Peran Politik dan Militer di BUMN Tambang Disorot
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai melakukan perombakan besar-besaran di jajaran direksi dan komisaris BUMN sektor energi dan pertambangan, dengan memasukkan sejumlah figur dari latar belakang TNI/Polri dan politikus. Langkah ini dinilai kontroversial dan memicu kekhawatiran soal profesionalisme dan potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan BUMN strategis.
Di tubuh Mind ID (BUMN holding tambang), Irjen Pol (Purn) Firman Santyabudi diangkat sebagai Direktur Manajemen Risiko, Legal dan HSSE, sementara Komjen Pol Muhammad Fadil Imran menjabat sebagai Komisaris menggantikan sesama eks polisi. Jabatan Direktur Utama Mind ID tetap dipegang Maroef Sjamsoeddin, yang juga berlatar belakang militer. Sementara itu, posisi Komisaris Utama masih diisi oleh Fuad Bawazier, politikus Gerindra dan tokoh penting dalam Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran.
Hal serupa terjadi di PT Aneka Tambang Tbk (ANTM). Pemerintah mengangkat Achmad Ardianto sebagai Direktur Utama menggantikan Nicolas D. Kanter, serta menunjuk Rudy Sufahriadi, pensiunan perwira Polri, sebagai Komisaris. Selain itu, Pius Lustrilanang, eks Anggota BPK dan politikus Partai Gerindra, diangkat sebagai Komisaris Independen.
Langkah ini menuai kritik dari berbagai pihak. Alfarhat Kasman dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menilai keterlibatan jenderal TNI/Polri di sektor tambang berpotensi memperburuk penanganan konflik, menimbulkan konflik kepentingan, serta membuka peluang tebang pilih dalam kasus lingkungan. Sementara itu, Herry Gunawan, pengamat BUMN dari Datanesia Institute, menyebut penempatan figur non-profesional di BUMN tambang sebagai preseden buruk. Ia menilai harapan bahwa BUMN akan dikelola lebih profesional di bawah kendali entitas baru, Daya Anagata Danantara (Danantara), menjadi dipertanyakan.
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023