PT Taspen (Persero) mencetak laba bersih Rp 388,24 miliar pada 2019. Angka itu tumbuh sekitar 42,97% dibandingkan capaian 2018 yang Rp 271,55 miliar. Capaian itu didorong oleh strategi investasi yang tepat. Mayoritas dana ditempatkan pada instrumen yang memberikan pendapatan tetap.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang produktif akan mendorong perekonomian. Namun, peningkatan produktivitas SDM tidak mudah karena masalah yang dihadapi cukup kompleks. Indikator yang akan diperbaiki diantaranya angka kemiskinan, rasio gini yang menunjukan ketimpangan, dan angka/persentase tengkes. 

Riset McKinsey Global Institute pada Desember 2017, kemungkinan ada 800 juta pekerja yang pekerjaan mereka tergantikan otomasi pada 2030. Sementara itu, per Agustus 2019 ada 39,66%  dari 126,51 juta pekerja di Indonesia berpendidikan sekolah dasar ke bawah. Kegiatan administratif akan terancam karena kompleksitas masalah kian tinggi. 

Beragamnya versi data yang dimiliki sejumlah lembaga negara membuat implementasi kebijakan pemerintah tak memberi hasil optimal. Karena itu, sensus penduduk  penduduk 2020 diharapkan menghasilkan data tunggal penduduk. Hal itu bisa menjadi dasar kebijakan agar tepat sasaran dan mengantisipasi soal kependudukan.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan badan publik yang dinilai paling menutup diri soal informasi publik. Dari 109 BUMN yang dimonitor Komisi Informasi Pusat (KIP), hanya 10 perusahaan yang dinilai dengan kategori cukup informatif hingga informatif. Artinya lebih dari 90% tidak transparan.

Tahun ini KIP memonitor 355 badan publik yang melipu antara lain kementerian, lembaga negara, BUMN, perguruan tinggi, lembaga non struktural, pemerintah provinsi dan partai politik. Dari 355 badan publik itu hanya 34 yang informatif.  Di bawahnya 38 badan publik yang dinilai menuju informatif dan 53 badan publik lain cukup informatif. Selebihnya 41 badan publik dinilai kurang informatif dan 189 badan publik lainnya tidak informatif (93 nya merupakan BUMN). 

Indeks risiko penyuapan berbisnis di Indonesia yang relatif stagnan menunjukan perlunya perbaikan sistem antisuap dan antikorupsi. Kehendak politik pemerintah amat dibutuhkan.

Indeks risiko penyuapan dalam berbisnis yang dirilis TRACE International (November 2019) menempatkan Indonesia pada peringkat ke 90 dari 200 negara. Dalam kajian yang dilakukan sejak 2014 (minus 2015), Indonesia cenderung pada posisi yang stagnan. Stagnasi indeks risiko penyuapan Indonesia itu sejalan dengan indeks lainnya, seperti Indeks Negara Hukum yang dirilis World Justice Project (WJP). 

Skor indeks negara hukum Indonesia tahun 2019 yang meliputi pengukuran atas variabel ketiadaan korupsi, berada di posisi ke-62 dari 126 negara yang dikaji. Variabel ketiadaan korupsi di Indonesia pada 2019 menurut WJP ada di skor 0,38 (peringkat 97 dari 126 negara).

Para Menteri yang baru dilantik diharap segera menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Kepatuhan penyampaian LHKPN bisa menjadi contoh yang baik yang bisa ditiru oleh para pejabat di lingkungan kementerian terkait.  Selain para menteri baru, kewajiban menyampaikan LHKPN juga berlaku untuk mantan menteri setelah selesai menjabat dalam jangka waktu 3 bulan. 

Berdasarkan data KPK tahun 2019, tingkat kepatuhan kalangan eksekutif mencapai 93,42% sedangkan lembaga legislatif 100%. Tingkat kepatuhan 100% tercapai karena adanya aturan yang mewajibkan menyerahkan LHKPN sebagai syarat pelantikan.

Pertengahan September 2019, blog teknologi Bleeping Computer mengungkapkan puluhan juta data pribadi penumpang maskapai penerbangan Malindo Air dan Thai Lion Air bocor disebuah forum daring. Jenis data pribadi yang bocor meliputi KTP, nomor paspor, nomor telepon, alamat tempat tinggal dan email. Data itu disimpan dalam dokumen cadangan (back up) yang dibuat Mei 2019.

Sekitar 2% diantara data pribadi yang bocor merupakan data warga negara Indonesia. Akhir pekan terakhir September, Malindo akhirnya menyatakan bahwa mantan karywan GoQuo bertanggung jawab atas kebocoran data tersebut.

Internet bukanlah akhir dari koran cetak. Meski demikian, koran harus berubah dengan mengonsentrasikan diri pada berita-berita yang berbobot dan berkedalaman. Philip Meyer, profesor emeritus university of north Carolina dalam bukunya Vanishing Newspaper (2004) memprediksi koran akan mati pada 2043. Pada 1990 Bill Gates juga meramal bahwa koran akan berakhir pada 2000 tetapi meleset.

Menurut Budayawan sekaligus Jurnalis Senior Sindhunata, kalau koran (cetak) bisa mengoreksi dirinya dengan baik dalam dua puluh tahun mendatang perhitungan Meyer itu tidak akan terbukti. Tapi, Jurnalis Jerman Heribert Prantl koran sendiri malah mempercepat kematianya. Pendek kata, yang dipikirkan pemilik koran hanyalah sektor mana yang bisa mendatangkan uang.

Prantl mengatakan koran justru bisa mengonsentrasikan diri pada hal-hal dan nilai-nilai seperti analisis, penggalian latar belakang, komentar tajam, pencarian bahasa yang berbobot dan menarik, investigasi hal-hal yang mendasar serta pendalaman dan kedalaman. Hal-hal dan nilai-nilai itu jelas tidak diperhatikan dunia interner karena internet lebih memburu kecepatan dan aktualitas. Senada dengan  hal tersebut Sindhunata juga mengatakan, untuk bisa menjalankan itu koran membutuhkan jurnalis-jurnalis dan redaktur-redaktur tangguh yang bisa menawarkan kedalaman, analisis, dan latar belakang atas peristiwa-peristiwa yang terjadi hingga membuat pemaca merasa amat membutuhkanya.

Badan Riset Nasional diharapkan bisa mengoordinasi semua jenis riset, termasuk di perguruan tinggi menuju hilirisasi hasil riset. Hal itu bertujuan agar pendanaan riset lebih efisien dan penelitian tak sporadis.

Menristek dan Dikti Mohamad Nasir menyatakan Badan Riset Nasional akan berada di bawah Presiden, sementara Dewan Riset Nasional dikoordinasi oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Saat ini masih tahap penggodokan.  Wujud riset mulai dari pengkajian, riset dasar, pengembangan, penerapan, hingga inovasi. Komersialisasi hasil riset menjadi faktor penting agar riset benar-benar nyata dirasakan masyarakat, tidak sekadar menjadi dokumentasi negara

Nasir mengungkapkan, tercatat dana murni untuk riset hanya Rp 10 triliun, sisanya digunakan untuk keperluan lain. Pada tahun 2018, dana riset naik menjadi Rp 41,6 triliun yang kini difokuskan untuk hilirisasi hasil riset, inovasi, dan paten agar bisa diserap pasar.

Pemerintah mewajibkan kementerian, pemerintah daerah, dan badan usaha memakai produk dalam negeri. Optimalisasi penggunaan produk dalam negeri diatur dalam keputusan presiden nomor 24 tahun 2018 tentang tim nasional peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN).

P3DN juga diharapkan mengurangi ketergantungan impor serta melindungi nilai tukar rupiah. Sepanjang Januari-Juli 2019 neraca perdagangan Indonesia defisit 1,9 miliar dollar AS.

Menurut Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto beberapa sektor yang diprioritaskan untuk P3DN antara lain sektor penunjang migas yang saat ini memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) 25,25% sd 75%, industri ketenagalistrikan dengan TKDN  7% sd 80%, industri alat mesin pertanian 25% sd 62%, serta alat kesehatan yang mencapai TKDN 6,26% sd 98,52%. Semakin tinggi pencapaian TKDN, semakin banyak komponen dalam negeri yang digunakan.

Beberapa alasan TKDN tidak diterapkan antara lain takut terhadap sanksi organisasi perdagangan dunia (WTO). Padahal negara lain dinilai menerapkan hal serupa untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri.