Meskipun berkontribusi besar terhadap ekspor dan perekonomian nasional, industri sawit tengah menghadapi tekanan dari dalam negeri dan luar negeri. Tekanan dalam negeri berasal dari ongkos produksi yang terus meningkat. Tekanan dari luar negeri adalah potensi tekanan terhadap ekspor akibat ketidak pastian perekonomian global yang menyebabkan harga jual fluktuatif dan halangan nontarif. Demikian salah satu tantangan yang mengemuka dalam seminar bertajuk ”Refleksi Industri Sawit 2023 dan Tantangan Masa Depan: Mau Dibawa ke Mana Sawit Kita?” yang diselenggarakan Rumah Sawit Indonesia (RSI), di Jakarta, Rabu (10/1/2024). Ketua Umum RSI Kacuk Sumarto mengatakan, industri sawit menghadapi sejumlah tantangan, dari dalam negeri, ongkos produksi terus menanjak. Contohnya, upah pekerja di Sumut rata-rata Rp 1,3 juta per bulan pada 2010. Pada 2023, upah rata-rata hampir Rp 4,5 juta per bulan. Harga pupuk pada 2010 di kisaran Rp 2.700 per kg. Pada 2023, harganya naik menjadiRp 8.500-Rp 11.000 per kg.

Padahal, upah dan pupuk merupakan dua komponen utama biaya produksi sawit yang nilainya 75-80 % total ongkos produksi. Pada saat yang sama, kenaikan harga jual tidak secepat kenaikan ongkos produksi. Menurut Kacuk, harga jual sawit pada 2010 berkisar Rp 8.500-Rp 9.000 per kg. Pada 2023, harganya naik di kisaran Rp 10.500-Rp 11.000 per kg. Artinya, harga jual hanyanaik 23-29 % selama periode itu. ”Data ini artinya, selisih semakin tipis. Kalau tidak ada terobosan, dalam waktu dekat, pendapatan akan sama dengan biaya produksinya. Ini bisa kolaps semua,” ujar Kacuk. Hasil riset Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) menyebutkan, pertumbuhan rata-rata biaya produksi sawit pada 2008-2022 mencapai 6,83 Tekanan dalam negeri itu dibarengi juga dengan tekanan global.

Ketidakpastian ekonomi global yang dipicu ketegangan geopolitik di sejumlah kawasan, seperti perang Rusia-Ukraina dan konflik Israel-Palestina, membuat laju pertumbuhan ekonomi dunia melambat. Negara-negara tujuan ekspor produk sawit, seperti AS, kawasan Eropa, kawasan Timur Tengah, dan Afrika, diperkirakan akan mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Dampaknya, permintaan sawit dari Indonesia pun akan turun. Harga jual sawit di pasar dunia pun cenderung menurun. Mengutip data BPS, harga jual minyak kelapa sawit pada November 2022 adalah 945,7 USD per metrik ton. Pada November 2023, harganya turun menjadi 830,5 USD per metrik ton. Konsekuensinya, ekspor minyak kelapa sawit Januari-November 2023 turun 12,60 % dibandingkan periode yang sama pada 2022. (Yoga)

Emiten perkebunan sawit, PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG) menganggarkan belanja modal atau capital expenditure (capex) sebesar Rp 669 miliar pada tahun 2024 ini. Corporate Secretary TAPG, Joni Tjeng mengatakan, sebagian besar dana belanja modal  digunakan untuk belanja infrastruktur yang dapat menunjang proses produksi di tahun 2024. "Perseroan menyiapkan capex Rp 669 miliar yang terdiri dari 12% untuk tanaman, 69% untuk infrastruktur bangunan, kendaraan dan instalasi peralatan, 11% untuk mill (pabrik), serta 8% sisanya untuk capex lainnya," kata Joni kepada KONTAN, pekan lalu. Sebagai tambahan informasi, di akhir tahun 2023 lalu, TAPG  telah mendapatkan fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Mandiri Tbk (BMRI). Melansir keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), pinjaman tersebut tercatat sebesar Rp 200 miliar. Fasilitas kredit ini akan dialokasikan untuk modal kerja sejumlah anak usaha TAPG. Antara lain  PT Agro Multi Persada, PT Brahma Binabakti, PT Etam Bersama Lestari, PT First Lamandau Timber International, PT Gawi Bahandep Sawit Mekar, dan PT Hamparan Perkasa Mandiri. Selanjutnya, PT Kedap Sayaaq Dua, PT Kutim Agro Mandiri, PT Mega Ika Khansa, dan PT Muaratoyu Subur Lestari, PT Pradana Telen Agromas, dan PT Subur Abadi Wana Agung. Perubahan iklim ini memang menjadi tantangan tersendiri. Salah satu yang diwaspadai adalah kemarau panjang atau El Nino tahun lalu, yang dampaknya baru akan terasa di tahun ini. Selain dampak El Nino, TAPG juga mewaspadai adanya intensitas hujan yang tinggi atau La Nina di tahun ini. Seperti diprediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), tahun ini terdapat peluang kecil Indonesia mengalami La Nina. Fenomena ini bakal memicu terjadinya anomali iklim basah di tahun 2024 ini. Demi memacu target produksi, TAPG tetap membuka kesempatan untuk melakukan peningkatan kapasitas produksi dengan menambah lahan baru di tahun ini. Berdasarkan catatan KONTAN, hingga akhir tahun 2023, TAPG telah memiliki 23 perkebunan kelapa sawit, satu perkebunan karet, 18 Pabrik Kelapa Sawit (PKS), satu pabrik minyak inti sawit dan satu pabrik slab and ribbed smoked sheet (RSS). Seluruh aset itu tersebar di kawasan Jambi, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

Memasuki 2024 ini, Kejaksaan Agung menyatakan akan melanjutkan penyidikan kasus korupsi dugaan manipulasi dalam pengelolaan dana sawit oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS tahun 2015-2022. Kasus ini diduga turut menyebabkan mahalnya harga minyak goreng di masyarakat sementara industri diduga menikmati keuntungan melalui ekspor minyak sawit mentah. Kepastian kelanjutan penyidikan kasus itu disampaikan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Agung Kuntadi, ketika dikonfirmasi, Rabu (3/1/2024). Ia menyatakan bahwa kasus tersebut statusnya masih tetap berjalan dan tidak dihentikan oleh penyidik. ”Masih jalan,” ujarnya. Dalam penyidikan ini Kejagung telah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi. Namun, untuk pemanggilan saksi, tercatat terakhir dilakukan pada November 2023. Hingga kini, Kejagung juga belum menetapkan tersangka dalam kasus ini.

Dugaan korupsi pada pengelolaan dana sawit oleh BPDPKS tahun 2015-2022 naik ke tahap penyidikan pada 7 September 2023. Penyidikan dilakukan untuk mendalami pengembangan biodiesel dengan menggunakan dana yang dihimpun dari penerimaan pungutan ekspor kelapa sawit. Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia Boyamin Saiman mengatakan, kasus ini harus disidik lebih lanjut karena ada yang tak sesuai pada perencanaan dengan kenyataan dalam penggunaan dana sawit. Akibatnya, diduga terjadi kerugian negara terkait pengembangan biodiesel. Di sisi lain, dugaan manipulasi minyak sawit mentah tersebut berakibat pada mahalnya harga minyak goreng di masyarakat. Sementara, industri diduga menikmati keuntungan melalui ekspor minyak sawit mentah (CPO). ”Ini yang harus diutamakan sehingga nanti iuran yang digunakan dalam memproduksi biodiesel dapat tersalurkan dengan baik karena iuran dana sawit itu sudah menjadi uang negara,” kata Boyamin. (Yoga)

Kalangan petani berharap persyaratan program peremajaan sawit rakyat (PSR) dipermudah. Sebab, saat ini, sebanyak 84 dari 100 petani yang mengajukan diri mengikuti  program tersebut dinyatakan gugur karena tidak memenuhi persyaratan, termasuk ketentuan lahan harus bebas dari kawasan hutan. Realisasi program PSR sepanjang 2017-2023 menjangkau 280.260 hektare (ha) atau sekitar 40 ribu ha kebun sawit rakyat pertahun, dibawah target yang dipatok pemerintah 180 ribu ha tiap tahun. Dalam catatan asosiasi  Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) dengan mengutip data Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan), sepanjang 2017-2023, realisasi penerbitan  rekomtek (rekomondasi teknik) mencakup 280.620 ha dengan transfer dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Rp7,49 triliun. (Yetede)

Batubara dan minyak sawit diperkirakan menopang ekspor Indonesia pada 2024. Meski demikian, total ekspor pada tahun depan diproyeksikan melambat sebagai dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi mitra dagang utama Indonesia. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede di Jakarta, Minggu (17/12) menyatakan, perlambatan pertumbuhan ekonomi global akan memengaruhi ekspor Indonesia. Perlambatan di China dan AS sebagai mitra dagang utama Indonesia merupakan variabel utamanya. Mengutip data BPS, China menjadi tujuan 25,49 % dari total ekspor Indonesia pada Januari-November 2023.

Adapun ekspor ke AS, Jepang, dan Uni Eropa sebesar 9,54 %, 7,79 %, dan 6,84 %. Dengan demikian, melemahnya perekonomian negara-negara itu akan menurunkan permintaan mereka terhadap barang-barang dari Indonesia. Artinya, ekspor akan tertekan. Dalam situasi itu, Josua melanjutkan, ekspor Indonesia akan tertopang oleh komoditas batubara dan minyak sawit. Alasannya, harga kedua komoditas ini diperkirakan masih akan terjaga pada 2024. Adapun kinerja ekspor produk manufaktur akan melambat lantaran barang ini sifatnya bukan kebutuhan primer. ”Ini pentingnya juga mendorong investasi ke sektor manufaktur agar tercipta peningkatan kualitas dan daya saing sehingga ekspor sektor ini tetap bertumbuh,” ujar Josua. (Yoga)

JAKARTA,ID-Guna meningkatkan produktivitas  kebun sawit rakyat, pemerintah telah melaksanakan program  Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Dalam kurun waktu 2017-2023, luas kebun rakyat yang telah diremajakan mencapai  306 ribu hektare (ha) untuk 134 ribu petani dengan total dana yang disalurkan sebesar Rp 8,5 triliun. "Namun ini belum cukup. Arahan Bapak Presiden mau 300 ribu petani lagi," jelas Menteri Koordinator  Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan resmi, Jumat (08/12/2023). Upaya lain yang dilakukan pemerintah yang dilakukan antara lain melalui program, Sarana, Prasarana yang berupaya pemberian bantuan benih, pupuk, pestisida, dan mesin pertanian. Dari sisi peningkatan  sumber daya manusia pekebun sawit, pemerintah juga telah memberi bantuan program pendidikan  dan pelatihan dengan  jumah penerimanaan selama tahun 2023 mencapai lebih dari 7.000 orang dengan total dana Rp 127 miliar. (Yetede)

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit berkeyakinan Indonesia bisa memenangkan sengketa perdagangan bea masuk imbalan produk biodiesel oleh Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia. Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman menyatakaan BPDPKS tetap menaruh optimisme terhadap litigasi sengketa biodisel di WTO bisa dimenangkan Indonesia. “Kami selalu optimistis, tetapi kan segala sesuatunya tergantung pada proses litigasi di situ,” katanya seusai menghadiri Pertemuan Nasional Petani Sawit Indonesia Apkasindo, Kamis (7/12). Sejauh ini, dia menyatakan BPDPKS bakal memberikan sejumlah dukungan dalam penyelesaian sengketa biodiesel di Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO). Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono menyebutkan sejumlah tantangan untuk memenangkan sengketa tersebut, di antaranya memperoleh data-data pendukung untuk memperkuat argumen pemerintah Indonesia dalam membantah tudingan Uni Eropa. “Dalam proses bersengketa, tantangan lainnya yang akan dihadapi adalah bagaimana mendapatkan hakim atau panelis yang fair, independen dan imparsial,” ujarnya, belum lama ini. Adapun, Indonesia pada forum pertemuan reguler Dispute Settlement Body (DSB) WTO pada 27 Oktober 2023 kembali mengajukan pembentukan panel penyelesaian sengketa biodiesel dengan Uni Eropa. Pengajuan pembentukan panel itu menjadi yang kedua kalinya setelah pengajuan pertama ditolak oleh Uni Eropa. Dengan pengajuan pembentukan panel kedua kalinya, secara otomatis telah terbentuk oleh WTO terlepas penolakan dari Uni Eropa. Biro Advokasi Perdagangan Kemendag Nugraheni Prasetya Hastuti mengatakan pengajuan kembali pembentukan panel sengketa biodiesel menjadi upaya pemerintah untuk memperjuangkan akses pasar produk biodiesel Indonesia di pasar Uni Eropa. Adapun, pokok gugatan yang diajukan Indonesia dalam sengketa biodiesel antara lain isu tuduhan pendanaan biodiesel dari BPDPKS yang dianggap subsidi oleh Komisi Eropa. Selain itu, tuduhan Komisi Eropa terkait dengan dukungan dari Pemerintah Indonesia untuk penyediaan minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO). Lalu, perhatian atas penghitungan ancaman kerugian material oleh Komisi Eropa yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya.