Di balik kenaikan harga sejumlah komoditas pangan di dalam negeri, harga minyak goreng masih cukup terjaga baik. Namun, bukan berarti baik-baik saja. Masih ada ”selilit” di balik terkendalinya harga minyak goreng hasil olahan sawit ini. Tak seperti beras, gula, cabai rawit, cabai merah, dan jagung pakan, harga minyak goreng cukup terkendali. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kemendag, per 17 November 2023, harga rata-rata nasional minyak goreng curah Rp 14.500 per liter, Minyakita Rp 15.500 per liter, dan minyak goreng premium Rp 20.600 per liter. Hal itu terjadi lantaran harga CPO dunia sudah tak setinggi tahun lalu. Selain itu, pemerintah juga masih menggulirkan program Minyak Goreng Kemasan Rakyat (MGKR), yang berjalan beriringan dengan kebijakan kewajiban memasok kebutuhan dalam negeri (DMO) minyak goreng.

Kemendag menargetkan pemenuhan DMO minyak goreng itu sebanyak 300.000 ton per bulan. Pada Oktober 2023, rata- rata realisasi pemenuhan DMO itu mencapai 87,51 %. Untuk menjaga stabilitas stok dan harga minyak goreng pada tahun politik 2024, pemerintah akan melanjutkan program MGKR dan DMO. Hal ini penting agar harga minyak goreng sawit tak ikut melonjak, seperti harga sejumlah komoditas lain. Meski demikian, kebijakan lama pengendalian harga minyak goreng telah meninggalkan ”selilit”. Hal itu mulai dari utang pemerintah kepada peritel, kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya pada 2022, hingga gugatan perusahaan sawit besar terhadap pemerintah. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menyebut pemerintah masih belum membayar utang Rp 344 miliar kepada para peritel. Utang itu terkait dengan pembayaran selisih harga atau rafaksi minyak goreng dalam program Minyak Goreng Satu Harga untuk mengendalikan lonjakan harga minyak goreng pada 2022. (Yoga)

Perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahan komoditas ini memainkan peran utama bagi perekonomian Sumatra Utara. Industri ini kini tengah dihadapkan sejumlah persoalan seperti peremajaan dan harga pupuk di tingkat petani. Oleh karena itu, Penjabat (Pj.) Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Hassanuddin berharap agar Jelajah Kebun dan Pabrik Palm Oil Sumut 2023 yang dilakukan oleh Bisnis Indonesia pada 14-18 November 2023 dapat memberikan gambaran utuh terhadap keberadaan perkebunan kelapa sawit sebagai penopang perekonomian provinsi ini.Dia mengatakan bahwa perkebunan kelapa sawit ini penting bagi Sumut lantaran didominasi oleh perkebunan sawit rakyat yang umumnya masih dikelola secara tidak profesional.“[Sebanyak] 53% perkebunan sawit di Sumut merupakan perkebunan rakyat. Untuk itu, kegiatan jelajah bertema Membangun Industri Kelapa Sawit Sumut nan Lestari untuk Kemakmuran Negeri ini diharapkan tidak sekadar kunjungan ke perkebunan dan industri sawit yang ada di Sumatera Utara, tetapi juga diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan perkebunan sawit di Sumatra Utara,” jelasnya dalam suratnya kepada Tim Jelajah Bisnis Indonesia di Medan (14/11). Kondisi ini, imbuhnya, lantaran sebagian besar masih kebun rakyat yang belum dikelola secara profesional. Hassanudin memandang bahwa langkah ini diharapkan dapat dirumuskan menjadi solusi untuk mengatasi hal tersebut bersama dengan kalangan pemangku kepentingan di sektor perkebunan kelapa sawit di Sumut. Dia menjelaskan bahwa luas lahan sawit di Sumatra Utara mencapai 1,4 juta hektare (ha) dengan komposisi kebun milik perusahaan besar swasta (PBS) sekitar 628.586 ha, PT Perkebunan Nusantara sekitar 320.198 ha, dan perkebunan milik rakyat seluas 441.399 ha. Sementara itu, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumut Timbas Prasad Ginting mengungkapkan bahwa kegiatan jelajah jurnalistik yang dilakukan Bisnis Indonesia bernilai positif bagi medium komunikasi dan informasi perkebunan kelapa sawit di Sumut. Oleh karena itu, Timbas menyambut gembira bahwa Jelajah Kebun dan Pabrik Palm Oil 2023bakal memotret kegiatan industri kelapa sawit dari hulu hingga hilir sehingga akan mendapatkan gambaran tentang peran penting sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia.Di sisi lain, Kepala Kantor Perwakilan Bisnis Indonesia Sumut dan Aceh Irsad mengatakan bahwa kegiatan jelajah ini merupakan wujud dari kesungguhan Bisnis Indonesia sebagai media massa untuk memainkan perannya sebagai medium komunikasi dan informasi untuk kegiatan bisnis dan investasi di Indonesia, termasuk untuk sektor perkebunan kelapa sawit di Sumut.

Emiten perkebunan sawit, PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJT) menyiapkan beberapa strategi untuk tetap meningkatkan produktivitas di tengah turunnya harga sawit. Direktur Keuangan ANJT, Nopri Pitoy mengatakan, selain turunnya harga sawit dan produk turunannya, kinerja perusahaan juga terdampak kemarau panjang atau El Nino yang masih berlangsung sampai sekarang.  Tentu bukan hal mudah bagi Austindo Nusantara dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut. Namun demikian, sejumlah  langkah antisipasi telah dilakukan ANJT guna meminimalisir dampak kemarau panjang. "Antara lain dengan melakukan peremajaan atau replanting, sehingga kami memiliki tanaman dengan varietas yang lebih tahan terhadap cuaca ekstrem, penyediaan waduk hingga program pupuk organik (kompos) serta pengendalian hama," jelas Nopri saat dihubungi KONTAN, Selasa (7/11). Selain pendapatan dari sawit, ANJT juga punya beberapa lini bisnis lainnya. Antara lain bisnis edamame dan sagu. Jika melansir dari laporan keuangan, penjualan edamame perseroan di kuartal III-2023 berada di angka US$ 1,39 juta, naik 16% jika dibandingkan dengan penjualan edamame kuartal III tahun lalu yang senilai US$ 1,19 juta. Di akhir tahun, ANJT juga akan mencoba peruntungan dengan menjajal ekspansi pasar ekspor edamame ke wilayah Asia Pasifik, baik secara independen maupun dengan memanfaatkan jaringan pasar dari mitra strategis, yakni AJI HK Limited yang merupakan salah satu anak perusahaan Asia Foods Group. Kendati lini bisnis edamame bertumbuh, total pendapatan ANJT hingga kuartal III 2023 mengalami penurunan. Merujuk laporan keuangan perseroan hingga akhir September 2023, ANJT mencatatkan pendapatan di angka US$ 176,66 juta. Pendapatan ini menurun 12,5% jika dibandingkan dengan pendapatan pada akhir September tahun 2022 lalu yang berada di angka US$ 201,87 juta. Penurunan harga terjadi mulai dari tandan buah segar (TBS) hingga produk turunannya, seperti minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), palm kernel (PK) atau inti sawit, dan minyak inti kelapa sawit atau palm kernel oil (PKO).

Penghiliran sawit dipandang memiliki peran yang cukup apik tak hanya untuk meningkatkan investasi dalam negeri, melainkan juga mampu menumbuhkan industri turunan untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun mancanegara. Bukan tanpa sebab. Komoditas ini mampu menghasilkan produk turunan yang cukup beragam, seperti minyak goreng, sabun, hingga biodiesel.Namun demikian, melonjaknya kebutuhan domestik untuk memenuhi program B30 lewat pencampuran fatty acid methyl esters (FAME) ke bahan bakar Solar telah menyebabkan melonjaknya serapan minyak sawit untuk biodiesel dalam beberapa tahun terakhir.Data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonsesia (Gapki) menunjukkan bahwa produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) sepanjang periode Januari—Agustus 2023 telah mencapai 33,11 juta ton, sedangkan produk minyak inti sawit (crude palm kernel oil/CPKO) mencapai 3,17 juta ton pada periode yang sama.Sementara itu, konsumsi pasar domestik untuk kebutuhan pangan mencapai 6,98 juta ton pada periode yang sama. Capaian ini meningkat 13,49% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya 6,15 juta ton.  Adapun, minyak sawit untuk tujuan ekspor —baik berupa CPO, olahan CPO, CPKO, olahan CPKO, biodiesel, dan oleokimia— juga tercatat meningkat 12,25% secara keseluruhan menjadi 21,9 juta ton pada periode Januari—Agustus 2023. Oleh karena itu, pemangku kepentingan terkait dipandang perlu memastikan neraca pasokan domestik lantaran penghiliran sawit di dalam negeri dinilai dapat mendongkrak performa investasi maupun perekonomian di daerah. Dewan Pembina Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kaltim Azmal Ridwan mengungkapkan bahwa salah satu faktor penghambatnya adalah belum beroperasinya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy yang seharusnya menjadi pusat penghiliran sawit di Benua Etam. Di sisi lain, Provinsi Kalimantan Timur dipandang memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor perkebunan, baik melalui perusahaan besar maupun perkebunan rakyat. Namun, perkebunan rakyat yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat perdesaan masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari rendahnya produktivitas, lemahnya kelembagaan, hingga kurangnya daya saing produk. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Ahmad Muzakkir mengatakan bahwa kelembagaan petani merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan bersama dalam upaya meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Di sisi lain, Kepala Divisi Teknologi Proses Departemen Teknologi Industri Pertanian IPB University Erliza Hambali menjelaskan bahwa penghiliran industri kelapa sawit adalah proses pengolahan CPO dan PKO menjadi produk-produk bernilai tambah lebih tinggi, baik untuk tujuan ekspor maupun untuk substitusi produk impor. “Ada tiga kelompok besar produk hilir kelapa sawit, yaitu oleopangan, oleokimia, dan biofuel,” ujarnya di Balikpapan, Selasa (7/11).

Harga minyak kelapa sawit alias crude palm oil (CPO) tampaknya mulai membaik. Melansir trading economics, Selasa (7/11), harga CPO sebulan terakhir naik 3,19%. Meski secara tahunan harga CPO anjlok 14,58%. Rupanya, kenaikan harga CPO sebulan terakhir ini berimbas ke kinerja ekspor komoditas tersebut. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ekspor CPO per kuartal III-2023 tercatat US$ 6,52 miliar. Realisasinya tumbuh 25,83% secara kuartalan, tapi turun  27,15% secara tahunan. Fenny Sofyan, Communications and Investor Relations Manager PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) menilai, secara fundamental kenaikan harga CPO dalam sebulan terakhir karena terkerek oleh harga minyak nabati lain yang tengah naik. Salah satunya minyak kedelai. Untuk meningkatkan kinerja, AALI konsisten dengan target maupun strategi penjualan yang oportunis.  Tak heran, AALI memasang target pertumbuhan penjualan naik 5% setiap tahunnya. Sedangkan PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG) memproyeksi produksi tandan buah segar dan minyak kelapa sawit akan sedikit terkoreksi pada kuartal IV 2023. TAPG mencatatkan produksi tandan buah segar sebanyak 2,25 juta ton hingga bulan September 2023. Joni Tjeng, Sekretaris Korporat TAPG menyatakan produksi TBS dan CPO TAPG pada kuartal III 2023 diperkirakan mencapai titik tertinggi pada tahun ini. Secara kuartalan, pertumbuhan TBS dan CPO TAPG meningkat 10% dan 12%. Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia Muhammad Nafan Aji Gusta melihat potensi pertumbuhan kinerja emiten CPO di kuartal IV 2024 masih bisa terjadi secara kuartalan. Sebab masih ada permintaan dari pasar domestik yang diprediksi meningkat.

JAKARTA,ID-Beragam ikhtiar dilakukan untuk mempercepat proses transisi energi yang dicanangkan pemerintah. Salah satunya adalah penggunaan bahan bakar nabati (BBN) atau biofuel yang berasal dari kelapa sawit yang diolah menjadi biodiesel. Hal ini lantaran Indonesia memiliki sumber daya kelapa sawit yang melimpah, sehingga penggunaannya sebagai sumber daya bahan bakar nabati bisa lebih dioptimalkan. "Potensi cukup besar karena kita negara agraris, beberapa wilayah bisa menjadi basis pengembangan biofuel, baik untuk supporting solar maupun untuk gas-online (bensin)," kata Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro kepada Investor Daily di Jakarta, Jumat (03/11/2023). Menurut Komaidi, pengembangan biofuel ke depan juga sangat prospektif, apalagi ditengah transisi energi. "Kedepan sangat besar market sizenya. Kalau selama ini biodiesel yang diproduksi lebih banyak ekspor, mungkin karena serapan didalam negeri masih terbatas, tetapi di pasar internasional kebutuhannya cukup besar," ujarnya. (Yetede)

JAKARTA,ID-Pemerintah menyatakan siap berkolaborasi dengan Uni Eropa dalam membangun kerangka kerja yang mendorong pertanian berkelanjutan, termasuk produksi minyak nabati yang berasal dari sawit, dengan cara yang inklusif, holistik, adil, dan tidak diskriminatif. Pasalnya, sawit masih menjadi salah satu komoditas andalan yang memberikan kontribusi dalam menopang pemulihan ekonomi, serta aspek sosial dan lingkungan masyarakat. Sebagaimana diketahui, ditingkat global, inisiatif Uni Eropa melalui kebijakan European Union Deforestation Regulation (UEDR) membatasi deforestasi yang disebabkan oleh kegiatan kehutanan dan pertanian di seluruh dunia, akan memberi dampak langsung pada komoditas utama Indonesia yakni kelapa sawit, kopi, kakao, karet, kedelai, sapi, dan kayu. "Terlepas dari kekhawatiran kami. Pemerintah siap berkolaborasi dengan Uni Eropa. Sangat penting bagi Uni Eropa untuk mengakui dan menyadari pengaruhnya bahwa standar keberlanjutan nasional negara-negara produsen dapat memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk mengakses pasar Uni Eropa," kata Menteri Koordinator dalam sambutannya secara daring di Indoensia Palm Oil Conference 2023. (Yetede)

Paket insentif anyar yang digadanggadang menjadi vaksin penambah daya kebal ekonomi nasional dari gempuran ketidakpastian global, ternyata masih irit. Hal itu terefleksi dari arah pemberian stimulus oleh pemerintah yang hanya berfokus pada sisi permintaan. Padahal, tingginya kompleksitas tantangan ekonomi yang dipicu penguatan dolar Amerika Serikat (AS), hingga ketegangan geopolitik di Timur Tengah memberikan daya rambat yang amat luas. Dolar AS yang menguat akibat naiknya imbal hasil obligasi negara tersebut, merapuhkan rupiah yang pada gilirannya membebani sisi produksi. Musababnya, transaksi barang impor termasuk bahan baku dan penolong masih menggunakan dolar AS. Tak ayal, situasi itu akan mengerek harga produksi yang bermuara pada makin mahalnya harga barang di tingkat konsumen. Tak hanya itu, pelemahan rupiah juga berisiko merapuhkan ketahanan eksternal karena terkurasnya cadangan devisa menyusul belum optimalnya instrumen moneter penjaga mata uang Garuda. Adapun, ketegangan geopolitik di Timur Tengah berisiko mengatrol harga minyak dunia yang menjadi embrio dari lesatan inflasi. Selain itu, subsidi juga diproyeksikan membengkak karena fenomena tersebut. Kendati demikian, paket insentif yang diumumkan pemerintah kemarin, Selasa (24/10), hanya menyasar pada sisi konsumsi, yakni Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk properti serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk El Nino guna merespons volatilitas harga pangan. Di sisi lain, sejatinya pemerintah bukannya mengabaikan aneka faktor tersebut. Presiden Joko Widodo, pun menegaskan terus mewaspadai berbagai gejolak yang tengah melanda dunia dan korelasinya ke ekonomi domestik. Kepala Negara bahkan menyebut bahwa negara masih memiliki anggaran senilai Rp616 triliun per 13 Oktober 2023 yang bisa dimanfaatkan tatkala terjadi guncangan. "APBN sampai 13 Oktober 2023, Bu Sri Mulyani Indrawati [Menteri Keuangan] masih memegang uang Rp616 triliun, dan [sampai] 2024 masih aman," kata Presiden, Selasa (24/10). Kepala Negara menekankan bahwa sejauh ini depresiasi rupiah masih relatif terkendali dan aman, baik terhadap ekonomi sektor riil, pasar keuangan, maupun ekspektasi inflasi. Adapun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menambahkan difokuskannya paket insentif hanya pada properti dilandasi oleh besarnya kontribusi sektor tersebut terhadap produk domestik bruto (PDB). Selama periode 2018—2022, sektor properti mampu menciptakan nilai tambah sebesar Rp2.349 triliun— Rp2.865 triliun per tahun atau setara dengan 14,6%—16,3% terhadap PDB.

Gap yang cukup lebar antara harga tandan buah segar kelapa sawit di dalam negeri dan global kerap membuat petani gigit jari. Perbaikan mekanisme penetapan harga tandan buah segar pun diusulkan agar bisa lebih mencerminkan situasi riil di pasar ekspor. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Sumatra Selatan menyebut harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit yang ditetapkan di sejumlah daerah penghasil belum menguntungkan petani swadaya. Hingga kini, masih ada gap antara harga TBS yang ditetapkan dan yang diterima oleh petani. Muhammad Yunus, Wakil Ketua Apkasindo Sumatra Selatan, mengatakan bahwa harga TBS yang diperoleh petani swadaya kerap lebih rendah sekitar Rp200—Rp300 per kilogram dari yang telah ditetapkan pemerintah daerah. “Karena harga itu untuk TBS plasma yang bermitra dengan per­usahaan, misalnya ditetapkan harga Rp2.300 per kilogram, di petani swadaya TBS bisa Rp1.900 atau Rp2.000 per kilogram,” katanya kepada Bisnis, Selasa (24/10). Dia pun berharap penetapan harga TBS di Bumi Sriwijaya bisa seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau, yakni dilakukan setiap minggu. De­ngan begitu, gap antara harga TBS yang ditetapkan dan CPO riil tidak terlampau lebar. Penetapan harga TBS di Sumatra Selatan sendiri dilakukan oleh Tim Penetapan Harga yang terdiri atas Dinas Perkebunan, perusahaan kelapa sawit yang jumlahnya berkisar 10 perusahaan, serta asosiasi petani sawit atau Apkasindo. Di sisi lain, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Zulfadli mengumumkan untuk kenaikan harga TBS tertinggi berada di kelompok umur 9 tahun sebesar Rp78,94 per kilogram, atau mencapai 3,21% dari harga pekan lalu. “Sehingga harga pembelian TBS petani untuk periode satu minggu kedepan naik menjadi Rp 2.535,37 per kilogram, dan berlaku untuk periode 1 minggu ke depan,” katanya, Selasa (24/10). Di sisi lain, Gabungan Peng­usaha Kelapa Sawit (Gapki) Aceh mendorong pengaktifan pelabuhan utama ekspor CPO di Provinsi Aceh demi meningkatkan kesejahteraan petani sawit. Ketua GAPKI Aceh Denny Ramadhan Nasution menyebut, perkembangan industri sawit di Aceh tidak secemerlang Sumatra Utara dan provinsi lain, meski Aceh merupakan lokasi penanaman sawit pertama di Indonesia sejak 1911.