Labirin | News & Update

;

Birokrasi

( 179 )

Kebijakan Fiskal Rentan Diintervensi Presiden

KT3 24 Oct 2024 Kompas

Keputusan Presiden Prabowo Subianto ”mengambil alih” Kementerian Keuangan langsung di bawah pengawasannya bisa berimplikasi luas. Meski dapat mempercepat keputusan fiskal dan anggaran negara, langkah itu juga bisa menggerus kredibilitas dan otonomi Kemenkeu, membuat kebijakan fiskal lebih mudah diintervensi secara politik. Penempatan Kemenkeu langsung di bawah pengawasan Presiden Prabowo Subianto itu diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. Dalam perpres tersebut, ada empat kementerian yang tak termasuk dalam koordinasi ketujuh kementerian koordinator, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta Kementerian Sekretariat Negara.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Namun, Prabowo memutuskan ”mengambil alih” Kemenkeu dalam pengawasan langsung di bawah presiden. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai perubahan struktur Kemenkeu yang tak lagi di bawah Kemenko Perekonomian tetapi di bawah pengawasan langsung Presiden membawa implikasi signifikan dari sisi tata kelola pemerintahan (governance) dan potensi dampaknya terhadap sentimen pasar dan pelaku usaha. Di satu sisi, keputusan fiskal Keputusan Presiden Prabowo Subianto ”mengambil alih” Kementerian Keuangan langsung di bawah pengawasannya bisa berimplikasi luas. Meski dapat mempercepat keputusan fiskal dan anggaran negara, langkah itu juga bisa menggerus kredibilitas dan otonomi Kemenkeu, membuat kebijakan fiskal lebih mudah diintervensi secara politik.

Penempatan Kemenkeu langsung di bawah pengawasan Presiden Prabowo Subianto itu diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. Dalam perpres tersebut, ada empat kementerian yang tak termasuk dalam koordinasi ketujuh kementerian koordinator, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta Kementerian Sekretariat Negara. Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Namun, Prabowo memutuskan ”mengambil alih” Kemenkeu dalam pengawasan langsung di bawah presiden. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai perubahan struktur Kemenkeu yang tak lagi di bawah Kemenko Perekonomian tetapi di bawah pengawasan langsung Presiden membawa implikasi signifikan dari sisi tata kelola pemerintahan (governance) dan potensi dampaknya terhadap sentimen pasar dan pelaku usaha. (Yoga)

Politik dan Birokrasi

Para Menteri Dituntut Bekerja Efektif dan Efisien

KT3 24 Oct 2024 Kompas (H)

Kabinet Merah Putih mulai bekerja kendati persoalan teknis dan administrasi akibat pemekaran sejumlah kementerian belum sepenuhnya tuntas. Seluruh menteri serta kepala lembaga mengikuti sidang kabinet paripurna perdana yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (23/10/2024). Sidang kabinet paripurna digelar di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Hadir dalam sidang kabinet itu, antara lain, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, semua menteri Kabinet Merah Putih, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muham Salah satu menteri, yakni Menteri Luar Negeri Sugiono, tidak hadir karena sudah berangkat ke Rusia untuk menghadiri KTT BRICS. Ia kemudian diwakili Wakil Menlu Arrmanatha Nasir.

Persatuan dan kerja sama Dalam sidang kabinet paripurna tersebut, Presiden Prabowo memberikan pengarahan kepada para pembantunya. Mantan Menteri Pertahanan itu memulai pengarahannya dengan menekankan pentingnya persatuan dan kerja sama untuk kepentingan bangsa dan negara. ”Saya terus menerus menekankan pentingnya persatuan. Sumber kunci keberhasilan kebangkitan suatu bangsa dalam sejarah manusia berabad-abad adalah apabila elitenya bisa bekerja sama, apabila elitenya bersatu,” tutur Presiden. Persatuan ini berarti semua menyepakati kepentingan nasional yang inti dan vital bagi kelangsungan hidup bangsa. Kendati demikian, Presiden Prabowo mengakui semua memiliki kepentingan politik masing-masing.

Namun, ketik berbicara kepentingan bangsa dan negara, semua harus menyepakati kepentingan nasional yang vital. Menurut Presiden, kepentingan nasional yang vital dan harus disepakati pertama adalah kemerdekaan dan keutuhan NKRI. Ini menjamin keutuhan dan kelangsungan hidup NKRI. ”Kita harus dengan andal, dengan cerdik, dengan pandai bisa menjaga dan mengelola kekayaan bangsa kita. Hanya apabila kita bisa menjaga dan mengelola dengan baik semua kekayaan kita, hanya dengan demikian, kita bisa memberi pelayanan kepada rakyat kita, memenuhi kebutuhan hidup rakyat kita, bisa membayar segala keperluan suatu negara modern dan di antaranya tentu adalah kedaulatan bangsa,” tuturnya. Presiden mengingatkan tujuan nasional yang dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945 mulai dari melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam interaksi dunia. (Yoga)

Ekonomi

Mitos Tentang Sri Mulyani

KT3 24 Oct 2024 Kompas

Kabinet Merah Putih. Demikian Presiden Prabowo Subianto menyebut kabinet periode 2024-2029. Siapa menempati posisi apa sudah jelas. Presiden Prabowo telah mengumumkannya pada Minggu (20/10/2024) malam. Upacara pelantikan langsung dihelat Senin (21/10) pagi. Pada sektor ekonomi, entah bagaimana, perhatian publik secara umum selama ini seolah terpusat pada Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan seolah menjadi barometer kualitas kabinet. Bahwa Kementerian Keuangan, merujuk fungsi dan tugasnya, adalah sangat strategis, tidak terbantahkan. Linier dengan itu, sosok menteri keuangan yang strategis pun tidak terbantahkan. Untuk menteri keuangan pada Kabinet Merah Putih, Prabowo kembali memercayakannya kepada Sri Mulyani Indrawati, sosok yang populer di antara pemangku kepentingan bidang ekonomi.

”Walaupun saya tidak memilih Pak Jokowi dan Pak Prabowo, tetapi kalau menteri keuangannya Ibu (Sri Mulyani), saya bisa tenanglah. Setidaknya ekonomi Indonesia akan baik-baik saja dalam lima tahun ke depan.” Demikian komentar warganet pada akun resmi Sri Mulyani di Instagram, 17 Oktober 2024. Komentar ini menanggapi status Sri Mulyani yang mengunggah foto dirinya bersama Prabowo berikut ucapan selamat ulang tahun kepada Prabowo. Komentar warganet di atas tidak unik. Tidak sedikit bahkan masyarakat yang mempersepsikan bahwa semua urusan ekonomi di bawah kewenangan menteri keuangan. Dan, sosok Sri Mulyani seolah dianggap sebagai jaminan mutu kabinet atau setidak-tidaknya bisa menjadi bantalan performa kabinet.

”Turut senang perekonomian negara kembali di bawah kepemimpinan Bu Sri. Semoga makin maju, makmur, dan adil,” kata seorang warganet menanggapi unggahan Sri Mulyani terkait pelantikan di Istana Negara pada akun Instagram-nya, Senin (21/10). Namun, realitasnya tidaklah demikian. Kementerian-kementerian lain, sesuai fungsi dan tugasnya, punya peran strategis masing-masing. Hal ini merujuk pada proyeksi belanja negara pada APBN 2025 yang mencapai Rp 3.621 triliun. Sebagian besar kualitas belanja negara ditentukan oleh berbagai kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah. Sebab, mayoritas anggaran negara terdistribusi ke sana. Bagi dunia usaha, relevansi kementerian sektoral sangat terasa. Tak sekadar membelanjakan uang negara, kementerian-kementerian sektoral, terutama yang mengurusi perizinan dan menangani sektor yang produknya bisa diperdagangkan, adalah mitra pelaku usaha dalam kegiatan bisnis sehari-hari. (Yoga)

Politik dan Birokrasi

Prabowo Pegang Kendali Belanja dan Penerimaan

HR1 23 Oct 2024 Kontan (H)

Perubahan signifikan dalam struktur koordinasi kabinet Presiden Prabowo Subianto, di mana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kini langsung berada di bawah presiden, bukan lagi di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian). Langkah ini ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan perubahan ini, namun tidak menjelaskan urgensinya secara rinci. Kepala Biro Komunikasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, menyatakan bahwa keputusan ini didasarkan pada lingkup tugas Kemenkeu yang bersifat lintas sektor, terutama dalam pengelolaan penerimaan dan belanja negara.

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai langkah ini mencerminkan posisi strategis Kemenkeu dalam menghadapi tantangan fiskal besar, termasuk stagnasi penerimaan negara, pengelolaan belanja, dan manajemen utang. Namun, Wijayanto juga memperingatkan potensi kerumitan koordinasi dengan kementerian lain.

Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, melihat perubahan ini akan membuat posisi Menteri Keuangan, yang dipegang oleh Sri Mulyani, menjadi sangat berkuasa. Namun, ia skeptis bahwa langkah ini akan langsung meningkatkan rasio pajak atau pertumbuhan ekonomi. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi, menyebut langkah ini sebagai indikasi keseriusan pemerintah Prabowo dalam mengejar pertumbuhan ekonomi 8% dan meningkatkan penerimaan negara.

Sosial, Budaya, dan Demografi

Susunan Menteri Ekonomi Membawa Kesan Stabilitas dan Keberlanjutan

KT3 21 Oct 2024 Kompas

Tim ekonomi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka didominasi wajah lama dan figur berlatar belakang politik. Di satu sisi, susunan menteri ekonomi itu membawa kesan stabilitas dan keberlanjutan. Namun, profil kabinet seperti itu dikhawatirkan bisa mengancam inovasi dan terobosan yang dibutuhkan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Presiden Prabowo Subianto sempat berencana membentuk kabinet zaken atau pemerintahan yang diisi oleh kalangan profesional yang relevan di bidangnya. Namun, susunan kabinet yang diumumkan pada Minggu (20/10/2024) malam menunjukkan tim ekonomi Prabowo masih didominasi wajah lama, figur politisi, atau titipan partai politik. Beberapa posisi menteri ekonomi utama di pemerintahan Prabowo-Gibran kembali dipegang oleh menteri-menteri dari kabinet Joko Widodo. Sebagian wajah lama itu menduduki pos kementerian yang sama, ada pula yang sekadar bertukar posisi kementerian.

Beberapa posisi penting pun diisi oleh figur pimpinan partai politik, elite politisi, atau titipan partai politik tertentu. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Telisa Aulia Falianty, Minggu, mengatakan, di satu sisi, menteri-menteri ekonomi lama dari pemerintahan Jokowi memang cenderung punya pengalaman dan kapasitas yang terlihat selama lima tahun terakhir. Contohnya, Sri Mulyani Indrawati kembali menjadi menteri keuangan dan masih menjadi salah satu sosok menteri ekonomi RI yang dipercaya pasar dan dunia usaha, baik domestik maupun internasional. Akan tetapi, di sisi lain, menteri-menteri lama itu dikhawatirkan bakal sulit membawa inovasi dan terobosan kebijakan yang sebenarnya dibutuhkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga level 7-8 persen. Profil menteri ekonomi yang kebanyakan berasal dari partai politik atau merupakan titipan partai juga dikhawatirkan turut menghambat inovasi. Sebab, ada kepentingan politik tertentu yang dapat memengaruhi pengambilan keputusandan kebijakan sektoral di kementerian terkait.

Kabinet Prabowo-Gibran memang tetap merangkul sejumlah figur profesional dan teknokrat murni. Namun, mereka lebih banyak dipakai untuk peran ”pendukung”, seperti wakil menteri atau staf khusus, bukan untuk memimpin kementerian. ”Susunan menteri ekonomi saat ini bisa saja dianggap ’baik’ untuk pasar karena membawa kesan stabilitas dan sosok berpengalaman. Tetapi, minusnya, apakah nanti bisa ada inovasi? Dalam teori organisasi dan birokrasi, lumrah ditemukan kejenuhan kalau seseorang terlalu lama memegang jabatan tertentu,” tutur Telisa saat dihubungi di Jakarta. Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo menilai tim ekonomi sudah sesuai dengan visi dan misi program Prabowo serta tantangan ekonomi Indonesia ke depan. ”Tentu ada penyesuaian terhadap situasi riil yang dihadapi. Saya mengajak pasar dan masyarakat untuk memberi kesempatan kepada Presiden Prabowo dan tim ekonominya bekerja terlebih dahulu. Tentu dari waktu ke waktu Presiden Prabowo akan mengevaluasi kinerja tim beliau," ungkap Dradjad. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

”Pemimpin harus bekerja untuk rakyat!” tegas Presiden Prabowo Subianto

KT3 21 Oct 2024 Kompas (H)

Presiden Prabowo Subianto mengingatkan pemimpin di semua tingkatan bahwa kekuasaan milik rakyat. Kekuasaan didapat karena kehendak rakyat sehingga harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI 2024-2029. Dalam pidato awal jabatannya sebagai Presiden, Prabowo menekankan bahwa kekuasaan milik rakyat. Oleh karena itu, pemimpin di semua tingkatan harus bekerja untuk rakyat. Prabowo bersama Gibran membacakan sumpah dan janji sebagai presiden dan wakil presiden dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Minggu. Pada malam harinya, Prabowo mengumumkan jajaran kabinetnya. Kabinet yang diberi nama Kabinet Merah Putih itu terdiri atas 48 menteri dan lima kepala lembaga setingkat menteri.

Turut juga diumumkan 56 wakil menteri. Senin (21/10) ini, para menteri, kepala lembaga, dan wakil menteri itu akan dilantik. Bersatu Selain dihadiri 709 dari 731 anggota MPR, pengucapan sumpah dan janji Prabowo serta Gibran sebagai presiden dan wakil presiden juga disaksikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo serta Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin. Sejumlah presiden dan wakil presiden sebelumnya juga hadir dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua MPR Ahmad Muzani tersebut. Pelantikan juga disaksikan 19 kepala negara dan kepala pemerintahan serta 15 utusan khusus negara-negara sahabat.Hadir pula dalam acara ini, antara lain, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, lawan Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden 2024. Dalam pidato awal jabatannya, Prabowo mengingatkan bahwa kekuasaan milik rakyat. Kekuasaan diraih karena kehendak rakyat. Oleh karena itu, kekuasaan harus dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.

”Setiap pemimpin di semua tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat. Bukan kita bekerja untuk diri sendiri, bukan untuk kerabat, bukan untuk pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat,” kata Prabowo. Prabowo juga mengingatkan pentingnya pemimpin di setiap tingkatan untuk mengedepankan kepentingan rakyat. Pasalnya, masih banyak problem yang dihadapi bangsa, dari kemiskinan, kelaparan, hingga kebodohan. Para pemimpin hendaknya tidak cepat puas dengan angka-angka statistik tanpa melihat gambaran utuh mengenai sebuah persoalan. ”Kita merasa bangga diterima di kalangan G20, ekonomi ke-1 terbesar di dunia, tapi apakah kita sungguh paham dan melihat gambaran utuh dari keadaan kita? Apakah kita sadar kemiskinan masih terlalu besar? Apakah kita sadar rakyat dan anak-anak banyak yang kurang gizi? Banyak rakyat kita tak dapat pekerjaan yangbaik. Banyak sekolah tak terurus,” ujar Prabowo. (Yoga)

Ekonomi

Kembalinya Anggito

KT3 18 Oct 2024 Kompas

Sosok Anggito Abimanyu yang ditunjuk Presiden terpilih Prabowo Subianto sebagai Wakil Menteri Keuangan III sudah tidak asing di dunia ekonomi. Selain dikenal sebagai ekonom dari Universitas Gadjah Mada, ia juga pernah berkiprah di Kementerian Keuangan. Bahkan, pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Anggito pernah hampir menjadi wakil menteri keuangan. Penunjukan Anggito sebagai Wamenkeu III terungkap saat ekonom tersebut dipanggil oleh Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara VI, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024), bersamaan dengan figur calon wakil menteri lainnya. Sebelumnya, nama Anggito sempat beredar sebagai calon pemimpin Badan Penerimaan Negara (BPN), lembaga baru yang direncanakan akan dibentuk di bawah pemerintahan Prabowo. BPN adalah institusi hasil pemecahan Kementerian Keuangan yang khusus mengurusi penerimaan negara, dari pajak, bea dan cukai, sampai non pajak.

Namun, tiga hari menjelang Prabowo dilantik sebagai presiden ke-8 RI alias pada 20 Oktober 2024 mendatang, kepastian berdirinya BPN masih menggantung, bahkan dicurigai batal. Alih-alih menjadi Kepala BPN, Anggito ditunjuk menjadi Wamenkeu III, bersama Suahasil Nazara dan Thomas Djiwandono yang sebelumnya menjabat Wamenkeu I dan II. Ketiganya akan bertugas sebagai ”trio wamenkeu”, mendampingi Sri Mulyani yang diminta Prabowo kembali menjadi Menteri Keuangan. ”Kami ini 3 in 1, bertugas membantu kelancaran tugas Menkeu, salah satunya optimalisasi penerimaan negara,” kata Anggito seusai dipanggil Prabowo, Selasa. ”Pulang” ke Kemenkeu Penunjukan Anggito itu sekaligus ”memulangkan” Anggito ke lingkungan Kementerian Keuangan. Sebelumnya, pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Anggito pernah menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan untuk waktu yang lama, selama periode 2003-2010.

Ia bahkan hampir menjadi wakil menteri keuangan pada era SBY, tepatnya pada 2010. Namun, pelantikannya batal dan ditunda di ”detik-detik terakhir” akibat masalah kelengkapan administrasi, hanya beberapa jam sebelum upacara pelantikan di Istana Negara digelar. Mengutip arsip pemberitaan Kompas sepanjang Januari 2010, Anggito batal dilantik sebagai Wamenkeu karena ia tidak berstatus pejabat karier tingkat eselon IA di Kemenkeu. Selain Anggito, ada juga Fahmi Idris yang batal dilantik sebagai Wakil Menteri Kesehatan. Anggito, yang kala itu masih menjabat Kepala BKF di Kemenkeu, masih berstatus eselon IB. Sementara itu, Pasal 70 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara saat itu menyebutkan, wakil menteri mesti berstatus pejabat karier, yakni pegawai negeri yang telah menduduki jabatan struktural eselon IA. Pemerintahan SBY sempat mendapat kritik yang cukup luas dari publik akibat kejadian itu. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Peningkatan Kementerian: Prabowo Rangkul Banyak Pihak

HR1 17 Oct 2024 Bisnis Indonesia

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengalami penambahan jumlah kementerian dari 30 menjadi 41, serta dari 4 menjadi 5 kementerian koordinator. Wakil Presiden Ma’ruf Amin menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk merangkul berbagai pihak agar terlibat dalam pemerintahan. Ia berharap bahwa tokoh-tokoh yang diundang Prabowo dapat ditempatkan dengan tepat dalam kabinet, baik sebagai menteri, wakil menteri, atau di badan lainnya. Ma’ruf menekankan pentingnya penempatan yang sesuai untuk memastikan efektivitas kerja. Prabowo telah memanggil 108 calon menteri dan sebagian besar telah mengikuti pembekalan, menegaskan komitmen untuk membangun kabinet yang solid dan responsif terhadap kebutuhan negara.

Sosial, Budaya, dan Demografi

Negara Terbebani Kabinet Gemuk

KT3 17 Oct 2024 Kompas

Pembentukan kabinet gemuk yang ditandai rencana penambahan jumlah kementerian dinilai berpotensi membebani keuangan negara dan menambah kompleksitas koordinasi. Kinerja pemerintahan dinilai masih akan sulit efektif dalam 1-2 tahun ke depan. Hingga Selasa (15/10/2024), presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil 48 calon menteri serta 59 calon wakil menteri dan kepala badan. Pembekalan dilakukan di kediamannya di Hambalang, Bogor, Rabu (16/10). Jumlah kementerian pada kabinet mendatang itu diprediksi bertambah dari sebelumnya 34 kementerian pada era Presiden Joko Widodo. Dosen Universitas Paramadina, Hendri Satrio, berpendapat, kabinet yang terbentu dari hasil kemenangan elektoral itu berpotensi membebani keuangan negara.

Rencana penunjukan 107 menteri, wakil menteri, dan kepala badan akan sulit untuk memulai pemerintahan yang efektif dalam 1-2 tahun ke depan. Apa-lagi, beberapa nomenklatur kementerian baru bakal membutuhkan penyesuaian. ”Masih sangat sulit kabinet berjalan normal pada tahun pertama dan kedua pemerintah. Dibutuhkan banyak sosialisasi dan adaptasi dengan kementerian dan pegawai baru karena banyak kementrian baru yang belum punya gedung. Pada tahun ketiga, program akan mulai bisa berjalan, tetapi tahun keempat sudah mulai lagi persiapan Pilpres 2029,” ujarnya. Ia menilai, target kinerja kabinet Prabowo cenderung didesain untuk dua periode. Oleh karena itu, peran dan komitmen presiden diperlukan untuk mengevaluasi menteri-menteri serta mengganti (reshuffle) pada tahun pertama pemerintahan jika kinerja menteri dinilai gagal.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef ) Rizal Taufikurahman berpendapat, penambahan kementerian, termasuk nomenklatur baru, akan menambah beban fiskal. Padahal, ruang fiskal sangat ketat dan alokasi sudah dikunci. Penambahan dari 34 jadi 46 kementerian akan menambah beban belanja. ”Jumlah kementerian yang semakin besar membuat pengawasan dan pengendalian kinerjanya menjadi tidak mudah,” ujar Rizal. Efektivitas Birokrasi Rizal menambahkan, salah satu masalah selama ini adalah efektivitas birokrasi yang memengaruhi tingkat kepercayaan publik dan pelaku usaha. Birokrasi yang efektif yang tercermin dalam perizinan berusaha yang mudah akan mempermudah investasi. Ia menilai, presiden harus memiliki komitmen yang besar dan kinerjanya bisa dibuktikan berbasis capaian dan efisiensi anggaran. Hal ini memerlukan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran. (Yoga)

Ekonomi

Beban Besar Kabinet Besar yang Miskin Kompetensi

KT1 17 Oct 2024 Tempo

SEJAK awal, tekad presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kabinet zaken hanyalah tebu di bibir. Alih-alih menempatkan para ahli untuk mengisi sebagian besar posisi di kabinetnya, Prabowo justru bakal memilih para politikus dan orang yang miskin kompetensi. Amburadulnya sejumlah kementerian kelak sudah bisa diperkirakan sejak sekarang. Melihat sekilas saja kita bisa paham bahwa kabinet ini bertujuan mengakomodasi kepentingan politik. Wakil partai politik memenuhi kursi menteri dan wakil menteri ketimbang para teknokrat. Kompensasi politik Prabowo kepada pendukungnya ini akan berakibat buruk. Wakil partai yang duduk di kabinet tidak akan berfokus membantu presiden karena sarat konflik kepentingan. Mereka tidak hanya bekerja menjalankan perintah presiden, tapi juga memikirkan kepentingan partai.

Kesan bahwa Prabowo sedang membalas budi pun terlihat dari latar belakang para calon menteri dan wakil menteri. Sebagian tak punya riwayat yang meyakinkan untuk memimpin kementerian. Ketimbang mengurus negara, mereka mungkin akan lebih sibuk mengurus dirinya sendiri. Alasan Prabowo membentuk kabinet besar agar para menteri fokus bekerja diragukan bakal tercapai. Alih-alih sukses menjalankan program, kabinet besar sudah barang tentu akan memboroskan anggaran. Masih mending jika penambahan anggaran tersebut untuk program yang berguna bagi rakyat. Penambahan jumlah anggaran yang nyata justru untuk belanja pegawai dan keperluan birokrasi. (Yetede)