Presiden Terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah calon menteri ke kediamannya di kartanegara, Jakarta, Senin (14/10/2024). Mereka terdiri atas perwakilan partai politik pendukung, dan profesional, dan menteri pemerintahan saat ini. Pelaku pasar merespon positif kabinet sementara prabowo, terutama terkait kembalinya Sri Mulyani Indrawati sebagai menteri keuangan (Menkeu). Sri Mulyani hadir memenuhi panggilan Prabowo. Selain Sri Mulyani, para Menteri kabinet Presiden Joko Widodo yang turut masuk kabinet Prabowo antara lain Budi Gunaidi Sadikin, Erick Thohir, Agus Gumiwang Kartasamita, Agus Harimurti Yudhoyono, Bahlil Lahadahlia, Tito Karnavian, Partikno, Sakti Wahyu Trenggono, Meutya Hafid, dan Rosan Roeslani. Sementara itu, pelaku usaha merespon positif kabinet sementara Prabowo. Sebab, reputasi sebagian calon menteri sudah tidak diragukan lagi. Dunia usaha berharap kabinet Prabowo mampu mengatasi berbagai tantangan global, seperti ketidakpastian geopolitik dan dinamika perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia. (Yetede)

Di hadapan anggota Kabinet Indonesia Maju, Presiden Joko Widodo menyampaikan capaian pemerintahannya selama satu dekade, dari 2014 hingga 2024. Dalam sidang kabinet terakhir pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin yang digelar di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, itu, Presiden Jokowi menyampaikan kerangka transisi pemerintahan dari dia ke presiden dan wakil presiden 2024-2029 terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan pemerintah memang telah menyiapkan dan menyepakati blueprint atau cetak biru transisi pemerintahan. Jadi, satu bulan menjelang Presiden Jokowi purnatugas, blueprint itu diharapkan dapat dikomunikasikan kepada masyarakat. Ia mengatakan cetak biru transisi pemerintahan tersebut menyangkut proyek strategis nasional (PSN), transfer daerah, dan stabilitas ekonomi.

Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra—partai politik pendukung Prabowo-Gibran dalam pemilihan presiden 2024—Sufmi Dasco Ahmad mengatakan proses transisi pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo memang tengah dilangsungkan. Misalnya simulasi jumlah kementerian dan nomenklatur kementerian yang akan digunakan pemerintahan Prabowo. “Termasuk sumber daya manusianya. Ditunggu saja karena akan segera disampaikan,” kata Dasco melalui pesan pendek, Senin, 16 September 2024.

Dalam sidang kabinet di Istana Garuda, IKN, Jokowi meminta menteri-menterinya segera menuntaskan berbagai program yang belum terlaksana. Jokowi juga menyampaikan agar proses transisi pemerintahan ke Prabowo dapat berjalan efektif dan lancar. Karena itu, mantan Wali Kota Solo itu meminta jajarannya mendukung penuh pemerintahan Prabowo, baik dalam urusan kebijakan maupun masalah stabilitas dan kondusivitas di masyarakat. "Pastikan jangan sampai ada riak-riak gejolak sampai pemerintahan berikutnya terbentuk,” ucap Jokowi. (Yetede)

DALAM beberapa hari terakhir, di media sosial beredar daftar nama orang-orang yang bakal mengisi susunan kabinet pemerintahan Prabowo Subianto. Penulis biasanya tidak mempercayai kabar semacam itu karena banyak sekali faktor yang akan mengubah susunan kabinet sampai detik-detik terakhir. Penulis menganggap informasi itu sekadar upaya memancing reaksi publik alias test the water.

Namun, dari sejumlah versi daftar kabinet yang beredar, keberadaan lembaga baru Badan Penerimaan Negara menarik perhatian penulis. Jika rencana pembentukan badan baru ini akan direalisasi, rasanya penulis perlu mengusulkan tiga alternatif pembentukan Badan Penerimaan Negara. Namun jangan mengartikan usulan ini sebagai bentuk resistansi atas pemindahan beberapa unit di Kementerian Keuangan ke lembaga baru itu. Dalam sejumlah pemberitaan, disebutkan bahwa badan baru ini akan dipimpin Kepala Badan Penerimaan Negara. Penulis mengasumsikan jabatan ini akan setingkat menteri karena masuk daftar kabinet.

Mengacu pada kabar yang beredar sejak beberapa bulan terakhir, nantinya Badan Penerimaan Negara merupakan hasil penggabungan Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai pengumpul pajak, serta beberapa unit eselon II di Direktorat Jenderal Anggaran sebagai pengumpul penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Badan Kebijakan Fiskal sebagai perencana anggaran juga dikabarkan bakal bergabung. (Yetede)

PANITIA seleksi tidak perlu tergesa-gesa dalam menyelesaikan proses pemilihan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apalagi masa jabatan pimpinan KPK sekarang baru berakhir pada 20 Desember 2024. Panitia seleksi masih mempunyai waktu cukup untuk menyaring 20 calon yang lolos menjadi 10 nama. Pansel tak perlu terburu-buru mengejar target menyerahkan nama-nama tersebut kepada Presiden Joko Widodo. Meskipun Jokowi masih mempunyai wewenang untuk mengirim 10 nama itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat, alangkah eloknya jika hal tersebut dilakukan oleh presiden baru nanti, yakni Prabowo Subianto.

Pimpinan KPK yang baru nanti bekerja pada era pemerintahan dan DPR baru. Dengan demikian, pemerintahan dan DPR barulah yang lebih punya tanggung jawab moral memilihnya, meskipun secara hukum pemerintah dan DPR sekarang punya wewenang itu. Jadi lebih baik uji kelayakan dan kepatutan hingga pemilihan dilakukan menunggu pergantian pemerintah serta DPR periode berikutnya. Jika DPR sekarang yang memilih, anggota Dewan baru bisa lepas tangan bila kualitas anggota KPK tidak sesuai dengan harapan. Lagi pula, masa jabatan anggota DPR tinggal sebentar lagi. Kita sedang memilih sosok-sosok petarung dalam pemberantasan korupsi.

Menunda proses uji kelayakan dan kepatutan hingga DPR periode mendatang akan memberikan waktu yang cukup untuk proses pengujian secara lebih mendalam. Kita berharap Komisi III DPR yang baru akan memiliki pandangan dan penilaian lebih segar serta obyektif, tidak terjebak dalam dinamika politik periode sekarang. Dengan begitu, hasil pemilihan tidak tersandera oleh kepentingan-kepentingan saat ini. Penundaan uji kelayakan dan kepatutan juga akan menepis anggapan serta dugaan adanya cawe-cawe Presiden Joko Widodo. Sebab, kini meruyak dugaan Jokowi mengintervensi seleksi calon pimpinan KPK. Bahkan, berembus kabar, panitia seleksi telah mengirim 20 nama calon pemimpin KPK kepada Presiden sehingga Jokowi dapat menentukan 10 nama yang sesuai dengan keinginannya. (Yetede)