Pemblokiran anggaran kementerian dan lembaga (K/L) menjadi salah satu opsi kebijakan yang tengah pemerintah pertimbangkan. Hal ini terkait dengan upaya mengamankan anggaran negara di tengah ketidakpastian perekonomian global. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemkeu) Febrio Nathan Kacaribu menyatakan, APBN tahun depan masih dihadapkan dengan dinamika global, volatilitas harga komoditas yang masih tinggi, kinerja badan usaha milik negara (BUMN), dan tren perubahan iklim. Oleh karena itu, perlu ada mitigasi risiko agar APBN 2025 tetap sehat. Salah satunya, automatic adjustment melalui pemblokiran anggaran K/L. "Ada pengendalian risiko, bisa kita gunakan SAL (Saldo Anggaran Lebih) dan automatic adjustment," ujar Febrio dalam Rapat Panitia Kerja Badan Anggaran DPR, Kamis (20/6). Pada 2021, Kemkeu memblokir bujet K/L total mencapai Rp 58 triliun dalam rangka menyiapkan anggaran mendesak akibat pandemi Covid-19. Di tahun berikutnya, pemerintah juga tetap menjalankan kebijakan ini dengan besaran anggaran sebesar Rp 39,71 triliun. Dengan pertimbangan, untuk menangani dampak krisis pandemi Covid-19.

Kemudian, pada 2023, pemerintah juga memblokir anggaran K/L sebesar Rp 50,23 triliun. Dan, berlanjut ke tahun ini sebesar Rp 50,15 triliun. Menurut Kemkeu, kebijakan ini terbukti ampuh dalam menjaga ketahanan APBN 2022 dan APBN 2023. Hanya, Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda mewanti-wanti, kebijakan tersebut bisa berdampak pada pengeluaran pemerintah. Sebab itu, "Pemerintah perlu memprioritaskan belanja yang mendatangkan multiplier effect ke ekonomi, khususnya konsumsi rumahtangga kita," ucapnya. Menurut Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto, kebijakan tersebut tidak ideal pemerintah lakukan. Setiap K/L untuk tahun ini maupun tahun depan sudah membuat sejumlah perencanaan dan program untuk mereka implementasikan. Tak hanya itu, Eko juga berpendapat, APBN yang terlalu mudah diotak-atik melalui mekanisme automatic adjustment, justru mengurangi tingkat kredibilitas dari APBN itu sendiri. Kecuali, Indonesia tengah menghadapi situasi yang sangat ekstrem, seperti pandemi Covid-19.

Polemik yang terjadi antara menteri melahirkan kebijakan inkonsitensi yang tidak saja membuat kebingungan publik, lebih jauh turut merugikan dunia usaha. Padahal, masa kerja kabinet pemerintahan Jokowi hanya tinggal beberapa saat lagi dan harus dilanjutkan oleh pemerintahan baru dibawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Karenanya, para pejabat harus mengurangi kebiasaan berkontroversi di publik dan tidak mengeluarkan  kebijakan strategis yang berpotensi membebani pemerintahan  selanjutnya. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan, tidak solidnya beberapa pejabat kementerian dalam mengeluarkan kebijakan/statement karena ketidakjelasan visi pembangunan ekonomi. "Ya karena memang tidak ada visi pembangunan ekonomi yang clear. Maisng-masing kementerian sepertinya bermain sendiri-sendiri, tidak ada koordinasi. Ini menambah ketidakpastian berusaha, dan ini hambatan investasi yang sangat berbahaya," ungkap Redma kepada Investor Daily. (Yetede)

Hasil survei Kompas periode Juni 2024 menunjukkan institusi pertahanan dan keamanan, yakni TNI dan Polri, mendapat apresiasi lebih tinggi dibanding lembaga negara lainnya. TNI menduduki posisi teratas sebagai lembaga yang dipersepsikan memiliki citra baik oleh 89,8 % responden. Meski hanya naik 4,7 % dibanding hasil survei yang sama periode Desember 2023, raihan ini menunjukkan tren positif sejak Juni 2022. Peningkatan yang sama dialami Polri dengan raihan citra positif di angka 73,1 %. Setelah TNI dan Polri, lembaga negara yang juga dinilai positif adalah DPD, Kejaksaan Agung, MA, DPR, MK dan KPK. Pada survei Litbang Kompas periode Juni 2024, lembaga-lembaga itu mendapat penilaian positif kurang dari 70 %.

Namun sebagian lembaga itu menunjukkan peningkatan apresiasi dibanding survei sebelumnya. DPR, pada survei kali ini citranya meningkat paling tinggi dibanding lembaga lainnya, yakni 12,1 %. Penilaian positif itu berbarengan dengan apresiasi atas kinerja DPR yang ketika survei dilakukan tengah mengesahkan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak. Isu dari pengesahan UU ini positif karena dinilai menunjukkan peningkatan perhatian pada kesejahteraan ibu dan anak. Naiknya apresiasi ini bisa dijadikan momentum bagi DPR untuk menyelesaikan sejumlah RUU lainnya, seperti RUU Penyiaran, revisi UU MK, dan RUU Kementerian Negara yang masih menyisakan problem bagi publik, termasuk polemik terkait RUU TNI-Polri yang belakangan ini menjadi perhatian publik.

Penilaian positif terhadap citra sejumlah lembaga negara terjadi hampir di tiap kelompok responden, baik dari berbagai tingkat pendidikan, kelas sosial ekonomi, maupun pilihan politik capres-cawapres. Artinya, saat ini masyarakat cenderung menilai baik meski ada beberapa hal yang masih menjadi PR tiap lembaga. Membaiknya citra lembaga negara yang terekam pada survei kali ini dapat menjadi modal penting bagi pemerintahan saat ini, terutama untuk melanjutkan tugas-tugas hingga pergantian masa jabatan. Penilaian publik terhadap lembaga negara ini juga menjadi referensi sekaligus modal bagi pemerintahan baru yang akan digawangi pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. (Yoga)

Solidaritas antarmenteri di kabinet menjadi kunci untuk menjaga keberhasilan  pemerintah hingga akhir periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo serta transisi dan keberlanjutan program pembangunan ke pemerintah yang baru. Lebih dari itu,  ketidakharmonisan di tubuh kabinet  juga menyebabkan terganggunya layanan publik. Untuk itu semua kabinet periode ke-2 pemerintahan Jokowi harus  fokus bekerja sampai akhir masa jabatan dan berupaya untuk tidak memberikan pernyataan yang kontradiktif.

Apalagi, bila ini dilakukan untuk kepentingan politik pribadi, misalnya, 'mencari muka' ke pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. "Kalau '(mencari muka') motivasinya, karena ingin dinilai baik oleh Pak Prabowo, menurut saya (ini) caranya salah. Harusnya bekerja saja dengan sebaiknya tanpa membuat noise pada publik sehingga publik melihat seperti apa suatu masalah," ujar pengamat kebijakan publik Achmad Nur Hidayat. 

Menurut Achmad, selain para menteri   harus fokus bekerja sampai akhir jabatan dan berupaya untuk tidak memberikan pernyataan yang kontradiktif, setidaaknya ada dua hal yang perlu dilakukan untuk menjaga solidaritas di kabinet Indonesia maju (KIM). "Yang satu harus datang dari Presiden (jokowi) langsung," kata dia. (Yetede)

Bank Indonesia (BI) melaporkan, posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada April 2024 sebesar US$ 398,3 miliar, turun dibandingkan dengan posisi Maret mencapai US$ 404,8 miliar. Secara tahunan, posisi ULN ini juga terkontraksi 1,5% year on year (yoy), setelah tumbuh sebesar 0,2% yoy pada Maret 2024 lalu. "Penurunan tersebut bersumber dari ULN sektor publik dan swasta," kata Asisten Gubernur BI Erwin Haryono dalam keterangan tertulis, Jumat (14/6). Adapun kondisi ULN pemerintah, juga menunjukan tren penurunan. Pada April 2024, ULN pemerintah tercatat sebesar US$ 189,1 miliar, turun dibandingkan dengan posisi Maret 2024 mencapai US$ 192,2 miliar. Secara tahunan, ULN pemerintah terkontraksi 2,6% yoy, lebih dalam dibanding kontraksi 0,9% yoy pada bulan sebelumnya. Penurunan posisi ULN pemerintah terutama dipengaruhi oleh penyesuaian penempatan dana investor nonresiden pada surat berharga negara (SBN) domestik ke instrumen investasi lain. Ini seiring dengan peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kemarin ditutup melemah tajam. Rupiah anjlok 142 poin ke level Rp 16.412 per dolar AS. Bahkan, rupiah memimpin pelemahan mata uang Asia terhadap dolar AS, dengan penurunan 0,86% dibanding penutupan perdagangan sehari sebelumnya. Disusul yen Jepang yang melemah 0,40%, lalu won Korea melemah 0,38%, dolar Singapura melemah 0,13%, ringgit Malaysia melemah 0,12%, peso Filipina melemah 0,08%, yuan China melemah 0,04%, dolar Taiwan melemah 0,03%, dan baht Thailand melemah 0,03% terhadap dolar AS. Untuk itu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Wariyo mengatakan, bank sentral terus melakukan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar rupiah. Mulai melakukan intervensi hingga menarik portofolio asing, termasuk devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA).

Pemutusan hubungan kerja (PHK) masih terus mengguncang. Sejumlah industri padat karya, seperti tekstil, alas kaki, serta makanan dan minuman, paling banyak melaporkan kasus PHK. Di luar sektor padat karya, PHK juga menghampiri industri e-commerce, teknologi, media hingga startup. Sejak awal 2024 hingga saat ini, sekitar 13.800 pekerja menjadi korban PHK di industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Belasan ribu buruh itu dari 10 pabrik di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Publik juga dikagetkan dengan keputusan PT Sepatu Bata Tbk yang menutup pabrik di Purwakarta, Jawa Barat, berujung PHK terhadap 200 pekerja. Dari sektor teknologi juga muncul kabar dari emiten teknologi GOTO, atas PHK ratusan karyawan di Tokopedia dan Bytedance karena akuisisi dan merger. Gelombang PHK juga tergambar dari laporan klaim pembayaran Program Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan. Januari hingga April 2024, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan 892.000 klaim JHT dengan nominal Rp 13,55 triliun.

Dua alasan pengajuan klaim JHT terbanyak adalah peserta mengundurkan diri dari pekerjaan dan mengalami PHK. Yang juga baru, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri menyebut, pabrik tekstil raksasa di Jawa Tengah yang tengah dalam kondisi sulit berencana PHK massal. Tapi, setelah diskusi dengan Dinas Ketenagakerjaan setempat, pabrik tekstil itu lebih memilih mengurangi fasilitas, seperti menghapus bonus karyawan dan lembur ketimbang PHK. Ketua Komite Tetap Kebijakan Publik Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Chandra Wahjudi menyebutkan, penyebab PHK adalah penurunan permintaan pasar dunia atas produk Indonesia. Menurut Pengamat Ketenagakerjaan Tajudin Nur Efendy, PHK terutama di sektor industri padat karya tidak bisa dihindarkan. Penyebabnya, faktor eksternal. Yakni, ekonomi dunia yang fluktuatif plus ketegangan geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina dan Isreal-Hamas.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan revisi kontrak bagi hasil Gross Split sudah masuk tahap finalisasi. Salah satu poin revisi terkait bagi hasil (split) tambahan untuk kegiatan minyak dan gas bumi (migas) nonkonvensional (MNK). Pasalnya pengeboran MNK  menjadi harapan dalam mencapai target produksi minyak satu juta barel pada 2030. Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM Ariana Soemanto mengatakan revisi kontrak gross split merupakan penyempurnaan yang mencakup penyederhanaan parameter kontrak dari 13 variabel menjadi 5 variabel. "Selain itu, ada juga split tambahan untuk migas nonkonvensional, ini penting sebagai stimulus MNK agar lebih bergairah," kata Ariana. (Yetede)

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga presiden  terpilih mengatakan, Indonesia siap mengevakuasi 1.000 pasien warga Palestine, serta menampung anak-anak yatim piatu dan dan anak-anak yang mengalami trauma akibat perang antara gerakan perjuangan Palestina Hamas dengan militer Israel. Selain itu, Indonesia juga siap mengirimkan tenaga dokter dan perawat untuk mengoperasikan rumah sakit lapangan di kawasan Gaza.

Hal ini merupakan bagian solusi yang ditawarkan Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Tanggap Darurat Gaza di Jordania. "Indonesia sudah mengumumkan  siap mengevakuasi  1.000 pasien dirawat di Indonesia, dan begitu sembuh akan dikembalikan ke Gaza begitu situasi normal. Saya juga menawarkan atas inisitif Ibu Khofifah (Mantan Gubernur Jawa Timur), dan juga tokoh-tokoh pimpinan pondok-pondok pesantren di Jawa Timur, Jawa Barat, siap menampung yatim piatu, anak-anak yang trauma. Ini sedang dibicarakan," kata Prabowo. (Yetede)

Majalah The Economist memublikasikan tulisan berjudul Poor Asian Countries Face An Ageing Crisis, 12 Oktober 2023, menyebutkan, masyarakat Sri Lanka, Thailand, Vietnam, dan negara-negara lain di Asia menjadi tua sebelum menjadi kaya. Hal ini pernah dialami oleh Thailand antara 2002 dan 2021, jumlah penduduk Thailand berusia 65 tahun ke atas meningkat dari 7% menjadi 14%. Populasi menjadi tua sebelum menjadi kaya dengan pendapatan per kapita pada 2021 hanya US$7.000. Hal yang sama sedang terjadi di Indonesia, yaitu memasuki periode aging population yang ditandai oleh meningkatnya jumlah lansia dari 18 juta jiwa (7,56%) tahun 2010, menjadi 25,9 juta jiwa (9,7%) tahun 2019, dan diperkirakan 48,2 juta jiwa (15,77%) tahun 2035. Pekerjaan berat Prabowo-Gibran adalah mentransformasi perekonomian Indonesia dari upper middle income ke developed country sebelum memasuki periode aging population. Atau bertransformasi dari pendapatan per kapita US$5.016 menjadi US$12.500. Aging population ditandai oleh lebih 14% penduduk Indonesia berusia lebih dari 65 tahun.

Terhambatnya trasformasi perekonomian Indonesia karena lemahnya produktifitas nasional yang tecermin pada Total Factor Productivity (TFP). Hal ini salah satunya tecermin pada total output per tenaga kerja atau rasio antara gross domestic product (GDP) per tenaga kerja yang hanya US$9.151. Produktivitas tenaga kerja Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia yang mencapai US$25.107, Singapura US$99.569, Korea Selatan US$56.077, dan China US$16.512. Dua negara dengan produktivitas tenaga kerja tertinggi adalah AS sekitar US$120.195 dan Australia US$115.384. Rendahnya produktivitas tenaga kerja Indonesia berkaitan dengan rendahnya rata-rata pendidikan angkatan kerja yang didominasi oleh keluaran sekolah dasar (SD) atau tidak tamat SD. Selain itu, kandungan teknologi tinggi dalam barang-barang ekspor Indonesia juga sangat rendah. Skor kandungan teknologi tinggi dalam ekspor Indonesia hanya 43 dari skor maksimum 100, yaitu jauh lebih rendah dibandingkan China 85, India 61, Malaysia 80, Pilipina 78, Korsel 95, Thailand 73, AS 88 dan Jepang tertinggi 100.

Hal ini sejalan dengan besarnya persentase alokasi pengeluaran pemerintah dan swasta nasional untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D) terhadap PDB yang hanya 0,3%. Angka ini jauh di bawah standar negara maju, seperti Jepang 3,3%, AS 3,5%, Korsel 4,8%, dan Taiwan 3,6%. Bahkan alokasi pengeluaran pemerintah dan swasta nasional untuk R&D tahun 2023 lebih kecil dibandingkan Singapura 1,9%, Thailand 1,1%, Malaysia 1,0%, India 0,7% dan China 2,4%. Anggaran R&D Indonesia relatif sama dengan Filipina sekitar 0,3%. Demikian juga dengan jumlah penduduk Indonesia yang bekerja di sektor R&D yang sangat kecil, yaitu 108.224 orang. Jumlah ini jauh lebih kecil dibandingkan Jepang yang mencapai 911.620 orang, China 5,269 juta orang, Australia 121.864 orang, Korsel 545,435 orang, dan AS 1,614 juta orang.

Faktanya, negara-negara maju dengan pengeluaran R&D yang besar memiliki jumlah pendaftaran hak paten tertinggi di dunia. Hal ini berdampak pada banyaknya jumlah ilmuwan atau peneliti yang memperoleh hadiah Nobel (Nobel prize) dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejak 1990—2021, jumlah pemenang hadiah nobel dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terbanyak adalah AS 63, Jepang 15, China 5, Australia 3, India 1, dan Rusia 2 orang. Langkah strategis yang dapat dilakukan untuk naik kelas menjadi negara maju adalah fokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta peningkatan belanja pemerintah dan swasta untuk R&D. Belanja SDM dan R&D diharapkan setara dengan negara maju, seperti Korsel, AS dan Jepang sehingga belanja R&D Indonesia naik dari hanya 0,3% GDP menjadi 3,5% GDP dalam 25 tahun ke depan. Hal ini setara dengan peningkatan dari US$3,957 miliar menjadi US$48,860 miliar. Meskipun demikian, secara nominal angka ini masih jauh dari anggaran R&D AS yang mencapai US$891,195 miliar.