Memasuki 2024 ini, Kejaksaan Agung menyatakan akan melanjutkan penyidikan kasus korupsi dugaan manipulasi dalam pengelolaan dana sawit oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS tahun 2015-2022. Kasus ini diduga turut menyebabkan mahalnya harga minyak goreng di masyarakat sementara industri diduga menikmati keuntungan melalui ekspor minyak sawit mentah. Kepastian kelanjutan penyidikan kasus itu disampaikan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Agung Kuntadi, ketika dikonfirmasi, Rabu (3/1/2024). Ia menyatakan bahwa kasus tersebut statusnya masih tetap berjalan dan tidak dihentikan oleh penyidik. ”Masih jalan,” ujarnya. Dalam penyidikan ini Kejagung telah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi. Namun, untuk pemanggilan saksi, tercatat terakhir dilakukan pada November 2023. Hingga kini, Kejagung juga belum menetapkan tersangka dalam kasus ini.

Dugaan korupsi pada pengelolaan dana sawit oleh BPDPKS tahun 2015-2022 naik ke tahap penyidikan pada 7 September 2023. Penyidikan dilakukan untuk mendalami pengembangan biodiesel dengan menggunakan dana yang dihimpun dari penerimaan pungutan ekspor kelapa sawit. Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia Boyamin Saiman mengatakan, kasus ini harus disidik lebih lanjut karena ada yang tak sesuai pada perencanaan dengan kenyataan dalam penggunaan dana sawit. Akibatnya, diduga terjadi kerugian negara terkait pengembangan biodiesel. Di sisi lain, dugaan manipulasi minyak sawit mentah tersebut berakibat pada mahalnya harga minyak goreng di masyarakat. Sementara, industri diduga menikmati keuntungan melalui ekspor minyak sawit mentah (CPO). ”Ini yang harus diutamakan sehingga nanti iuran yang digunakan dalam memproduksi biodiesel dapat tersalurkan dengan baik karena iuran dana sawit itu sudah menjadi uang negara,” kata Boyamin. (Yoga)

Kalangan petani berharap persyaratan program peremajaan sawit rakyat (PSR) dipermudah. Sebab, saat ini, sebanyak 84 dari 100 petani yang mengajukan diri mengikuti  program tersebut dinyatakan gugur karena tidak memenuhi persyaratan, termasuk ketentuan lahan harus bebas dari kawasan hutan. Realisasi program PSR sepanjang 2017-2023 menjangkau 280.260 hektare (ha) atau sekitar 40 ribu ha kebun sawit rakyat pertahun, dibawah target yang dipatok pemerintah 180 ribu ha tiap tahun. Dalam catatan asosiasi  Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) dengan mengutip data Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan), sepanjang 2017-2023, realisasi penerbitan  rekomtek (rekomondasi teknik) mencakup 280.620 ha dengan transfer dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Rp7,49 triliun. (Yetede)

Batubara dan minyak sawit diperkirakan menopang ekspor Indonesia pada 2024. Meski demikian, total ekspor pada tahun depan diproyeksikan melambat sebagai dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi mitra dagang utama Indonesia. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede di Jakarta, Minggu (17/12) menyatakan, perlambatan pertumbuhan ekonomi global akan memengaruhi ekspor Indonesia. Perlambatan di China dan AS sebagai mitra dagang utama Indonesia merupakan variabel utamanya. Mengutip data BPS, China menjadi tujuan 25,49 % dari total ekspor Indonesia pada Januari-November 2023.

Adapun ekspor ke AS, Jepang, dan Uni Eropa sebesar 9,54 %, 7,79 %, dan 6,84 %. Dengan demikian, melemahnya perekonomian negara-negara itu akan menurunkan permintaan mereka terhadap barang-barang dari Indonesia. Artinya, ekspor akan tertekan. Dalam situasi itu, Josua melanjutkan, ekspor Indonesia akan tertopang oleh komoditas batubara dan minyak sawit. Alasannya, harga kedua komoditas ini diperkirakan masih akan terjaga pada 2024. Adapun kinerja ekspor produk manufaktur akan melambat lantaran barang ini sifatnya bukan kebutuhan primer. ”Ini pentingnya juga mendorong investasi ke sektor manufaktur agar tercipta peningkatan kualitas dan daya saing sehingga ekspor sektor ini tetap bertumbuh,” ujar Josua. (Yoga)

JAKARTA,ID-Guna meningkatkan produktivitas  kebun sawit rakyat, pemerintah telah melaksanakan program  Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Dalam kurun waktu 2017-2023, luas kebun rakyat yang telah diremajakan mencapai  306 ribu hektare (ha) untuk 134 ribu petani dengan total dana yang disalurkan sebesar Rp 8,5 triliun. "Namun ini belum cukup. Arahan Bapak Presiden mau 300 ribu petani lagi," jelas Menteri Koordinator  Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan resmi, Jumat (08/12/2023). Upaya lain yang dilakukan pemerintah yang dilakukan antara lain melalui program, Sarana, Prasarana yang berupaya pemberian bantuan benih, pupuk, pestisida, dan mesin pertanian. Dari sisi peningkatan  sumber daya manusia pekebun sawit, pemerintah juga telah memberi bantuan program pendidikan  dan pelatihan dengan  jumah penerimanaan selama tahun 2023 mencapai lebih dari 7.000 orang dengan total dana Rp 127 miliar. (Yetede)

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit berkeyakinan Indonesia bisa memenangkan sengketa perdagangan bea masuk imbalan produk biodiesel oleh Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia. Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman menyatakaan BPDPKS tetap menaruh optimisme terhadap litigasi sengketa biodisel di WTO bisa dimenangkan Indonesia. “Kami selalu optimistis, tetapi kan segala sesuatunya tergantung pada proses litigasi di situ,” katanya seusai menghadiri Pertemuan Nasional Petani Sawit Indonesia Apkasindo, Kamis (7/12). Sejauh ini, dia menyatakan BPDPKS bakal memberikan sejumlah dukungan dalam penyelesaian sengketa biodiesel di Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO). Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono menyebutkan sejumlah tantangan untuk memenangkan sengketa tersebut, di antaranya memperoleh data-data pendukung untuk memperkuat argumen pemerintah Indonesia dalam membantah tudingan Uni Eropa. “Dalam proses bersengketa, tantangan lainnya yang akan dihadapi adalah bagaimana mendapatkan hakim atau panelis yang fair, independen dan imparsial,” ujarnya, belum lama ini. Adapun, Indonesia pada forum pertemuan reguler Dispute Settlement Body (DSB) WTO pada 27 Oktober 2023 kembali mengajukan pembentukan panel penyelesaian sengketa biodiesel dengan Uni Eropa. Pengajuan pembentukan panel itu menjadi yang kedua kalinya setelah pengajuan pertama ditolak oleh Uni Eropa. Dengan pengajuan pembentukan panel kedua kalinya, secara otomatis telah terbentuk oleh WTO terlepas penolakan dari Uni Eropa. Biro Advokasi Perdagangan Kemendag Nugraheni Prasetya Hastuti mengatakan pengajuan kembali pembentukan panel sengketa biodiesel menjadi upaya pemerintah untuk memperjuangkan akses pasar produk biodiesel Indonesia di pasar Uni Eropa. Adapun, pokok gugatan yang diajukan Indonesia dalam sengketa biodiesel antara lain isu tuduhan pendanaan biodiesel dari BPDPKS yang dianggap subsidi oleh Komisi Eropa. Selain itu, tuduhan Komisi Eropa terkait dengan dukungan dari Pemerintah Indonesia untuk penyediaan minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO). Lalu, perhatian atas penghitungan ancaman kerugian material oleh Komisi Eropa yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya.

Kinerja ekonomi berbasis sawit pada 2023 masih penuh drama, walau tidak sedahsyat fenomena larangan ekspor minyak sawit metah (CPO) dan turunannya pada 2022. Masih segar dalam ingatan bahwa larangan ekspor CPO sekitar Ramadan 2022 itu telah membuat harga tandan buah segar (TBS) anjlok hingga di bawah Rp1.000 per kg. Kekeringan ekstrem El Nino 2023 sebenarnya tidak banyak berdampak pada kinerja produksi CPO. Produksi CPO 2023 diperkirakan 48,6 juta ton, minyak biji sawit (PKO) 4,6 juta ton, sehingga total produksi kelapa sawit 53,2 juta ton atau naik 3,81% dari total produksi 51,2 juta ton pada 2022.Drama ekonomi sawit diawali ketika Uni Eropa (UE) kembali menuduh sawit Indonesia menjadi penyebab deforestasi, melalui perubahan tata guna lahan secara tidak langsung (indirect land use changeILUC). Indonesia mengajukan gugatan tindakan diskriminatif kepada Badan Penyelesaian Sengketa (DSB/Dispute Settlement Body) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Keputusan akhir hasil gugatan tersebut seharusnya diumumkan pada Desember 2023 ini. Produksi minyak sawit Indonesia banyak ditentukan oleh kinerja kebun dan industri sawit di Sumatra dan Kalimantan. Produksi sawit di Sulawesi dan Papua masih terbatas karena baru ‘belajar’, yang mungkin berperan penting 10 tahun mendatang. Kekeringan ekstrem El Nino berpengaruh pada presipitasi uap air di Sumatra dan Kalimantan, sehingga siklus produksi bergeser. Puncak produksi biasanya pada Agustus—September, kini bergeser ke April—Mei. Produktivitas rata-rata TBS pada 2023 turun hingga 15 ton per ha. Produktivitas perkebunan besar 18 ton per ha, sedangkan sawit rakyat hanya 11 ton per ha. Dunia usaha dan pemerintah sama-sama memiliki kewajiban untuk meningkatkan produktivitas TBS, setidaknya mendekati potensi produktivitas 30 ton per ha. Jika berhasil, maka peningkatan produksi sawit tidak harus melakukan ekspansi kebun, apalagi jika menyebabkan kerusakan hutan. Prospek industri berbasis sawit 2024 dapat diikhtisarkan sebagai berikut. Produksi sawit (CPO dan PKO) tumbuh 5%, hingga mencapai 56 juta ton. Konsumsi minyak sawit juga naik tinggi 9% dan mencapai 25 juta ton, karena alokasi konsumsi minyak goreng dan biofuelterus tumbuh. Akan tetapi, kinerja ekspor 2024 akan turun, terutama ekspor ke UE, mengingat persyaratan keberlanjutan makin rumit. Pelaku industri sawit dan Pemerintah perlu mewaspadai peningkatan stok sawit 5 juta ton karena penurunan harga telah di depan mata. Commodity Market Outlookyang dirilis Bank Dunia (November 2023) memprakirakan bahwa harga CPO pada 2024 terus turun hingga US$900 per kg karena stok global cukup besar. Penurunan harga minyak bumi global hingga US$84 per ton tahun 2023 dan US$81 per ton tahun 2024 menjadi salah satu determinan penting pada turunnya harga CPO global. Bahkan, Bank Dunia memprakirakan penurunan harga CPO lebih rendah hingga US$850 per ton pada 2025.

China kian terpikat dengan produk minyak sawit asal Sumatra Barat (Sumbar).Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang mencatat bahwa selain China, CPO asal wilayah ini juga dikirim ke Aljazair, Arab Saudi, dan Brasil.Keempat pasar ini mendominasi pengiriman minyak sawit Sumbar pada periode Januari hingga November 2023.Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang Iswan Haryanto mengatakan bahwa ekspor minyak sawit mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada 2023.Dia menjelaskan bahwa pada periode Januari hingga 20 November 2023 tercatat telah ada pengiriman ke pasar internasional sebanyak 76 kali dengan jumlah tonase sebesar 235.000 ton senilai Rp2,8 triliun. Dengan demikian, realisasi pengiriman hingga 20 November 2023, naik 74.000 ton. Nilai ekspor juga meningkat lebih dari Rp2 miliar dan frekuensinya juga naik 14.”Jadi dari segi frekuensi naik, tonase naik, dan nilainya juga naik, bila dibandingkan antara 2022 dan hingga 20 November 2023,” katanya. Dia menilai bahwa komoditas minyak sawit ini kontributor ekspor tertinggi Sumbar dibandingkan komoditas lainnya seperti karet, cangkang sawit, dan gambir.”Minyak sawit ini komoditas unggulan Sumbar. Dengan adanya peningkatan ekspor tahun ini, berarti kondisi perkebunan sawit di Sumbar lagi baik,” jelasnya.Kendati demikian, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) mengungkapkan bahwa ada perkebunan kelapa sawit seluas 98.727 hektare (ha) yang perlu diremajakan.Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatra Barat mengungkapkan bahwa dari 98.727 ha, kebun kelapa sawit itu, terdapat 66.522 ha yang merupakan kebun plasma dan 33.955 ha berupa kebun swadaya. Sekretaris Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumbar Ferdinal Asmin menjelaskan bahwa hingga tahun lalu program peremajaan sawit telah menjangkau sebanyak 31.000 ha. Hanya saja, pihaknya mematok target bahwa sepanjang tahun ini terdapat replanting kelapa sawit pada lahan seluas 5.300 ha yang tersebar di tujuh kabupaten. Target ini, imbuhnya, hanya khusus untuk perkebunan sawit rakyat (PSR), sedangkan untuk plasma akan dilakukan oleh pihak perusahaan atau mitranya.