Pemerintah menyisir perkembangan penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN). Dari total 208 proyek dan 10 program dari proyek prioritas pembangunan tersebut, pembangunan 135 PSN senilai total Rp 858 triliun sudah dituntaskan hingga akhir Juni 2022. Artinya, pemerintah masih berjibaku untuk menyelesaikan sekitar 83 proyek lagi dengan total nilai investasi sebesar Rp 4.881,7 triliun yang tersebar di sejumlah bidang dan wilayah. Ini jelas pekerjaan yang tidak mudah. Konsekuensinya, pemerintah akhirnya mencoret delapan proyek dari sebelumnya 208 menjadi  200 proyek. Revisi tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 9/2022, yang berisi pesan PSN.

Pemerintah mengalokasikan dana Rp 25 triliun untuk penyaluran pupuk subsidi tahun ini. Alokasi itu setidaknya akan menyasar sekitar 16 juta petani yang menanam sembilan komoditas pangan strategis dengan total produksi mencapai 9 juta ton. Komoditas pangan tersebut: padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu, kopi, dan kakao. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud mengatakan, kebijakan itu tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10/2022 Tentang Tata Cara Penerapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Pupuk subsidi yang akan pemerintah salurkan adalah pupuk urea dan pupuk NPK yang sesuai untuk sembilan komoditas pangan itu. Musdhalifah menerangkan, salah satu kegiatan yang saat ini pemerintah lakukan adalah memperbaiki tata kelola pupuk subsidi, baik melalui digitalisasi dalam distribusi maupun penebusan. Termasuk, penyiapan data pertanian penerima pupuk subsidi agar lebih tepat sasaran.

Pemerintah nampaknya gagal menangani wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang makin meruyak dan memantik kekhawatiran. Sebab, wabah ini sudah menyerang hewan ternak hingga 19 provinsi. Celakanya, wabah ini menyerang jelang perayaan Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada 9 Juli 2022 ini. Saat perayaan umat Islam ini, masyarakat membutuhkan pasokan hewan ternak sapi, kambing dan domba. Berbulan-bulan tanpa penanganan dan hasil yang jelas, pemerintah akhirnya mengambil tindakan. Pertama, membentuk Satgas Penanganan PMK di tingkat Nasional. Kedua, pemerintah akan memberikan ganti rugi Rp 10 juta bagi hewan ternak yang harus dimusnahkan karena PMK. Ketiga, pemerintah melakukan pembatasan lalu lintas hewan ternak alias lockdown lewat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 500.1/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Mulut dan Kuku (PMK) yan diteken oleh Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limbo per 25 Juni 2022 kemarin. Pengamat Agribisnis dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Bayu Krisnamurthi menilai efek lockdown akan membuat pasokan berlebih daging sapi di 8 provinsi sentra peternakan. Efeknya, harga daging di wilayah itu jatuh.

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan peringatan keras kepada seluruh kader partai yang melakukan manuver politik untuk pencalonan presiden pada pemilu 2024."Kalian siapa yang berbuat manuver, keluar." kata Megawati dengan suara tinggi saat memberikan sambutan dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDI Perjuangan Tahun 2021 di Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (21/6). Dia pun meminta semua kader bersabar menunggu keputusannya dalam  menentukan siapa sosok  yang akan menjadi bakal calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) dalam pemilu 2024. Dia mengingatkan kader PDIP untuk tidak terlena di zona nyaman, mengingat PDIP sering memiliki catatan positif terkait hasil survei elektabilitas  partai politik. Dia bahkan mempersilahkan PDIP yang hanya menikmati zona nyaman untuk mengundurkan diri. "Mereka berpikir, saya masuk PDIP karena saya bisa merasakan nantinya ada zona nyaman di PDIP, maka saya akan selalu mengatakan orang itu mundur dari PDIP, tidak ada gunanya," tutur Megawati. (Yetede)

Kabar baik bagi aparatur sipil negara (ASN). Gaji ke-13 untuk pegawai negeri sipil (PNS) atau ASN bakal cair 1 Juli 2022 mendatang. Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jendral Perbendaharaan Kementerian Keuangan Tri Budhianto mengatakan, proses persiapan pembayaran gaji ke-13 bisa dimulai pada Kamis (23/6). Kemenkeu telah menyiapkan anggaran gaji ke-13 pada kisaran Rp 35,5 triliun, terbagi kepada PNS tingkat pusat, dan daerah serta pensiunan. Jika dibandingkan tahun lalu, anggaran tersebut naik sekitar Rp 5,3 triliun atau sebesar Rp 30,2 triliun. Besaran gaji ke-13 yang akan diterima PNS hingga pensiunan akan sama dengan Tunjangan Hari Raya (THR) beberapa waktu lalu. Komponen gaji ke-13 yang akan diberikan tersebut, terdiri atas gaji pokok, tunjangan melekat dan tunjangan kinerja sebesar 50%. Kemudian, mengenai jumlah penerimanya diperkirakan juga masih sama dengan penerima THR, yakni kepada 8,8 juta penerima, terdiri atas 1,8 juta ASN di tingkat pusat, 3,7 juta ASN daerah dan 3,3 juta pensiunan.

Tantangan yang tidak mudah dari dalam negeri ataupun berskala global menanti Kabinet Indonesia Maju yang sudah dirombak oleh Presiden Jokowi, Rabu (15/6). Presiden menyampaikan harapan besar terhadap dua menteri dan tiga wamen yang baru dilantik untuk mengatasi urusan kebutuhan pokok dalam negeri dan pertanahan. Di sisi lain, ada pandangan skeptis yang menganggap reshuffle kali ini lebih untuk menata koalisi ketimbang menata kinerja. Tiga dari lima menteri dan wamen yang dilantik pada Rabu, merupakan petinggi parpol yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah. Ketum PAN Zulkifli Hasan menjadi Mendag menggantikan M Lutfi. Petinggi Sekretaris Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni sebagai Wamen Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Wakil Kepala BPN, serta Sekjen PBB Afriansyah Noor sebagai Wamenaker. Presiden juga melantik mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/Kepala BPN menggantikan Sofyan Djalil. Selain itu, John Wempi Wetipo, Wamen PUPR, menjadi Wamendagri.

Sebelum pelantikan, Jokowi mengundang ketua umum parpol makan siang bersama di Istana Negara. Selain Zulkifli, Airlangga Hartarto (Golkar), Suharso Monoarfa (PPP), dan Prabowo Subianto (Gerindra) yang merupakan anggota kabinet, hadir pula Megawati Soekarnoputri (PDIP), Surya Paloh (Nasdem), dan Muhaimin Iskandar (PKB). Pada kesempatan itu, Presiden mengatakan, saat ini urusan pangan yang berkaitan dengan rakyat memerlukan kerja nyata. ”Kerja-kerja turun ke lapangan penting untuk melihat langsung persoalan yang utamanya berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat. Kalau urusan ekspor, saya kira juga jadi urusan Mendag,” tuturnya.

Seusai pelantikan, Zulkifli mengatakan, ia berdiskusi dengan Presiden tentang berbagai permasalahan ekonomi, termasuk terkait minyak goreng. ”Insya Allah, bersama teman-teman, bisa cepat menyelesaikan, terutama minyak goreng. Ketersediaannya ada. Harga terjangkau. Jangan lama-lama, kasihan rakyatnya. Itu saya kira prioritas,” ucapnya. Sementara itu, Hadi menyatakan akan segera menyelesaikan masalah pertanahan, khususnya masalah sertifikat rakyat yang saat ini baru terealisasi 81 juta sertifikat dari total target 126 juta sertifikat. Hadi juga mengatakan akan menyelesaikan masalah sengketa tanah. Menurut Wakil Ketum KADIN Indonesia Shinta W Kamdani, Mendag yang baru akan menemui banyak tantangan untuk mengendalikan perdagangan dalam dan luar negeri. (Yoga)

Pemerintah menggulirkan dua program perlindungan sosial (perlinsos) dalam waktu kurang dari sepekan. Dua kebijakan subsidi ini di gelontorkan bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah. Kebijakan ini berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng dan Bantuan Subsidi Upah (BSU). Target penerimanya 20,5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKN), serta 2,5 juta Pedagang Kaki Lima (PKL) penjual gorengan. Bantuan subsidi lain adalah BSU yang menyasar para pekerja berpenghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah menyatakan, saat ini dampak ekonomi dari pandemi masih terasa bagi para buruh bergaji kecil. Selain itu, adanya konflik antara Rusia dan Ukraina, serta dinamika politik global tidak dapat dipungkiri telah menekan laju pemulihan ekonomi global yang berimbas pada inflasi global.  

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah melakukan pemblokiran atau penghentian transaksi sementara atas dugaan kegiatan investasi ilegal atau bodong. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Selasa (5/4) menyatakan sejak awal tahun hingga Selasa (5/4), PPATK sudah membekukan transaksi dengan nilai total Rp 588 miliar. "Itu terdiri dari 345 rekening yang terkait dari 78 orang atau pihak," ujar Ivan.

Kementerian Kesehatan (Kemkes) menetapkan kebutuhan anggaran untuk belanja vaksin Covid-19 tahun 2022 sebesar Rp 8,7 triliun. Sebagian besar pengadaan ini adalah pengalihan (carry over) pelaksanaan tahun 2021 sebesar Rp 4,3 triliun. Adapun untuk carry over vaksin program 2021 antara lain, Pertama, Pfizer sebanyak 15,3 juta dosis dengan harga satuan Rp 97.875 anggarannya Rp 1,5 triliun, Kedua, AstraZeneca tahap 3 dengan jumlah 12,6 juta dosis dengan harga satuan Rp 78.330 memerlukan anggaran Rp 986 miliar. Ketiga, Covid-Bio yang kelebihan produksi di tahun 2021 sebanyak 2,8 juta dosis dengan harga Rp 71.665 dan anggaran sebesar Rp 228 miliar, Keempat, 20 juta dosis vaksin Sinovac Coronavac dengan harga satuan Rp 82.661 membutuhkan anggaran sebesar Rp 1,65 triliun.

Kementerian Ketenagakerjaan (kemenaker) mengapresiasi diterbitkannya Peraturan Menteri Koordinator  No.1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Permenko No.2 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Covid-19. Kedua beleid ini sangat membantu  pekerja migran Indonesia (PMI) dalam memenuhi persyaratan untuk bekerja ke luar Negeri. "Permenko ini menurut saya keluar tepat pada waktunya, seiring dengan dimulainya  penempatan PMI diberbagai negara penempatan," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dalam siaran pers yang diterima, Rabu (16/3). Saat ini kemenaker sedang melakukan proses percepatan penempatan PMI  melalui kerjasama bilateral dengan negara Arab Saudi, Australia, Brunei Darussalam, Jepang, Malaysia, dan Taiwan," (Yetede)