agenda eksklusif, tidak demokratis, dan ruang untuk privatisasi air di semua negara. Lebih-lebih anggota forum ini meliputi perusahaan-perusahaan raksasa, perbankan dunia, dan negara-negara anggota. Posisi PWF mengumpulkan organisasi masyarakat sipil dunia, tak terkecuali di Indonesia, untuk membuat agenda tandingan. (Yetede)
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023