Mitos Tentang Sri Mulyani

;

Mitos Tentang Sri Mulyani

Ekonomi Yoga 24 Oct 2024 Kompas

Kabinet Merah Putih. Demikian Presiden Prabowo Subianto menyebut kabinet periode 2024-2029. Siapa menempati posisi apa sudah jelas. Presiden Prabowo telah mengumumkannya pada Minggu (20/10/2024) malam. Upacara pelantikan langsung dihelat Senin (21/10) pagi. Pada sektor ekonomi, entah bagaimana, perhatian publik secara umum selama ini seolah terpusat pada Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan seolah menjadi barometer kualitas kabinet. Bahwa Kementerian Keuangan, merujuk fungsi dan tugasnya, adalah sangat strategis, tidak terbantahkan. Linier dengan itu, sosok menteri keuangan yang strategis pun tidak terbantahkan. Untuk menteri keuangan pada Kabinet Merah Putih, Prabowo kembali memercayakannya kepada Sri Mulyani Indrawati, sosok yang populer di antara pemangku kepentingan bidang ekonomi.

”Walaupun saya tidak memilih Pak Jokowi dan Pak Prabowo, tetapi kalau menteri keuangannya Ibu (Sri Mulyani), saya bisa tenanglah. Setidaknya ekonomi Indonesia akan baik-baik saja dalam lima tahun ke depan.” Demikian komentar warganet pada akun resmi Sri Mulyani di Instagram, 17 Oktober 2024. Komentar ini menanggapi status Sri Mulyani yang mengunggah foto dirinya bersama Prabowo berikut ucapan selamat ulang tahun kepada Prabowo. Komentar warganet di atas tidak unik. Tidak sedikit bahkan masyarakat yang mempersepsikan bahwa semua urusan ekonomi di bawah kewenangan menteri keuangan. Dan, sosok Sri Mulyani seolah dianggap sebagai jaminan mutu kabinet atau setidak-tidaknya bisa menjadi bantalan performa kabinet.

”Turut senang perekonomian negara kembali di bawah kepemimpinan Bu Sri. Semoga makin maju, makmur, dan adil,” kata seorang warganet menanggapi unggahan Sri Mulyani terkait pelantikan di Istana Negara pada akun Instagram-nya, Senin (21/10). Namun, realitasnya tidaklah demikian. Kementerian-kementerian lain, sesuai fungsi dan tugasnya, punya peran strategis masing-masing. Hal ini merujuk pada proyeksi belanja negara pada APBN 2025 yang mencapai Rp 3.621 triliun. Sebagian besar kualitas belanja negara ditentukan oleh berbagai kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah. Sebab, mayoritas anggaran negara terdistribusi ke sana. Bagi dunia usaha, relevansi kementerian sektoral sangat terasa. Tak sekadar membelanjakan uang negara, kementerian-kementerian sektoral, terutama yang mengurusi perizinan dan menangani sektor yang produknya bisa diperdagangkan, adalah mitra pelaku usaha dalam kegiatan bisnis sehari-hari. (Yoga)