JAKARTA — Sawit menjadi salah satu komoditas yang rentan gagal panen akibat cuaca ekstrem kekeringan akibat fenomena alam El Nino. Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gulat Medali Emas Manurung, menuturkan kondisi ekstrem yang telah diwanti-wanti oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) itu berpotensi mempengaruhi produktivitas serta aktivitas pasca-panen tanaman perkebunan, khususnya sawit.

“Secara teori, suhu tinggi dengan rata-rata 34-36 derajat Celsius itu sebenarnya masih bisa ditoleransi, tapi perlu dilakukan antisipasi agronomis oleh para petani,” ujar Gulat kepada Tempo, Jumat, 28 April 2023. Gulat menjelaskan, antisipasi itu mencakup tiga hal, yaitu jangan melakukan pemupukan lebih dulu, menghindari pemakaian herbisida untuk pengendalian gulma, serta mengurangi aktivitas pembuangan pelepah atau pruning pada bulan-bulan dengan cuaca ekstrem seperti saat ini. Sedangkan suhu terbaik bagi tanaman sawit adalah 24-28 derajat Celsius dengan intensitas cahaya matahari langsung. (Yetede)

Pemerintah menggulirkan empat kebijakan baru terkait minyak goreng dan ekspor CPO dan tiga produk turunannya. Kebijakan yang menganulir kebijakan lama itu bertujuan menjaga keseimbangan ekspor CPO dengan kebutuhan minyak goreng domestik dan memperbanyak porsi minyak goreng kemasan untuk rakyat. Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kemendag Kasan Muhri, Kamis (27/4) mengatakan, stok dan harga minyak goreng menjelang dan selama Ramadhan-Lebaran 2023 relatif terkendali. Selain itu, ekspor CPO juga masih berjalan baik dan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani juga terjaga dengan rata-rata Rp 2.000 per kg. Mempertimbangkan hal itu, pemerintah mengubah empat kebijakan minyak goreng dan ekspor CPO beserta tiga produk turunannya.

Pertama, pemerintah mengurangi kuota kewajiban memasok kebutuhan pasar domestik (DMO) minyak goreng dari semula 450.000 ton per bulan menjadi 300.000 ton per bulan. kedua, pemerintah menurunkan rasio pengali ekspor atas pemenuhan DMO dari 1:6 menjadi 1:4. Ketiga, mencairkan deposit atau pembekuan 66 % hak ekspor CPO dan tiga produk turunannya secara bertahap selama sembilan bulan ke depan. Keempat, rasio insentif pengali ekspor bagi perusahaan yang memasok minyak goreng kemasan bantal dan nonbantal dinaikkan masing-masing menjadi 1:2 kali dan 1:2,5 kali lipat. ”Kebijakan-kebijakan itu diputuskan dalam rapat koordinasi di  Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi pada 18 April 2023. Kebijakan baru itu mulai berlaku per 1 Mei 2023,” kata Kasan dalam konferensi pers yang digelar secara hibrida di Jakarta. (Yoga)

Benah-benah sawit Indonesia bergulir satu demi satu. Setidaknya ada tiga sasaran besar dalam  pembenahan itu, yakni peremajaan sawit rakyat, tata kelola industri sawit, dan pengadaan cadangan minyak goreng sawit pemerintah. Peremajaan sawit rakyat (PSR) merupakan  program klasik yang lamban bergulir. Dalam lima tahun terakhir, yakni 2017-2022, lahan sawit rakyat yang sudah diremajakan seluas 278.200 hektar (ha). Padahal, potensi lahan sawit rakyat yang bisa diremajakan seluas 2,8 juta hektar.

Dua sasaran lain, yakni tata kelola industri sawit  san pengadaan cadangan minyak goreng pemerintah (CMGP), juga merupakan masalah lama hulu-hilir sawit yang terakumulasi. Dalam dua tahun terakhir ini, persoalan itu mengejawantah dalam dua kasus besar. Pertama, kelangkaan minyak goreng di dalam negeri yang terjadi tahun lalu. Saat itu harga minyak goreng melangit dan dipermainkan sejumlah oknum pengambil untung. Komoditas itu juga sempat langka, memicu antrean panjang dan aksi tipu-tipu.

Tak heran jika tahun ini pemerintah menggulirkan program percepatan PSR dan CMGP. Berpijak dari kasus PT Duta Palma Group dan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, pemerintah juga membentuk Satgas Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara. Pada 2023, pemerintah menargetkan untuk meremajakan sawit rakyat seluas 180.000 ha. Dari target itu, seluas 100.000 ha akan dilaksanakan secara mandiri di 115 kabupaten di 21 provinsi. Sisanya, 80.000 ha, dilakukan menggunakan pola kemitraan dengan beberapa perusahaan. (Yoga)

Kegagalan pemerintah membayar utang pengadaan minyak goreng kemasan dinilai akan  memperburuk iklim usaha di Indonesia. Hal itu juga berpotensi membuat pengusaha ritel ”kapok” melaksanakan penugasan dari pemerintah. Dalam jangka panjang, utang pemerintah kepada peritel itu juga akan memengaruhi para pengusaha kelapa sawit. Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey mengatakan, belum ada titik terang terkait pembayaran utang pemerintah kepada peritel untuk pengadaan minyak goreng kemasan selama 2022 sebesar Rp 344 miliar. Ini berpotensi akan menyebabkan kerugian besar.

”Ini menjadi bad debt (piutang tak tertagih). Kami enggak tahu kapan akan dibayar. Kalau bad debt enggak terbayar, artinya pemerintah membuat rugi. Ini akan menjadi kerugian di neraca keuangan perusahaan kami,” kata Roy ketika dihubungi via telepon pada Minggu (23/4). Berdasarkan data Aprindo, piutang tersebut dimiliki 31 unit usaha ritel besar ataupun kecil yang dinaungi Aprindo. Berdasar Permendag No 3 Tahun 2022, pemerintah akan membayar biaya yang ditanggung pengusaha untuk mengadakan minyak goreng kemasan yang harganya saat itu Rp 17.000-Rp 24.000 per liter, kemudian dijual seharga Rp 14.000 per liter. Selisih biaya dibayarkan lewat Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Kendati demikian, belakangan permendag tersebut justru dicabut. Mendag Zulkifli Hasan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR menyatakan takut menyalahi hukum jika tetap membayarkan utang tersebut. (Yoga)

Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara. Pembentukan satgas itu tertuang dalam Kepres No 9 Tahun 2023 yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 14 April 2023. Satgas dibentuk dengan menimbang hasil audit, yakni masih terdapat permasalahan dalam tata kelola industri kelapa sawit yang berpotensi pada hilangnya penerimaan negara dari pajak dan/atau bukan pajak. Satgas tersebut diketuai Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Sejumlah kalangan mengapresiasi pembentukan satgas itu. Mereka juga berharap agar sejumlah program konkret dilahirkan untuk merampungkan masalah-masalah terkait tata kelola industri sawit.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara, Selasa (18/4) mengatakan, ada beberapa pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan terkait dengan tata kelola  industri sawit. Pertama, perbaikan data lahan hak guna usaha (HGU) kelapa sawit. ”Upaya itu penting guna menertibkan perusahaan-perusahaan yang menanam kelapa sawit melebihi HGU yang telah diberikan. Langkah tersebut dapat menekan menjamurnya lahan sawit ilegal,” katanya ketika dihubungi di Jakarta. Bhima mencontohkan kasus PT Duta Palma Group yang mengelola lahan sawit secara ilegal di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Hal itu membuat keuangan dan perekonomian negara merugi Rp 39,7 triliun. Perusahaan tersebut juga tidak membayar kewajiban kepada negara pada periode 2004-2022 sehingga negara merugi Rp 2,6 triliun dan 4,9 juta USD. Kewajiban yang harus dibayarkan itu adalah dana reboisasi, provisi sumber daya hutan, kompensasi penggunaan kawasan hutan, dan denda. (Yoga)

Gabungan Pengusaha Kepala Sawit Indonesia (Gapki) mencatat, volume ekspor minyak sawit nasional  Februari 2023 mencapai 2,91 juta ton atau turun 1,15% dibandingkan Januari 2023 di 2,95 juta ton, akibat merosotnya permintaan dari sejumlah negara tujuan ekspor, seperti India. Dalam data yang dirilis Gapki juga disebutkan, penurunan produksi minyak sawit masih berlanjut pada Februari 2023. Produksi minyak sawit Februari 2023 mencapai 3,88 juta ton, masih lebih rendah dari Januari 2023 sebesar 3,89 juta ton. Namun, angka tersebut tidak sebesar penurunan pada Januari 2023 terhadap Desember 2022 yang mencapai 4,3 juta ton. Merujuk pada tren produksi sawit pada tahun-tahun sebelumnya, hal itu mengindikasikan penurunan produksi yang sudah berlangsung sejak September 2022 diperkirakan segera berakhir.

Khusus produksi minyak kernel (palm kernel oil/PKO) juga sedikit turun, dari 370 ribu ton pada Januari 2023 menjadi 369 ribu ton pada Februari 2023. Direktur Eksekutif Gapki Mukti Sardjono menjelaskan, total volume ekspor juga turun, dari 2,95 juta ton pada Januari 2023 menjadi 2,91 juta ton pada Februari 2023. Namun, nilai ekspor meningkat, dari US$ 2,61 miliar pada Januari 2023 menjadi US$ 2,69 miliar pada Februari 2023, itu terutama karena kenaikan ekspor olahan minyak sawit, yakni dari 2,12 juta ton  pada Januari 2023 menjadi 2,25 juta ton pada Februari 2023. Harga produk olahan lebih tinggi dari bahan baku CPO. (Yetede)

Ada banyak drama di hulu-hilir industri sawit Indonesia yang satu demi satu dihadapi. Namun, satu hal yang tak boleh terlupakan, yakni petani sawit mesti sejahtera. Program Peremajaan Sawit Rakyat atau PSR yang menyasar tanaman sawit tua milik rakyat ditandai melalui seremoni peremajaan pertama oleh Presiden Jokowi di Desa Panca Tunggal, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi  Banyuasin, Sumsel, 13 Oktober 2017. Saat itu disampaikan, terdapat 800.000 hektar kebun sawit rakyat yang mendesak diremajakan karena terlalu tua sehingga produktivitasnya rendah. Produktivitas yang mestinya bisa 5,5 ton CPO per hektar hanya bisa 2,8 ton CPO per hektar. Harapannya, kebun sawit yang diremajakan bisa menghasilkan 8 ton CPO per hektar. Target peremajaan tahun ini menyasar 180.000 hektar kebun sawit rakyat per tahun. Dari target itu, 100.000 hektar dilaksanakan secara mandiri dan 80.000 hektar menggunakan pola kemitraan dengan beberapa perusahaan.

Laman Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menyebutkan, BPDPKS menyalurkan dana bantuan kepada pekebun peserta PSR sebesar Rp 30 juta per hektar per pekebun. Namun, petani kesulitan memenuhi syarat yang ditetapkan, yaitu keberadaan sertifikat hak milik (SHM) atau dokumen penguasaan tanah, kesamaan SHM dengan identitas pekebun, serta lahan tidak di kawasan hutan, lahan gambut, atau lahan hak guna usaha. Akibatnya, program PSR berjalan lambat. Berdasarkan data BPDPKS, realisasi penyaluran dana PSR pada 2016-2022 sebesar Rp 7,52 triliun untuk lahan seluas 273.666 hektar. Realisasi PSR pada 2019 seluas 90.491 hektar,  meningkat menjadi 94.033 hektar pada 2020. Akan tetapi, pada 2021, realisasi PSR turun menjadi 42.212 hektar dan kembali merosot pada 2022, yakni 30.759 hektar. Menyikapi realisasi PSR yang lambat itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) periode 2023-2028 menyatakan akan mempercepat program PSR, sekaligus melengkapi program peremajaan kelapa sawit perusahaan-perusahaan swasta anggota Gapki. Sasaran awal adalah perkebunan rakyat yang berdekatan dengan perkebunan swasta anggota Gapki (Kompas, 14/4). (Yoga)

Percepatan program peremajaan sawit rakyat menjadi program khusus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau Gapki periode 2023-2028. Selain itu, pengurus Gapki baru juga berkomitmen memperkuat kemitraan dan siap menjadi offtaker tandan buah segar kelapa sawit rakyat. Ketua Umum Gapki Eddy Martono, Kamis (13/4) di Jakarta, mengatakan, percepatan program peremajaan sawit rakyat (PSR) merupakan program khusus kepengurusan Gapki baru. Program khusus itu akan melengkapi program peremajaan kelapa sawit perusahaan-perusahaan swasta anggota Gapki.

Setiap tahun, mereka meremajakan 5 % tanaman kelapa sawit dari total luas perkebunan. Adapun perkebunan sawit rakyat yang luasnya mencapai 40,34 % dari total luas kebun sawit di Indonesia jarang diremajakan secara berkala. ”Padahal PSR itu sangat penting untuk menyeimbangkan kembali produksi dengan konsumsi dan ekspor. Tanpa ada percepatan peningkatan produktivitas melalui PSR, kami khawatir, ujung-ujungnya ekspor akan kembali dikorbankan jika kebutuhan sawit di dalam negeri kurang,” ujarnya. (Yoga)

Kementan meresmikan program Sistem Integrasi Kelapa Sawit-Sapi Berbasis Kemitraan Usaha Ternak Inti Plasma (Siska Kuintip) di Kalsel, yang berjalan beberapa tahun terakhir. ”Kami mendorong perusahaan perkebunan besar swasta untuk mengintegrasikan lahan sawit miliknya dengan pengembangan sapi ternak,” kata Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Sabtu (18/3) dalam peresmian program Siska Kuintip, sekaligus panen anak sapi di Desa Jombang, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel. Sebagai uji coba,  ditargetkan pengembangan 10.000 sapi di Tanah Bumbu. (Yoga)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong peningkatan pendanaan oleh industri jasa keuangan kepada kelompok petani khususnya perkebunan kelapa sawit dengan skema yang inovatif dan mudah. Komitmen itu disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar saat bertemu dengan para petani perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kampar, Riau, Jumat (17/3/2023). (Yoga)