Paket insentif anyar yang digadanggadang menjadi vaksin penambah daya kebal ekonomi nasional dari gempuran ketidakpastian global, ternyata masih irit. Hal itu terefleksi dari arah pemberian stimulus oleh pemerintah yang hanya berfokus pada sisi permintaan. Padahal, tingginya kompleksitas tantangan ekonomi yang dipicu penguatan dolar Amerika Serikat (AS), hingga ketegangan geopolitik di Timur Tengah memberikan daya rambat yang amat luas. Dolar AS yang menguat akibat naiknya imbal hasil obligasi negara tersebut, merapuhkan rupiah yang pada gilirannya membebani sisi produksi. Musababnya, transaksi barang impor termasuk bahan baku dan penolong masih menggunakan dolar AS. Tak ayal, situasi itu akan mengerek harga produksi yang bermuara pada makin mahalnya harga barang di tingkat konsumen. Tak hanya itu, pelemahan rupiah juga berisiko merapuhkan ketahanan eksternal karena terkurasnya cadangan devisa menyusul belum optimalnya instrumen moneter penjaga mata uang Garuda. Adapun, ketegangan geopolitik di Timur Tengah berisiko mengatrol harga minyak dunia yang menjadi embrio dari lesatan inflasi. Selain itu, subsidi juga diproyeksikan membengkak karena fenomena tersebut. Kendati demikian, paket insentif yang diumumkan pemerintah kemarin, Selasa (24/10), hanya menyasar pada sisi konsumsi, yakni Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk properti serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk El Nino guna merespons volatilitas harga pangan. Di sisi lain, sejatinya pemerintah bukannya mengabaikan aneka faktor tersebut. Presiden Joko Widodo, pun menegaskan terus mewaspadai berbagai gejolak yang tengah melanda dunia dan korelasinya ke ekonomi domestik. Kepala Negara bahkan menyebut bahwa negara masih memiliki anggaran senilai Rp616 triliun per 13 Oktober 2023 yang bisa dimanfaatkan tatkala terjadi guncangan. "APBN sampai 13 Oktober 2023, Bu Sri Mulyani Indrawati [Menteri Keuangan] masih memegang uang Rp616 triliun, dan [sampai] 2024 masih aman," kata Presiden, Selasa (24/10). Kepala Negara menekankan bahwa sejauh ini depresiasi rupiah masih relatif terkendali dan aman, baik terhadap ekonomi sektor riil, pasar keuangan, maupun ekspektasi inflasi. Adapun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menambahkan difokuskannya paket insentif hanya pada properti dilandasi oleh besarnya kontribusi sektor tersebut terhadap produk domestik bruto (PDB). Selama periode 2018—2022, sektor properti mampu menciptakan nilai tambah sebesar Rp2.349 triliun— Rp2.865 triliun per tahun atau setara dengan 14,6%—16,3% terhadap PDB.

Gap yang cukup lebar antara harga tandan buah segar kelapa sawit di dalam negeri dan global kerap membuat petani gigit jari. Perbaikan mekanisme penetapan harga tandan buah segar pun diusulkan agar bisa lebih mencerminkan situasi riil di pasar ekspor. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Sumatra Selatan menyebut harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit yang ditetapkan di sejumlah daerah penghasil belum menguntungkan petani swadaya. Hingga kini, masih ada gap antara harga TBS yang ditetapkan dan yang diterima oleh petani. Muhammad Yunus, Wakil Ketua Apkasindo Sumatra Selatan, mengatakan bahwa harga TBS yang diperoleh petani swadaya kerap lebih rendah sekitar Rp200—Rp300 per kilogram dari yang telah ditetapkan pemerintah daerah. “Karena harga itu untuk TBS plasma yang bermitra dengan per­usahaan, misalnya ditetapkan harga Rp2.300 per kilogram, di petani swadaya TBS bisa Rp1.900 atau Rp2.000 per kilogram,” katanya kepada Bisnis, Selasa (24/10). Dia pun berharap penetapan harga TBS di Bumi Sriwijaya bisa seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau, yakni dilakukan setiap minggu. De­ngan begitu, gap antara harga TBS yang ditetapkan dan CPO riil tidak terlampau lebar. Penetapan harga TBS di Sumatra Selatan sendiri dilakukan oleh Tim Penetapan Harga yang terdiri atas Dinas Perkebunan, perusahaan kelapa sawit yang jumlahnya berkisar 10 perusahaan, serta asosiasi petani sawit atau Apkasindo. Di sisi lain, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Zulfadli mengumumkan untuk kenaikan harga TBS tertinggi berada di kelompok umur 9 tahun sebesar Rp78,94 per kilogram, atau mencapai 3,21% dari harga pekan lalu. “Sehingga harga pembelian TBS petani untuk periode satu minggu kedepan naik menjadi Rp 2.535,37 per kilogram, dan berlaku untuk periode 1 minggu ke depan,” katanya, Selasa (24/10). Di sisi lain, Gabungan Peng­usaha Kelapa Sawit (Gapki) Aceh mendorong pengaktifan pelabuhan utama ekspor CPO di Provinsi Aceh demi meningkatkan kesejahteraan petani sawit. Ketua GAPKI Aceh Denny Ramadhan Nasution menyebut, perkembangan industri sawit di Aceh tidak secemerlang Sumatra Utara dan provinsi lain, meski Aceh merupakan lokasi penanaman sawit pertama di Indonesia sejak 1911.

Pemerintah dinilai perlu untuk menuntaskan tumpang tindih lahan perkebunan kelapa sawit lantaran telah mengganggu iklim investasi.Hal tersebut diungkapkan oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumatra Utara (Sumut).Ketua Gapki Sumut Timbas Prasad Ginting mengatakan bahwa status tumpang tindih lahan perkebunan kelapa sawit dengan kawasan hutan menjadi persoalan yang kini menjadi keresahan di kalangan pelaku perkebunan kelapa sawit.Dia berharap masalah ini dapat diselesaikan dengan memperhatikan kepentingan semua pihak dan menjaga iklim investasi di perkebunan kelapa sawit. Menurutnya, HGU adalah produk hukum agraria yang diperoleh dari prosedur berjenjang untuk memperoleh lahan perkebunan, mulai dari izin pelepasan kawasan oleh pemerintah melalui Kementerian KLHK, izin lokasi dan izin usaha perkebunan dari pemerintah daerah, hingga memperoleh HGU perkebunan sawit dari Kementerian ATR. “IPOS Forum ke-8 diharapkan menjadi wadah bagi stakeholder perkelapasawitan nasional untuk mendiskusikan hingga rencana aksi atas hal-hal yang menjadi isu utama di industri kelapa sawit nasional saat ini,” jelasnya.

JAKARTA — Indonesia bermimpi membentuk harga acuan minyak sawit mentah lewat pendirian bursa crude palm oil (CPO). Selama ini mayoritas perdagangan CPO mengacu pada bursa komoditas di Rotterdam, Belanda; serta Malaysia yang lebih dulu berdiri. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad memperkirakan perjalanan untuk menjadi kiblat harga CPO dunia tidak mudah. Tantangan pertama adalah menggaet peserta untuk berpartisipasi di pasar. Saat ini belum ada jaminan bahwa harga di pasar fisik domestik lebih menarik dibanding bursa Malaysia dan Rotterdam. 

Selain itu, membangun bursa butuh waktu panjang. "Bursa itu soal kepercayaan," tutur Tauhid, kemarin. Terlebih di Indonesia selama ini praktik perdagangan langsung alias business-to-business lebih banyak dilirik. Tauhid pun menyoroti risiko dominasi pembentukan harga di pasar fisik domestik. Pasalnya, Indonesia memiliki segelintir perusahaan sawit raksasa. Dia mengatakan kondisi ini berbahaya untuk perusahaan sawit kecil. "Ini yang harus dijaga keseimbangannya." Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Latif Adam mengatakan kunci keberhasilan bursa CPO terletak pada besarnya transaksi. Artinya, butuh lebih banyak peserta di pasar ini. (Yetede)

JAKARTA,ID-PLN Energi Indonesia (PLN EPI) menyepakati nota kesepahaman (MoU) dengan PT Elektrika Konstruksi Nusantara (EKN) dalam pemanfaatan limbah tandan kosong kelapa sawit menjadi cofiring Biomassa. Kesepakatan ini diakukan pada acara Indonesia International Heating Technology Exhibition (HEATECH) di JIEXPO Jakarta, Jumat (6/10). MoU ini disaksikan secara langsung oleh Koordinator Investasi dan Kerja Sama Bioenergi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Trois Dilisusendi, Ketua Umum Masyarakat Energi Biomassa Indonesia (MEBT), Milton Pakpahan, serta Ketua Masyarakat Ketenagalistrikan (MKI) Kalimantan Barat, M. Ariyanto. Dalam sambutannya Trois Dilisusendi menyampaikan apresiasi pada ke dua pihak yang telah bersepakat memanfaatkan limbah tandan kosong kelapa sawit sebagai co-firing Biomassa di pemangkit listrik tenaga uap (PLTU). (Yetede)

KEKERASAN polisi di Desa Bangkal, Seruyan, Kalimantan Tengah, makin meneguhkan institusi ini lebih berpihak kepada industri alih-alih melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat. Pada 7 Oktober lalu, polisi menembak hingga tewas seorang penduduk di sana yang ikut berunjuk rasa menuntut PT Hamparan Masawit Bangun Persada menyediakan plasma perkebunan kelapa sawit.

Menyediakan plasma atau perkebunan sawit rakyat adalah kewajiban perusahaan sawit sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian. Peraturan itu merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang mewajibkan perusahaan sawit menyediakan perkebunan sawit rakyat seluas 20 persen dari hak guna usaha mereka.

Warga Desa Bangkal berdemonstrasi karena, dari 1.175 hektare hak plasma mereka, perusahaan baru menyediakan 443 hektare. Alih-alih memenuhi tuntutan itu, PT Hamparan Masawit mengerahkan polisi untuk menghadangnya. Bukannya melindungi masyarakat sebagai bagian dari tugasnya, polisi malah menembaki mereka memakai peluru tajam. (Yetede)

Dengan konsumsi minyak makan 23,87 juta ton setiap tahun, India menjadi pasar penting minyak sawit. Namun, citra minyak sawit di negara berpopulasi 1,4 miliar itu terus menurun dan hanya dikonsumsi kelas menengah ke bawah. Hal itu dipicu munculnya citra negatif minyak sawit di kelas menengah atas. ”Minyak sawit dapat memenuhi permintaan global minyak nabati berkelanjutan. Namun, kampanye negatif kelapa sawit harus dihentikan,” kata Wakil Mendag RI, Jerry Sambuaga saat memberikan sambutan pada Konferensi Minyak Nabati Berkelanjutan (SVOC) di kota Mumbai, India, Rabu (27/9).

Dalam konferensi yang diselenggarakan Dewan Negara-negara Produsen Minyak Kelapa Sawit (CPO) itu, Jerry menyebut, India merupakan salah satu negara tujuan ekspor minyak sawit terbesar. Pada 2022, ekspor minyak sawit Indonesia ke India mencapai 5,5 juta ton dengan nilai 5,6 miliar USD. India memenuhi kebutuhan minyak makan dengan impor yang mencapai 16,5 juta ton dari sejumlah negara.  Minyak sawit menjadi sumber utama kebutuhan minyak makan India dengan porsi 33 %. Sedangkan minyak kedelai 24 %, minyak mustar 16 %, minyak bunga matahari 8 %, dan sisanya dari sumber lain. Saat ini minyak sawit di India hanya dikonsumsi kelas menengah ke bawah, rumah makan, hotel, restoran, dan katering. Dengan menyasar kelas menengah, potensi peningkatan konsumsi minyak sawit di India sangat besar. (Yoga)