WAKTU menunjukkan pukul 14.05 ketika puluhan pekerja PT Alno Agro Utama-Air Ikan Estate, dengan menumpang truk, tiba ditepi Sungai Batang Muar, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu. Para pekerja perkebunan sawit itu hendak pulang ke rumah mereka di Desa Talang Arah, Desa Air Merah. Pria 46 tahun itu mengatakan ketika kembali ke pemukimannya, ia harus membayar sendiri  biaya transportasinya sebesar Rp 5.000 per trip. Sebagai pekerja harian lepas, Ahmad mengatakan ia dibayar Rp 110 ribu perhari. "Tugasnya memanen sawit dan membersihkan pelepah," tuturnya. Ahmad bercerita, kesulitan dalam bekerja muncul ketika musin hujan tiba. Menurut dia,  Sungai Batang Muar yang berhulu di Taman nasional Kerinci Seblat (TNKS) setiap tahun meluao. Kondisi terparah, kata dia, ketika aliran sungai bergeser sekitar 50 meter. "Pemukiman lama kami juga ada disebrang sungai yang dekat lahan perkebunan PT Air Ikan Estate," ucapnya. Pemindahan pemukiman ke lokasi yang lebih tinggi, menurut Ahmad, terjadi pada 1918. Kala itu sempat terjadi banjir bandang hingga pemerintah menginisiasi relokasi rumah warga. "Waktu itu pesirah, atau camat yang bernama Abu Hurairah yang membantu kami pindah ke pemukiman baru," kata Ahmad, yang merupakan warga desa Air Merah

Fenomena El Nino berisiko menurunkan produktivitas kelapa sawit. Ini menambah pukulan terhadap petani sawit yang sebelumnya sudah kesulitan akibat kenaikan harga pupuk. Kondisi El Nino yang lemah telah muncul ditandai dengan kenaikan suhu permukaan laut di atas rata-rata di sepanjang zona khatulistiwa Samudra Pasifik. Berdasarkan data Laporan Administrasi Badan Kelautan dan Administrasi Nasional AS (NOAA), semua indeks El Nino mingguan terbaru tercatat lebih dari +0,5 derajat celsius. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP Apkasindo) Gulat Medali Emas Manurung mengatakan, di tengah kondisi kering akibat El Nino, pemupukan kelapa sawit dengan pupuk NPK (natrium, fosfor, dan kalium) akan membuat tanah semakin panas dan berbahaya bagi akar tanaman. Kondisi ini akan membuat petani mengurangi pupuk NPK sehingga produktivitas tanaman akan menurun.

”Fotosintesis yang meningkat akibat El Nino tanpa diimbangi dengan pupuk membuat pertumbuhan tanaman sawit tidak optimal  sehingga berdampak terhadap produktivitas panen kelapa sawit. Dampak tersebut biasanya akan terasa setelah sembilan bulan,” ujarnya ketika dihubungi pada Jumat (16/6). Sebelum El Nino terjadi, petani kelapa sawit juga sempat mengalami  kendala dalam hal pemupukan akibat lonjakan harga pupuk pada Juni 2022. Gulat menyebut, 85 % petani tidak memupuk tanaman  mereka lantaran tingginya harga pupuk NPK, yang mengakibatkan produktivitas kebun kelapa sawit milik petani menurun 25 % hingga 35 %. ”Hampir setahun tidak memupuk karena harga pupuk naik 400 %. Biasanya Rp 280.000 hingga Rp 300.000 per 50 kg jadi Rp 1,2 juta per zak (50 kg). Meski Februari 2023 turun jadi sekitar Rp 800.000 per 50 kg, tetap masih jauh dari harga semula. Sehingga  sawit tidak maksimum dalam berproduksi,” lanjutnya. El Nino juga membuat petani mengurangi pupuk, produktivitas kelapa sawit petani tahun depan bakal makin anjlok. (Yoga)

Jatmiko K. Santosa, Direktur Utama Perkebunan Nusantara V, mengatakan bahwa hingga kini perusahaan masih mengandalkan kelapa sawit. Sebagian besar laba yang diperoleh perusahaan selama ini pun berasal dari komoditas tersebut. Untuk diketahui, pada tahun lalu perseroan berhasil meraih laba bersih sebesar Rp1,5 triliun, naik dari Rp1,3 triliun pada 2021, dan Rp416 miliar pada 2020. “Laba bersih saat ini sebagian besar berasal dari komoditas sawit. Sawit itu kami olah menjadi CPO [crude palm oil]. Tahun depan kami akan melakukan penghiliran dengan mengolahnya menjadi minyak goreng atau biodiesel,” katanya, Senin (5/6). Dia menjelaskan, penghiliran yang dilakukan pada tahun depan juga dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah dari komoditas kelapa sawit, sekaligus melaksanakan diversifikasi bisnis perusahaan. Dengan mengolah kelapa sawit menjadi produk bernilai tinggi seperti minyak goreng atau biodiesel, Perkebunan Nusantara V atau PTPN V diharapkan dapat memperluas pangsa pasar, dan memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian Indonesia. Dari 56.000 hektare perkebunan sawit mitra, 9.000 hektare di antaranya telah melaksanakan program peremajaan sawit rakyat (PSR), dan 2.300 hektare lainnya telah memasuki masa panen.

JAKARTA – Peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat atau lebih dikenal dengan program peremajaan sawit rakyat tidak pernah mencapai target dalam lima tahun terakhir. Padahal Kementerian Koordinator Perekonomian mencatat terdapat 2,8 juta hektare lahan sawit yang mendesak ditanam ulang. Namun, hingga tahun lalu, peremajaannya hanya mencakup 273.666 hektare lahan. Staf Khusus Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Penguatan Kerja Sama Ekonomi Internasional, Rizal Affandi Lukman, mengatakan peremajaan ini krusial untuk menambah produktivitas sawit. Selama empat tahun terakhir, dia mencatat tren stagnasi produksi sawit adalah 2-4 ton per hektare per tahun. "Pemerintah juga mengambil kebijakan untuk tidak memperluas lahan sawit sehingga program intensifikasi tanaman sawit menjadi sangat penting," katanya di Jakarta, kemarin, 30 Mei 2023. Produksi yang stagnan dan berisiko turun mengancam pendapatan petani. Negara juga bisa kena imbas mengingat besarnya lahan sawit rakyat. Dari total 16,38 juta hektare lahan sawit di dalam negeri, sebanyak 42 persen atau 6,94 juta hektare berupa sawit rakyat. Dengan lahan seluas itu, Rizal, yang juga Ketua Council of Palm Oil Producing Producers, menyatakan Indonesia butuh peremajaan seluas 310 ribu hektare per tahun. Pasalnya, untuk menjaga hasil panen yang optimal, setiap tanaman berusia 25 tahun membutuhkan laju peremajaan 4-5 persen per tahun dari total lahan yang ditanami kelapa sawit. (Yetede)

JAKARTA, ID–Pemerintah mengajak para pelaku usaha di subsektor perkebunan sawit untuk mendukung pencapaian target Nol Emisi Karbon (Net Zero Emissions/NZE) pada 2060 atau lebih cepat. Dukungan tersebut bisa dilakukan pelaku usaha dengan mengubah bahan bakar pembangkit dari jenis fosil menjadi biogas atau mengurangi penggunaan pupuk kimia pada tanaman sawit. Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, pemerintah mengajak pemangku kepentingan (stakeholders) sawit khususnya pelaku industri hulu untuk mendukung pencapaian target NZE pada 2060 atau lebih cepat. Sebab, sawit termasuk subsektor industri komoditas agro yang mendukung penyerapan emisikarbon dalam program NZE. “Kelapa sawit ini membantu penyerapan emisi karbon. Dalam berbagai literatur, tanaman ini menyerap karbon lebih besar dibandingkan tanaman lain,” ujar Dadan Kusdiana dalam pernyataan yang dikutip Senin (29/05/2023). Dadan menguraikan, sawit mampu menyerap 25 ton karbon dioksida (CO2) per tahun, sedangkan pohon lainnya hanya 6 ton CO2 per tahun. Karena itulah, tanaman sawit merupakan penyerap CO2 sama dengan tanaman kayu hutan. Mengutip data Henson (1999), dalam proses fotosintesis, sawit menyerap sekitar 161 ton CO2 perhektare (ha) per tahun. Bila dikurangi CO2 proses respirasi, secara neto, sawit mampu menyerap CO2 sebesar 64,5 ton CO2 per tahun. “Kontribusi sawit menekan emisi karbon sudah diwujudkan melalui implementasi program mandatori biodiesel. Indonesia saat ini menjadi negara terbesar dalam penggunaan biodiesel dibandingkan negara-negara lain, seperti Malaysia,” papar Dadan. (Yetede)

JAKARTA, ID - Pemerintah Indonesia siap menggugat Uni Eropa (UE) soal sawit ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) jika negosiasi kedua pihak menemui jalan buntu (deadlock). Langkah itu ditempuh setelah 27 negara anggota UE melarang masuknya setiap komoditas yang memicu deforestasi dan kerusakan hutan. Sawit terancam larangan itu mengingat UE selama ini gencar menuduh minyak sawit Indonesia diproduksi dengan cara-cara yang merusak lingkungan. Selain sawit, komoditas andalan Indonesia lainnya yang terancam larangan UE adalah kayu, kopi, kakao, dan karet. Menurut Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag), Djatmiko Bris Witjaksono, Indonesia telah melakukan aksi protes sebelum Dewan UE menyetujui Undang-Undang (UU) Anti-Deforestasi Uni Eropa (European Union Deforestation Regulation/EUDR). UU ini melarang masuknya produk-produk yang memicu deforestasi dan kerusakan hutan. Sawit, komoditas strategis Indonesia, merupakan produk yang paling rawan terdampak oleh UU tersebut. “Pemerintah Indonesia melihat UU ini tidak sejalan dengan berbagai ketentuan di WTO. Untuk langkah selanjutnya, kami akan terus memonitor, mengantisipasi, dan membuka semua opsi yang ada sebagai bagian dari kebijakan pemerintah dalam menyikapi UU itu. Kalau bicara kemungkinan (menggugat UE ke WTO), ya mungkin saja,” kata Djatmiko di Jakarta, Senin (22/5/2023). (Yetede)

JAKARTA, ID–Kekuatan Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit (Council of Palm Oil Producing Countries/CPOPC) dalam menghadapi kebijakan di pasar global yang berpotensi diskriminatif dan berdampak negatif bagi industri sawit kian bertambah dengan bergabungnya Honduras. Kebijakan itu di antaranya Peraturan Deforestasi Uni Eropa (European Union Deforestation Regulation/EUDR). CPOPC akan menggelar Misi Bersama Sawit ke Uni Eropa (UE) pada 30-31 Mei 2023 guna mencari solusi atas terbitnya EUDR. Demikian disampaikan Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto terkait hasil Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) CPOPC ke-11 di Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (17/05/2023). Pertemuan itu dipimpin Wakil Perdana Menteri dan Menteri Perkebunan dan Komoditas Malaysia Dato’ Sri Haji Fadillah bin Haji Yusof serta dihadiri langsung Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto, sementara Menteri Pertanian dan Peternakan Honduras Laura Suazo Torres berpartisipasi secara virtual. “Saya mengapresiasi PTM CPOPC ke-11 ini. Banyak hal sudah dibahas, di antaranya yang paling utama mengadopsi Honduras menjadi negara baru anggota CPOPC. Ini men jadi sejarah karena dalam waktu dekat CPOPC juga menambah Papua Nugini (sebagai anggota),” ujar Airlangga. (Yetede)

Penjualan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit petani mandiri yang sudah mengantongi sertifikat produksi sawit berkelanjutan dan teridentifikasi citra satelit masih bergantung pada tengkulak. Hal itu membuat harga TBS petani mandiri menjadi lebih rendah bahkan berpotensi mengurangi kesejahteraan petani di era penerapan UU Bebas Deforestasi Uni Eropa (EUDR). Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto, Minggu (7/5) mengatakan, sebanyak 20.000 petani sawit mandiri anggota SPKS dan pemilik 150.000 hektar lahan sawit telah mengantongi sertifikat sawit berkelanjutan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Mereka tersebar di 20 kabupaten di 7 provinsi, yakni Aceh, Riau, Jambi, Kaltim, Kalbar, Kalteng, dan Sulawesi Barat. Lahan sawit mereka juga telah terdata secara poligon atau teridentifikasi citra satelit. Pendataan berbasis geolokasi berdasarkan citra satelititu menjadi syarat uji tuntas dari EUDR. Hal ini, lanjut Darto, seharusnya dilihat sebagai peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit mandiri sekaligus mempertahankan bahkan meningkatkan pasar CPO dan produk turunannya di Uni Eropa (UE).

”Sayangnya, belum ada perusahaan CPO nasional yang membeli TBS mereka secara langsung. Selama ini, mereka menjual TBS bersertifikasi RSPO dan terdata secara poligon itu kepada tengkulak,” ujarnya ketika dihubungi dari Jakarta. Menurut Darto, TBS yang sudah bersertifikat RSPO bisa menghasilkan produk minyak sawit berkelanjutan bersertifikat (CSPO) dan minyak inti sawit berkelanjutan bersertifikat (CSPKO). Harga TBS tersebut juga seharusnya bisa lebih tinggi atau setidaknya sama dengan yang dijual langsung ke perusahaan. Namun, dengan dijual melalui tengkulak, harga TBS itu menjadi rendah. Untuk saat ini, harga rata-rata TBS sawit petani mandiri sekitar Rp 1.800 per kg. Jika langsung dijual ke perusahaan, petani bisa memperoleh harga di atas Rp 2.000 per kg. ”Oleh karena itu, kami berharap perusahaan-perusahaan minyak sawit bisa bermitra langsung dengan kelompok-kelompok tani mandiri yang telah mengantongi sertifikat RSPO dan terdata secara poligon,” katanya. (Yoga)

JAKARTA, ID - Pelemahan harga sawit turut menyeret penurunan kinerja emiten sawit pada kuartal I-2023. Alhasil, harga saham berbasis sawit pun ikut tergerus. Meski demikian, kalangan analis memproyeksikan prospek minyak sawit dan turunannya masih cerah. Berdasarkan data yang dihimpun Investor Daily dari Bursa Efek Indonesia (BEI), penurunan kinerja paling dalam dialami emiten sawit milik grup Astra, PT Astra Agro Lestari Tbk. Emiten yang melantai di BEI dengan sandi saham AALI ini membukukan laba bersih Rp 224,7 miliar pada kuartal I-2023, anjlok 53,5% dibandingkan periode sama tahun silam Rp 483,4 miliar. Laporan keuangan perseron menunjukkan, koreksi laba bersih itu terjadi sejalan dengan turunnya pendapatan sebesar 27,6% menjadi Rp 4,76 triliun dibandingkan kuartal I-2022 yang sebesar Rp 6,58 triliun. Segmen minyak sawit dan produk turunan Astra Agro menyumbang Rp 4,35 triliun, diikuti inti sawit dan turunannya Rp 399,5 miliar, dan produk lainnya Rp 4,3 miliar. Pada periode yang sama, PT Cisadane Sawit Raya Tbk (CSRA) juga membukukan penurunan pendapatan sebesar 27,7% menjadi Rp 184,15 miliar dibanding periode sama tahun lalu. (Yetede)

Sebulan terakhir, harga CPO global turun secara bertahap dari 3.900 ringgit Malaysia (RM) per ton menjadi 3.300-3.400 ringgit Malaysia per ton. Kontraksi harga itu berpengaruh terhadap nilai tukar petani perkebunan rakyat. Per Selasa (2/5) CPO di Bursa Derivatif Malaysia diperdagangkan seharga 3.387 RM/ton, turun 12,8 % secara bulanan dan 49,84 % secara tahunan. Penurunan harga CPO itu menyebabkan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani mandiri turun. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mencatat, rata-rata harga TBS sawit di tingkat petani mandiri pada April 2023 sekitar Rp 2.000 per kg. Kondisi itu berpengaruh pada nilai tukar petani perkebunan rakyat (NTPPR). BPS mencatat, NTPPR pada April 2023 sebesar 129,06, turun 0,32 % dari Maret 2023 di 129,47.

Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan, NTPPR turun lantaran indeks harga yang diterima petani (pendapatan) lebih rendah dari indeks harga yang dibayar petani (pengeluaran). Indeks harga yang diterima petani turun 0,21 %, sedangkan indeks harga yang dibayar petani naik 0,11 %. ”Penurunan itu disebabkan penurunan indeks kelompok tanaman perkebunan rakyat, khususnya komoditas kelapa sawit sebesar 0,21 %,” katanya dalam konferensi pers yang digelar secara hibrida di Jakarta, Selasa. Sekjen SPKS Mansuetus Darto mengemukakan, per 2 Mei 2023, harga TBS di sejumlah daerah penghasil sawit di kisaran Rp 1.900-Rp 2.300 per kg seturut usia tanam. Harga di tingkat petani plasma tersebut turun Rp 70-Rp 100 per kg dari sebelumnya. (Yoga)