Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Tungkot Sipayung, Kamis (6/6) mengatakan, selama ini, Indonesia menempuh tiga jalur hilirisasi sawit. Pertama, mengolah minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan minyak inti sawit (palm kernel oil/PKO) menjadi produk pangan dan mikronutrisi. Kedua, mengolah CPO menjadi produk oleokimia, antara lain sabun, deterjen, kosmetik, dan bioplastik. Ketiga, mengolah CPO menjadi produk energi, seperti biodiesel, bensa, dan avtur sawit.

”Kendati belum optimal, hilirisasi sawit itu sudah berhasil baik. Dalam 12 tahun terakhir, komposisi ekspor sawit RI berubah dari didominasi CPO menjadi produk olahan sawit,” ujarnya dalam Special Dialogue ”Strategi Meningkatkan Daya Saing Kelapa Sawit Indonesia melalui Hilirisasi” yang digelar CNBC Indonesia. PASPI mencatat, pada 2011, ekspor CPO dan PKO masih mendominasi, yakni 52 %. Pada 2023, komposisi ekspor ekspor RPO dan RPKO mendominasi, yakni 75 %. Hilirisasi sawit di sektor energi, terutama biodiesel, mampu mengurangi konsumsi solar impor di dalam negeri dari 41 % pada 2011 menjadi 18 % pada 2023.

Menurut Tungkot, hilirisasi sawit itu perlu terus ditingkatkan pada era pemerintahan Prabowo-Gibran. Setidaknya ada lima pekerjaan rumah yang masih perlu dilakukan di sektor tersebut. Pertama, melanjutkan mandatory (kewajiban) biodiesel B35 dan B40. Kedua, memulai mandatory bensin sawit atau bensa dan bioetanol. Ketiga, mempercepat mandatory bioavtur berbasis sawit dan minyak jelantah. Keempat, pengembangan CPO nonfood grade untuk bahan bakar nabati. ”Terakhir, meningkatkan produktivitas tanaman sawit, terutama milik rakyat, dengan peremajaan tanaman sawit dan pengelolaan perkebunan sawit secara berkelanjutan,” ujarnya. (Yoga)

Wilmar telah menerapkan Kebijakan Tanpa Deforestasi, Tanpa Gambut, dan Tanpa Eksploitasi (No Deforestation, No Peat, and No Exploitation/NDPE) kepada seluruh pemasok tandan buah segar (TBS) sawit yang berada di Lanskap Aceh bagian Selatan. Langkah itu dilakukan WIlmar sebagai upaya untuk turut mendukung perlindungan Kawasan Konservasi Rawa Singkil yanag menjadi bagian wilayah tersebut. Menurut Supplier and Engagement Lead Wilmar Surya Purnama, pihaknya memastikan penerapan NDPE telah dilakukan oleh seluruh rantai pasok perusahaan, termasuk yang berada di Aceh Bagian Selatan. Langkah itu dilakukan WIlmar Surya Purnama  sebagai upaya untuk  turut mendukung perlindungan Kawasan Konservasi Rawa Singkil yang menjadi bagian wilayah tersebut. (Yetede)

Sudah puluhan tahun sebagian warga di Kotawaringin Timur, Kalteng, tersandera konflik sawit. Mereka lelah kehilangan banyak hal. Dari sulitnya mencari makam leluhur, rindu damai yang hilang, hingga dinginnya ruang penjara pernah mereka rasakan. Dedi Susanto (32), warga Desa Penyang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalteng, adalah pemilik kisah kelam itu. 20 tahun terakhir, hidupnya berada dalam pusaran konflik antara warga dan perusahaan kelapa sawit di desanya. Pada Rabu (8/5) ia menceritakan pengalaman di tahun 2003, untuk pertama kalinya perusahaan masuk ke Desa Penyang. Dedi yang belum lulus SD tidak tahu apa perusahaan itu. Namun, ayahnya, almarhum Sargianto, murka. Dedi mengatakan, perusahaan datang tanpa sosialisasi. Mereka lalu membabat hutan, lima kilometer dari rumahnya di pinggir jalan Trans-Kalimantan, untuk dijadikannya kebun sawit. Sargianto keberatan karena di sekitarnya ada kuburan orangtuanya dan kerabat yang lebih tua.

”Sampai sekarang kuburan itu sulit kami temukan karena sudah tertutup sawit,” kata Dedi. Kuburan orang Dayak tidak seperti kuburan pada umumnya. Tidak ada batu nisan atau gundukan tanah atau semen. Penandanya adalah kayu. Kuburan milik nenek moyang Sargianto, ditandai dengan sapundu, tiang kayu ulin (Eusideroxylon zwageri). Kayu itu diukir serupa citra orang yang meninggal. Beberapa sapundu diukir bentuk orang. Sebagian lainnya menyerupai hewan. Jika orang yang meninggal itu dikenal sebagai penakluk ular, biasanya dihiasi ukiran ular. Tidak hanya sapundu yang hilang, sanding atau tempat menyimpan tulang juga tidak terlihat lagi. Semua rata dengan tanah. Sargianto tidak menyerah begitu saja, ia mendatangi semua pejabat desa hingga kecamatan untuk melaporkan kejadian di lahan tersebut. Ia juga menuntut perusahaan dan meminta mereka mengikuti sidang adat. Akan tetapi, perusahaan mangkir dalam sidang adat. ”Sampai ayah saya meninggal tahun lalu, jangankan ganti rugi, kata maaf pun tidak ada,” ujar Dedi.

Tahun 2020, misalnya, tiga warga asal Desa Bangkal, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, yakni James Watt, Dilik, dan Hermanus, ditangkap polisi. Ketiganya mengklaim hanya menuntut haknya memanen buah sawit. Namun, aparat menganggap ketiga warga itu mencuri sawit. Kasus ini mendapat kritik dari banyak pihak. Proses hukum terus berjalan. Bahkan, Hermanus meninggal di dalam penjara, sebelum hakim menjatuhkan putusan. Dalam sebulan terakhir, setidaknya terjadi empat penangkapan warga. Semuanya dituduh mencuri sawit milik perusahaan di tiga kabupaten di Kalteng, yakni Kotawaringin Timur, Seruyan, dan Kotawaringin Barat. Setidaknya 46 orang ditangkap. Tiga orang di antaranya masih diperiksa,tetapi 43 orang lainnya sudah ditetapkan menjadi tersangka. (Yoga)

Penjarahan kelapa sawit milik perusahaan perkebunan di Kalteng kian marak dalam setahun terakhir. Perlu upaya mengakhiri persoalan sengketa lahan dan kebun plasma dengan evaluasi perizinan. Dalam sebulan ini terjadi empat kasus penangkapan warga dengan tuduhan pencurian buah sawit milik perusahaan di tiga kabupaten di Kalteng, yakni Kotawaringin Timur, Seruyan, dan Kotawaringin Barat. Setidaknya 46 orang ditangkap dan 43 orang di antaranya sudah menjadi tersangka, tiga lainnya masih diperiksa. Para tersangka dijerat Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun. Sebagian kasus sudah dilimpahkan ke kejaksaan negeri masing-masing wilayah.

Salah seorang yang ditangkap adalah Aur (49), warga Desa Penyang, Kotawaringin Timur. Aur merupakan salah satu warga yang ikut dalam aksi panen massal dan pembuatan pondok di lahan salah satu perusahaan perkebunan sawit di Kotawaringin Timur, karena persoalan sengketa lahan yang sudah terjadi sejak 26 tahun lamanya. ”Sudah lama memang ada masalah itu,” ujar Margaretha Maria (49) kerabat Aur, Senin (13/5). Kabid Humas Polda Kalteng Kombes Erlan Munaji mengatakan, meski ada sengketa, seharusnya warga tidak melakukan aksi panen massal. ”Kalau mengambil barang bukan miliknya,itu sudah pencurian. Kalau protes, tidak harus melakukan pencurian,” kata Erlan.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalteng Bayu Herinata berkata, masyarakat sudah jengah dengan aksi protes yang tak kunjung mendapat respons dan solusi, dari pemerintah maupun perusahaan perkebunan. ”Ada berbagai persoalan, salah satunya soal sengketa lahan. Aksi panen massal  merupakan upaya menuntut respons terhadap masalah itu,” kata Bayu. Evaluasi perizinan saat ini sedang dilakukan pemerintah pusat melalui Satgas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara. Satgas dipimpin Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, untuk penanganan dan perbaikan tata kelola industri sawit. Salah satu tugas satgas, mengevaluasi kembali perkebunan sawit di kawasan hutan. Dari total 3,3 juta hektar kawasan perkebunan sawit yang masuk kawasan hutan di Indonesia, terdapat 632.133,96 hektar kebun sawit yang masuk kawasan hutan di Kalteng. (Yoga)

Kinerja sejumlah emiten minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) masih mampu mencatatkan hasil positif pada kuartal I-2024. Meski ada emiten yang mencatatkan penurunan pendapatan di periode tersebut.Misalnya PT PP London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP) mencatatkan pendapatan Rp 879,46 miliar di kuartal I 2024. Pencapaian ini turun 2,73% secara tahunan alias year on year (yoy). Namun laba bersih LSIP melesat 141% yoy menjadi Rp 269 miliar di kuartal I-2024. Sedangkan PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) mencatatkan kenaikan laba bersih 2,59% menjadi Rp 230,5 miliar di periode Januari-Maret 2024. Ini berkat kenaikan pendapatan bersih ALLI sebesar 0,8% menjadi Rp 4,79 triliun di kuartal I-2024. 

Fenny Sofyan, Vice President Investor Relation & Public Affairs AALI memaparkan, hasil tersebut disebabkan kenaikan penjualan CPO dan turunannya sebesar 3,9% yoy. Analis Phillip Sekuritas, Marvin Lievincent melihat, kinerja keuangan mayoritas emiten CPO di kuartal I 2024 tercatat lebih baik dari periode serupa tahun lalu. Namun, ketidakstabilan akibat konflik geopolitik di Timur Tengah masih menekan harga saham emiten CPO. Equity Research Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Rizkia Darmawan melihat  kinerja emiten CPO di kuartal I-2024 masih dipengaruhi el nino pada akhir 2023. Untungnya, sejumlah emiten memiliki tanaman sawit di usia prima. Alhasil, produksi tanaman sawit mereka lebih tinggi dibandingkan emiten lainnya. Sedangkan transisi cuaca dari El Nino ke La Nina ia nilai bisa mengganggu produksi tanaman. Namun, di sisi lain, harga pupuk di tahun ini masih bisa lebih rendah, sehingga bisa mengurangi biaya operasional para emiten. 

Penjarahan sawit di kebun-kebun perusahaan yang dipicu saling klaim lahan marak di Kalteng. Sebagian terduga pelaku ditangkap. Namun, masih ada warga yang bersembunyi di hutan. Bukan bahagia, semua hanya memanen derita. Hati dan pikiran Margaretha Maria (49) belum tenang. Kedatangan orang-orang baru yang hilir mudik di kediamannya, Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, jadi penyebabnya. Rabu (8/5) di rumah kerabatnya, Aur (49), ia bercerita ”Kejadiannya bermula saat Aur pulang dari Sampit (26/4). Dia minta semua pintu dikunci,” kata Margaretha. Lewat tengah malam, ada mobil di depan rumah berisi delapan orang. Beberapa orang turun dari mobil, lalu menggedor pintu depan. Tanpa diundang, lelaki tidak dikenal itu masuk. Mereka menyasar dan menangkap Aur. Mobil bak milik Aur juga dibawa pergi. Warga Sebabi, 40 km dari Penyang, juga banyak yang meninggalkan kediamannya. Banyak rumah kosong.

Mulyono (40), warga Sebabi yang ditemui di jalan desa, mengatakan, puluhan mungkin ratusan orang tunggang-langgang. Mereka ketakutan dan pergi masuk hutan setelah penangkapan beberapa warga. Zuledi, Sekretaris Desa Sebabi, mengungkapkan, ”Memang ada pemberitahuan, tapi langsung ke RT,” ujarnya. Zuledi tidak mengetahui persis pemicunya. Namun, ia yakin semua dipicu pencurian buah sawit dan klaim lahan antara warga dan perusahaan. Sebulan terakhir, konflik perusahaan perkebunan sawit dengan masyarakat di Kotawaringin Barat dan Kotawaringin Timur tengah meruncing. Konflik memanas ketika diikuti maraknya aksi penjarahan buah sawit perusahaan. Respons aparat dengan menangkap warga yang terlibat penjarahan makin memicu situasi tidak kondusif. Salah satunya ialah terjadi serangan di Kepolisian Sektor Kotawaringin Barat oleh warga yang tak terima kerabatnya ditangkap.

Asisten I Sekda Kabupaten Kotawaringin Timur Rihel mengatakan, warga yang ditangkap mengklaim lahan yang dulunya merupakan lahan perusahaan (Musim Mas Group). Tanah seluas 400 hektar sudah dijual kepada pihak lain. Ia bersama pejabat lain pada 2023 pernah memediasi warga yang berkonflik dengan perusahaan PT Sukajadi Sawit Mekar (SSM) dan PT Maju Aneka Sawit (MAS) yang merupakan anak perusahaan Musim Mas Group. Saat itu, pihaknya akan melakukan verifikasi lapangan, tetapi belum menemukan solusi tepat. Jual beli tanah sepihak membuat warga murka. Mereka sudah beberapa kali protes, tetapi tidak juga direspons. Masalah itu berlarut-larut sejak perusahaan masuk ke wilayah itu 26 tahun yang lalu. Dua tahun belakangan, warga mulai menuntut haknya. Mereka membuat pondok di tanah yang mereka yakini milik leluhur mereka.

Pada Rabu (8/5), GM Musim Mas Group Regional Kalteng Rusli Salim. Rusli alias A Tong menjelaskan, tanah yang diklaim oleh warga itu bukan merupakan bagian dari PT MAS ataupun PT SSM. ”(Itu milik) pribadi. Yang tanam juga mereka. Asal-usul tanah itu, kan, APL (area penggunaan lain) bukan kawasan hutan, kan, enak. Jadi warga jual, ya, mereka beli,” kata A Tong. Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor mengungkapkan, apa yang terjadi di Sebabi dan sekitarnya itu bukan merupakan sengketa. Perusahaan yang sudah bergerak puluhan tahun itu telah memenuhi legalitas hukumnya. ”Saat ini kami bentuk Tim Penyelesaian Konflik Sosial. Soal tuntutan terhadap plasma, kami akui ada 40 % yang belum direalisasikan, tapi sudah ada yang menjalankan itu,” ujar Halikinnor. Puluhan tahun berlalu, masalah klaim lahan sawit ini tidak kunjung berakhir bahagia. Jika dibiarkan, bakal semakin banyak orang di sekitarnya yang hanya bisa memanen derita. (Yoga)

Emiten sawit tak cuma diganjal penurunan harga komoditas sawit. Fluktuasi rupiah juga bisa menjadi salah satu faktor yang menggerus kinerja emiten sawit seperti PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJT). Melansir keterbukaan informasi Kamis (2/5), ANJT mencatatkan pendapatan US$ 48,91 juta atau setara Rp 765,79 miliar di kuartal I 2024. Realisasi ini turun 4,3% secara tahunan alias year on year (yoy) dari US$ 51,12 juta di kuartal I 2023. Selain itu, beban pokok pendapatan emiten ini naik 8,4% secara tahunan menjadi US$ 44,75 juta di periode tersebut. Tak hanya itu, ANJT juga mencatatkan rugi kurs mata uang asing sebesar US$ 792.250. Padahal di periode serupa tahun lalu, ANJT justru bisa meraup laba kurs US$ 778.990. 

Alhasil, ANJT mencatatkan rugi periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US$ 3,62 juta per akhir Maret 2024. Kerugian ini turun tipis 3,72% dari rugi di periode sama tahun lalu US$ 3,76 juta. Segmen kelapa sawit memberikan kontribusi pendapatan sebesar 98,4% terhadap total pendapatan, atau sebesar US$ 47,7 juta. Realisasinya turun 5,2% dibandingkan capaian kuartal I 2023 yang sebesar US$ 50,3 juta. Sisanya dari edamame, sagu dan energi hijau. Kiswoyo Adi Joe, Head of Investment Nawasena Abhipraya Investama menilai penurunan kinerja ANJT juga terpengaruh fluktuasi kurs rupiah. Alhasil, ia memasang target harga ANJT di Rp 800 - Rp 900 per saham. Investment Consultant Reliance Sekuritas Indonesia, Reza Priyambada pun merekomendasikan beli saham ANJT di harga Rp 720.

Penjarahan sawit milik perusahaan di Kalteng kembali terjadi. Dua perusahaan perkebunan sawit di Kabupaten Kotawaringin Barat dan satu perusahaan di Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi sasaran aksi massa tersebut. Polisi menangkap 16 orang terkait aksi tersebut. Mereka yang ditangkap merupakan warga Kotawaringin Barat yang diduga dan dinilai aparat mencuri sawit di perkebunan. Mereka dinilai mencuri sawit di dua perusahaan yang berada di dua lokasi, yakni di wilayah Kecamatan Pangkalan Banteng dan Kecamatan Arut Utara. Kapolres Kabupaten Kotawaringin Barat AKBP Yusfandi Usman menjelaskan, pihaknya masih memeriksa secara intensif 16 orang yang ditangkap itu. Meski demikian, polisi telah menetapkan 16 orang itu sebagai tersangka.

Yusfandi mengungkapkan, pihaknya menangkap para tersangka pada akhir April 2024 dan menyita sejumlah barang bukti, diantaranya tandan sawit dengan berat 8 ton yang diduga dipanen langsung oleh para tersangka di lokasi dua perusahaan perkebunan. ”Dari hasil pemeriksaan sementara, mereka beraksi sejak Februari hingga April lalu,” ujar Yusfandi di Pangkalan Bun, Rabu (1/5). Yusfandi menambahkan, pihaknya juga meminta keterangan kepada pemilik peron atau tempat penjual sawit untuk mencari tahu penadah sawit-sawit curian tersebut. Untuk keamanan, pihaknya juga meminta bantuan personel dari Brimob Polda Kalteng.

Menurut Direktur Save Our Borneo (SOB) Muhammad Habibi, selama ini gerakan panen massal warga selalu dinilai sebagai bentuk pencurian semata. Padahal, ada banyak faktor yang memengaruhi tindakan tersebut. Salah satu yang paling utama adalah tuntutan kebun plasma dan persoalan kesejahteraan yang tidak pernah terjawab. Kasus serupa, dalam catatan Kompas, juga terjadi di Kabupaten Seruyan, Kalteng, di Desa Bangkal, Kecamatan Seruyan Raya, yang berujung bentrokan antara polisi dan masyarakat serta menewaskan salah satu warga Bangkal. Lalu, pada 2023 juga terjadi peristiwa serupa di Kabupaten Kotawaringin Barat. Menurut Habibi, dalam kasus seperti itu seharusnya aparat bisa menggunakan keadilan restoratif untuk menyelesaikan masalah dengan cara damai. Momen itu bisa digunakan untuk memediasi sehingga aparat dan pemerintah tahu persis alasan yang melatarbelakangi panen massal tersebut. (Yoga)

Langkah Indonesia dan Malaysia yang lebih dulu menggunakan ketidaksetujuannya atas European Union Deforestation-Free Regulation (UEDR) telah menginspirasi pihak lain untuk turut menyuarakan  penundaan dan perubahan kebijakan tersebut. Pihak-pihak itu diantaranya negara-negara Like-Minded Countries (LMCs), kelompok bipartisan di Amerika Serikat, serta asosiasi pertanian terkemuka di Uni Eropa (UE). Meluasnya seruan penundaan dan perubahan kebijakan EUDR karena regulasi itu dinilai tidak adil, terutama bagi petani sawit. Seiring upaya penolakan EUDR  RI dan malaysia, kelompok bipartisan di AS, baik dari Partai Republik maupun Partai Demokrat, seperti dilansir mypolmoilpolicy.com, juga menyoroti kebijakan yang tidak adil bagi para petani  yang hendak masuk pasar  Eropa. Penundaan implmentasi atau perubahan EUDR dinilai sebagai salah satu solusi  yang bisa dilakukan saat ini.

Gabungan Penguasaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) meminta program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dipercepat, diantaranya dengan mengatasi hambatan  perizinan bagi perkebunan rakyat yang berada di kawasan hutan. Dengan melajunya PSR diharapkan produksi minyak sawit nasional kian melesat dan keberlanjutan dari kegiatan hilirisasi bisa terjaga di masa depan karena bahan bakunya selalu tersedia. menurut Ketua Umum Gapki  Eddy Martono, menjaga keberlanjutan hilirisasi sawit nasional kedepan adalah upaya yang sangat bagus. Sebab, hilirisasi akan membuka lapangan kerja  baru dan meningkatkan nilai tambah. "Gapki mendukung hilirisasi dilanjutkan dan diperkuat. Tapi yang perlu diperhatikan, sektor hulunya bagaimana, terutama dalam meningkatkan produktivitas. Jangan sampai nanti hilirisasi sudah digenjot, ternyata (bahan baku/produksi) tidak mencukupi. Untuk memacu produktivitas sawit, sudah ada program PSR, ini yang harus dipacu lagi," ungkap Eddy. (Yetede)