Labirin | News & Update

;

Sawit

( 323 )

Intensifikasi untuk Menyiasati Lesunya Produksi Sawit

KT3 28 Mar 2025 Kompas

Intensifikasi dan inovasi dalam industri sawit jadi siasat perusahaan di tengah lesunya produksi sawit nasional. Tantangan meningkatkan produktivitas kian berat dengan berbagai tekanan kebijakan penataan kembali kawasan. Dalam dua tahun terakhir, produksi sawit nasional stagnan dan cenderung menurun. Menurut data BPS, luas lahan perkebunan sawit pada 2023 mencapai 15,93 juta hektar, bertambah dari 14,33 juta hektar pada 2018. Namun, pertumbuhan produksi tak sebanding dengan luas lahan akibat produktivitas rendah. Produksi kelapa sawit nasional pada 2024 mencapai 52 juta ton atau lebih rendah dari tahun 2023 sebesar 54 juta ton. Ekspor pada 2024 turun menjadi 29 juta ton dari tahun 2023 yang mencapai 32 juta ton.

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengungkap, penurunan produksi sawit karena peremajaan kelapa sawit lambat dan memengaruhi produksi. Hal itu jadi masalah klasik selama lima tahun terakhir. Menurut Eddy, perlu ada peremajaan sawit untuk kebun masyarakat agar produksi meningkat. Program peremajaan sawit rakyat dari perusahaan sudah dilakukan pada 4-5 hektar setiap tahun untuk setiap petani dampingan perusahaan. Namun, kata Eddy, dari catatan Gapki terdapat 3 juta hektar kebun sawit rakyat harus diremajakan atau replanting.

Peremajaan sawit merupakan bagian dari intensifikasi lahan tanpa ekspansi lebih luas. Seperti yang dilakukan PT Astra Agro Lestari Tbk yang melakukan peremajaan dengan bibit sawit yang dinilai unggul. Direktur Keuangan sekaligus Corporate Secretary Astra Agro Lestari, Tingning Sukowignjo mengatakan, peningkatan produktivitas kebun perlu dilakukan di tengah industri sawit yang stagnan. Untuk itu, pihaknya berinovasi dengan teknologi dan berkolaborasi dengan para peneliti. Astra Agro dengan BRIN juga mengembangkan teknik kultur jaringan sebagai metode klonal bibit sawit berkualitas. Menurut Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) produktivitas kelapa sawit dapat meningkat 20-25 % dari tanaman konvensional jika dikembangkan melalui kultur jaringan. (Yoga)

Lingkungan Hidup

Kenaikan Harga CPO Jadi Momentum bagi Industri

HR1 19 Mar 2025 Kontan

Kinerja PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG) diprediksi akan terdorong oleh kenaikan harga crude palm oil (CPO) global, yang bisa mencapai RM 4.350 per metrik ton akibat pasokan yang terbatas. Analis Trimegah Sekuritas, Kharel Devin Fielim, menilai selain harga CPO yang lebih tinggi, DSNG juga diuntungkan oleh produktivitas tandan buah segar (TBS) yang meningkat serta biaya produksi yang stabil.

Kharel memperkirakan bahwa produksi CPO Indonesia dan Malaysia pada 2025 akan tumbuh moderat masing-masing sebesar 1,7% dan 1,1% yoy, terutama karena banyaknya pohon kelapa sawit yang menua. Permintaan CPO juga meningkat berkat program Biodiesel B40 yang mulai berjalan pada Januari 2025, dengan potensi konsumsi minyak sawit domestik mencapai 22 juta ton tahun ini.

Analis Ciptadana Sekuritas, Yasmin Soulisa, memperkirakan bahwa harga CPO global akan terus naik, mencapai rata-rata RM 4.500 per ton pada 2025. Kenaikan ini didorong oleh persediaan CPO Malaysia yang semakin ketat, turun 21,8% yoy menjadi 1,58 juta ton pada Januari 2025. Selain itu, curah hujan yang tinggi di awal tahun bisa mengganggu penyerbukan kelapa sawit, yang berpotensi menekan produksi.

Namun, Ciptadana Sekuritas merevisi estimasi pendapatan DSNG ke bawah untuk periode 2025-2026 karena potensi lemahnya produksi. Di sisi lain, DSNG berhasil mengamankan pengadaan pupuk dengan kenaikan harga hanya 5%, yang dapat membantu menekan biaya operasional.

Meski begitu, Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji Gusta, masih bersikap wait and see terhadap DSNG karena kenaikan permintaan sawit domestik belum signifikan, sementara pasar saham sedang tertekan akibat turunnya IHSG. Direktur Reliance Sekuritas, Reza Priyambada, menegaskan bahwa keberhasilan DSNG tergantung pada kemampuannya memanfaatkan momentum kenaikan harga CPO untuk memperluas pangsa pasar.

Dari sisi investasi, para analis tetap optimistis. Reza menyarankan buy DSNG dengan target harga Rp 850, Kharel merekomendasikan Rp 1.020, dan Yasmin menargetkan Rp 960 per saham, meskipun direvisi lebih rendah dari sebelumnya.

Politik dan Birokrasi

Rp 1,54 Triliun diterima dari Setoran PNBP sawit di Kawasan Hutan

KT1 18 Mar 2025 Investor Daily

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperoleh setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp1,54 triliun dari penyelesaian kasus perkebunan sawit dalam kawasan hutan. PNBP itu berasal dari pembayaran provisi sumber daya hutan (PSDH) Rp 323,56 miliar dan dana reboisasi (DR) Rp1,23 triliun oleh 297 dari total 365 subjek hukum perkebunan sawit dalam kawasan hutan yang penyelesaiannya menggunakan skema pasal 110A dari UU Cipta Kerja. Dalam laporan Kemenhut disebutkan, identifikasi oleh lima kementerian/lembaga, yakni Kementan, Kementerian LHK, Kementerian ATR/BPN, BIG, dan Kemenko Perekonomian, menunjukkan, kebun sawit dalam kawasan hutan kurang lebih 3.324.027 hektare (ha).

Berdasarkan SK Data dan Informasi Tahap I-XXIV,terdapat 4.561 unit perkebunan sawit dengan luas 2.926.609 hutan, yakni 2.331 unit perkebunan korporasi/koperasi 2.221.562 ha dan 2.230 unit perkebunan masyarakat 705.047 ha. Untuk 2.331 unit perkebunan korporasi diselesaikan dengan pasal 110A dan pasal 110B dengan 1.381 unit di antaranya masih proses pelengkapan data dan telaah yang terbangun di kawasan Khusus 365 subjek hukum perkebunan sawit dalam kawasan hutan yang penyelesaiannya dengan pasal 110A, sebanyak 297 subjek hukum melakukan pembayaran, 53 subjek hukum belum menyampaikan konfimasi, lima subjek hukum memperoleh keringanan, dan 10 subjek hukum keberatan. (Yetede)

Ekonomi

Target Keberlanjutan 2030 Yakin dicapai Asian Agri dan Apical

KT1 17 Mar 2025 Investor Daily

Asian Agri dan Apical optimistis mencapai 100% target keberlanjutan di 2030. Guna mewujudkan target tersebut, Asian Agri melalui Asian Agri 2030 di antaranya menyertifikasi semua petani mitra dengan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) di 2025. Sedangkan Apical lewat Apical 2030, mendorong para petani memiliki pendapatan alternatif, seperti budi daya madu Trigona di Aceh Singkil dan kakao di Kutai Timur. Johan Kurniawan, Director of Corporate Affairs RGE Palm Business, mempertegas komitmen keberlanjutan Asian Agri dan Apical selaras dengan pedoman pada Pembangunan Berkelanjutan PBB (UNSDGs) yang diimplementasikan dengan berpegang pada filosofi usaha RGE. Filosofi RGE adalah SCs, yakni Good for Community, Country, Climate, Customer, dan Company.

Melalui Asian Agri 2030 dan Apical 2030, kedua perusahaan itu berkomitmen untuk berkontribusi positif terhadap iklim, lingkungan,dan masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan bisnis berkelanjutan," ungkap Johan saat bukapuasa bersama dan temu media di Jakarta, Jumat (14/03/2025) dalam rangka pemaparan perkembangan komitmen berkelanjutan kedua perusahaan yakni Asian Agri 2030 dan Apical 2030 setelah diluncurkan di 2022. Johan menyampaikan, nilai strategis komoditas sawit merupakan elemen kunci perekonomian nasional, mulai dari kontribusi devisa hingga penyedia lapangan kerja. Keberadaan industri sawit merupakan bagian integral upaya peningkatan kesejahteraan petani rakyat khususnya yang tergabung dalam program kemitraan dan intiplasma. (Yetede)

Ekonomi

Dialog RI-Uni Eropa soal Aturan Sawit ditunggu Industri

KT3 26 Feb 2025 Kompas (H)

Pemangku kepentingan dalam industri sawit nasional menanti dialog RI-Uni Eropa (UE), menyusul adopsi laporan Panel Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang menyatakan UE terbukti mendiskriminasi minyak sawit dan produk turunannya. Dalam pernyataan, Selasa (25/2), Perwakilan Tetap RI di Geneva mengungkap adopsi itu. Adopsi dilakukan di sela pertemuan regular badan penyelesaian sengketa atau DSB pada WTO. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) Eddy Martono mengatakan, langkah selanjutnya adalah apakah RI akan melakukan pembicaraan dengan UE untuk menindaklanjuti keputusan Panel WTO tersebut. Kecuali jika laporan panel itu diajukan banding, maka laporan tersebut harus diadopsi Badan Penyelesaian Sengketa WTO dalam waktu 60 hari ke depan.

”Jika diadopsi, laporan tersebut akan mengikat antara RI dan UE. Kemudian, UE akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghormati kewajiban (sesuai rekomendasi) WTO-nya,” tutur Eddy. Laporan akhir Panel WTO diedarkan pada awal Januari 2025. Dalam laporan itu, WTO menyatakan UE memberikan perlakuan yang kurang menguntungkan terhadap biodiesel dari sawit Indonesia dibandingkan dengan bahan bakar nabati produksi UE yang berbahan baku biji rapeseed dan bunga matahari. Panel WTO juga menilai UE gagal meninjau data yang digunakan untuk menentukan biodiesel dari sawit ndonesia dengan kategori ILUC risiko tinggi. Selain itu, Panel WTO juga melihat ada kekurangan dalam penyusunan dan penerapan kriteria serta prosedur sertifikasi ILUC berisiko rendah. (Yoga)

Ekonomi

Keberlanjutan Lingkungan dan Rekonsiliasi Ekonomi Sawit

KT3 15 Feb 2025 Kompas

Indonesia yang memiliki iklim tropis bisa memanfaatkan produk-produk pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan swasembada energi. Beberapa di antaranya replanting sawit yang disisipkan dengan tanaman padi gogo hingga pemanfaatan sawit untuk bahan bakar nabati, seperti biodiesel. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono saat membuka International Conference of Oil Palm and Environment (ICOPE) 2025 di Sanur, Denpasar, Bali, Rabu (12/2/2025). ICOPE edisi ke-7 digelar Sinar Mas Agribusiness and Food, WWF Indonesia, dan lembaga penelitian pertanian asal Perancis, Cirad. Acara yang berlangsung hingga Jumat (14/2) diikuti sekitar 500 peserta. Selama tiga hari, para pemangku kepentingan berdiskusi mengenai praktik-praktik berkelanjutan dalam industri sawit. ”Sawit ini bargaining bangsa kita terhadap dunia. Sawit Indonesia sudah berkontribusi pada dunia dan kita ingin terus naik. Caranya hanya dua, yakni dengan intensifikasi dan ekstensifikasi, yang juga memerlukan kajian dan penelitian,” ujar Sudaryono, yang menyebut Indonesia berkontribusi sebesar 58 persen pada kebutuhan kelapa sawit global.

Ia menambahkan, selain dampak perubahan iklim, sawit dihadapkan pada tantangan dari sisi internasional, mulai dari isu lingkungan, hak asasi manusia, hingga munculnya kebijakan EUDR (European Union on Deforestation-free Regulation) atau regulasi pengenaan produk bebas deforestasi dari Uni Eropa. Atas kondisi itu, pemerintah menerapkan surat tanda daftar budidaya (STDB) yang merupakan pendataan dan pendaftaran pekebun dengan luasan kurang dari 25 hektar. ”Kami mengimbau pemerintah, sektor swasta, stakeholder terkait, lembaga swadaya masyarakat(LSM), pekebun, dan semua yang terlibat dalam komunitas sawit untuk mengembangkan penerapan pertanian berkelanjutan. Juga menjaga industri sawit terus bergerak menuju standar keberlanjutan yang lebih tinggi,” kata Sudaryono. Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), produksi minyak sawit mentah (CPO) dan minyak inti sawit (PKO) pada Januari-Oktober 2024 sebesar 43,78 juta ton atau 4,56 persen lebih rendah daripada periode sama pada 2023.

Sementara total konsumsi dalam negeri pada Januari-Oktober 2024 sebesar 19,64 juta ton atau meningkat 1,9 persen secara tahunan. Chairman dan CEO Sinar Mas Agribusiness and Food Franky Oesman Widjaja menuturkan, kelapa sawit ialah anugerah yang dimiliki Indonesia. Selain telah berkontribusi besar pada kebutuhan dunia, secara total, industri sawit juga menyerap 17 juta tenaga kerja. Kegunaan sawit adalah untuk pangan, industri seperti sampo dan kosmetik, serta bahan bakar nabati. Bahkan, sawit juga memiliki potensi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi tinggi seperti yang ditargetkan pemerintah. ”Sawit sudah unggul, sudah ’curi start’ dengan tinggi. Tinggal didorong lebih saja. Untuk jangka pendek, intensifikasi diperlukan karena sudah banyak yang waktunya replanting. Dengan dukungan pemerintah, saya yakin akan lebih cepat,” ujarnya. Sinar Mas, kata Franky, terus mendorong praktik pertanian sawit berkelanjutan, termasuk di antaranya terkait treatment terhadap tanah. Bagaimana agar penggunaan unsur kimia dapat terus dikurangi. Apabila semakin optimal, hal itu semakin menguatkan keunggulan sawit. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Diskriminasi UE, Aturan Perdagangan Harus Diubah

HR1 18 Jan 2025 Kontan

Pemerintah Indonesia berhasil memenangkan sengketa dagang minyak kelapa sawit (CPO) melawan Uni Eropa (UE) di Badan Penyelesaian Sengketa WTO. Putusan Panel WTO yang disirkulasikan pada 10 Januari 2025 menyatakan bahwa UE melakukan diskriminasi terhadap biofuel berbahan baku kelapa sawit dari Indonesia dibandingkan dengan produk serupa dari UE, seperti rapeseed dan bunga matahari, serta kedelai dari negara lain.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa putusan ini mencegah kebijakan diskriminatif dan proteksionis yang berdampak pada perdagangan global. Ia juga menyatakan bahwa pemerintah akan memantau perubahan regulasi UE untuk memastikan kepatuhan terhadap keputusan WTO.

Sengketa ini bermula pada Desember 2019, ketika Indonesia menggugat kebijakan Renewable Energy Directive (RED) II dan Delegated Regulation UE yang menghambat akses pasar kelapa sawit Indonesia. Kebijakan tersebut membatasi konsumsi biofuel berbahan baku sawit hingga 7% dan mengategorikan sawit dalam risiko alih fungsi lahan tinggi (high ILUC-risk), yang dianggap proteksionis dengan dalih kelestarian lingkungan.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, menyarankan agar Indonesia mengikuti langkah Malaysia dengan membahas lebih lanjut kebijakan UE berdasarkan putusan WTO. Jika laporan Panel WTO tidak diajukan banding, UE harus mengambil langkah konkret dalam waktu 60 hari untuk mematuhi kewajiban yang diatur WTO.

Keberhasilan ini, menurut Budi, adalah hasil koordinasi intensif antara pemerintah, pelaku industri, asosiasi kelapa sawit, tim ahli, dan kuasa hukum. Putusan ini diharapkan mengurangi hambatan perdagangan bagi CPO Indonesia di pasar internasional.

Ekonomi

Timbangan Kelapa Sawit Indonesia akankah Besar Pasak dari Tiang

KT3 18 Jan 2025 Kompas

Dalam lima tahun terakhir, produksi minyak kelapa sawit nasional tumbuh stagnan. Berbarengan dengan itu, konsumsi atau kebutuhan dalam negeri minyak kelapa sawit terus meningkat. Apakah timbangan sawit Indonesia bakal besar pasak daripada tiang? Pengurus Dewan Nasional Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto mengatakan, tahun ini, Indonesia diperkirakan mengalami defisit minyak kelapa sawit sebanyak 1,04 juta ton. Faktor utama yang memengaruhi defisit itu ialah peningkatan permintaan kebutuhan program biodiesel 40 persen (B40) dan Makan Bergizi Gratis yang digulirkan mulai awal tahun ini. Program B40, misalnya, membutuhkan bahan baku CPO sebesar 14,8 juta ton pada 2025. Kebutuhan bahan baku itu meningkat 31,3 persen dibandingkan dengan kebutuhan CPO program B35 pada 2024. Sementara produksi minyak kelapa sawit tahun ini diperkirakan turun 5,1 persen dibandingkan dengan tahun lalu.

”Penurunan produksi minyak sawit itu disebabkan penurunan produktivitas kelapa sawit karena sebagian besar tanaman sawit sudah masuk usia nonproduktif,” ujarnya (Kompas, 14/1/2025). Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono, Jumat (17/1/2025), berpandangan, neraca produksi konsumsi minyak sawit nasional tahun ini diperkirakan masih proporsional. Namun, jika program B40 diterapkan secara penuh dan terus meningkat dari tahun ke tahun, serta tanpa diikuti peningkatan produksi, defisit minyak sawit dapat terjadi. Dalam lima tahun terakhir, produksi minyak sawit nasional tumbuh stagnan. Gapki mencatat, produksi minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan minyak inti kelapa sawit (PKO) pada 2017-2023 berkisar 50 juta ton hingga 55 juta ton. Bahkan, pada 2024, produksi CPO dan PKO turun 4,3 persen menjadi 52,45 juta ton dibandingkan dengan 2023.

”Tahun ini, produksi kedua komoditas itu diperkirakan meningkat menjadi 53,63 juta ton. Hal itu berkat peremajaan kelapa sawit yang didominasi perusahaan-perusahaan besar,” tuturnya. Namun, lanjut Eddy, konsumsi atau kebutuhan minyak sawit terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan B35 menjadi B40 akan mendongkrak kenaikan biodiesel dari 11,1 juta ton pada 2024 menjadi 13,58 juta ton pada 2025. Kebutuhan minyak kelapa sawit untuk pangan juga diperkirakan bertambah dari 10,19 juta ton pada 2024 menjadi 10,29 juta ton pada 2025. Dalam periode perbandingan yang sama, kebutuhan minyak kelapa sawit untuk industri oleokimia juga bakal naik dari 2,23 juta ton menjadi 2,26 juta ton. ”Di tengah peningkatan kebutuhan dalam negeri, ekspor produk turunan sawit diperkirakan justru turun dari 28,85 juta ton pada 2024 menjadi 27,5 juta ton. Hal itu seiring dengan perlambatan permintaan global dan semakin ketatnya persaingan dengan minyak nabati lain,” katanya. (Yoga)

Ekonomi

Penyaluran Dana Peremajaan Sawit Rakyat Sementara di Stop Dahulu

KT3 17 Jan 2025 Kompas

Pemerintah menghentikan sementara penyaluran dana peremajaan kelapa sawit rakyat sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Pengusaha dan petani sawit swadaya meminta agar kebijakan itu tak berlangsung lama. Kebijakan itu diatur dalam surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang diterbitkan pada 14 Januari 2025. Surat tersebut perihal pemberhentian sementara operasional pencairan dan pengembalian dana peremajaan perkebunan kelapa sawit (PPKS), serta operasional pencairan dana sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit (SPPKS). Surat itu ditujukan kepada bank mitra BPDPKS dan lembaga pekebun yang menerima dana PPKS dan SPPKS. Disebutkan pula, kebijakan itu terkait perubahan nomenklatur susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) BPDPKS per 18 Januari 2025.

Untuk itu, seluruh dokumen PPKS dan SPPKS disampaikan pada BPDPKS melalui aplikasi SMART-PSR paling lambat pada 15 Januari 2025. Setelah tanggal tersebut, dana PPKS dan SPPKS itu akan diproses kembali sampai dengan SOTK BPDPKS selesai pada waktu yang tidak dapat ditentukan. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono berharap agar pemerintah tidak menghentikan penyaluran dana program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) terlalu lama. Dana tersebut sangat dibutuhkan untuk mempercepat program tersebut. ”Selama ini, realisasi PSR selalu di bawah target tahunan. Padahal, PSR sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produksi minyak sawit mentah (CPO) dan minyak inti sawit (PKO) nasional yang tumbuh stagnan,” katanya. (Yoga)

Ekonomi

Mendag Menyampaikan Rencana Tinjau Ulang Rasio Ekspor Minyak Sawit Mentah

KT1 07 Jan 2025 Tempo

Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan rencana meninjau kembali rasio ekpor minyak sawit mentah usai program Biodiesel B40 resmi berlaku. Biodiesel B40 merupakan bahan bakar minyak (BBM) dengan campuran 40 persen olahan minyak kelapa sawit atau bahan bakar nabati (BBN) dan 60 persen minyak solar. Budi mengatakan penyesuaian itu bertujuan menjaga kestabilan pasokan kebutuhan dan harga minyak goreng di dalam negeri. Menurutnya, Pemerintah akan lebih dulu memastikan kebutuhan dalam negeri. “Nanti kebutuhan CPO dalam negeri tentu akan kami lihat seberapa besar kebutuhannya,” ujar Budi dalam konferensi pers rencana Program Kerja Kementerian Perdagangan 2025 di kantor Kemendag, Jakarta, Pusat, Senin, 6 Januari 2025. Menurutnya, mengubah rasio ekspor minyak sawit mentah bukan hal yang sulit dilakukan. "Untuk mengubah rasio nanti gampang. Jadi kami lihat dulu, apakah perlu mengubah rasio pengalih ekspor," tuturnya.

CSIS Sebut Program Biodiesel B35 dan B40 Gibran Berpotensi Rusak Lingkungan Sebelumnya, pada 1 Januari lalu Pemerintah resmi memberlakukan program mendatori B40. Mendatori ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM No 341.K/EK.01/MEM.E/2024 tentang Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Sebagai Campuran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar Dalam Rangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Sebesar 40 Persen. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan program ini merupakan salah satu cara Pemerintah menwujudkan ketahanan dan swasembada energ mendorong implementasi B50 pada 2026 dan kalau ini kita lakukan, maka impor kita terhadap solar, Insya Allah dipastikan sudah tidak ada lagi di tahun 2026. Jadi program (mandatori biodiesel) ini bagian daripada perintah Presiden tentang ketahanan energi dan mengurangi impor," ucap Bahlil saat konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat 3 Januari 2025.