Presiden Jokowi menjelaskan, hal penting dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 adalah tuduhan kepada pemerintah, seperti kecurangan, intervensi aparat, kemudian politisasi bansos, kemudian mobilisasi aparat, ketidaknetralan kepela daerah, telah dinyatakan tidak terbukti. Ini yang penting bagi pemerintah,"  kata Presien Jokowi. Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah menghormati putusan MK yang bersifat final dan mengikat atas berbagai pertimbangan hukum dalam perkara tersebut. Pasca-Putusan MK, Kepala Negara menyerukan  agar bangsa Indonesia kembali bersatu menghadapi tantangan geopolitik global yang kini sedang melanda. "Karena faktor eksternal geopolitik  betul-betul menekan ke semua negara, saatnya bersatu, bekerja, membangun negara kita," tuturnya. (Yetede)

Mega proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara membutuhkan suntikan dana segar lagi untuk mengejar target penyelesaian proyek tahap pertama pada akhir tahun ini. Oleh karena itu, Otorita IKN mengusulkan tambahan dana baru senilai Rp 3,5 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024. Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono mengatakan, usulan tambahan anggaran ini akan digunakan untuk menampung dan mengelola fasilitas infrastruktur kementerian/lembaga yang nantinya diserahkan kepada Otorita IKN. "Paling besar nanti akan digunakan untuk pengelolaan di bidang sarana dan prasarana," ungkap dia dalam Rapat Kerja Bersama Komisi II DPR RI, Senin (18/3). Secara rinci, anggaran tersebut akan digunakan untuk beberapa bidang yang meliputi sarana dan prasarana mencapai Rp 2,1 triliun, lingkungan hidup dan sumber daya alam sebesar Rp 457,2 miliar, sosial budaya dan pemberdayaan Rp 57,4 miliar. Kemudian bidang transformasi hijau dan digital Rp 864,3 miliar, serta bidang perencanaan dan pertanahan Rp 15,03 miliar. Tahun ini Otorita IKN mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 434 miliar dari APBN.

Namun sebesar 5% atau Rp 21,7 miliar dari alokasi anggaran tersebut terkena  pemblokiran. Alhasil,  pagu efektif Otorita IKN saat ini mencapai Rp 412 miliar. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani memblokir anggaran Kementerian/Lembaga (KL) hingga Rp 50,14 triliun di tahun 2024 melalui kebijakan automatic adjustment. Kebijakan ini juga pernah dilakukan pada 2023. Di sisi lain, Otorita IKN melaporkan progres pembangunan di IKN. OIKN memastikan kesiapan IKN untuk upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024. Bambang Susantono memaparkan, progres pembangunan di IKN tahap satu yang ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Saat ini, progres pembangunan Istana Presiden dan lapangan upacara kemerdekaan sudah 58,5%, progres gedung Kantor Presiden mencapai 78,6%, dan progres gedung Sekretariat Presiden mencapai 65,1%. "Insya Allah dalam hitungan bulan, dan pada Agustus tahun ini sudah mendekati penyelesaian," sebut dia. Selain itu, ada empat Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) yang sedang dikebut penyelesaianya. Progres pembangunan Gedung Kemenko I telah mencapai 50,7%, Kemenko II mencapai 23%, Kemenko III mencapai 54,8% dan Kemenko IV 56,4%. 

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P Sasmita memberikan catatan kritis terkait proyek IKN. Untuk membangun sebuah ibu kota baru, mau tak mau akan memakan banyak anggaran. Tak mungkin swasta berinvestasi dari nol, karena tidak rasional secara bisnis dan investasi. Jadi hampir bisa dipastikan anggaran mayoritas akan menyedot APBN secara perlahan, sampai tahap tertentu pembangunan IKN. "Sebut saja misalnya sampai tahap muncul kepastian bahwa IKN akan benar-benar terwujud," ungkap dia kepada KONTAN, kemarin. Menurut Ronny, dalam konteks pengelolaan APBN, semestinya IKN tidak menjadi prioritas, karena belanja IKN dihitung sebagai belanja atau anggaran pembangunan, tapi imbasnya secara ekonomi sangat lokal, jauh dari spirit pemerataan dan tidak menjadi stimulan untuk medorong pertumbuhan berkelanjutan. Karena sekali belanja IKN berhenti, efeknnya berhenti. Sekali inputnya dihentikan, outputnya terhadap pertumbuhan juga terhenti, karena sangat tidak berkelanjutan, apalagi efeknya sangat lokal. 

Lonjakan impor menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2024, membuat surplus neraca perdagangan Indonesia menyusut drastis. Tapi, lonjakan impor kemungkinan tidak bakal berlanjut, alias hanya sementara. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai impor negara kita pada Februari 2024 mencapai US$ 18,44 miliar. Meski turun tipis 0,29% month to month (mtm), angka ini melonjak signifikan 15,84% secara year on year (yoy). Impor barang konsumsi mengalami peningkatan yang sangat signifikan, sebesar 36,49% yoy menjadi US$ 1,86 miliar di Februari 2024. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar menyebutkan, lonjakan impor barang konsumsi terutama terjadi pada serealia (HS 10) yang melesat 164,60% yoy. Hal ini terkait upaya menjaga pasokan di dalam negeri. Selain itu, impor beras juga melejit. Volume impor beras periode Januari-Februari 2024 naik 93% yoy. Sementara nilai impor beras periode tersebut melonjak 148,63% yoy. Tak hanya barang konsumsi, BPS mencatat, impor barang modal tumbuh 18,52% yoy dan impor bahan baku/penolong tumbuh 12,82% yoy. "Bahan baku penolong menyumbang setidaknya 72,41% dari total impor pada Februari 2024," tambah Amalia. Di sisi lain, nilai ekspor Februari 2024 tercatat US$ 19,31 miliar. Kinerja ekspor bulan lalu turun 5,79% mtm dan melorot 9,45% yoy. Secara bulanan, penurunan ekspor terjadi di sektor migas dan nonmigas. Perinciannya, ekspor migas turun 12,93% dan nonmigas terkoreksi 5,27% mtm. Alhasil, surplus neraca perdagangan Indonesia di Februari 2024 tercatat hanya sebesar US$ 0,87 miliar. Angka ini menyusut dari surplus di bulan sebelumnya yang mencapai US$ 2,02 miliar.

Proses pembayaran utang rafaksi minyak goreng oleh pemerintah kepada pengusaha, masih belum ada kejelasan. Pasalnya, Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) sempat mengusulkan, agar ada pemangkasan pajak bagi perusahaan yang terdaftar dalam kebijakan minyak goreng satu harga sebagai solusi dari pembayaran utang rafaksi yang macet tersebut. Hanya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menegaskan, usulan GIMNI tersebut adalah langkah yang panjang. Sebab, untuk kebijakan pemotongan pajak, ada di bawah tanggungjawab Kementerian Keuangan (Kemenkeu). "Ya, kami melihat bahwa itu (pemangkasan pajak) tidak mudah. Karena pemotongan pajak itu, kan, ada di bawah Kemenkeu," ungkapnya kepada KONTAN, Jumat (15/3). Roy malah mempertanyakan sikap Kemenkeu, apakah akan membuka tangan untuk permasalahan rafaksi minyak goreng ini. Soalnya, alokasi selisih harga ini ada di ranah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), jadi bukan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Indonesia menjadi penerima terbesar investasi China di kawasan Asia Tenggara, dengan penerimaan mencapai US$ 7,3 miliar sepanjang 2023 lalu. Demikian perhitungan Griffith University dalam laporan riset bertajuk Griffith Asia Insights. Di Indonesia, China punya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, sejumlah proyek smelter, hingga pendanaan transisi energi oleh sembilan perusahaan untuk PT PLN total US$ 54 miliar. Namun, data realisasi penanaman modal asing (PMA) 2023 lalu, menunjukkan investasi asing terbesar di Indonesia berasal dari Singapura, senilai US$ 15,4 miliar. China menempati urutan kedua, dengan nilai investasi US$ 7,4 miliar. Hong Kong di peringkat tiga dengan nilai investasi US$ 6,5 miliar. Lalu, Jepang dengan investasi yang masuk senilai US$ 4,6  miliar dan Malaysia dengan nilai investasi US$ 4,1 miliar. 

Lonjakan harga beras belum sepenuhnya reda, masyarakat Indonesia harus bersiap menghadapi kenaikan harga daging sapi akibat pasokan tersendat menjelang bulan puasa. Pasalnya, produksi sapi dalam negeri belum mampu mencukupi kebutuhan yang terus naik. Di sisi lain, proses impor daging di awal tahun ini terlambat dari seharusnya akhir 2023, izin keluar baru keluar Februari.  Bahkan, kabar yang masuk ke KONTAN, kuota impor juga dipangkas lantaran importir gagal merealisasikan impor. Kondisi ini akan membuat daging sapi  melambung, apalagi  saat Ramadan dan Idulfitri. Di sisi lain, proses impor daging di awal tahun ini terlambat dari seharusnya akhir 2023, izin keluar baru keluar Februari.  Bahkan, kabar yang masuk ke KONTAN, kuota impor juga dipangkas lantaran importir gagal merealisasikan impor. Kondisi ini akan membuat daging sapi  melambung, apalagi  saat Ramadan dan Idulfitri. 

Selepas pemilihan umum, masyarakat kembali dihadapkan pada realita. Bulan depan, harga sejumlah barang dan tarif jasa bakal naik mengikuti lonjakan harga beras. Harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi hingga tarif di 13 ruas jalan tol, berpeluang naik secara bertahap mulai Maret 2024. Ihwal kenaikan harga BBM seri Pertamax, misalnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif sudah memberi sinyal tersebut. Kenaikan harga BBM non-subsidi, kata Arifin, sebagai imbas dari tren kenaikan harga minyak dunia, yang merupakan salah satu komponen pembentuk harga BBM. Sebulan terakhir harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) dan Brent naik masing-masing 2% menjadi US$ 76 dan US$ 82 per barel. "Itu pasti mempengaruhi biaya produksi, kalau BBM subsidi kita tahan, sementara BBM nonsubsidi tergantung daya tahan pada badan usaha," kata Arifin, pekan lalu. Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menyatakan, saat ini pihaknya masih mempertimbangkan faktor Mean of Plats Singapore (MOPS) beserta fluktuasi harga minyak mentah dan kurs. "Masih kami review," ujar Irto kepada KONTAN, Minggu (25/2), saat ditanya rencana menaikkan harga BBM nonsubsidi. Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai, jika harga energi, pangan dan transportasi naik bersamaan, daya beli masyarakat kelas bawah dan hampir miskin bakal tergerus. "Yang sulit dikendalikan adalah inflasi jika beberapa kebutuhan itu naik bersamaan," kata dia, kemarin. Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Yusuf Rendy Manilet mengatakan, apabila kenaikan harga tersebut dilakukan pada waktu bersamaan, maka kenaikan laju inflasi diprediksi lebih besar dibandingkan bulan atau tahun sebelumnya. Hal ini tecermin dari kuartal IV-2022 ketika pemerintah menaikkan harga BBM imbas dari kenaikan harga minyak dunia. Kala itu, inflasi naik hingga 5,95% secara tahunan (yoy). Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi dan tarif jalan tol kemungkinan besar akan menahan konsumsi rumah tangga kelas menengah.

Kalangan pebisnis berharap kabinet pemerintahan baru, terutama mereka yang duduk di tim ekonomi, mampu menjawab tantangan perekonomian ke depan, termasuk mengantisipasi pelemahan pertumbuhan akibat resesi global. Pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming berpeluang memenangi Pilpres 2024 dalam satu putaran. Belum kelar perhitungan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), beredar sejumlah nama yang digadang-gadang bakal menduduki posisi menteri di Kabinet Prabowo-Gibran. Sejumlah nama lama di Kabinet Indonesia Maju, serta beberapa sosok baru berseliweran. Bahlil Lahadalia (Menteri Investasi), Erick Thohir (Menteri BUMN), Rosan Perkasa Roeslani (Ketua TKN Prabowo-Gibran) hingga Mahendra Siregar (Ketua Dewan Komisioner OJK) adalah di antara nama-nama yang beredar. Sosok terakhir disebut-sebut sebagai calon menteri keuangan yang diusulkan kalangan pengusaha. Anggota Dewan Pakar Tim Kemenangan Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo menegaskan, hingga kini belum ada pembahasan spesifik soal nama-nama menteri. Drajad bilang, susunan kabinet juga akan melibatkan diskusi dengan para ketua umum partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM). Selama ini, KIM disokong antara lain oleh Partai Gerinda, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat. "Selain Presiden Jokowi, Pak Prabowo dan Mas Gibran, yang akan membahas (kabinet) adalah para ketum partai politik KIM," ungkap Drajad. Ari Dwipayana, Koordinator Staf Khusus Presiden belum bisa dimintai konfirmasinya ihwal keterlibatan Presiden Jokowi terkait penyusunan kabinet Prabowo Gibran. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta W. Kamdani berharap susunan kabinet ke depan lebih mempertimbangkan parameter kemudahan berusaha dan investasi. Dengan demikian, hambatan birokrasi dan ketidakpastian di lapangan bisa ditekan. Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berharap pemerintahan baru membawa Indonesia ke dalam pertumbuhan ekonomi yang positif. "Saat ini transisi kepemimpinan mau tidak mau dihadapkan kondisi perekonomian dunia yang penuh ketidakpastian," sambung dia.

Perum Bulog mengklaim mulai menggencarkan kembali distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras (SPHP), baik ke ritel modern maupun pasar tradisional. Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurti mengatakan, pendistribusian ini untuk memastikan ketersediaan pasokan beras dan menjaga harga bahan pangan ini tidak terbang lebih tinggi dari sekarang. Menurut Bayu, berdasarkan pantauan langsungnya, ketersediaan beras di ritel-ritel modern sudah mulai terisi kembali. "Saya juga mengecek ke Pasar Tradisional Rawamangun dan Transmart Cempaka Putih. Di kedua tempat ini, beras SPHP-nya tersedia cukup. Kami akan terus menggelontorkan beras SPHP ke berbagai saluran distribusi guna memastikan kebutuhan masyarakat tercukupi,” kata Bayu dalam keterangan resminya kemarin. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan, ketersediaan cadangan beras pemerintah (CBP) melimpah. Dan, Bulog telah mengguyur beras SPHP ke pasar.

Merujuk hasil hitung cepat atawa quick count sejumlah lembaga survei, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berada di tempat teratas dengan perolehan 19% suara, mengungguli 17 partai politik kontestan Pemilu 2024 lainnya. Dari 92% data yang masuk hingga Jumat (16/2) malam, Partai Golkar membayang-bayangi PDIP dengan 17% suara, disusul Partai Gerindra 15%, PKB 12%, dan Partai Nasdem 11%. Hanya parpol yang berada di ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) minimal 4% suara yang bisa melenggang ke Senayan, tempat anggota DPR berkantor. Sementara PPP yang baru mengumpulkan 3,6% suara masih berpeluang lolos karena perolehan suara berada di rentang margin of error. Ada 24 parpol peserta Pemilu 2024, yakni 18 partai nasional dan enam partai lokal. Sebanyak 10 parpol terancam tidak lolos ke parlemen mengacu hitung cepat. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan, PDIP siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan dan parlemen untuk menjalankan tugas check and balance. Berbeda dengan PDIP, Partai Nasdem yang mengusung  Anies Baswedan sebagai calon presiden menyatakan, tidak ingin terburu-buru menentukan sikap usai gelaran Pilpres dan Pemilu 2024. Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni mengungkapkan, hingga saat ini, belum ada arahan sikap dari Ketua Umum Surya Paloh.

Sekadar informasi, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapat dukungan dari Nasdem dengan jumlah 59 kursi di DPR, PKB 58 kursi, PKS 50 kursi. Sehingga, total 167 kursi di parlemen berdasarkan hasil Pemilu 2019. Sementara Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menguasai kursi parlemen saat ini, dengan jumlah mencapai 261 kursi di Senayan hasil Pemilu 2019. Perinciannya: Gerindra 78 kursi, Golkar 85 kursi, PAN 44 kursi, dan Demokrat 54 kursi. Lalu, Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendapat dukungan PDIP dengan 128 kursi dan PPP 19 kursi, sehingga total jumlah kursi koalisi pasangan ini sebanyak 147 kursi. Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Kadin Sarman Simanjorang menilai, peran oposisi tidak kalah penting. "Mereka hadir sebagai check and balance dari pemerintahan," katanya kepada KONTAN. Hanya, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, gambaran parlemen 2024-2029 sejauh ini masih samar sampai KPU selesai melakukan proses perhitungan dan penentuan kursi-kursi anggota DPR nanti. Merujuk hasil quick count, potensi jumlah parpol yang mengisi kursi parlemen, kemungkinan besar delapan. Itu artinya, dibanding periode sekarang, minus satu parpol. Menariknya, dari delapan parpol potensial itu, komposisi antara koalisi dan oposisi adalah empat versus empat.