Labirin | News & Update

;

Birokrasi

( 179 )

Ketua KPK Ungkap Sulitnya Bertemu Presiden untuk Diskusi Anti Korupsi

HR1 13 Sep 2024 Bisnis Indonesia

Ketua sementara KPK, Nawawi Pomolango, mengungkapkan kesulitan pimpinan KPK untuk bertemu Presiden Joko Widodo guna membahas agenda pemberantasan korupsi. Selama lima tahun menjabat, Nawawi dan rekan-rekannya tidak pernah diundang oleh Presiden untuk membicarakan KPK, meskipun beberapa kali mereka telah mengajukan permohonan untuk bertemu. Nawawi bahkan membandingkan situasi ini dengan lebih mudahnya organisasi kemasyarakatan (ormas) bertemu Presiden.

Satu-satunya pertemuan yang pernah terjadi, menurut Nawawi, adalah terkait persiapan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) dan saat Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menggantikan Lili Pintauli Siregar. Nawawi pun mengajak peserta diskusi dan awak media untuk menafsirkan situasi ini.

Ekonomi

Efek Gizi Baik terhadap Kinerja Emiten di Sektor Konsumsi

HR1 13 Sep 2024 Kontan

Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilihan Presiden 2024, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, bakal merealisasikan program makan bergizi gratis di masa kepemerintahannya. Bahkan, program ini direncanakan akan dimulai pada Januari 2025 dengan sasaran 15 juta penerima manfaat pada tahap pertama. Kementerian Pertanian telah memastikan, ada sekitar 36 sampai 40 badan hukum, baik koperasi maupun perusahaan yang berpartisipasi mendatangkan total 1,3 juta ekor sapi hidup untuk suplai susu. Equity Research Analyst Bahana Sekuritas Christine Natasya menilai, program makan bergizi gratis akan membawa dampak positif bagi kinerja di sektor poultry atau peternakan. Seperti PT Japfa Comfeed Indonesia (JPFA) dan PT Charoen Pokphand Indonesia (CPIN).

Selain itu, emiten dairy seperti PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company (ULTJ) juga akan tersengat sentimen positif dari program tersebut. Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Abdul Azis Setyo Wibowo mengamini, emiten poultry bisa diuntungkan dari adanya program makan bergizi gratis. Tapi, perlu dilihat lebih rinci apakah 40 perusahaan yang berpartisipasi semuanya sudah mencatatkan sahamnya di bursa, atau hanya sebagian. Azis menambahkan, selain poultry dan diary, emiten beras juga bisa ikut terpapar sentimen positif. Namun, investor perlu melihat juga seperti apa mitra swasta yang digandeng pemerintah untuk memasok kebutuhan beras dalam program makan bergizi gratis tersebut. Christine merekomendasi beli saham seperti CPIN dan JPFA. Adapun target harga untuk masing-masing saham poultry tersebut Rp 5.500 dan Rp 2.000.

Politik dan Birokrasi

Calon KPK Menu Pilihan istana

KT1 12 Sep 2024 Tempo

PANITIA seleksi calon pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan 20 nama calon pemimpin KPK 2024-2029 yang lolos tahap profile assessment. Mereka berasal dari berbagai kalangan. Namun calon pimpinan KPK itu lebih banyak berasal dari aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan. Mereka yang berasal dari kepolisian seperti Didik Agung Widjanarko, Djoko Poerwanto, Sang Made Mahendra Jaya, dan Setyo Budiyanto. Lalu calon pimpinan KPK yang berasal dari kejaksaan antara lain Fitroh Rohcayanto, Harli Siregar, Johanis Tanak, Muhammad Yusuf, dan Sugeng Purnomo. Meski berasal dari berbagai kalangan, sebagian dari 20 nama yang lolos seleksi calon pemimpin KPK tersebut bertugas atau pernah bertugas di komisi antirasuah. Misalnya Didik Agung Widjanarko, Fitroh Rohcayanto, Johanis Tanak, Johan Budi Sapto Pribowo, Pahala Nainggolan, dan Wawan Wardiana. (Yetede)

Politik dan Birokrasi

Kenapa Erick Thohir Merombak Jajaran Direksi Bulog?

KT1 12 Sep 2024 Tempo

SEBULAN menjelang berakhirnya masa kerja Kabinet Indonesia Maju, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir merombak jajaran direksi Perusahaan Umum Bulog. Erick melantik Wahyu Suparyono menjadi Direktur Utama Bulog menggantikan Bayu Krisnamurthi. Tidak hanya mengganti Wahyu, Erick juga mengangkat Sudarsono Hardjosoekarto sebagai Direktur Human Capital. Erick pun menambah jabatan baru, yakni Wakil Direktur Utama Bulog. Posisi ini diisi oleh Marga Taufiq. Pria 60 tahun tersebut sempat menjadi Ketua Pembina Tim Kemenangan Daerah Prabowo Subianto-Gibran Sulawesi Selatan. Dia juga sempat menjadi Staf Khusus Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan di Kementerian Pertahanan.

Sementara itu, Wahyu sebelumnya merupakan Direktur Utama PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pria 64 tahun ini bukan orang baru di Bulog. Pada 2015-2017, dia menduduki posisi Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Perum Bulog. Perombakan direksi Bulog yang dilakukan Erick tergolong mendadak. Sebab, Bayu Krisnamurthi baru sembilan bulan menjabat. Bayu ditunjuk menjadi Direktur Utama Bulog pada 1 Desember 2023 menggantikan Budi Waseso, yang telah memimpin Bulog sekitar lima tahun.

Kementerian BUMN tidak menjelaskan secara rinci alasan penunjukan tiga pejabat baru Bulog tersebut. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan akan ada perubahan fungsi atau peran dari BUMN pangan tersebut ke depan. Karena itu, perlu ada penyelarasan dari sisi kelembagaan. “Jadi Pak Wahyu ditugaskan untuk ke sana,” ujarnya di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, kemarin, 11 September 2024. Kartika tidak menjelaskan perubahan peran Bulog. Ia hanya mengatakan pola kelembagaan baru Bulog sedang digagas. Bekas Direktur Bank Mandiri itu juga enggan menanggapi pertanyaan mengapa perombakan terjadi begitu cepat. (Yetede)

Ekonomi

ICW: Dominasi Calon Pimpinan KPK dari Kepolisian dan Kejaksaan akan Pengaruhi Kinerja

KT1 12 Sep 2024 Tempo

PANITIA seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan nama-nama yang lolos 20 besar calon pemimpin KPK periode 2024-2029. Ke-20 nama calon pimpinan KPK tersebut masih didominasi figur berlatar belakang anggota kepolisian, kejaksaan, ataupun auditor. Peneliti Indonesia Corruption Watch, Diky Anandya, mengatakan dominasi calon pimpinan KPK dari unsur kepolisian dan kejaksaan tersebut akan mempengaruhi kerja-kerja KPK ke depan. Sebab, meski nantinya berstatus sebagai pemimpin KPK, bukan tidak mungkin mereka tetap memiliki jiwa korsa terhadap institusi induknya. Konflik kepentingan seperti ini pernah terjadi pada KPK periode sebelumnya, salah satunya dalam perkara rusaknya “buku merah” yang mengaitkan nama petinggi Polri.

Bekas Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menilai komposisi ideal untuk mengisi struktural pimpinan KPK semestinya diisi kalangan independen dari unsur akademikus dan masyarakat sipil. Ia juga menilai masih ada orang-orang bermasalah dalam nama calon pimpinan KPK yang lolos 20 besar tersebut. Salah satunya Wakil Ketua KPK saat ini, Johanis Tanak. Tanak pernah diperiksa Dewan Pengawas KPK karena bertemu dengan pihak beperkara di KPK. Dari 20 nama tersebut sudah bisa digambarkan wajah KPK mendatang. Presiden Joko Widodo akan mengirim sepuluh nama dari mereka ke DPR untuk dipilih lima orang di antaranya menjadi pemimpin KPK periode 2024-2029 pada awal Oktober mendatang. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Zulhas: Hak Prabowo Berapa Jumlah Menteri yang akan Diberikan kepada PAN

KT1 12 Sep 2024 Investor Daily (H)

Menteri perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan bahwa jumlah menteri akan bertambah didalam Pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Namun, dia mengetahui jumlah kementerian secara pasti pada pemerintahan periode 2024-2029 itu. Seperti diketahui, DPR RI pun kini tengah menuntaskan Rancangan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. "Penambahan iya. Mungkin sekitar itu, (jadi 44 menteri)," kata Zulhas. Menurut dia, pengisian nama-nama untuk jabatan menteri merupakan hak prerogatif Presiden nantinya. Dia pun menyerahkan segalanya kepada Prabowo terkait jumlah jabatan menteri yang akan diberikan kepada PAN. "Kita tahu itu hak nya Bapak presiden," kata dia. Adapun kini Badan Legislasi DPR RI sudah menyetujui agar RUU Kementrian negara untuk dibawa ke rapat paripurna selanjutnya bakal disahkan sebagai undang-undang. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Perubahan Komposisi Kabinet: Kursi Menteri PDIP Terus Berkurang

HR1 12 Sep 2024 Bisnis Indonesia

Kursi menteri yang diisi oleh kader PDIP semakin berkurang setelah Presiden Joko Widodo menunjuk Saifullah Yusuf, atau Gus Ipul, sebagai Menteri Sosial menggantikan Tri Rismaharini. Gus Ipul merupakan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sementara Risma adalah kader PDIP. Pelantikan ini dilakukan di Istana Negara pada 11 September 2024.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan bahwa reshuffle kabinet ini merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Meskipun jumlah kursi PDIP di kabinet terus berkurang, Pramono menyatakan hal ini tidak menjadi persoalan.

Saat ini, PDIP hanya memiliki enam kursi menteri yang tersisa di pemerintahan, termasuk Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet, Basuki Hadimuljono sebagai Menteri PUPR, dan Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri PAN-RB. Selain itu, dalam reshuffle ini, Presiden Jokowi juga melantik Aida Suwandi Budiman sebagai anggota Dewan Komisioner LPS dan Eddy Hartono sebagai Kepala BNPT.

Sosial, Budaya, dan Demografi

Menunggu Tim Ekonomi Baru yang Andal dan Berpengalaman

HR1 12 Sep 2024 Kontan (H)

Menjelang purnatugas pada 20 Oktober nanti, Presiden Joko Widodo kemarin melantik Syaifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial. Sekretaris Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini menggantikan Tri Rismaharini yang mundur lantaran ikut dalam kontestasi Pilkada Jawa Timur pada November 2024. "Presiden (Jokowi) mencoba menata masa transisi ini," kata Gus Ipul di Istana Negara, Rabu (11/9). Bersamaan perombakan (reshuffle) kabinet, kini mulai muncul nama kandidat yang bakal mengisi jabatan menteri di era pemerintahan presiden-wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Kalangan dunia usaha dan pelaku pasar keuangan juga mulai mencermati perkembangan terkini, khususnya kandidat menteri yang bakal tergabung dalam Tim Ekonomi Prabowo-Gibran. Pemerintah juga sudah berancang-ancang ihwal bertambahnya jumlah kementerian/lembaga. Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono bilang, jika pemerintahan baru menambah jumlah K/L, maka dukungan anggaran sudah tersedia dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Negara (RAPBN) 2025.

"Apapun yang akan diputuskan presiden terpilih akan bisa didukung oleh anggaran," tutur dia, Rabu (11/9). Kasus-kusuk sosok yang bakal menduduki Tim Ekonomi Prabowo-Gibran mulai mencuat ke permukaan. Informasi yang dihimpun KONTAN, di tahun pertama Prabowo-Gibran bakal mempertahankan setidaknya separuh Kabinet Indonesia Maju yang menyokong Presiden Jokowi. Adapun beberapa nama sudah dipertimbangkan Tim Prabowo untuk mengawal ekonomi Indonesia di periode 2024-2029. Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai Budi Gunadi Sadikin cocok didapuk sebagai menteri keuangan, sementara Thomas Djiwandono dan Suahasil Nazara tetap sebagai sebagai wakil menteri keuangan. "Ini komposisi yang menarik," kata dia. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengingatkan agar menteri bidang ekonomi diisi oleh teknokrat dan profesional. Jika diduduki para politisi dan bukan ahli di bidangnya, dikhawatirkan bisa menurunkan kepercayaan investor terhadap Indonesia.

Sosial, Budaya, dan Demografi

Ulah KPU Mempersulit Pesaing Calon Tunggal Pilkada

KT1 11 Sep 2024 Tempo

IDHAM HOLIK menghubungi Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, Francis Putra, pada 3 September 2024. Komisioner KPU Republik Indonesia itu menelepon Francis saat Adi Gunawan dan Romi Siska Putra bersama partai politik pendukungnya akan mendaftar sebagai pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati dalam pilkada Dharmasraya ke KPU setempat. Mereka mendaftar pada masa perpanjangan karena hanya ada satu pasangan calon atau calon tunggal yang diusung dalam pilkada Dharmasraya.

Anggota Tim Badan Pemenangan Pemilu Dewan Pengurus Wilayah Partai NasDem Sumatera Barat, Pandong Spenra, mendapat informasi bahwa Idham meminta Francis agar KPU Dhamarsraya tidak menerima pendaftaran Adi-Romi. “Dia menelepon supaya tidak membukakan Sistem Informasi Pencalonan atau Silon,” kata Pandong saat dihubungi Tempo, Selasa, 10 September 2024.

Saat itu Adi-Romi bersama partai pendukung akan mendaftar sebagai pasangan calon pada masa perpanjangan pendaftaran pasangan calon kepala daerah. KPU Dharmasraya memperpanjang masa pendaftaran karena hanya ada satu pasangan bakal calon atau calon tunggal yang mendaftar selama masa pendaftaran pada 26-29 Agustus 2024. Pasangan bakal calon kepala daerah itu adalah Annisa Suci Ramadhani dan Leli Arni. Annisa adalah kerabat Presiden Joko Widodo. Kakak kandung Annisa, David, merupakan menantu salah satu adik Presiden Jokowi. David dan Annisa adalah anak Bupati Dharmasraya periode 2005-2010, Marlon Martua Situmeang. Annisa juga disebut pernah menjadi staf khusus Ketua Dewan Perwakilan Rakyat periode lalu. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Kabinet Gendut Prabowo-Gibran Perlukan Berdiet

KT1 11 Sep 2024 Tempo

PRABOWO Subianto semestinya paham tahun-tahun awalnya sebagai presiden akan menjadi kunci yang menentukan keberhasilan pemerintahannya. Dia harus membangun kabinet yang efektif dan profesional jika ingin membereskan berbagai persoalan. Gagasan menambah jumlah kementerian, yang membuat kabinet Prabowo makin gemuk, jelas hanya akan memperburuk keadaan dan menjerumuskan pemerintahan baru ke sumur masalah tanpa dasar.

Pembentukan kabinet gemuk Prabowo Subianto agaknya bakal terwujud. Pada Senin, 9 September 2024, rapat Panitia Kerja Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati draf final hasil pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pasal 15, yang selama ini membatasi jumlah kementerian sebanyak 34, akan diubah. Jika revisi aturan itu disahkan, presiden mendatang berwenang menetapkan jumlah kementerian sesuai dengan kebutuhan.

Isu penambahan jumlah kursi menteri sebenarnya berembus sejak April lalu. Kala itu, tak berselang lama setelah ditetapkan sebagai presiden terpilih, Prabowo aktif merangkul banyak partai politik agar bergabung dengan koalisi. Belakangan partai yang menjadi rival Prabowo dalam pemilihan presiden 2024 akhirnya menyatakan dukungan, seperti Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Persatuan Indonesia, dan Partai Keadilan Sejahtera.

Dari sisi kepentingan politik, Prabowo ingin membangun koalisi besar untuk mendukung kepemimpinannya. Pemerintahan baru membutuhkan sokongan dari mayoritas fraksi partai politik di Senayan untuk memastikan program kerjanya berjalan mulus. Namun koalisi besar yang dibangun dengan politik dagang sapi—tawar-menawar dan iming-iming kursi kabinet—akan memicu banyak konsekuensi bagi kepentingan publik. (Yetede)