Labirin | News & Update

;

Birokrasi

( 179 )

Presiden Turun Tangan Redam Konflik Berkepanjangan

HR1 16 Jun 2025 Bisnis Indonesia

Polemik pemindahan kepemilikan empat pulau yang disengketakan antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara tengah memasuki tahap akhir penyelesaian. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan secara langsung mengambil alih keputusan terkait persoalan ini dan menjanjikan penyelesaian dalam pekan ini.

Polemik ini mencuat setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menetapkan bahwa Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek masuk ke dalam wilayah administrasi Sumatra Utara, padahal pulau-pulau tersebut juga diklaim oleh Kabupaten Singkil, Aceh. Keputusan ini memicu kemarahan masyarakat Aceh yang menilai langkah tersebut sebagai bentuk pengusikan terhadap wilayah mereka.

Ketegangan meningkat karena dialog antar pemerintah daerah tidak mampu meredakan konflik. Pertemuan antara Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dan Gubernur Sumut Bobby Nasution pun berlangsung singkat dan tidak menghasilkan kesepakatan yang menurunkan eskalasi.

Dengan keterlibatan langsung Presiden, diharapkan solusi adil dan konstitusional dapat dicapai guna meredam ketegangan antar daerah, sekaligus memperkuat keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ekonomi

Peran Politik dan Militer di BUMN Tambang Disorot

HR1 13 Jun 2025 Kontan (H)

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai melakukan perombakan besar-besaran di jajaran direksi dan komisaris BUMN sektor energi dan pertambangan, dengan memasukkan sejumlah figur dari latar belakang TNI/Polri dan politikus. Langkah ini dinilai kontroversial dan memicu kekhawatiran soal profesionalisme dan potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan BUMN strategis.

Di tubuh Mind ID (BUMN holding tambang), Irjen Pol (Purn) Firman Santyabudi diangkat sebagai Direktur Manajemen Risiko, Legal dan HSSE, sementara Komjen Pol Muhammad Fadil Imran menjabat sebagai Komisaris menggantikan sesama eks polisi. Jabatan Direktur Utama Mind ID tetap dipegang Maroef Sjamsoeddin, yang juga berlatar belakang militer. Sementara itu, posisi Komisaris Utama masih diisi oleh Fuad Bawazier, politikus Gerindra dan tokoh penting dalam Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran.

Hal serupa terjadi di PT Aneka Tambang Tbk (ANTM). Pemerintah mengangkat Achmad Ardianto sebagai Direktur Utama menggantikan Nicolas D. Kanter, serta menunjuk Rudy Sufahriadi, pensiunan perwira Polri, sebagai Komisaris. Selain itu, Pius Lustrilanang, eks Anggota BPK dan politikus Partai Gerindra, diangkat sebagai Komisaris Independen.

Langkah ini menuai kritik dari berbagai pihak. Alfarhat Kasman dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menilai keterlibatan jenderal TNI/Polri di sektor tambang berpotensi memperburuk penanganan konflik, menimbulkan konflik kepentingan, serta membuka peluang tebang pilih dalam kasus lingkungan. Sementara itu, Herry Gunawan, pengamat BUMN dari Datanesia Institute, menyebut penempatan figur non-profesional di BUMN tambang sebagai preseden buruk. Ia menilai harapan bahwa BUMN akan dikelola lebih profesional di bawah kendali entitas baru, Daya Anagata Danantara (Danantara), menjadi dipertanyakan.

Politik dan Birokrasi

Gagasan Pembentukan Badan Penerimaan Negara Kembali Mengemuka

HR1 12 Jun 2025 Kontan (H)

Wacana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) atau Badan Otorita Penerimaan Negara (BOPN) kembali mencuat di era Presiden Prabowo Subianto, yang kabarnya telah menyusun struktur organisasi lembaga tersebut. Menurut mantan Dewan Pakar TKN, Edi Slamet Irianto, BPN akan langsung berada di bawah Presiden dan dipimpin oleh seorang Menteri/Kepala BPN, dengan dua wakil kepala dan beberapa deputi operasional.

Edi menekankan bahwa pemisahan fungsi penerimaan dan pengeluaran negara adalah langkah krusial dalam membangun tata kelola keuangan yang bersih. Ia juga menyebut pembentukan BPN penting untuk mengurangi ketergantungan pada utang, terutama dalam membiayai program ambisius seperti makan siang gratis dan penguatan ketahanan pangan.

Dukungan politik terhadap BPN cukup kuat. Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyatakan pihaknya akan mendukung penuh apapun keputusan Presiden terkait lembaga ini, meskipun belum ada kejelasan waktu pelaksanaannya.

Namun, pembentukan BPN juga menuai sejumlah catatan kritis. Pino Siddharta, Ketua Departemen Kajian Fiskal IKPI, memperingatkan bahwa perubahan struktural ini tidak otomatis meningkatkan penerimaan negara jika persoalan mendasar, baik eksternal maupun internal di Ditjen Pajak dan Bea Cukai, tidak diselesaikan. Ia menyebut BPN bisa jadi hanya “ganti baju” tanpa perubahan substansi.

Rinto Setiyawan, Ketua Umum IWPI, menilai BPN adalah langkah strategis dan mencerminkan komitmen Presiden terhadap reformasi fiskal. Namun, ia menegaskan bahwa pembentukan lembaga baru ini harus diiringi perombakan menyeluruh terhadap sistem perpajakan, termasuk regulasi, pelayanan, dan integritas aparat. Ia juga menyoroti krisis kredibilitas otoritas pajak akibat gangguan teknis seperti masalah aplikasi Coretax.

Sosial, Budaya, dan Demografi

Prabowo Desak Reformasi di Kalangan Pejabat

HR1 03 Jun 2025 Bisnis Indonesia

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk membenahi mentalitas dan integritas pemerintahan dalam amanatnya pada Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, pada 2 Juni. Ia menyerukan agar pejabat dan pemangku kebijakan yang merasa tidak mampu menjalankan tugas segera mengundurkan diri, demi menjaga kehormatan jabatan dan efektivitas pemerintahan.

Prabowo mengkritik keras sikap sebagian elite bangsa yang dinilai tidak menunjukkan jiwa sebagai wakil rakyat, meski memegang posisi penting. Ia juga menyampaikan keprihatinan atas masih banyaknya kasus penyelewengan, korupsi, dan manipulasi yang terjadi justru di tubuh kekuasaan.

Dalam pernyataannya, Presiden ke-8 RI ini juga menegaskan bahwa semua bentuk kebocoran dan pengkhianatan terhadap negara harus dihentikan, serta memperingatkan bahwa siapa pun yang tidak setia pada negara akan ditindak tegas. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk kembali kepada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar moral dan arah pembangunan nasional.

Selain itu, Prabowo mengimbau masyarakat untuk tetap bersatu dan waspada terhadap upaya adu domba dari pihak asing, demi menjaga keutuhan dan kedaulatan Indonesia.

Ekonomi

Perusahaan Perancis Digandeng Danantara

KT3 30 May 2025 Kompas

Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara meneken dua nota kesepahaman strategis dengan perusahaan pertambangan Eramet, serta grup perbankan Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CIB) asal Perancis untuk memperkuat ekosistem hilirisasi mineral dan memperluas akses pembiayaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, yang diteken di Jakarta pada Rabu (28/5) bertepatan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Perancis Emmanuel Macron dan disaksikan Presiden RI Pra-bowo Subianto. Kerja sama pertama antara BPI Danantara dan Eramet melibatkan Indonesia Investment Authority (INA). Ketiganya berkomitmen membentuk platform investasi strategis sektor nikel dari hulu ke hilir. Kemitraan ini difokuskan pada pengembangan ekosistem bahan baku baterai kendaraan listrik (EV) yang berkelanjutan dan terintegrasi di Indonesia. Chief Investment Officer BPI Danantara, Pandu Sjahrir mengatakan, pihaknya bersama INA akan mengelola pendanaan jangka panjang.

Sementara Eramet menyumbangkan keahlian teknis dan pengalaman global dalam proyek pertambangan berkelanjutan. ”Kemitraan ini mencerminkan komitmen mendorong investasi hilirisasi nikel kelas dunia, serta mendukung pembangunan industri nasional yang berkelanjutan,” ujarnya, dikutip Kompas dari pernyataan resmi,Kamis (29/5). Eramet yang telah beroperasi di Weda Bay, Maluku Utara, sejak 2006, juga tengah mengeksplorasi mineral kritis, seperti litium bersama Badan Geologi. CEO Eramet Group Paulo Castellari mengatakan, kerjasama ini sejalan dengan strategi jangka panjang perusahaan untuk mendukung transisi energi dan penguatan rantai nilai baterai EV di Indonesia. ”Kami siap memberi kontribusi melalui keahlian kami dibidang pertambangan berkelanjutan serta komitmen jangka panjang dalam mengembangkan industri strategis di Indonesia,” ujar Paulo. (Yoga)

Politik dan Birokrasi

APBN Berubah Arah: Dari Defisit ke Surplus

HR1 24 May 2025 Bisnis Indonesia

Pada akhir April 2025, postur APBN mencatat surplus sebesar Rp4,3 triliun atau 0,02% dari PDB, membalikkan kondisi defisit yang terjadi pada tiga bulan pertama tahun ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa surplus ini terjadi karena pendapatan negara tumbuh lebih cepat daripada realisasi belanja, meskipun secara tahunan pendapatan turun 12,4% dan belanja turun 5,1%.

Sri Mulyani menegaskan pentingnya akselerasi penerimaan negara, terutama di sektor perpajakan, seiring dengan dilantiknya Bimo Wijayanto sebagai Dirjen Pajak menggantikan Suryo Utomo. Ia menekankan pentingnya peningkatan tax ratio, pelayanan, dan transparansi perpajakan untuk mendukung keberlanjutan fiskal.

Di sisi lain, penunjukan Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama sebagai Dirjen Bea dan Cukai diharapkan dapat memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam memberantas impor ilegal dan menjaga industri dalam negeri. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menaruh perhatian besar pada kerja Bea Cukai.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Bea Cukai sebagai "gateway" penting dalam ekspor-impor dan berharap Dirjen baru dapat bersikap tegas sekaligus ramah terhadap pekerja migran.

Ketua APSyFI Redma Gita Wirawasta turut menyoroti tantangan berat di sektor tekstil akibat praktik impor ilegal dan prosedur yang belum optimal. Ia berharap reformasi di Bea Cukai mampu memperbaiki sistem dan teknologi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi industri nasional.

Pergantian pejabat strategis di Kemenkeu mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat penerimaan negara, transparansi fiskal, dan perlindungan industri dalam negeri.

Politik dan Birokrasi

Dirjen Baru Diharapkan Jaga Stabilitas Fiskal

HR1 24 May 2025 Kontan

Kementerian Keuangan resmi menunjuk Bimo Wijayanto sebagai Dirjen Pajak dan Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea dan Cukai pada Jumat (23/5). Penunjukan ini dilakukan di tengah tekanan menurunnya penerimaan pajak dan perlunya optimalisasi penerimaan negara, seperti ditegaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia meminta keduanya bekerja sama erat dalam mengamankan penerimaan negara serta mempercepat reformasi birokrasi dan sistem pelayanan.

Bimo Wijayanto, yang sebelumnya merupakan analis senior dengan keahlian dalam deteksi fraud dan kepatuhan pajak, didorong untuk mempercepat perbaikan sistem coretax demi meningkatkan pelayanan dan tax ratio. Meski belum memberikan banyak pernyataan ke media, Bimo menyebut bahwa arahan dari Presiden Prabowo Subianto adalah untuk memperkuat martabat Ditjen Pajak.

Sementara itu, Djaka Budi Utama menekankan pentingnya pengawasan di pelabuhan serta penguatan kerja sama dengan TNI dan kepolisian untuk menekan penyelundupan barang ilegal yang merugikan negara. Ia juga akan memperbaiki sistem CEISA, yang banyak dikeluhkan pengguna jasa kepabeanan.

Menurut Ariawan Rahmat, Direktur Eksekutif IEF Research Institute, kepemimpinan baru ini menandai awal penting dalam reformasi perpajakan nasional yang lebih akuntabel dan berintegritas tinggi. Ia menilai Bimo punya kapasitas kuat untuk mendorong kebijakan pajak yang tak hanya fokus pada penerimaan, tapi juga mendukung iklim investasi yang sehat.

Dengan tantangan berat di depan, kepemimpinan Bimo dan Djaka akan menjadi penentu penting dalam keberhasilan misi fiskal pemerintah ke depan.

Ekonomi

Duet INA-Danantara: Sinergi Dana dan Proyek Strategis

HR1 23 May 2025 Bisnis Indonesia

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Angkutan Dalam Jaringan guna mengatasi ketidakjelasan regulasi terkait transportasi online di Indonesia. Ketua Komisi V DPR, Lasarus, menyatakan bahwa pembahasan RUU ini akan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga karena isu transportasi daring mencakup lintas sektor, seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Kementerian Ketenagakerjaan.

Lasarus menegaskan bahwa DPR berkomitmen untuk menyusun undang-undang yang adil dan berpihak kepada semua pihak, termasuk pengemudi ojek online. Penyusunan RUU kemungkinan akan dilakukan melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) karena isu ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Komisi V saja.

Di sisi lain, Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, mewakili pengemudi ojek online, kembali menuntut penurunan potongan komisi aplikator menjadi 10%, dengan alasan bahwa saat ini potongan komisi yang diterapkan melebihi ketentuan yang dibatasi maksimal 20%, bahkan bisa mencapai 50%.

Igun menilai pertemuan sebelumnya dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi belum menghasilkan solusi konkret. Ia memberi tenggat waktu hingga akhir Mei untuk pemerintah memenuhi tuntutan, atau pihaknya akan melakukan aksi demonstrasi yang lebih besar.

Dengan latar belakang tuntutan keadilan dari pengemudi ojek online dan belum jelasnya payung hukum yang mengatur ekosistem transportasi daring, pembahasan RUU Angkutan Dalam Jaringan menjadi urgensi yang harus segera ditindaklanjuti DPR dan pemerintah.

Politik dan Birokrasi

KPK Gerebek Kemenaker, Usut Dugaan Korupsi

HR1 21 May 2025 Bisnis Indonesia

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan korupsi terkait pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Dalam rangka penyidikan, tim KPK melakukan penggeledahan di kantor Kemnaker di Jakarta Selatan pada Selasa, 20 Mei 2025.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengonfirmasi bahwa kasus ini berkaitan dengan suap dan/atau gratifikasi terkait tenaga kerja asing (TKA). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menambahkan bahwa kasus ini merupakan penyidikan baru yang dimulai pada Mei 2025, dengan delapan orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menyatakan bahwa dirinya belum mengetahui secara pasti ihwal penggeledahan tersebut dan belum mendapatkan informasi dari Menteri Ketenagakerjaan.

Kasus ini menunjukkan komitmen KPK dalam menindak dugaan korupsi di sektor ketenagakerjaan, khususnya dalam tata kelola TKA, yang selama ini kerap menjadi sorotan publik.

Politik dan Birokrasi

Dirjen Pajak & Bea Cukai Resmi Diganti

HR1 21 May 2025 Kontan

Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak dan Letnan Jenderal TNI Djaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai, menggantikan Suryo Utomo dan Askolani. Penunjukan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat integritas dan efektivitas dua lembaga vital penerimaan negara tersebut.

Bimo menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan mandat untuk mempercepat reformasi sistem perpajakan, termasuk pembenahan sistem Coretax, serta menguatkan akuntabilitas dan integritas Ditjen Pajak dalam mendukung program-program nasional. Pelantikannya diperkirakan akan dilakukan dalam waktu dekat.

Bimo, yang sebelumnya menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden dan Asisten Deputi Investasi Strategis di Kemenko Marves, diketahui memiliki kekayaan bersih Rp 6,67 miliar pada akhir 2021, berdasarkan data e-LHKPN KPK.

Dari sisi profesional, Raden Agus Suparman, Konsultan Pajak dari Botax Consulting Indonesia, menilai pentingnya Dirjen Pajak baru segera menyiapkan realisasi Badan Penerimaan Negara (BPN) yang menjadi bagian dari agenda besar nasional. Ia juga mendorong pelaksanaan tax amnesty jilid III untuk mengatasi tren kontraksi penerimaan pajak di awal tahun.

Dengan pengangkatan dua tokoh ini, harapannya reformasi struktural di bidang perpajakan dan bea cukai akan semakin nyata demi memperkuat penerimaan negara dan stabilitas fiskal Indonesia ke depan.