Menteri Kehutanan Tak menjawab saat Ditanya Pendapatnya Tentang Kabinet Merah Putih
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tak menjawab saat ditanya pendapatnya mengenai hasil survei Center of Economic and Law Studies (Celios), tentang kinerja kabinet merah putih di 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ia tercatat dalam 5 nama teratas yang layak untuk di-reshuffle karena masuk kategori rapor 'merah' dengan skor minus 45. Saat ditemui usai rapat kerja bersama Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Raja Juli mulanya menjanjikan wawancara setelah dia izin ke toilet. Tempo bersama dengan dua awak media lain pun menunggu. Setelah beberapa saat, Menteri Kehutanan itu pergi melalui jalan lain yaitu pintu belakang gedung Nusantara II. Tempo sempat mengejarnya dan melakukan wawancara sembari berjalan menuju mobil. Dalam kesempatan itu, Tempo bertanya soal rencana menjadikan 20 juta hektare tanah sebagai proyek hilirisasi sumber cadangan energi dan pangan. Raja Juli tak menjawab banyak.
"Sudah ya, sudah," ucapnya berulang kali, Kamis, 23 Januari 2025. Sampai dengan jarak kurang dari dua meter menuju mobil, awak media lain juga meminta pendapatnya soal hasil kinerja Kementerian Kehutanan yang buruk. Tanpa mengeluarkan sepatah katapun, Raja Juli berlalu masuk ke dalam mobil dan menutup pintu mobil. Sebelumnya, dari hasil survei Celios, sejumlah kebijakan Raja Juli dinilai problematis. Salah satunya rencana mengubah hutan menjadi hutan tanaman energi dan co-firing PLTU batu bara. “Seharusnya Menteri Kehutanan menjaga konservasi hutan, bukan malah mengobralnya dengan dalih cadangan pangan atau energi. Kebijakan seperti ini menimbulkan konflik dengan masyarakat adat dan merusak lingkungan,” ujar Direktur Celios Bhima Yudhistira dalam Press Conference: Rapor 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran secara daring, Selasa, 21 Januari 2025. Selain Menteri Kehutanan, empat menteri lainnya yang mendapat nilai buruk adalah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Koperasi Budir Arie Setadi, Menteri Kehutanan dan Kelautan Wahyu Sakti Trenggono, dan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. (Yetede)
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023