Proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) kembali jadi sorotan. Pemicunya masih seputar pembiayaan mega proyek ini. Maklum, baru-baru ini Indonesia dan China sepakat untuk menambah biaya (cost overrun) proyek sebesar US$ 1,2 miliar atau sekitar Rp 17,76 triliun (kurs US$ 1=Rp 14.800). Alhasil, total biaya proyek yang berlangsung sejak 2016 itu melesat menjadi US$ 7,27 miliar. Untuk menalangi cost overrun, China Development Bank (CDB) mengucurkan pinjaman US$ 560 juta atau sekitar Rp 8,3 triliun. Pinjaman ini memiliki bunga 3,4% dan tenor 30 tahun. Indonesia memang masih menego permintaan China tersebut, dan menawarkan skema penjaminan utang dilakukan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII). Sejauh ini Direktur Utama PT PII Wahid Sutopo menyatakan belum menerima penugasan dari pemerintah untuk menjamin utang proyek KCJB.

Realisasi pengembalian pajak alias restitusi pajak kembali melanjutkan tren penurunan yang terjadi sejak kuartal ketiga tahun lalu. Ini pula yang menjadi pendorong moncernya realisasi penerimaan pajak. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, restitusi pajak selama periode Januari hingga 28 Februari 2023 sebesar Rp 25,67 triliun. Angka tersebut turun 28,92% year on year (yoy). Pada periode yang sama tahun sebelumnya, restitusi pajak tercatat sebesar Rp 36,11 triliun. Mantan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Neilmaldrin Noor mengatakan, penurunan restitusi tersebut mengindikasikan bahwa perekonomian Indonesia yang semakin membaik. "Pertumbuhan negatif nilai restitusi di dua bulan pertama 2023 ini menandakan kondisi perekonomian yang semakin baik, dan basis restitusi tahun lalu yang cukup tinggi," kata Neilmaldrin yang kini menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Pajak Jakarta Selatan II kepada KONTAN, Jumat (14/3). Kepala Sub Direktorat Peraturan PPN Perdagangan, Jasa dan Pajak Tidak Langsung Lainnya Ditjen Pajak Bonarsius Sipayung menambahkan, penurunan restitusi PPN dalam negeri lantaran adanya program percepatan penyelesaian permohonan restitusi akhir tahun 2022.

Keinginan pemerintah menaikkan kelas Indonesia menjadi negara berpenghasilan tinggi alias high income country pada tahun 2045 bukan persoalan mudah. Apalagi, World Bank sempat menurunkan kelas Indonesia menjadi lower middle income country pada tahun 2021. Hitungan pemerintah, Indonesia bisa mencapai status negara berpenghasilan tinggi jika pertumbuhan ekonomi mencapai 6% berturut-turut hingga tahun 2045. Namun, Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Yusuf Rendy menyebut, perhitungan pemerintah berpotensi terganggu karena masih adanya gejala industrialisasi prematur. Artinya, "Pertumbuhan industri manufaktur makin mengecil sebelum mencapai batas atau titik maksimal," kata Yusuf kepada KONTAN, kemarin.

Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 terancam ditunda. Hal ini setelah hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berdasar putusan tersebut, pemilu baru bisa digelar pada 2025 mendatang atau mundur dari jadwal awal yakni 14 Februari 2024. Putusan tersebut bukan hanya mengganggu kondisi politik, tapi juga ekonomi. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi mengatakan, penundaan pemilu akan berdampak bagi dunia usaha. Ketidakpastian akan membuat para pelaku usaha lebih memilih wait and see, baik bagi mereka yang ingin menggelar ekspansi maupun melakukan perencanaan mengembangkan usaha. Selain itu, jika pemilu 2024 berjalan sesuai rencana tanpa ada penundaan, akan berdampak positif bagi ekonomi tahun ini. Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan ada tambahan uang sekitar Rp 110 triliun saat proses Pemilu 2024 berlangsung. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan konsumsi rumah tangga di semester II tahun ini.

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah meluncurkan 69 proyek investasi yang masuk dalam Peta Peluang Investasi (PPI) 2022. Adapun 69 proyek investasi tersebut tersebar di 20 kabupaten/kota di 13 provinsi. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia melaporkan, dari 69 proyek investasi yang telah diluncurkan, 16 proyek berhasil laku dan diminati oleh investor dengan total nilai investasi mencapai Rp 53,18 triliun. Namun dirinya tidak memerinci identitas investor tersebut. "Dari 69 proyek ini yang sudah laku kurang lebih sekitar 16 proyek berkat adanya promosi dan eksekusi," ujar Bahlil di Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin (6/2). Salah satu proyek dengan nilai terbesar adalah industri mono ethylene glycol (MEG) di Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan dengan nilai investasi mencapai Rp 19,51 triliun. Tidak hanya itu, faktor lain yang juga menjadi daya tarik investasi di Indonesia adalah jumlah penduduk Indonesia yang mencapai sebesar 43% dari total populasi penduduk Asia Tenggara.

Pemerintah siap memangkas anggaran insentif perpajakan tahun ini. Keputusan ini dilakukan sejalan dengan optimisme ekonomi yang akan pulih. Apalagi, pasca pencabutan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) membuat mobilitas masyarakat longgar dan bisa menggerakkan roda ekonomi domestik. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, kondisi dunia usaha saat ini sudah mulai pulih. Alhasil, insentif perpajakan yang diberikan pemerintah mulai awal pandemi hingga tahun lalu akan dikurangi. Meski demikian, pemerintah tetap akan mendukung dan membuat kebijakan demi tercapainya realisasi investasi yang ditargetkan Rp 1.400 triliun tahun ini. Dukungan yang dimaksud, bisa melalui fasilitas tax allowance maupun tax holiday, mulai dari sektor pionir hiliriasi hingga manufaktur. Namun, bukan insentif baru, melainkan fasilitas yang telah diberikan sejak lama sebelum pandemi. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi pajak ditanggung pemerintah (DTP) hanya sebesar Rp 7,89 triliun. Angka itu jauh lebih rendah dibanding subsidi pajak 2022 yang sebesar Rp 12,69 triliun.

Faktor musiman memperlambat laju inflasi di awal tahun. Bank Indonesia (BI) memperkirakan, Indeks Harga Konsumen (IHK) Januari 2023 naik 0,39% secara bulanan atau month on month (mom), lebih rendah daripada inflasi bulanan di Desember yang tercatat 0,66%. Proyeksi itu berdasarkan Survei Pemantauan Harga yang dilakukan BI hingga pekan keempat Januari 2023. Dari hasil survei, komoditas utama penyumbang inflasi antara lain bawang merah dan cabai rawit yang masing-masing sebesar 0,06%, cabai merah dan beras masing-masing sebesar 0,05%, rokok kretek filter sebesar 0,04%, dan emas perhiasan 0,03%.

Pemerintah menargetkan produksi baterai kendaraan listrik akan dimulai tahun 2024. Hal ini menjadi komitmen pemerintah dalam mendorong pembangunan ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle (EV).  Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah sudah membuat beberapa formulasi dan pembangunan ekosistem baterai mobil listrik dipastikan terus berjalan. "Direncanakan tahun 2024 produksi sudah mulai berjalan di semester pertama 2024 yang akan dibangun oleh LG di Karawang," ucap Bahlil, Jumat (13/1). Kemudian konstruksi ekosistem baterai kendaraan listrik dari hulu sampai ke hilir antara LG Electronics dan Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) akan dimulai pada tahun ini.

Pemerintah bakal kembali menerbitkan surat utang negara (SUN) secara private placement untuk penempatan dana wajib pajak atas Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias Tax Amnesty. Dalam keterangan resmi, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemkeu) menyebut, surat utang ini akan diterbitkan 24 Januari 2023 dengan settlement pada 27 Januari 2023.

Penyetopan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap berbasis batu bara pun membuat pasokan listrik dari PLN sebagai alternatif di tengah masih tingginya investasi untuk pengembangan pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan (EBT) di dalam negeri. Terlebih, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga menganjurkan pelaku industri smelter untuk mengambil listrik dari PLN, dan menjadikan opsi membangun pembangkit listrik mandiri sebagai opsi terakhir. Hal itu pun sesuai dengan amanat transisi energi yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 112/2022 tentang percepatan Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Gregorius Adi Trianto, EVP Komunikasi Korporat & TJSL PLN, memastikan kesiapan perseroan dalam menyiapkan infrastruktur kelistrikan guna menopang proyek penghiliran yang akan berlangsung di berbagai wilayah di Nusantara. Selama ini, PLN juga tercatat memiliki reputasi yang baik dalam memenuhi kebutuhan listrik untuk smelter. Misalnya, pada awal 2023 perusahaan melaksanakan pengisian tegangan pertama Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV yang menghubungkan Bukuan dan PT Kalimantan Ferro Industry (KFI). Dalam kesempatan terpisah, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan perseroan bakal lebih hati-hati dalam menghitung penambahan daya terpasang untuk mendukung operasi smelter di Tanah Air. Alasannya, apabila perhitungannya meleset dengan realisasi investasi smelter justru akan memperlebar kondisi kelebihan pasokan atau over supply listrik yang terjadi belakangan.