Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas. Perpres ini dibuat untuk menyeimbangkan kebutuhan dan pasokan komoditas, pangan. Dalam beleid ini disebutkan Neraca Komoditas disusun untuk: Pertama, penyederhanaan dan transparansi perizinan ekspor dan impor. Kedua, menyediakan data yang akurat sebagai dasar kebijakan ekspor dan impor. Ketiga, memberikan kemudahan dan kepastian berusaha bagi industri sehingga mampu meningkatkan investasi dan lapangan pekerjaan. Keempat, menjamin ketersediaan barang konsumsi bagi penduduk dan bahan baku serta bahan penolong bagi industri, Kelima, mendorong penyerapan komoditas lokal seperti petani, nelayan, dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud mengatakan, Perpres Neraca Komoditas ini sudah bisa digunakan saat ini. "Ada lima komoditas yang diberlakukan, yakni beras, ikan, garam, gula, dan daging sapi," tutur Musdhalifah kepada KONTAN, Senin (28/2).

Sengketa tanah menjadi salah satu isu krusial yang harus bisa pemerintah atasi melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan. Untuk itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengusulkan RUU Pertanahan berbentuk omnibus atau undang-undang (UU) yang merevisi lebih dari satu UU. "Harapan kepada Kementerian ATR/BPN untuk menyelesaikan banyak sekali masalah sengketa tanah (sangat besar), tetapi kami banyak keterbatasan, sehingga kami mengusulkan omnibus UU Pertanahan," katanya, Kamis (17/2). Lewat omnibus, Sofyan menjelaskan, bisa menyelaraskan UU lain yang terkait dengan masalah pertanahan, seperti UU Kehutanan, UU Pertambangan, UU Sumber Daya Air, serta UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengatakan, hingga saat ini masih ada 360.000 bidang tanah yang belum memperoleh sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di DKI Jakarta. Menurutnya, banyak kendala yang dihadapi, seperti tanah yang ditinggali masyarakat ternyata milik pemerintah daerah dan badan usaha milik negara (BUMN). Misalnya, tanah milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Pertamina

Pemerintah terus berupaya membayar klaim pembayaran rumah sakit (RS) yang telah memberikan pelayanan pasien Covid-19. Maklum, pasien Covid-19 mendapat bantuan penuh dari pemerintah, melalui Kementerian Kesehatan (Kemkes). Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan Siti Khalimah menjelaskan, pemerintah telah membayar klaim rumah sakit yang memberikan pelayanan pasien Covid-19 pada 2021 per 31 Januari 2022 sudah mencapai Rp 62,68 triliun. Adapun total klaim pembayaran klaim yang diajukan rumah sakit mencapai Rp 90,20 triliun. Beberapa rumah sakit pun memasukan piutang pembayaran klaim tersebut di dalam laporan keuangan. Misalnya PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL), pengelola RS Hermina. Dalam laporan keuangan kuartal III-2021,

Siti menjelaskan dari total pengajuan klaim rumah sakit di 2021 masih ada Rp 2,42 triliun yang tidak dapat dibayarkan. Adapun perinciannya ialah, Rp 680 miliar karena klaim kadaluarsa. Sementara klaim tidak sesuai serta Rp 1,74 triliun dispute yang tidak dapat dibayarkan. "Yang bisa dibayarkan Rp 87,78 triliun dan yang sudah dibayar Rp 62,68 triliun, sehingga yang belum kami bayar Rp 25,10 triliun," jelasnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyambut baik penetapan Ibu Kota sebagai tuan rumah balap mobil listrik formula E pada Juni 2022 mendatang. "Saya ingin sampaikan terima kasih, Jakarta menyambut baik bahwa sudah diumumkan kita menjadi tuan rumah dan kita akan bersiap untuk bulan Juni tanggal 4 tahun 2022," kata Anies di Kampung Tanah Merah, Jakarta Utara, Sabtu (16/10). Menurut dia, Formula E Operations Limited (FEO) Limited selaku penyelenggara Formula E yang akan mengumumkan lokasi balap mobil tersebut dan sudah mengecek sejumlah alternatif lokasi. "Sudah semuanya, sudah dikerjakan," kata Anies.

Menurut ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI), Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet, penyelenggaraan Formula E sejalan dengan langkah Pemerintah Provinsi  DKI Jakarta dan Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan program Jakarta Langit Biru untuk penjaminan udara yang bersih bagi masyarakat. Diketahui, Provinsi DKI Jakarta  resmi menjadi tuan rumah  balap mobil listrik  ABB FIA World Motors Sport Council di Paris, pada Jumat (15/10) waktu setempat. Dalam video yang dibagikan khusus untuk penggemar olah raga otomotif di Indonesia, Chief Championship Officer sekaligus Co-Founder Formula E, Alberto Longo,menyampaikan apresiasi yang tinggi atas partisipasi Indonesia.

Ketua Komisi B Bidang,Perekonomian DPRD DKI Abdul Aziz menegaskan, gelaran balap mobil Listrik Formula E yang rencananya  dihelat pada 2022 mendatang, tidak mendatangkan kerugian. "Tidak ada kerugian, inikan banyak orang mempermasalahkan karena komiment fee tidak dikembalikan sehingga dianggap hilang, tapikan kenyataannya tidak hilang." Kata Aziz di Jakarta, Sabtu (16/10). Aziz menyatakan bahwa dana komitmen fee yang disebutkan DKI hanya sebesar Rp.660 miliar tidak hilang, melainkan akan digunakan pihak FEO untuk melaksanakan balap mobil lstrik itu, termasuk mendatangkan staf, biaya akomodasi, hingga membuat event-event yang terkait Formula E. (yetede)

Rentetan pelanggaran kode etik dan dugaan tindak pidana yang dilakukan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi kian mencederai integritas lembaga antirasuah tersebut. KPK kini bahkan disebut mengalami krisis integritas dan demoralisasi.

Internal KPK kembali menjadi sorotan setelah salah satu penyidik KPK, Ajun Komisaris SRP, diduga memeras Wali Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, M Syahrial. Dugaan pemerasan terjadi ketika KPK sedang menyidik dugaan korupsi dalam proses lelang atau mutasi jabatan di Pemerintah Kota Tanjungbalai pada 2019. Personel kepolisian dan KPK menangkap SRT, Rabu (21/4/2021).

Peristiwa ini menambah panjang daftar problem di internal KPK. “Integritas di KPK telah mengalami banyak kemunduran. KPK telah keropos di dalam,” ujar peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Zaenur Rohman, saat dihubungi, Kamis (22/4/2021).

Hal itu dinilainya terjadi karena pimpinan KPK tidak menunjukkan contoh keteladanan integritas. Seperti diketahui, Ketua KPK Firli Bahuri pernah dijatuhi sanksi karena divonis bersalah melanggar kode etik dan pedoman perilaku KPK oleh Dewan Pengawas. Sanksi dijatuhkan karena ia terbukti menggunakan helikopter mewah untuk perjalanan pribadi pada Juni 2020.

Guru Besar Universitas Islam Syarif Hidayatullah, Jakarta, Azyumardi Azra bahkan menilai, KPK saat ini mengalami krisis integritas dan demoralisasi. Menurut dia, sangat memalukan ketika ada pegawai KPK mencuri barang bukti, melakukan pemerasan, dan membocorkan operasi yang akan dilakukan oleh KPK.

Jika problem integritas di KPK tak segera diatasi, ia khawatir hal itu akan berdampak pada agenda pemberantasan korupsi oleh KPK. Pasalnya, integritas merupakan salah satu kunci dalam memberantas korupsi.

Pandemi virus korona Covid-19 yang terjadi hampir sepanjang 2020 tahun ini berdampak pada pembayaran iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), terutama untuk peserta mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyebut tunggakan iuran peserta hingga akhir November mencapai Rp 11 triliun.

Deputi Direksi Bidang Manajemen luran BPJS Kesehatan, Ni Made Ayu Sri Ratna Sudewi, pekan lalu menyebut tunggakan per November 2020 ini berasal dari seluruh kelas, baik kelas l, kelas ll, kelas lII peserta mandiri. la menyebut situasi pandemi menyebabkan penurunan keaktifan peserta yang biasanya sekitar 55% pada desember 2019, saat ini di sekitar 47% hingga 48%.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menyarankan perlu adanya evaluasi penyesuaian tarif iuran yang telah ditetapkan saat ini. Selain itu, perlu juga adanya evaluasi program-program JKN yang dianggap membebani anggaran klaim setiap tahunnya, seperti soal kecurangan dalam pembayaran klaim.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus berupaya memperkuat struktur industri, termasuk industri halal di Tanah Air untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor, serta mampu bersaing di kancah global.

“Upaya tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia Tahun 2019-2024,” kata Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses industri Internasional (KPAII) Kemenperin Dody Widodo di Jakarta, Rabu (9/12).

Menurutnya, di dalam kawasan industri halal tersebut, seluruh layanan yang berhubungan dengan kehalalan produk berada dalam satu atap atau one stop service, termasuk laboratorium dan lembaga pemeriksa halal (LPH).

Potensi meningkatnya permintaan produk halal dalam negeri maupun luar negeri, kata dia, selain bisa menjadikan Indonesia sebagai regional and global halal hub untuk produksi dan perdagangan halal, juga mendorong kebutuhan terhadap logistik halal.

Berdasarkan The State of Global Islamic Economy (SGIE) Report 2020/2021, Indonesia berhasil naik ke peringkat 4 pada tahun ini, dibandingkan 2019 yang ada di posisi ke-5 dan 2018 di peringkat 10. Sedangkan dilihat dari nilai ekspor, Indonesia menempati urutan ke-4 yang mencapai 21,588 miliar dolar AS.